NASIONAL

Featured Video

Games

daerah

Fashion

pendidikan

NASIONAL

Fun & Fashion

International

Latest Updates

Tampilkan postingan dengan label kota. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kota. Tampilkan semua postingan

“World Food Day, Panti Asuhan Menikmati Sandwich Ala Novotel Lampung

03.38
GM Novotel Lampung Lalu Aswadi Jaya memberikan bantuan sembako kepada Panti Asuhan Raden Ajeng Ratu Balqis. Aksi sosial ini dalam rangka memperingati "World Food Day" dan dukungan Program Planet 21 Accor Hotels.

BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Hotel Novotel Lampung memperingati World Food Day yang merupakan gerakan kepedulian mengenai kasus kelaparan di berbagai penjuru dunia. Gerakan yang diperingati setiap 16 Oktober ini sebagai bentuk perhatian penduduk dunia agar meningkatkan kesadaran akan pentingnya permasalahan serta penanganan masalah pangan.

Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas pangan nasional, regional maupun global. Novotel Lampung salah satu hotel dibawah naungan Accor Hotels memiliki program Planet 21 yakni 21 komitmen dalam mendukung pengembangan keberlanjutan kesehatan, alam, karbon, inovasi local, lapangan kerja dan dialog yang terangkum pada 21 komitmen kesejahteraan planet, progam Accor Hotels ini didukung penuh Novotel Lampung.

Oleh karena itu, peringatan serta dukungan tersebut diselenggarakan dalam aksi bakti sosial di Panti Asuhan Raden Ajeng Ratu Balqis yang berada di Jalan Dr Harun II No 76 Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung.

General Manajer Novotel Lampung Lalu Aswadi Jaya memimpin langsung aksi kepedulian terhadap anak panti asuhan dengan memberikan pertunjukan memasak (live cooking) yang dilakukan oleh Chef Boy Novotel.

“dengan melihat serta mempraktekan langsung maka anak-anak panti dapat langsung menikmati sajian Sandwich Ala Novotel Lampung,” kata dia, Senin (16/10/2017).

Acara yang dilanjutkan dengan makan bersama dengan menu Ala Novotel itu, selanjutnya ditutup dengan memberikan bahan sembako kepada Panti Asuhan Raden Ajeng Ratu Balqis.


Akademisi Pertanyakan Studi Kelayakan Pembangunan Flyover Jl ZA Pagar Alam.

22.12
Pengamat Hukum Dr (cand) Yusdianto Alam

BANDARLAMPUNG, KI - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung membangun Flyover disepanjang Teuku Umar - Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung dipertanyakan terkait Studi Kelayakan Pembangunan tersebut.

Pasalnya, Pemerintah Bandar Lampung tetap bersih kukuh melaksanakannya meski status jalan yang dipakai merupakan jalan nasional.

Akademisi Universitas Lampung (Unila) Yusdianto menjelaskan, sebelum pembangunan dilaksanakan harus membuat studi kelayakan untuk mengetahui layak atau tidaknya pembangunan tersebut. Karena dalam pembangunan yang menggunakan anggaran daerah tidak bisa hanya melihat dari satu aspek, apalagi hanya memenuhi nafsu pemerintah Bandar Lampung.

"kita mempertanyakan Studi Kelayakan terhadap Pembangunan Flyover karena jika Studi Kelayakan dibuat dengan benar maka apakah layak dilokasi tersebut dibangun Flyover. Kemudian, kasus penutupan jalan oleh Pemerintah Bandar Lampung diwaktu lalu juga mesti jadi pembelajaran. Jangan sampai pembangunan sudah berjalan lantas dibatalkan oleh Pemerintah Pusat," ujar Dr (cand) Yusdianto Alam, kamis (18/5).

Yusdianto pun menilai Pemkot tidak menggunakan semangat efektivitas dan efisien dalam membangun. Hal itu dilihat dari tidak realistisnya rencana pembangunan sementara kondisi APBD Bandar Lampung sangat kritis.

Selain itu, dilihat dari Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) juga demiklan karena status jalan sedangkan hal ini belum dikomunikasikan Pihak Pemkot ke Kementerian Perhubungan.

"karena tempat yang dibangun itu milik Pemerintah Pusat maka harus ada izin dari Pemerintah Pusat," tegasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Bandar Lampung akan membangun Flyover disepanjang Teuku Umur - ZA Pagar Alam (510m: 12m) dengan biaya sebesar Rp 50 miliar.(Wendri)

Kopswadek VIII FKPPI Lampung Gelar RAT.

07.11

Kopswadek VIII FKPPI Lampung gelar rapat anggota tahunan (RAT) di Makorem 043/Gatam, Kamis (11/5).

BANDARLAMPUNG, KI  - Koperasi Swa Dharma Eka Kerta (KOPSWADEK) VIII FKPPI Lampung melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) di Aula Sudirman Makorem Gatam 043/Garuda Hitam Jl. Teuku Umar No. 85 Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung.

Ketua Kopswadek VIII FKPPI Lampung, Drs. H. Andhy Herry Adipathy, MM, mengatakan, Kopswadek VIII FKPPI Lampung berdiri pada tanggal 5 Juni 1993, yang diresmikan oleh Kolonel Inf. Hariono Danoe (Danrem 043/Garuda Hitam pada saat itu). Swa Dharma Eka Kerta sendiri mempunyai arti mandiri dalam tekad berbhakti kepada bangsa dan negara untuk mewujudkan satu kehidupan bangsa dan negara yang adil dan sejahtera.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) ini membahas dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas Kopswadek VIII FKPPI Provinsi Lampung Tahun buku 2016/2017.

"Tujuanya adalah membahas dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus, membahas dan mengesahkan program kerja pengurus dan juga pengawas, dan membahas berbagai hal yang dianggap penting bagi kegiatan Koperasi Swadek VIII FKPPI" jelasnya saat diwawancarai awak media, Kamis (11/5).

Rapat Anggota Tahunan ini juga dimaksudkan, untuk memberikan gambaran tentang kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah yang timbul dan pemecahan masalahnya.

"Kopswadek FKPPI pernah mengalami kejayaanya pada awal dibentuknya, sekitar tahun 1993-2004, dengan pemupukan modal yang sangat besar dan usaha yang berjalan dengan lancar, namun mengalami penurunan bahkan hampir mengalami kebangkrutan karena setelah membuka unit usaha simpan pinjam" tuturnya.

Kita berharap, Ketua PD VIII FKPPI Lampung, H. Tony Eka Candra, selaku Ketua Dewan Pengawas, dapat mensuport kegiatan ini, serta mendapat dukungan dari Pemerintah setempat melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung.

Kami berkeyakinan dengan sinergitas antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi serta Kota Bandar Lampung, PD-VIII FKPPI Lampung dan Kopswadek VIII FKPPI Lampung itu sendiri, program usaha yang akan dijalankan oleh pengurus akan dapat terwujud secara maksimal.

"Kami juga meminta kepada Ketua PD-VIII FKPPI Lampung yang memiliki sekitar 240 ribu anggota FKPPI di Provinsi Lampung, agar dapat menjadi anggota aktif Kopswadek FKPPI. Karena Kopswadek FKPPI merupakan satu-satunya "badan usaha" dilingkungan Keluarga Besar FKPPI sekaligus sebagai Mitra Organisasi FKPPI itu sendiri", jelasnya.

Kopswadek FKPPI mempunyai harapan yang sangat besar, dengan pembinaan yang intensif dari Dinas Koperasi dan UKM, akan mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat Lampung.

"Mohon doa kepada Dewan Pembina, Pemerintah Daerah, dan Dewan Pengawas, agar cita-cita Kopswadek FKPPI secara nasional bisa terwujud, dan ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa, dan mungkin akan menjadi koperasi dengan jumlah anggota terbesar di Provinsi Lampung, karena ia memiliki jumlah anggota terbanyak", pungkasnya. 

Sementara Ketua PD VIII FKPPI Provinsi Lampung selaku Ketua Dewan Pengawas Kopswadek VIII FKPPI Provinsi Lampung H. Tony Eka Candra mensuport kegiatan Kopswadek VIII FKPPI Lampung dengan memberikan kebijakan penghapusan/diputihkan simpan pinjam yang menjadi kendala Kopswadek FKPPI selama ini.

