Kepala DPMPP Lampung Barat Lindungi Kegiatan Istri Peratin ke Bali.

Istri-istri peratin se Lampung Barat sesaat sebelum keberangkatan ke Pulau Dewata Bali.

LAMPUNGBARAT- Adanya kegiatan para istri peratin se Lampung Barat ke Pulau Dewata Bali semakin mendapat sorotan publik karena berkaitan dengan penggunaan Dana Desa. Terlebih diperkuat pengamat hukum Universitas Lampung Yusdianto yang menyebut hal itu tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yakni Pasal 4 Pemendesa no 14 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Keberangkatan para istri peratin menurut Ketua Abdesi Lampung Barat Juhairi Iswanto telah disepakati seluruh pekon.” Ibu-ibu PKK ke Bali itu melakukan bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas,” kata Juhairi dikutip dari laman Lampost Kamis (10/8/2017).

Juhairi mengatakan dana kegiatan bimtek tersebut dialokasikkan dari anggaran pendapatan belanja desa yang telah disusun sejak tahun 2016 lalu. 

”Itu anggarannya sudah masuk dalam APB Desa, Abdesi hanya mempasilitasi ke pihak EO untuk pelaksanaanya,” kata dia.

Juhairi juga membantah isu jika Abdesi menerima setoran dari pekon-pekon. ”Tidak benar kalau Abdesi terima setoran, Abdesi itu bagian dari peratin-peratin itu sendiri,” ujar dia.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (DPMPP) Nukman, enggan berkomentar lebih jauh terkait keberangkatan para istri peratin ke pulau dewata tersebut.

”Hp saya sudah mau ngedrop, betul saat ini ibu-ibu PKK bimtek ke Bali, Jumat baru pulang. Saya belum mau komentar tentang praduga-praduga itu. Nanti senin saya baru komentar dan kasih gambar sekalian,” singkat Nukman.

Disisi lain, Kejaksaan Tinggi Lampung siap memproses hukum persoalan ini jika ada laporan masyarakat terkait dugaan penyelewengan Dana Desa dalam kegiatan istri-istri peratin di Pulau Dewata Bali.

Share this: