 |
| Ilustrasi |
BANDARLAMPUNG, KI - Adanya upaya mobilisasi massa dari Bandar Lampung ke Jakarta ternyata diarahkan untuk menggelar demonstrasi di Kementerian PU-PERA yang dianggap menghambat pembangunan Flyover.
Padahal, surat Kementerian yang meminta pembangunan dihentikan sesuai dengan aturan hukum, namun pihak Pemkot seolah liar tetap membangun tanpa syarat.
Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta, terlihat Rachmat Husein yang dulu LO Herman HN pada saat Pilwakot, memimpin massa.
Bukannya mendapat simpatik, aksi massa yang diduga dikerahkan Walikota Bandar Lampung mendapat cibiran Dirjen Bina Marga. Warga pun diimbau untuk dapat berfikir jernih sehingga tidak melempar kesalahan pada oranglain.
Imbaun kepada warga selaku massa aksi dikatakan Iwan Zarkasi semata untuk menegakkan hukum dan ketertiban yang ada di Pemerintah Pusat. "Kementerian pun punya kepentingan, bukan surat dari Gubernur. Karena pada dasarnya proses hukum pemerintahan akan tetap berjalan," ujar dia.
Atas permasalahan ini, Iwan menegaskan untuk tidak menghubungkan hukum dan politik. "Iklim politik jangan dibawa-bawa seperti yang demo tadi juga harus sesuai aturan. Saya juga bertanya-tanya, apa betul itu yang demo warga, saya harap pemikiran ini salah. Karena masyarakat sudah cerdas, mana yang pemimpinnya kerja nyata atau cuma mengacak acak saja," jelas Iwan Zarkasi
Dirjen Bina Marga memutuskan memanggil Walikota Herman HN beserta Dinas PU Kota dan Provinsi agar permasalahan ini segera selesai. Pemkot Bandar Lampung diberi tenggat waktu sudah sesuai aturan artinya tidak ada tendensius atau kesewenang-wenangan karena pada prinsipnya siapapun harus tunduk pada aturan termasuk Herman Hasanusi.(wen)
Posting Komentar