BOGOR - Puluhan perwakilan dari Barisan Masyarakat Indonesia (BMI), bersama beberapa organisasi pemuda dan komunitas. Melakukan aksi unjuk rasa terkait penghilangan denda untuk keterlambatan pengurusan administrasi, di depan Kantor Bupati Bogor.
Salah satu perwakilan dari Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda (KPOP), Agam, dalam orasinya mengatakan, ketika masyarakat diberikan sanksi denda Rp50 ribu dalam pengurusan akta, maka akan terancam nasib keberlangsungan anak-anak untuk mendaftar sekolah, seperti Paud dan TK.
"Ini adalah syarat untuk masuk dunia pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bogor, harus segera menghapus Perda No 09 tahun 2009, tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai bukti keberpihakan Pemkab terhadap masyarakat," tegas Agam, dalam orasinya.
Sementara itu, Ketua Barisan Masyarakat Indonesia (BMI) Sahrul Malik, usai melakukan mediasi dengan pihak pemerintah yang diwakili, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, menjelaskan, Pemkab Bogor tetap bersikukuh tidak bisa memenuhi permintaan massa aksi, hanya akan diagendakan dalam rapat paripurba DPRD untuk membahas hal ini.
"Perda yang dibuat menyalahi aturan UU No 23 tahun 2006, tentang administrasi dan revisi Pasal 79A No 24 tahun 2013, tentang administras, dengan Perda yang sama bukan Perda Kabupaten Bogor No 9 tahun 2009 pasal 114 No 01 dan pasal 115 No 01 dan 2, tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan," ungkap Sahrul.
Sahrul juga mengatakan, akan terus mengawal saat sidang paripurna DPRD Kabupaten Bogor. "Ketika hasilnya tidak mengacu pada UU, kami secara organisasi akan melakukan gugatan hukum ke Mahkamah Agung," tukasnya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua BMI, yang biasa disapa Bu Eli, menambahkan, selain soal akta kelahiran, hal kesehatan pun masih jauh dari kata kualitas. Seperti fasilitas yang kurang memadai, contohnya ambulan gratis untuk pasien peserta BPJS dan tenaga medis yg masih minim.
Dia juga menegaskan, bahwa pihaknya akan kembali lagj dengan membawa massa yang lebih banyak untuk menduduki pusat pemerintahan Kabupaten Bogo. "Persatuan harus terus kita lakukan sampai kesejahteraan terwujud," tandasnya.
, bersama beberapa organisasi pemuda dan komunitas. Melakukan aksi unjuk r...){kind=link}
Posting Komentar