 |
| Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1 Tentang Jawaban Gubernur Lampung. |
BANDARLAMPUNG, KI - Pemerintah Provinsi Lampung merumuskan tiga belas langkah untuk meningkatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nyata. Upaya tersebut dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan optimal.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo melalui Sekretaris Daerah Sutono ketika menyampaikan tanggapan eksekutif secara umum mengenai beberapa pokok persoalan yang menjadi titik perhatian dari sebagian besar fraksi DPRD Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung. Agenda Rapat tentang Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD atas Rancangan Perda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, Selasa (22/8/2017)
Pertama, mendata potensi pajak melalui door to door dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di Badan Pendapatan Daerah. Kedua, peningkatan pengawasan internal untuk mendeteksi secara dini indikasi adanya kasus penyimpangan sehubungan dengan pelaksana tugas. Ketiga, memperbaiki sistem dan prosedur yang mengarah kepada sistem yang mempermudah pelayanan dan mendorong efektivitas dalam pengawasannya.
Keempat, memperbaharui Peraturan terkait Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kelima, Penyusunan Peraturan Daerah yang mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Keenam, Peningkatan sistem aplikasi berbasis on line guna mencegah kebocoran data base kendaraan bermotor.
Ketujuh, bekerjasama dengan lintas sektoral dalam upaya menggali potensi restribusi daerah serta lain – lain PAD yang sah. Kedelapan, meningkatkan sinergitas antar instansi yang terkait dengan pengelolaan pajak Kendaraan Bermotor. Kesembilan, melaksanakan pelayanan secara khusus untuk memberikan kemudahan masyarakat melalui Drive Thru Gerai Samsat dan Samsat Keliling serta pengembangan inovasi layanan pembayaran pajak melalui Samsat Desa.
Kesepuluh, optimalisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor melalui peningkatan sosialiasi kesadaran membayar pajak. Kesebelas, perbaikan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana ke Samsatan. Keduabelas, melakukan FGD dengan stake holder terkait untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan Ketigabelas, pendampingan tenaga ahli dalam melakukan penggalian potensi di sektor non pajak.
Dalam paparan tersebut Sekda menyampaikan terima kasih kepada Fraksi PDIP, Fraksi DEMOKRAT, Fraksi GERINDRA, Fraksi GOLKAR, Fraksi PKS, Fraksi NASDEM, Fraksi PKB, Fraksi Persatuan Rakyat dan Fraksi PAN atas pemahaman serta apresiasi setiap Fraksi terhadap Kebijakan dan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.
Sutono juga menanggapi pertanyaan beberapa Fraksi mengenai upaya pencapaian target dana perimbangan,“ Pemerintah akan berupaya memperbaiki berbagai variable yang dijadikan sebagai dasar perhitungan besaran dana perimbangan oleh Kementerian Keuangan. Selain itu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan mengoptimalkan perhitungan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) PPh Pasal 21 berkoordinasi dengan Kanwil DJP Wilayah Bengkulu dan Lampung,”Jelas Sutono
Sedangkan untuk tanggapan beberapa Fraksi mengenai Penurunan PAD yang berasal dari pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Sutono menjelaskan “ Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian potensi target pendapatan oleh Lampung Jasa Utama (LJU). Pada target APBD Murni 2017 sebesar 1,2 Miliar Rupiah namun pada perubahan disesuaikan menjadi 300 juta rupiah, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan LJU,” terangnya.
Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan urusan wajib pemerintah, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran Fungsi Pendidikan lebih dari 32% dari total belanja Daerah. (Humasprov)
Posting Komentar