Awas Muntah, Penjajahan Anggaran Rakyat Lampung Ala Wakil Rakyat

BANDARLAMPUNG : Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) menilai DPRD Lampung tidak ‎efisien dan efektif dalam perencanaan anggaran. Hal itu ditunjukkan dengan adanya anggaran ajaib yang selalu berulang setiap tahun. Kordinator KPKAD Anshori, mengatakan, anggaran rapat DPRD Lampung, senilai Rp 31,5 miliar tidak wajar serta sebagai bentuk pemborosan anggaran. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pengawalan terhadap anggaran daerah itu. Agar dalam penggunaannya tepat sasaran. “KPKAD akan mengawal dan kami akan mendesak anggaran tersebut dialihkan ke pos yang lain,” tuturnya. Anggaran rapat yang ajaib itu, dan tidak masuk akal sebesar Rp. 31.575.887.000 miliar itu terdiri dari rapat-rapat kordinasi dan konsultasi alat kelengkapan dewan (AKD) itu dianggarkan sebesar Rp 22.655.826.000. Sementara disisi lain ada juga pos anggaran juga untuk rapat rapat komisi. Kemudian, untuk rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah sebesar Rp 2.257.400.000, rapat komisi dan kepanitiaan Rp 1.918.173.000. Lalu rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rp 2.221.938.000, rapat-rapat paripurna Rp 615.650.000 dan untuk rapat kerja ADPSI dan forum komunikasi sekretariat DPRD dialokasikan sebesar Rp 471.848.000. Dan anggaran tersebut belum terhitung dengan anggaran makan dan minum yang dibuat terpisah yang dialokasikan sebesar Rp1.223.481.000. ‎Sementara, Humas DPRD Lampung Elip mengatakan tiga fungsi yang di miliki DPRD tidak lepas dari rapat rapat. Elip merinci, dalam setiap kegiatan dewan selalu dilakukan rapat-rapat seperti, rapat pimpinan, rapat komisi, rapat banmus. “Bahas legislasi, selalu dilakukan dalam rapat. Selain itu ada rapat pimpinan, rapat komisi, rapat banmus. Fungsi budjeting (anggaran) kerjasana dengan eksekutif juga tidak lepas dari rapat. Demikian juga kunjungan ke lapangan diawali dengan rapat,” ucapnya. Demikian juga berapa anggaran setiap rapat. Mengenai kenaikan angaran dari tahun sebelumnya ia menilai setiap tahun ada penyesuaian anggaran. “Jadi ada asumsi kenaikan anggaran, misalnya di pertengahan tahun nasi kotak harganya naik, itu sudah diantisipasi dengan melebihkan sekitar 10 persen. Dilebihkan untuk menjaga fungsi pelayanan,” kata dia. Untuk anggaran rapat kata dia semua anggaran persiapan rapat juga disiapkan, mulai dari undangan sampai makan dan minum. Contoh rapat-rapat itu mulai dari persiapan undangan, administrasi. Di sini gak konstan dinamikanya banyak, contoh kita menyiapkan undangan, sudah paraf ketua, tiba-tiba berubah, dijadwalkan lagi, tiba-tiba ada kunjungan, diundur lagi,” ucapnya. Karena dalam anggaran rapat itu juga diasumsikan anggaran alat tulis kantor. “Anggaran ada asumsi, ATK berapa, makan minum berapa. Penyusunan anggaran ini berdasarkan prinsip efektif, efisien, tepat guna dan bermanfaat,” jelasnya. Anggaran ini kata dia tidak harus habis di akhir tahun 2016 mendatang. Jika ada anggaran yang tidak terserap maka akan dikembalikan ke kas daerah. “Dana itu tidak musti harus habis serupiah pun anggaran negara itu harus ada pertanggungjawabannya, kalau tidak maka dikembalkan ke kas daerah,” ungkapnya. Mengenai rumor uang kehadiran bagi anggota DPRD, setiap kali menghadiri rapat ia menepisnya. Menurut dia, wakil rakyat tidak dialokasikan anggaran khusus untuk kehadiran. “Misal ada sidang paripurna, kita siapkan untuk seluruh anggota DPRD, kita kan tidak tahu ada yang tidak hadir. Mulai dari sarana prasarana, ATK, makan minum. Kita gak tahu siapa yang hadir dan tidak, bisa saja setelah disiapkan tidak hadir lima orang. Untuk uang bensin atau uang jalan rapat itu gak ada. Tapi mereka punya hak, masing-masing anggota DPRD memiliki hak protokol dan keuangan,” kata dia sembari menjelaskan tidak mengetahui detail nilai anggaran. “Secara teknis di bidang masing-masing, saya tidak tahu kalau detailnya. Saya humas secara umum saja,” pungkasnya.(r)

Share this: