 |
| Demo Wali Murid SDN 2 Palapa didampingi SPRI |
Kedatangan rombongan orangtua siswa ini bertujuan menyampaikan sikap penolakan atas wacana WaliKota Herman HN yang akan merelokasi gedung SDN 2 Palapa.
Ketua DPW SPRI (Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia) Lampung Badri, hadir mendampingi rombongan wali murid. Ia mengatakan bahwa wacana Herman HN, menjadi momok yang menakutkan bagi setiap orangtua yang menyekolahkan anaknya di SDN 2 Palapa.
Pasalnya, sambung Badri, akibat wacana pemimpin dua periode tersebut, beberapa orangtua murid menjadi kawatir dan langsung memindahkan anak-anaknya ke sekolah lain.
"Tidak sampai disitu, bahkan para orangtua siswa ini juga menerima ancaman yang datang dari bawah agar patuh dan taat terhadap keputusan pemimpin," tegas Badri, di Gedung DRPD Bandarlampung, Senin (17/4).
Masih katanya, seyogyanya para wali murid bisa menerima keputusan wacana Herman HN terkait relokasi. Namun, sistem yang diterapkan oleh suami Eva Dwiyana itu dengan cara merger (penggabungan) di sekolah lain, yang menjadi persoalan.
"Mau direlokasi kemana saja kami terima, asalkan SDN 2 Palapa dibuatkan gedung baru oleh Herman HN. Jangan di merger, ini kan mengganggu psikologis anak dan para ibu-ibu wali murid ini kan takut jika anaknya alami tekanan, nanti yang ada porses belajar mengajar menjadi diskonsentrasi," papar Badri.
Pihaknya pun berharap, relokasi SDN 2 tersebut tak direalisasikan, meski berencana membangun gedung sekolah baru. Justru sebaliknya pemerintah harus pro rakyat.
“Bukan sebaliknya, sekolah digusur, lalu dijadikan hotel, atau apapun itu. Jika ini tetap dilakukan, kami akan terus menolak dan kita akan berencana melakukan demo besar besaran,” tegasnya.
Sementara itu, Sri Ningsih, salah satu wali murid, mengatakan, mengalihfungsikan SDN 2 Palapa menjadi bangunan seperti hotel, sangat bertolak belakang dengan program yang digemborkan oleh Herman HN. "Kondisi ini sangat ironis dan merupakan potret buruk dunia pendidikan yang ada di Kota Tapis Berseri," tukas Sri.
Untuk itu, dirinya beserta wali murid yang lain menuntut secara nyata untuk menolak sistem merger SDN 2 Palapa, menolak relokasi sekolah, dan meminta untuk mencabut mandat rakyat terhadap pimpinan daerah penggusur dunia pendidikan.
"Jangan korbankan pendidikan hanya demi pembangunan," tegasnya.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung, Syarif Hidayat, usai menerima rombongan wali murid bersama anggota legislatif yang lain menyampaikan, bahwa wacana Herman HN, tidak memiliki legal standing (persyaratan hukum).
"Kami (DPRD) tidak memiliki wewenang apapun, terlebih lagi jika pihak eksekutif (pemerintah kota) tidak melibatkan para wakil rakyat ini. Namun, dengan tidak adanya legal standing, para wali murid kami minta sedikit tenang dan bersabar. Kedepan kami akan koordinasi bersama dinas pendidikan kota setempat," singkat Syarif, fraksi PKS itu.(ww)
 2 Palapa, menyambangi gedung ...){kind=link}
Posting Komentar