‘Bongkar Dosa’ Dinas PU Pesawaran

Bandarlampung- Beberapa proyek yang ada di Dinas PU Pesawaran tahun anggaran 2015, diduga bermasalah. Berbagai bermasalahan dan dugaan peyimpangan yang terjadi pada proyek tersebut menjadi perhatian berbagai pihak. Salah satunya datang dari kelompok mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam LSM Clean Governanc (CG) Lampung. CG mengkritisi berbagai dugaan peyimpangan pada proyek Dinas PU Pesawaran tersebut, melalui aksi massa yang digelar, Kamis (7/1). Aksi damai yang melibatkan sekitar ratusan massa ini, digelar CG di Tugu Adipura Bandarlampung dan Kejati Lampung. “Usut tuntas proyek –proyek yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kabupaten Pesawaran, yang diduga kuat bermasalah dari segi mutu dan kualitas pekerjaan,”ujar Iskandar Haris, Korlap aksi massa tersebut saat menyampaikan orasinya. Masih dalam orasinya, Haris mengatakan, beberapa proyek di Dinas PU Pesawaran, terutama bidang Cipta Karya dan Bina Marga sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Menurutnya, proyek –proyek tersebut meliputi, pembuatan jalan beton Sidorejo Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin dengan nilai anggaran Rp793 juta. Kemudian, Pembuatan jembatan beton dusun Kweni Balak Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin dengan nilai anggaran Rp795.500. 000. Lalu, pembangunan kantor DPRD tahp III dengan nilai anggaran Rp9,5 milyar. Terahir, lanjutnya. Pembangunan Balai Adat Kecamatan Negeri Katon nilai anggaran Rp691.990.000. “Kualitas dan mutu dari realisasi proyek tersebut patut dipertanyakan, apa lagi kaut dugaan kami proyek tersebut proyek tersebut dilumuri dengan kolusi, korupsi dan nepotisme yang terstruktur dan melibatkan berbagai oknum di Dinas PU Pesawaran,”jelas Haris. Untuk itu, lanjutnya, CG meminta kepada pihak yang berwajib, terutama penyidik untuk dapat melakukan pengusutan dan penyidikan pada kegiatan proyek tersebut. “Kami duga kuat proyek yang ada di dinas PU Pesawaran tersebut saarat dengan KKN mulai dari proses sampai dengan selesainya kegiatan,”jelasnya. Kepada elemen masyarakat di Lampung khsusunya Kabupaten Pesawaran, Haris meminta untuk ikut mengawasi proses tersebut. Sebab, proyek tersebut menggunakan uang rakyat yang kegunaannya untuk rakyat. (r)

Share this: