Pengadaan Mesin Fingerprint Habiskan Dana Miliaran

BANDARLAMPUNG : Keberpihakan Biro Aset dan Perlengkapan Sekretariat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terhadap efesiensi anggaran patut dipertanyakan, pasalnya pada tahun anggaran 2015 lalu, Biro aset mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 661846275 untuk pembelian Pengadaan Mesin Finger Print dan untuk tahun 2016 kembali akan menghabiskan dana sebesar Rp. 1.400.000.000 dengan kegiatan yang sama. Dalam kegiatan itu, pengadaan mesin absensi tersebut diperuntukkan untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov sedangkan beberapa SKPD justru melakukan pengadaan tersendiri seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dengan anggaran sebesar Rp.10.000.00 satu unit. Kabid Pengadaan Biro Aset dan Perlengakapan, Amrozi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengakui jika pengadaan itu diperuntukkan membeli mesin absensi namun ia berdalih tidak mengetahui persis jumlah UPTD yang akan diberikan finger print. “ Kalau yang 2015 itu untuk 54 SKPD yang ada di lingkungan Pemprov sedangkan tahun ini di peruntukkan bagi seluruh UPTD, untuk jumlahnya saya lupa,” kilahnya. Terkait ada sejumlah SKPD yang melakukan pembelian mesin serupa, Amrozi beralasan kapasitas dan spesifikasi berbeda dengan finger print dari Biro Aset. “ Ya itu kan beda bulan mungkin mereka belinya, bisa jadi mesinnya belum online, yah beda dengan yang kita anggarkan, coba tanya PPTK nya Pak Saprul yang paham secara teknis,” saran Amrozi. Terpisah, PPTK pengadaan Finger Print, Saprul membantah jika dia yang bertanggung jawab dan paham secara teknis persoalan tersebut. “ Coba Tanya saja Amrozi kan dia Kabid Pengadaannya,”singkatnya. (red)

Share this: