Bunk PeNa: politik

Latest Updates

Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan

Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan

PSI Lampung Apresiasi SIPOL KPU

06.18

•

Bandar Lampung -Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan pendaftaran Parpol di nilai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Lampung sangat efektif dalam membantu Parpol membuat database keanggotaan hingga ke tingkat Desa.

” SIPOL merupakan sistem yang efektif dan membantu parpol dalam membuat data keanggotaan dan kepengurusan. Dan sistem tersebut adalah terobosan yang bagus untuk perkembangan teknologi saat ini,”jelas Ketua DPW PSI Lampung, Beni Arifin, Minggu (15/10).

Meski penerapan SIPOL dilakukan dalam waktu yang cukup mendesak, Beni mengaku pihaknya tidak mengalami kendala, karena sumber daya manusia yang ada di PSI cukup mampu melakukan dan mengimbangi teknologi terapan yang terbilang baru oleh KPU.

“Kami tidak memiliki banyak kendala kecuali memang tenggat waktu yang mepet, kami bekerja dengan banyak orang. SIPOL adalah sebuah kemajuan dan terobosan besar dalam adminitrasi kepartaian, akurasi sistematika pendaftaran dan registrasi keanggotaan menjadi jelas dan sangat menguntungkan bagi partai itu sendiri khususnya kami di tingkatan DPW PSI Lampung,”urainya.

Dikatakannya, terkait Verifikasi KPU, PSI Lampung telah merampungkan syarat lolos administrasi kelengkapan berkas pada verifikasi partai politik untuk syarat dapat mengikuti Pemilu 2019 mendatang. Setelah itu, langkah selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi administrasi dan terakhir verifikasi faktual.

“ Verifikasi KPU tidak berbeda dengan Verifikasi Kemenkumham, 75% Kepengurusan di tingkatan DPD Kabupaten/Kota disertakan dengan surat domisili kantor, surat kepengurusan dll, 50% di tingkatan DPC Kecamatan disertakan dengan surat domisili kantor, surat kepengurusan dll, tapi terkait Verifikasi KPU menurut UU Pemilu 2019 partai baru mewajibkan melakukan perekrutan anggota 1/1000 dari jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota.

Dari seluruh kepengurusan Kabupaten/Kota, Beni menegaskan pihaknya telah menerima tanda terima kelengkapan berkas administrasi dari KPUD berjumlah 12 DPD.

“Artinya secara resmi KPUD telah menerima berkas Partai Solidritas Indonesia di tingkatan DPD tanpa ada kekurangan sedikitpun. ini adalah perjuangan serta komitment anak-anak muda di Provinsi Lampung yang bergabung di PSI demi meloloskan Verifikasi KPU,”tandasnya.

PPP Bakal Dukung Ridho

07.28

•

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Arah dukungan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Lampung mulai terlihat, yaitu bakal mengusung Petahanan Bakal Calon Gubernur Muhammad Ridho Ficardo pada Pemilihan Gubernur Lampung 2018.

Meski partai berlambang ka’bah itu belum mengumumkan sikap partai melalui rekomendasi tapi sinyal merapat ke Ridho dari kuatnya dorongan kader PPP supaya bersama-sama memeanngkan Pilgub guna melanjutkan pembangunan Lampung Maju Sejahtera.

"saya dan kawan-kawan DPC pada Rapat Pimpinan Wilayah kemarin banyak mendorong dan mendukung agar DPW mengusung M. Ridho Ficardo selaku petahana,"kata Ketua DPC PPP Lampung Timur, Prayoga Sulthoni, Minggu (26/8).

Dijelaskan dia pertimbangan mendukung Ridho melihat kepemimpinannya saat ini yang terus menunjukkan progress serta kemajuan-kemajuan lainnya diberbagai bidang di Provinsi Lampung.

"Seperti yang disampaikan pak Ketum PPP kemarin sewaktu di Rapimwil bahwa dibawah kepemimpinan Pak Ridho, angka pertumbuhan perekonomian Lampung naik diatas rata-rata tingkat nasional," sambung Prayoga.

Terkait keputusan mengusung Bakal Calon Gubernur merupakan kewenangan DPP namun pihaknya optimis saat pengumuman resmi dukungan partai kepada Ridho.

“harapannya DPP PPP bisa mewujudkan keinginan dari kader di daerah untuk mengusung petahana M.Ridho Ficardo pada Pilgub. Dan Semoga pak Ketum PPP, Romahurmuziy bisa mendengarkan dan mewujudkan keinginan kader didaerah untuk mengusung petahana," pungkasnya.

Baliho Mustafa Meresahkan.

23.03

•

Baliho Mustafa

BANDARLAMPUNG, KI – Baliho Bupati Lampung Tengah Mustafa meresahkan warga masyarakat Lampung. Keserahan masyarakat muncul akibat pemasangan baliho yang berada di Pusat Kota Bandar Lampung tertulis Mustafa Gubernurku. Tak ayal hal itu membuat warga yang meilhat bertanya-tanya sejak kapan Mustafa menjadi Gubernur.

Seperti yang disampaikan warga yang berdomisili di Kecamatan Panjang ini, Ira (23) mengatakan keresahannya kepada Kopiinstitute.com, Jumat (11/8/2017).

“ Itu Baliho semau-mau buat tulisan Mustafa Gubernurku, Gubernur bukan Mustafa. Gimana coba kalau orang luar Lampung yang baru ke Lampung baca tulisan itu, pasti ketipu dia dikiranya Mustafa Gubernur padahal dia kayaknya Bupati,” kata dia saat ditemui diseputaran Tanjung Karang.

Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik Perguruan Tinggi Swasta di Bandar Lampung itu melihat tidak sepantasnya seorang Bupati memasang baliho bertuliskan Gubernur, meski tidak menyebut sebagai Gubernur Lampung.

“Kalaupun mereka membela diri dengan alasan tidak menyebut Mustafa Gubernur Lampung tpi Gubernurku saja tetap saja tidak bisa diterima karena masyarakat bisa terkecoh, jadi tak usah beretorika deh,” tutur gadis berdara sunda ini.

Baliho Mustafa disamping Baliho Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri.

Penelusuran wartawan ini menuju kearah Jalan Jend Gatot Subroto, Garuntang Bandar Lampung. Lebih miris lagi ketika terpasang Baliho Ketua Partai NasDem bertuliskan Gubernurku berada tepat bersebelahan dengan Baliho Gubernur Lampung yang sah M.Ridho Ficardo.

“Gubernur Lampung yang baliho satunya kan yang baju putih, lah terus yang baliho satunya kok Gubernur juga, piye iki mas,ngapusi toh,” sebut Wisatawan asal Jawa Timur yang sedang liburan ini.

Menaggapi hal itu, Akademisi Universitas Lampung Yusdianto menegaskan bahwa baliho tersebut meresahkan, selain itu juga dapat memecahbelah masyarakat Lampung.

“Gubernur Lampung masih dijabat Ridho Ficardo, terus Mustafa itu siapa, bukannya masih menjabat Bupati, jangankan Gubernur, sebagai Calon Gubernur saja bukan. Harusnya dicopot baliho itu karena menimbulkan ketidaktentraman di masyarakat,” ujar Dr (cand) Yusdianto Alam, MH.

Bawaslu Minta Balonkada Tidak Gelar Sosialisasi Sebelum Penetapan Resmi KPU.

04.27

•

Ilustrasi Kesenian Wayang Kulit.

BANDARLAMPUNG, KI - Maraknya baliho para Calon Kepala Daerah yang dipasang disejumlah tempat menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung. Terlebih ukuran baliho yang besar memuat wajah para Bakal Calon tersebut.

Ketua Bawaslu Lampung Fathikatul Khoiriah mengutarakan, persoalan baliho sudah menjadi perhatiannya sehingga pemasangan baliho dapat ditertibkan karena tahapan Pemilu belum dimulai dan para Calonkada yang disebut juga belum ada penetapan resmi dari penyelenggara pemilu.

"Kita mendorong supaya ada regulasinya, dalam tahapan proses penyusunan aturan, kita berikan masukan itu, bagaimana kita bisa mengatur tentang orang-orang yang belum disahkan menjadi calon, tetapi sudah pasang baliho dimana-mana," Kata dia, Senin (7/8).

Menurut Khoir sapaan akrabnya, Bawaslu sudah memberi masukan untuk mengatur dan menertibkan pemasangan baliho dan sejenisnya kepada Bakal Calon Kepala Daerah sebelum tahapan dimulai atau belum ada penetapan resmi KPU.

Dalam Uji Publik Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Tahun 2017, yang diselenggarakan di Hotel Grand Anugerah dijelaskan terkait usulan peraturan pemasangan baliho supaya tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

"dikhawatirkan menimbulkan keresahan masyarakat. Karena baru berikhtiar, belum menjadi bakal calon, sudah bikin kegiatan dimana-mana, itu juga kita usulkan ada semacam aturan, sehingga kemudian tidak kebablasan," imbuhnya.

Para Bakal Calon Kepala Daerah disarankan agar tidak tergesa-gesa dalam melakukan kegiatan sebelum terdaftar resmi sebagai Calon Kepala Daerah di KPU.

"Semestinya minimal pada saat mereka sudah mendaftarkan diri di KPU, artinya niatnya sudah termaterialkan. Sehingga mendaftar di KPU itu sudah ada aturan yang menjerat mereka," tandasnya.(Virgo)

Alzier: Golkar Lampung Harus Kita Selamatkan.

20.41

•

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Provinsi Lampung M.Alzier Dianis Thabranie.

BANDARLAMPUNG, KI - Dinamika Politik internal Partai Golongan Karya (Golkar) Lampung terus menggeliat menjelang Pemilihan Gubernur Tahun 2018.

Golkar pun saat ini terbagi dua paksi yakni kelompok yang mendukung Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, paksi kedua yang dipimpin Indra Karyadi.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, M.Alzier Dianis Tabranie mengatakan, terkait sikap mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Arinal merupakan langkah serius. "Golkar Lampung Harus Kita Selamatkan," ujar Alzier kepada kopiinstitute.com, Minggu (23/7).

Menurut Alzier, gerakan yang dipimpin Indra Karyadi CS mempunyai tujuan untuk menyelamatkan kewibawaan partai Golkar. Terlebih didaulatnya Arinal maju sebagai Calon Gubernur dari Partai Golkar tidak melalui mekanisme penjaringan Partai.

"itu kan untuk menjaga kewibawaan Partai Golkar. Jadi mereka (tim yang dipimpin Indra Karyadi) niatnya bagus mulia," jelas dia.

Untuk Golkar Lampung, majunya Arinal Djunaidi menurut kelompok yang mendukungnya merupakan langkah tepat. Arinal pun semakin gencar sosialisasi ke beberapa daerah melalui seni wayang dengan Dalang Kondang Ki Enthus, yang didalamnya ada Ketua PWI non aktif Supriyadi Alfian serta sejumlah media yang bekerjasama.

Sedangkan menurut Indra Karyadi CS, pencalonan Arinal Djunaidi tidak mengacu pada Juklak DPP Partai Golkar Nomor 6 Tahun 2017 sehingga harus mengambil sikap menolak demi penyelamatan kewibawaan Partai Golkar Lampung.(wen)

GOLKAR Pecah, Mosi Alzier Sebatas Bicara, Arinal Diminta Terbuka Donaturnya.

19.59

•

Ilustrasi - Jenis Helikopter yang digunakan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung Arinal Djunaidi saat Bertolak ke Kabupaten Mesuji, Jumat (21/7/2017). (Foto: Helicopter 407 Aircraft Registration PK-JCH).

BANDARLAMPUNG - Pasca dipecatnya Alzier Dianis Thabranie sebagai Ketua DPD I Golkar Lampung kemudian digantikan Arinal Djunaidi terkesan menyisakan luka politik yang akan sembuh bila Arinal mengalami hal yang sama.

Itu mulai terlihat nuansa politik balas dendam sejak Alzier melempar isu Mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Arinal. Sayangnya terkait Mosi Alzier hanya sebatas bicara.

"belum membicarakan Mosi, artinya ini ada kegelisahan jadi harus diluruskan maka DPP harus turun tangan ini," kata Subhan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon terkait Forum Penyelamatan Wibawa Partai, Jumat (21/7)

Sekitar 30 kader Golkar melakukan pertemuan membahas Forum tersebut yang secara substansi bertujuan untuk mendesak Arinal Djunaidi diganti sebagai Ketua DPD I Partai Golkar karena dianggap melanggar aturan partai terkait pencalonannya sebagai Calon Gubernur dari Partai Golkar.

“ Forum silaturahmi itu terbentuk dikarenakan menyikapi situasi politik Partai akhir-akhir ini apalagi kita akan menghadapi agenda besar seperti Pilgub dan Pilkada dua Kabupaten. Melihat situasi saat ini banyak hal yang ditabrak dalam konteks pencalonan Arinal sebagai calon Gubernur dari partai Golkar yang tidak sesuai dengan mekanisme Juklak 06 tahun 2017,”terang Subhan.

Menurutnya, dalam urusan pencalonan Kepala Daerah dirinya pernah menjadi Calon sewaktu Pilkada Lampung Utara. Oleh sebab itu tahu mengenai mekanisme serta tahapan yakni dimulai adanya penjaringan partai.

“ Sangat wajar jika ada aspirasi penolakan agar DPP mengambil sikap dengan memberhentikan Arinal sebagai ketua DPD I. Tidak mungkin muncul wacana seperti itu jika tidak ada aturan yang diabaikan.Intinya dalam partai semua ada aturan, prosedural dan mekanisme,” jelas dia.

Saat diminta tanggapan soal donatur yang membiayai Arinal, Subhan tidak menjawab dengan terang alasannya tidak mengetahui pengusaha atau perusahaan yang membiayainya.

"Seharusnya ada keterbukaan dong, jangan dapat isu dari luar. Saya gak bicara dia dibiayai siapapun saya tidak tahu. Inikan kepentingan partai jadi terkait sponsor, donatur ada mekanismenya," tuturnya.(wen)

PKB Dukung Cagub Berpotensi Menang, Sinyal Mengarah ke Ridho.

09.40

•

M.Ridho Ficardo, Bakal Calon Gubernur Lampung (Petahana), warga Nahdatul Ulama serta berpotensi menang Pilgub 2018. Isl Foto/net saat Maju Pilgub berpasangan dengan Bachtiar Basri 2013.

BANDARLAMPUNG, KI - Muhammad Ridho Ficardo bakal didukung penuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Lampung Periode 2018-2023.

Dukungan PKB diarahkan didasari latar belakang Ridho sebagai warga Nahdatul Ulama (NU). Hal itu membuat partai tidak membuka penjaringan Calon Gubernur layaknya partai politik lain di Lampung.

Kendati demikian, untuk nama-nama yang saat ini digadang-gadang maju Pilgub tidak menutup kemungkinan juga mendapat dukungan sebab rekomendasi calon merupakan kewenangan DPP PKB.

“Ya, bisa aja DPP melihat langsung nama yang berpeluang, kita di Lampung ikut saja apa perintahnya,” katanya, Jumat (21/7).

Disisi lain dalam waktu yang berbeda, Wakil Ketua DPW PKB Lampung Khaidir Bujung mengatakan PKB mengaku telah komunikasi dengan tokoh eksternal Alzier Dianis Tabranie, Arinal Djunaidi, M Ridho Ficardo Gubernur Lampung dan Mustafa.

“Tradisi di PKB, yang diusung maju yakni memiliki darah Nadhatul Ulama (NU) baik itu ketokohan atau dari parpol. Yang jelas, terlebih dahulu sudah disurvei oleh Partai dan berpotensi menang,” Kata Bujung.

Alzier Yakin Arinal Tumbang.

03.32

•

M.Alzier Dianis Tabranie saat di DPW PAN Provinsi Lampung.

BANDARLAMPUNG, KI - Rencana politis senior sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar M.Alzier Dianis Tabranie mengaku yakin dapat menumbangkan kepemimpinan Arinal Djunaidi.

Keyakinan Alzier terhadap gerakan politiknya yang akan dimainkan dalam Internal Golkar tersebut disampaikan kepada wartawan di Kantor DPW PAN Provinsi Lampung.

"Pokoknya saya yakin Arinal Djunaidi bakal roboh dari kursi ketua DPD I Partau Golkar Lampung," kata Alzier kepada awak media saat diwawancara di DPW PAN Lampung,"Rabu, (19/7/2017).

Alzier juga mengklaim telah mendapat dukungan dari DPP Partai Golkar Lampung atas rencana melayangkan mosi tidak percaya.

"Kamu mosi, saya robohin, saya ganti dan saya copot Arinal Djunaidi dari kursi ketua DPD I partai Golkar," tegas Alzier.

Selain itu, Alzier meyakini bahwa langkah untuk melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Arinal akan didukung oleh 15 DPD Partai Golkar se-Lampung.

" terus terang, mereka menderita kader kita di DPD ini menderita. Anggota DPR di kabupaten harus nyetor, suruh sana, suruh sini memakai biaya sendiri. Zaman saya tidak ada begitu. Masa iya sekelas ketua DPRD, Indra Karyadi mau ke daerah hanya dikasih duit sekitar Rp. 300 ribu di amplopin. Dia (Indra Karyadi) tersinggung, paling yang pantas dan manusiawi," papar dia. (Md)

Ridho Ficardo Masih Pertimbangkan Calon Wakil.

10.02

•

M.Ridho Ficardo saat di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Selasa (18/7/2017). foto: Mursyid Arifin.

BANDARLAMPUNG, KI - M.Ridho Ficardo belum memberi sinyal terkait sosok calon yang akan mendampinginya dalam Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018 mendatang.

Hal itu diungkapkannya ketika berada di Kantor DPD PDI Perjuangan. " untuk posisi wakil, saya belum bisa memastikan karena harus berkoordinasi dulu dengan pak Bachtiar Wakil Gubernur kita sekarang," ujar Ridho menjawab pertanyaan Wakil Ketua Bidang Organisasi PDI Perjuangan Bambang Suryadi.

Dalam kesempatan itu, Ridho menegaskan komitmennya meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Hal itu diwujudkan melalui sektor pendidikan dan kesehatan.

"Selain itu disektor pertanian juga kita tingkatkan petani sejahtera. Upaya yang dilakukan dengan menjadikan petani kita mandiri, kedepan tidak ada lagi petani jual lahan ke investor," kata dia.(Md)

DPD Golkar Lampung didesak PAW Miswan Rodi.

05.17

•

Anshori, SH.,MH.

BANDARLAMPUNG, KI - Praktisi Hukum sekaligus kader Partai Golkar Gindha Anshori mendesak DPD I Partai Golkar melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas anggota DPRD Lampung Miswan Rodi.

Pasalnya, Miswan Rodi menurut dia akan dilantik sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Lampung Tengah sehingga harus mengundurkan diri dari anggota DPRD maupun keanggotaan partai.

“Sebelum memangku jabatan di Partai Politik lainnya secara etika harusnya mengundurkan diri terlebih dahulu baik dari Partai Gokar atau di DPRD Lampung,” ujar Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Anshori, Selasa (18/7).

Anshori menjelaskan politisi wajib bertanggungjawab atas segala kewajiban selama menjabat. “Karena memimpin Partai lainnya adalah pilihan pribadi maka tak mesti harus dipecat terlebih dahulu, berbeda halnya kalau dipecat oleh partai,” kata dia.

Ansori pun menyarankan Miswan Rodi segera mengundurkan diri baik dari keanggotaan partai politik maupun sebagai anggota DPRD.

“Ini bicara etis dan tak etis, kalau tidak mengundurkan diri dari DPRD Lampung maka akan menjadi persoalan hukum terkait penggunaan anggaran karena sudah berbeda perahu. Dengan kata lain setelah berlabuh ganti sekoci,” jelas Anshori.

Ridho Ficardo Ajak Kader Hanura dan Masyarakat Bersama Melanjutkan Pembangunan.

00.09

•

M.Ridho Ficardo saat sesi foto di DPD Partai Hanura dihadapan wartawan. (Foto:Rudi).

BANDARLAMPUNG, KI - Ketua DPD Partai Demokrat Lampung M.Ridho Ficardo mengajak masyarakat bahu-membahu mendukung pemerintah melanjutkan Pembangunan di Provinsi Lampung.

Dalam membangun menurut pandangan Ridho, masyarakat jangan sampai terkecoh dengan pembangunan berbasis pencitraan. Pasalnya, ada perbedaan mendasar antara pembangunan nyata dan pembangunan sebatas citra.

"Dalam kesempatan ini saya mengembalikan berkas pendaftaran Bakal Calon Gubernur Lampung di Partai Hanura. Juga mengajak seluruh kader Hanura mendukung dalam melanjutkan Pembangunan Provinsi Lampung, bersama masyarakat," ujar Calon Gubernur (Petahana) Lampung, Senin (17/7).

Ridho Ficardo mengikuti penjaringan bakal calon Gubenur Lampung di DPD Partai Hanura. Sementara dalam pengembalian berkas di dampingi petinggi Partai Demokrat Lampung.

