BANDARLAMPUNG, KI –Gelontoran dana sebesar Rp 13 miliar untuk kegiatan ziarah makam di Biro Kesejahteraan Sosial (Kessos) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dinilai mencederai pemeluk agama selain Islam.
Sejumlah kalangan menilai meski Provinsi Lampung mayoritas muslim namun tidak serta merta dana yang dianggarkan cenderung berlebihan dan tidak prioritas.
Sejumlah kalangan menilai meski Provinsi Lampung mayoritas muslim namun tidak serta merta dana yang dianggarkan cenderung berlebihan dan tidak prioritas.
Alhasil dengan adanya perhatian lebih kepada salah satu pihak, justru menimbulkan asumsi negatif jika Kepala Biro Kessos Ratna Dewi lebih mengakomodir golongan tertentu untuk kepentingan dari sejumlah pihak yang menjadikan agama sebagai tameng.
Ratna Dewi ketika dikonfirmasi justru berkelit jika kegiatan keagamaan untuk pemeluk selain Islam juga tersedia meski dalam kenyataannya pada tahun anggaran 2017 jatah itu hanya khusus diperuntukkan bagi agama mayoritas.
"Itu program ziarah makam jadi dengan anggaran segitu (13M) untuk 6000 orang yang ada di Kabupaten/kota. Jadi bukan Provinsi aja. Pemberangkatan pertama bulan april ini," jelas Ratna, Rabu (5/4).
Dari total keseluruhan peserta, tidak dijelaskan kuota peserta per kabupaten. Disinggung soal kegiatan Umrah pada tahun sebelumnya yang sempat mencuat terkait dugaan penyimpangan anggaran, Ratna yakin program ziarah makam 2017 ini tidak akan bermasalah.
"ya kalau soal kegiatan Umrah yang sebelumnya itu kan bukan zaman saya. Kalah ziarah makam ini kayaknya gak akan bermasalah, sudah lah kenapa mesti dipermasalahkan," tukas Ratna sambil menyerahkan amplop dan diduga hal itu terkait pemberitaan.
Pada keterangan Ratna sebelumnya, wisata rohani tersebut merupakan kegiatan Umrah.
"itu program Umrah. Udah sih ngobrol dikantor aja," terangnya melalui sambungan telepon.
"itu program Umrah. Udah sih ngobrol dikantor aja," terangnya melalui sambungan telepon.
Berita ini meluas berawal dari alokasi anggaran sebesar Rp. 13.026.000.000 tahun anggaran 2017 untuk kegiatan wisata rohani dinilai tidak tepat.
Pasalnya kegiatan yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, tidak dapat diukur secara jelas ukuran tinggi-rendahnya iman seseorang.
Kegiatan tersebut juga berpotensi menimbulkan permasalahan anggaran yakni berupa penyimpanan anggaran seperti pada 2016 lalu, anggaran sebesar Rp 16 Miliar Ziarah Makam dan Umrah yang disoal terkait manfaat serta penggunaan anggaran yang rawan penyelewengan.
Pada 2016, Ziarah makam dan Umrah disoal karena data peserta Umrah tidak jelas sehingga muncul dugaan kuota Umrah yang di Mark up serta kongkalikong dengan jasa biro perjalanan.
Untuk diketahui, Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Lampung (Matala), C.Alizie mengatakan, pos anggaran tersebut tidak tepat. Apalagi tahun sebelumnya pernah dianggarkan dan banyak permasalahan terkait Ziarah Makam dan Umrah.
"saya kira kegiatan wisata rohani ini tidak tepat. Pertanyaannya siapa yang bisa mengukur keimanan seseorang. Misal sebelum berangkat wisata rohani kadar imannya rendah setelah wisata rohani imannya tinggi. Apa begitu, kegiatan seperti ini yang sangat rawan penyimpangan," ujar dia, sabtu (24/3)
Ia pun menduga kegiatan ini modus baru kejahatan anggaran dengan dalih kegiatan keagamaan.
“ Kegiatan ini tiga tahun berturut-turut ada. Siapa yang pernah wisata rohani atau yang ikut program tahun sebelumnya. Tidak ada yang bisa garansi Rp 13 Miliar iman naik," kata dia
Berdasarkan catatan Matala, indikasi penyimpangan pada pelaksanaan ziarah makam tahun 2015 semestinya dijadikan bahan evaluasi Biro tersebut supaya tidak merencanakan program kegiatan yang cenderung tidak berpihak pada semangat efesiensi anggaran.
“ Kasus umroh dan ziarah makam 2015 lalu pernah mencuat kan. Itu dulu masalah. Harusnya anggaran sebesar itu dialokasikan ke program yang lebih kongkrit sebab urusan keimanan umat itu Habluminallah jadi tidak bisa dengan jalan-jalan atau Rp 13 miliar iman naik,”tegasnya.(Wen)
 Sekretariat Daerah...){kind=link}
Posting Komentar