 |
| Ilustrasi - Jenis Helikopter yang digunakan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung Arinal Djunaidi saat Bertolak ke Kabupaten Mesuji, Jumat (21/7/2017). (Foto: Helicopter 407 Aircraft Registration PK-JCH). |
BANDARLAMPUNG - Pasca dipecatnya Alzier Dianis Thabranie sebagai Ketua DPD I Golkar Lampung kemudian digantikan Arinal Djunaidi terkesan menyisakan luka politik yang akan sembuh bila Arinal mengalami hal yang sama.
Itu mulai terlihat nuansa politik balas dendam sejak Alzier melempar isu Mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Arinal. Sayangnya terkait Mosi Alzier hanya sebatas bicara.
"belum membicarakan Mosi, artinya ini ada kegelisahan jadi harus diluruskan maka DPP harus turun tangan ini," kata Subhan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon terkait Forum Penyelamatan Wibawa Partai, Jumat (21/7)
Sekitar 30 kader Golkar melakukan pertemuan membahas Forum tersebut yang secara substansi bertujuan untuk mendesak Arinal Djunaidi diganti sebagai Ketua DPD I Partai Golkar karena dianggap melanggar aturan partai terkait pencalonannya sebagai Calon Gubernur dari Partai Golkar.
“ Forum silaturahmi itu terbentuk dikarenakan menyikapi situasi politik Partai akhir-akhir ini apalagi kita akan menghadapi agenda besar seperti Pilgub dan Pilkada dua Kabupaten. Melihat situasi saat ini banyak hal yang ditabrak dalam konteks pencalonan Arinal sebagai calon Gubernur dari partai Golkar yang tidak sesuai dengan mekanisme Juklak 06 tahun 2017,”terang Subhan.
Menurutnya, dalam urusan pencalonan Kepala Daerah dirinya pernah menjadi Calon sewaktu Pilkada Lampung Utara. Oleh sebab itu tahu mengenai mekanisme serta tahapan yakni dimulai adanya penjaringan partai.
“ Sangat wajar jika ada aspirasi penolakan agar DPP mengambil sikap dengan memberhentikan Arinal sebagai ketua DPD I. Tidak mungkin muncul wacana seperti itu jika tidak ada aturan yang diabaikan.Intinya dalam partai semua ada aturan, prosedural dan mekanisme,” jelas dia.
Saat diminta tanggapan soal donatur yang membiayai Arinal, Subhan tidak menjawab dengan terang alasannya tidak mengetahui pengusaha atau perusahaan yang membiayainya.
"Seharusnya ada keterbukaan dong, jangan dapat isu dari luar. Saya gak bicara dia dibiayai siapapun saya tidak tahu. Inikan kepentingan partai jadi terkait sponsor, donatur ada mekanismenya," tuturnya.(wen)
Posting Komentar