Pengembalian berkas diterima langsung Ketua DPD Partai Hanura Yozi Rizal, Ketua DPD Hanura Lampung Sri Widodo, anggota TPD, pengurus DPD dan pengurus DPC se Lampung.(RD)

Masyarakat Dukung Sikap Alzier terhadap Arinal. Aktivis Mahasiswa: Sikap Alzier tepat.

21.26

•

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Lampung M.Alzier Dianis Thabranie.

BANDARLAMPUNG, KI - Sikap Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Lampung M.Alzier Dianis Thabranie yang akan melayangkan surat mosi tidak percaya atas kepemimpinan Ketua DPD I Golkar Lampung Arinal Djunaidi didukung penuh masyarakat Lampung.

Hal itu diungkapkan Hendra W, warga Pahoman Bandar Lampung melalui sambungan telepon. Menurut Hendra, dirinya sebagai masyarakat dan wirausaha yang mencintai Partai berlambang beringin itu sangat mendukung untuk secepatnya Arinal dimosi tidak percaya.

"saya mungkin mewakili beberapa rekan ingin menyampaikan dukungan kepada bang Alzier atas sikapnya melayangkan Mosi tidak percaya terhadap Ketua Golkar saat ini. Pastinya masyarakat pada umumnya dan kader juga mendukung," ujar Hendra W, Senin (17/7).

Aktifis Mahasiswa pun menyatakan bahwa sikap Alzier tepat. "kami melihat secara objektif Bahwa sikap Alzier tepat ya, segeralah layangkan suratnya," kata Zaki Aktifis Mahasiswa Lampung.(wen)

Alzier Mosi Tidak Percaya Arinal Djunaidi.

08.03

•

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Lampung M.Alzier Dianis Thabranie.

BANDARLAMPUNG, KI - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Lampung M.Alzier Dianis Thabranie berencana akan melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Arinal Djunaidi.

" Saya yang tanda tangan duluan Mosi tersebut, saya akan bawa ke DPP mosi tidak percaya tersebut pada Minggu depan," kata Alzier, Minggu (16/7).

Alasan Alzier melakukan itu dilatarbelakangi terkait proses penjaringan bakal calon Gubernur Lampung ditubuh Golkar yang memakai mekanisme Penjaringan tertutup.

Hal tersebut kemudian muncul dugaan tidak sesuai mekanisme partai. " Walaupun tertutup apa yang di jelaskan mereka tapi harus ada mekanisme dan persyaratannya bukan tiba-tiba muncul nama, itu jelas-jelas melanggar juklak 06," kata Alzier.

Alzier menilai DPD I Golkar Lampung tidak taat terhadap perintah dan himbauan ketua umum DPP partai Golkar, Setyo Novanto.

" Sudah jelas Setnov meminta untuk membuka penjaringan dan ada di juklak 06 tentang pilkada, ini nama nya membangkang harus di tindak lanjuti kesalahan ini, saya tidak senang nama saya ada di dalam nya. Karena mekanisme ini tidak benar, " jelasnya.

Selanjutnya, sambung Alzier, terkait penjaringan harus melalui mekanisme partai terkait pilkada yang akan di gelar 2018 mendatang, meskipun mereka (Arinal Cs) mengatakan penjaringan ini adalah tertutup dan internal harus ada rapat pleno.

" Kalau mau menyerahkan nama ke DPP walaupun melalui penjaringan tertutup harus ada unsur ormas, ikuti tahapan, dan kapan memberikan persyaratan seseorang yang di usulkan ini semua sudah tidak mematuhi aturan, wajar jika kita Mosi, " pungkasnya.

"Berfikir Strategis Jangan Pragmatis," kata Ketua PCNU Tanggamus.

21.44

•

Ketua PCNU Kab Tanggamus KH Amirudin Harun.

TANGGAMUS, KI - Tim pemenangan Bakal Calon (Balon) Bupati Tanggamus Samsul Hadi menggelar konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah Tanggamus.

Konsolidasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di Gedung NU Kecamatan Gisting, Tanggamus.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kabupaten Tanggamus, KH. Amirudin Harun mengimbau untuk membudayakan saling memaafkan dan senantiasa menerapkan pola berfikir maju.

KH Amirudin juga minta masyarakat tidak berfikir pragmatis. "Kita harus berfikir strategis. Memilih karena dikasih uang, itu namanya berfikir pragmatis. Ia akan melupakan kemampuan seseorang. Ini namanya tidak berfikir maju. Padahal kita harus berfikir strategis, jangka panjang," kata Ketua PCNU Tanggamus saat halal bihalal dalam konsolidasi, Minggu (16/7).

Mencari pemimpin juga tidak boleh yang serakah, jelas Amir, tidak boleh yang rakus. Pemimpin dilihat bukan hanya pemimpinnya secara pribadi, namun dilihat dari orang di sekitarnya.

"Melihat pemimpin yang serakah bukan hanya dari ia secara pribadi. Tapi lihat orang-orang terdekat. Apa-apa dikasih ke orang terdekat, kerjaan dikasih sama keluarganya. Ini ciri pemimpin yang serakah. Otomatis ini akan mengesampingkan kepentingan umum," tutur Amir

Amin mengatakan memiliki harapan kedepan pada Pemerintah Daerah Tanggamus untuk dapat dibangun masjid yang besar supaya para pegawai bisa sholat di masjid secara berjamaah.

Kabupaten Tanggamus termasuk kabupaten yang tertinggal. Dari segi pendidikan seperti Tanggamus menempati posisi ke 14 dari 15 kabupaten yang berada di provinsi Lampung.(SH)

EW-LMND Lampung Peringati Dies Natalis LMND Ke-18

08.48

•

Kader LMND Lampung.(foto:Mursyid)

BANDARLAMPUNG, KI – Eksekutif Wilayah LMND Lampung memperingati Dies Natalis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Ke-18 tahun.

Dalam memperingati dies nataslis ke-18, EW-LMND Lampung mengadakan diskusi publik dengan tema terkait masalah sosial politik.

“Perkuat Persatuan Rakyat, Rebut Demokrasi Sejati” demikian tema yang diusung. Kegiatan berlangsung mulai pukul 14:00 wib sampai dengan 17:00 wib di sekretariat bersama Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) Jl. Badak No. 10 Kel. Sidodadi, Kedaton, Bandar Lampung, sabtu (15/07/2017).

Ketua Eksekutif Wilayah LMND Lampung, Reynaldo Sitanggang mengungkapkan 18 tahun perjalanan organisasi eksternal Mahasiswa memikiki dinamika organisasi.

”Rezim dibawah kepemimpinan Jokowi-JK terus mendatangkan investasi asing dan mendukung ekonomi-liberal. Bahkan mempermudah modal asing masuk ke Indonesia yang berimbas pada penderitaan yang dialami kelas pekerja, kaum tani dan rakyat tertindas yang semakin menjauhkan rakyat dari cita-cita kehidupan yang lebih layak demi tercapainya kesejahteraan,"ungkapnya.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah organisasi diantaranya FSBKU-KSN Lampung, FBTPI-KPBI Lampung, SMI Bandar Lampung, KPOP Lampung dan LBH Bandar Lampung. (Md)

Demokrat Buka Penjaringan Hadapi Pilgub, Pilkada Tanggamus dan Lampura.

05.04

•

Partai Demokrat

BANDARLAMPUNG, KI - Partai Demokrat Lampung membuka pendaftaran menjelang Pemilihan Gubernur Lampung 2018, pendaftaran dibuka pada bulan Juli.

Ketua DPD Partai Demokrat Lampung, M. Ridho Ficardo menyetujui hasil rapat pengurus yang dilangsungkan, Sabtu (8/7) kemarin.

"Alhamdulilah, Ketua sudah menyetujui rancangan agenda penjaringan yang disepakati dalam rapat akhir pekan lalu. Pekan ini, tim penjaringan yang dipimpin Agusman Arief dengan sekretaris Toni Mahasan, sudah memulai tugasnya," kata Sekretaris Partai Demokrat Lampung, Fajrun Najah Ahmad, Selasa (11/7).

Adapun jadwal penjaringan itu bukan hanya untuk Pilgub Lampung tapi juga Pilbup Tanggamus dan Lampung Utara.

Kegiatannya terdiri dari pembukaan pendaftaran pada tanggal 24 sampai dengan 29 Juli, disusul pengembalian/verifikasi berkas tanggal 31 Juli sampai dengan 4 Agustus. Sedang perbaikan berkas diagendakan tanggal 7 sampai dengan 14 Agustus, dan untuk penyampaian visi misi akan digelar pada tanggal 18 - 19 Agustus 2017.

Fajar menjelaskan untuk pilgub, Partai Demokrat Lampung hanya membuka penjaringan bagi cawagub.

Karena kami berketetapan memajukan lagi Ketua DPD sebagai cagub. Keluarga besar Partai Demokrat se-Lampung beserta simpatisan, sudah bersepakat untuk itu. Bukan sekadar kesepakatan omongan tetapi tertulis, mulai dari atas sampai ke DPC.

"Sikap ini juga merupakan hasil pertemuan jajaran pimpinan Partai Demokrat di semua tingkatan dengan masyarakat di daerahnya masing-masing. Ditambah dengan hasil survei, yang menyatakan mayoritas masyarakat Lampung masih menginginkan Ketua DPD melanjutkan kepemimpinannya sebagai Gubernur Lampung," jelasnya.

Fajar melanjutkan, aspirasi itu semua yang menjadi dasar DPD Partai Demokrat Lampung untuk hanya membuka penjaringan bagi cawagub.

"Kami tidak mau memainkan perasaan dan harapan tokoh-tokoh yang mau maju pilgub untuk cagub dengan mendaftar di Partai Demokrat sementara kami sudah memutuskan calonnya. Beda kalau yang mau nyalon cagub itu mau mendaftar sebagai cawagub melalui Partai Demokrat untuk mendampingi Mas Ridho nantinya," tutur dia.

Fajar juga menyampaikan, bagi yang mengikuti penjaringan menyambut Pilkada 2018 di Partai Demokrat tidak dikenakan biaya.(Md)

HALAL BI HALAL MUSTAFA TIDAK UMUM. L-SAKA INGATKAN PERISTIWA KA KESBANG DI DPW NASDEM.

05.39

•

Ils-foto saat pelantikan DPW NASDEM yang mendapat kritikan publik terkait dugaan Eksploitasi Pelajar.

BANDARLAMPUNG, KI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah intensif mengadakan pertemuan dalam kemasan Halal bi Halal. Pasalnya hanya dalih Halal bi Halal yang bisa dijadikan untuk dapat melakukan pertemuan tanpa mendapat sorotan publik.

Menurut Mursyid Arifin Jahara, pertemuan tersebut tidak umum. Hal itu disebabkan Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah dan juga Ketua DPW Partai Nasdem telah mendeklarasikan diri maju dalam Pilgub 2018.

"kami melihat agenda Halal bi Halal Mustafa tidak umum. Maksud tidak umum itu bahwa Mustafa sebelumnya pernah tidak mengadakan agenda yang sama, catatan kami mengatakan tidak. Terlebih dia Ketua Partai yang akan maju Pilgub, analisa kami bahwa masifnya agenda-agenda pertemuan dikemas Halal bi Halal dan Silaturahmi dengan ASN sebagai bentuk persiapan agenda politiknya kedepan. Masyarakat dapat melihat peristiwa sebelumnya saat Kepala Kesbangpol Lamteng yang mengambil baliho Mustafa di Kantor DPW NasDem belum lama ini," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Studi Analisa Kebijakan Advokasi ini, Sabtu (8/7)

Mustafa mengadakan pertemuan dengan ASN Lampung Tengah di Graha Pattimura. Pertemuan tersebut dalam rangka Halal bi Halal Pemkab Lamteng pasca Hari Raya Idul Fitri 1438H beberapa pekan lalu.(Md)

Repdem Siap Menangkan Ananda Tohpati.

07.47

•

Ilustrasi/ Relawan Pejuang Demokrasi

BANDARLAMPUNG, KI - Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung yang akan diselenggarakan pada 2018 mendatang semakin berwarna dengan muncul nama-nama Bakal Calon seperti Mustafa, Herman HN, M.Ridho Ficardo, Arinal, Bachtiar, dan Alzier.

Konstelasi perebutan kursi orang nomor satu di Provinsi Lampung saat ini semakin memanas diikuti pencitraan bermotif kampanye pada Bakal Calon.

Namun, diluar nama-nama tersebut, ada nama baru sebagai tokoh muda yang sedang dipersiapkan meramaikan Pilgub. Tokoh Muda ini yaitu Ananda Tohpati, putra dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar.

Meski tergolong muda, Ananda tidak kalah dengan tokoh politik lain. Ananda Tohpati sebagai kader Partai Nasdem Lampung juga tengah gencar melakukan konsolidasi dengan membentuk tim pemenangan merebut kursi BE 1.

Dalam pergerakannya, tidak hanya melibatkan kader Partai Nasdem saja, tetapi melibatkan Repdem (relawan demokrasi) PDI-Perjuangan Lampung, dengan membentuk wadah pemenangan "Kawan Ananda Tohpati".

Ketua DPD Repdem Provinsi Lampung, Grace P Nugroho membenarkan pihaknya ikut terlibat dalam pemenangan Ananda Tohpati merebut kursi Pimpinan Lampung.

Menurutnya, dukungan kepada Ananda Tohpati merupakan sikap Repdem untuk memberikan ide, gagasan serta visa misi kepada Ananda.

Terbentuknya "Kawan Ananda Tohpati" dan penguatan pemenangan Ananda Tohpati dalam proses pemenangan meski proses Pilgub akan digelar 2018.

"kita (Repdem PDIP) diminta Ananda Tohpati untuk memberikan ide, gagasan untuk mendukung serta memenangkannya di Pilgub Lampung," ujar Grace P Nugroho, minggu (21/5) malam.

Grace menjelaskan, Repdem yang notabene sayap PDI Perjuangan Lampung tertarik memenangkan Ananda Tohpati karena anak Siti Nurbaya ini siap menjalankan program pembangunan sesuai usulan masyarakat yang disampaikan langsung melalui Repdem.

"Kita siap melakukan pemenangan, Repdem PDIP akan melihat proses sampai akhir tahun sampai Pilgub," katanya

Dia menjelaskan, saat ini Ananda Tohpati sedang menjajaki partai politik guna mendapatkan perahu pada Pilgub Lampung 2018 mendatang. "Terlepas dia (Ananda) mendapat dukungan partai atau tidak, yang jelas Repdem siap memenangkan Ananda Tohpati," tegasnya.

Selain usulan program yang ditawarkan, alasan Repdem PDIP Lampung mendukung Ananda Tohpati karena popularitasnya cukup signifikan berdasarkan rilis yang dikeluarkan Rakata Institute, popularitas Ananda sudah masuk urutan 11 atau hampir 5%.(wen)

Merasa Dimanfaatkan, Mahripal Tolak Klaim Politik Sahabat Mustafa.

03.52

•

Ilustrasi

BANDARLAMPUNG, KI - Mahripal Universitas Islam Negeri Lampung menolak klaim politik Sahabat Mustafa yang diduga melakukan pengkondisian kepada pecinta alam se-Lampung demi meningkatkan popularitas Ketua Umum DPW NasDem, Mustafa untuk mengikuti pilgub 2018 mendatang.

“Kami diduga telah dimanfaatkan oleh sahabat Mustafa. Karena pemberitaan di salah satu media online berasal dari rilis dari sahabat Mustafa dan bukan liputan. Sementara kami tidak pernah tahu kalau itu kegiatan sahabat Mustafa, jadi kami fikir, ini sahabat Mustafa yang bertanggung jawab untuk berita itu,” kata salah satu alumni Maharipal UIN Lampung, Rodi Ediansyah. (8/5)

Pihaknya mengirim dua orang utusan untuk mengikuti kegiatan tentang Seminar Umum “Kepemimpinan dan Penerapannya di Alam” yang diadakan oleh KPA-Petala (Petualang Alam Lampung).

