"Di era keterbukaan informasi publik saat ini sangat disayangkan masih ada yang tidak terbuka. Kalau Pihak Sekwan merasa benar ya jelaskan, klarifikasi terkait pengadaan tersebut. Apalagi kasus ini kan sudah pernah diperiksa Pidsus Kejari Bandar Lampung, nah bagaimana kelanjutannya, atau ada Perundingan diatas perundang-undangan," ujar Yusdianto, senin (10/4)
Yusdianto pun menjelaskan, penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik dapat menimbulkan asumsi negatif masyarakat bila penegak hukum maupun terduga korupsi tidak memberikan penjelasan terkait proses pemeriksaan perkaranya.
Untuk diketahui, sejumlah kegiatan pengadaan di Sekretariat DPRD Bandar Lampung yang dipertanyakan yakni pengadaan lampu hias kecil senilai Rp 100juta, pengadaan lampu hias besar senilai Rp 100juta, pembelian lampu hias Rp 50juta dan pembelian lampu hias kecil Rp 40juta tahun anggaran 2015.
Masyarakat Transparansi Anggaran (Matala) mendesak Sekretaris DPRD Bandar Lampung menjelaskan terkait pengadaan tersebut menduga terjadi penyimpangan dalam pengadaan lampu hias itu, bukan hanya selisih anggaran yang besar tetapi ada indikasi fiktif.
"empat kegiatan lampu hias di Sekretariat DPRD Bandar Lampung itu kita minta dijelaskan secara transparan. Sebab kegiatan itu pernah diperiksa Pidsus Kejari Bandar Lampung. Dan Sekretaris Dewan juga pernah diperiksa. Nah terkait pemeriksaan itu juga kita pertanyakan tindak lanjutnya," Direktur Eksekutif Matala, Charles Chalizie, senin (10/4)
Atas persoalan tersebut, Matala akan mengawal sampai tuntas serta mempertanyakan tindaklnjut pada saat Sekretaris DPRD Bandar Lampung diperiksa jaksa Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bandar Lampung.
Sementara, Sekretaris Netylia Syukri belum dapat dikonfirmasi.(WN)
Posting Komentar