(Pemimpin Umum Harian Fajar Sumatera) Oleh: Deni Kurniawan |
Lahirnya PAN tidak terlepas dari Reformasi Politik 1998 dengan tergulingnya rezim diktator Soeharto yang merupakan simbol anti demokrasi tersebut. Jika PAN adalah bagian dari simbol rintisan demokrasi di Lampung, maka peristiwa pergantian Bakhtiar Basri sebagai Ketua DPW PAN Lampung adalah sebagai bentuk pencideraan terhadap demokrasi.
Kisruh pergantian Bakhtiar Basri ini tidak terlepas dari proses politik menjelang pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung 2018. Keluarnya ‘rekomendasi palsu’ dari PAN menjadi sebuah skenario politik dalam melanggengkan oligarki politik.
Keinginan politik Zainudin Hasan menduduki Ketua DPW PAN Lampung sesungguhnya menjadi keinginan lama yang terpendam. Momentum ini dimanfaatkan oleh Zainudin Hasan ketika Bakhtiar Basri melakukan ‘pembangkangan politik’ terhadap Zulkifli Hasan selaku Ketua DPP ketika diminta bersanding dengan Arinal Junaidi pada konteks Pilgub Lampung 2018.
Kenapa Bakhtiar Basri menolak? Walaupun posisi tawar politik Bakhtiar Basri terhadap M. Ridho Ficardo belum pasti kembali bersama pada Jilid II, Bakhtiar Basri tentu tidak bodoh melihat tokoh Arinal Junaidi yang di sokong oleh salah satu perusahaan besar untuk pencalonannya di Pilgub Lampung 2018.
Arinal yang diketahui oleh publik Lampung mempunyai rekam jejak yang tidak terlalu moncer dalam kepentingan masyarakat Lampung, justru dikenal dengan sosok yang ‘arogan’. Beberapa kali bermasalah dengan jurnalis dan melakukan tindakan tidak pantas dengan memukul salah seorang karyawan maskapai penerbangan.
Bahkan, dalam pencalonannya sebagai bakal calon gubernur Lampung hingga saat ini, jurnalis Lampung sangat sulit melakukan wawancara secara langsung justru terkesan menghindari.
Bahkan, dalam pencalonannya sebagai bakal calon gubernur Lampung hingga saat ini, jurnalis Lampung sangat sulit melakukan wawancara secara langsung justru terkesan menghindari.
Tampil dihadapan publik dengan senyum yang dipaksakan, amatlah sulit membangun citra positif Arinal Junaidi dalam merebut simpati warga Lampung. Beberapa hal tersebut diatas setidaknya menjadi perhatian publik ketika mengingat sosok Arinal dalam kancah politik Lampung.
Kembali pada persoalan PAN, sosok Zulkifli Hasan memang patut menjadi contoh sukses dalam perpolitikan. Sukses sebagaai pengusaha juga sukses menjabat Ketua MPR RI dan menjadi Ketua DPP PAN. Kesuksesan Zulkifli Hasan sesungguhnya tidak bisa diimbangi oleh adik adik kandung Ketua DPP PAN tersebut dalam membangun citra politik.
Malah bisa dibilang gagal. Menjadi Bupati Lampung Selatan, tidak bisa menjamin Zainudin Hasan menjadi sosok yang mampu membesarkan PAN di Lampung ketika terpilih menjadi Ketua DPW PAN. Terlebih, kebijakan Bupati Lamsel tersebut sering menjadi pro kontra di lingkaran birokasi setempat
Malah bisa dibilang gagal. Menjadi Bupati Lampung Selatan, tidak bisa menjamin Zainudin Hasan menjadi sosok yang mampu membesarkan PAN di Lampung ketika terpilih menjadi Ketua DPW PAN. Terlebih, kebijakan Bupati Lamsel tersebut sering menjadi pro kontra di lingkaran birokasi setempat
Adik kandung lainnya, Helmi, sempat menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam sebuah kasus hukum di Bengkulu. Berkeinginan kuat menjadi Calon Wakil Gubernurnya Arinal Junaidi, merupakan skenario untuk memuluskan politik oligarkis PAN.
Pelengseran terhadap Bakhtiar Basri yang juga merupakan simbol Tokoh Muhammadiyah Lampung adalah bentuk penzaliman yang tentunya tidak bisa dibiarkan dalam menegakkan demokrasi.
Ada Diah D Yanti, ada Saad Sobari, serta beberapa tokoh ditubuh PAN yang merupakan aktivis demokrasi yang tentunya mampu melihat persolan di internal PAN lebih objektif dalam menjawab tantangan demokrasi di internal PAN. Semoga ‘kisruh’ ini mendorong PAN menuju kebaikan.(*)
Ada Diah D Yanti, ada Saad Sobari, serta beberapa tokoh ditubuh PAN yang merupakan aktivis demokrasi yang tentunya mampu melihat persolan di internal PAN lebih objektif dalam menjawab tantangan demokrasi di internal PAN. Semoga ‘kisruh’ ini mendorong PAN menuju kebaikan.(*)
Posting Komentar