“Saat Petala mengantarkan surat, kami sempat mempertanyakan masalah kegiatan itu. Karena kami baru mengenali mereka yang berbasis di Lamteng atau Lamtim),”ucapnya

“Memang benar dalam list undangan terdapat nama sekjen dari sahabat Mustafa, tapi kita anggap biasa saja, namanya undangan. Tapi sayangnya sahabat Mustafa memberi rilis bahwa itu kegiatan mereka yang bekerjasama dengan Petala,” ucapnya.

Sesuai jalur kode etik kami sangat mendukung atas kegiatan yang diselenggarakan KPA-Petala karena memang kegiatan tersebut sejalan dan sesuai kode etik pencinta alam. Tetapi, pihaknya “Mengutuk Keras” apabila nama lembaga Pencinta Alam (Khususnya Maharipal) digiring dalam urusan politik.

“Kegiatan pecinta Alam tidak ada urusannya dengan Politik dan benar Mapala tidak perlu tabu terkait politik seperti yang disampaikan Narasumber Hendrawan sekaligus direktur Walhi Lampung. Tetapi urusan Politik tidak bisa dipaksakan, lebih-lebih mencatut lembaga mahasiswa Pencinta Alam Lampung seolah-olah mendukung pencalonan salah satu calon Gubernur Lampung sedangkan itu kegiatan dilaksanakan oleh KPA-Petala,” ungkapnya.

Sementara itu, Wahyu salah satu anggota Maharipal yang ikut dalam seminar umum tersebut menjelaskan bahwa dalam kegiatan itu tidak ada sama sekali deklarasi atau semacam bentuk dukungan terhadap kandidat calon Gubernur Lampung, semua kegiatan sesuai dengan rundown acara yang kami terima dalam lampiran undangan.

“Sekali lagi kami tegaskan mahasiswa Pencinta Alam Se-Lampung khususnya Maharipal tidak pernah berkomunikasi dengan Mustafa dan Sahabat Mustafa. Dan kami sangat keberatan diklaim digandeng Mustofa, karna memang kami tidak pernah mengaitkan kegiatan kepencitaalaman dengan urusan politik,”ungkapnya

Untuk diketahuii, UKM Maharipal UIN Lampung, UKM Artala IBI Darmajaya dan teman-teman MAPALA Se-Lampung sangat mengutuk keras atas klaim digandeng Mustofa dari berita yang dimuat oleh salah satu portal berita online.(Wn)

PPRL Suarakan Masalah Pendidikan.

15.31

•

PPRL Aksi Hari Pendidikan Nasional

BANDARLAMPUNG, KI – Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Aksi yang terdiri dari mahasiswa, buruh tersebut dalam memperingati hari pendidikan nasional (hardiknas).

Koordinator lapangan, Rendy Indriawan mengatakan, pendidikan bukan barang dagangan yang bisa diperjual belikan. Oleh sebab itu, dalam orasinya ia menuntut supaya pemerintah segera menghapuskan kapitalisasi pendidikan.

Tak hanya itu, aksi tersebut juga menyuarakan pencabutan UU PT No. 12 Tahun 2012. Menurut Rendy permasalahan pendidikan adalah permasalahan serius mahasiswa.

"Pendidikan juga merupakan persoalan kaum buruh, kaum miskin kota, petani, dan masyarakat lainnya, karena pendidikan sebagai hak dasar pokok masyarakat," kata dia

Selanjutnya, Wakil Presiden BEM Unila, Edius Pratama menyuarakan penghapusan sistem Uang Kuliah Tunggal di perguruan tinggi. Pasalnya hal itu bagian dari sistem kapitalisasi pendidikan yang dapat menyengsarakan mahasiswa.

Sekretaris Wilayah FSBKU-KSN Lampung, Sepriyadi mengatakan hak-hak dasar masyarakat sudah direnggut oleh kaum pemodal. Hal itu menurut Sepriyasi dapat dirasakan dengan tingginya biaya pendidikan.

Sementara Akademisi Universita Bandar Lampung (UBL) Rifandy Ritonga menjelaskan, pendidikan harus menjadi prioritas. Fandi, sapaan akrabnya, mencontohkan realitas saat ini yang masih banyak masyarakat belum mendapatkan pendidikan.

"sudah selayaknya juga pemerintah mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Toh, porsi APBN yang dianggarkan lumayan besar untuk pendidikan”. Ungkapnya.

Kemudian, Lina warga Kota Bandar Lampung mengatakan pendidikan adalah modal masa depan bangsa.

"jika pendidikan terus dikorbankan hanya untuk kepentingan pribadi, sangat disayangkan dan dikhawatirkan, ini sama saja merusak masa depan bangsa," ucapnya

Aksi hardiknas ini diikuti oleh FSBKU-KSN, EW-LMND, KPR (FPBI, KPOP, SMI), FBTPI, FSBL, FMN, SP-Sebay, SPRI, KBH, LBH Bandarlampung, PMKRI dan BEM U Unila yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL). (Md)

Langganan: Postingan ( Atom )

Copyright © Bunk PeNa. Designed by OddThemes & VineThemes