"Masalah tunggakan pinjaman itu kita hapuskan/diputihkan, sehingga koperasi tidak terbebani lagi oleh beban hutang anggota, dan kita bertekad aka memulai dari awal kembali, sehingga manfaatnya tidak hanya di internal, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat, dan kepada seluruh pengurus dan anggota FKPPI se-Provinsi Lampung akan dibuatkan instruksi untuk wajib hukumnya menjadi anggota Kopswadek VIII FKPPI Provinsi Lampung" Pungkasnya.

Kemudian, Kopswadek kedepan juga akan bekerjasama dengan pihak ketiga, yakni bidang pengadaan dan distribusi.

"Kedepan kita juga akan bekerjasama dibidang angkutan, baik material bangunan dan semen, juga distribusi logistik sembako dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya" pungkasnya.

Sementara, Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Yuliarti, SE, MM, mengapresiasi kegiatan Rapat Anggota Tahunan Kopswadek VIII FKPPI Lampung, dan dia berharap, Kopswadek mampu memberikan kontribusi positif bagi tata perekonomian di Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung ditengah banyaknya Badan usaha koperasi yang mengalami kebangkrutan.

"Roda perekonomian di Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung tidak lepas dari peran badan usaha koperasi, badan inilah yang mewarnai tata perekonomian di Provinsi dan Kota Bandar Lampung. Karna badan koperasi telah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama golongan kecil dan menengah" ujarnya dihadapan peserta RAT Kopsawadek VIII FKPPI Provinsi Lampung.

Ia juga mengatakan, Pihaknya akan melihat perkembangan Kopswadek FKPPI kedepan, dan siap membantu menyelesaikan persoalan yang menjadi hambatan khusus dibidang koperasi dan UKM.

"Kami lihat pengurus dan anggota Kopswadek FKPPI memiliki komitmen yang luar biasa dalam memperbaiki koperasi ini, Insya Allah Kita suport kegiatan ini kedepan, dan Dinas Koperasi dan UKM siap membantu menyelesaikan persoalan yang menjadi hambatan." pungkasnya.

Diketahui, selama kurun waktu 24 tahun, Kopswadek FKPPI sudah dipimpin 4 kali Ketua Koperasi yakni, H. Subriyanto Imron, Drs. M. Amin Basyuni (Alm), Suprianto Erwandi, SE dan saat ini Drs. H. R. Andhy Herry Adipathy, MM.

Adapun Dewan Pembina Kopswadek VIII FKPPI Lampung saat ini: Komandan Korem 043/Gatam; Kapolda Lampung; Komandan Pangkalan TNI-AL Lampung; Komandan Pangkalan TNI-AU M. Benyamin; Komandan Brigif 3 Marinir Piabung Lampung; Kamandan Satuan Brimob Daerah Lampung, dan Dewan Pengawas: Ketua PD VIII FKPPI Lampung. Komposisi struktur kepengurusan Kopswadek saat ini diketuai: Drs. H. R. Andhy Herry Adipathy, MM, Sekretaris: Tedy Hermanto, SH, Bendahara: Hj. Adrina Yustitia, SE. MM.(rilis)

Kapolresta Bandar Lampung Siap Tindak Parkir Liar depan Pemkot Bandar Lampung

20.45

Parkir kendaraan didepan Pemkot Bandar Lampung

BANDARLAMPUNG, KI - Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Murbani Budi Pitono mengatakan siap menindak parkir liar depan Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung.

"Siap Ditindaklanjuti," ujar Kapolresta Bandar Lampung.

Parkir liar dibahu Jalan Dr Susilo tepatnya didepan Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung setiap hari terjadi. Pemandangan tersebut sudah dianggap biasa oleh pemilik kendaraan yang parkir ditempat itu.

Padahal bahu jalan tidak diperbolehkan untuk parkir. Apalagi dijalan tersebut terpasang rambu-rabu yang menyatakan dilarang parkir dan dilarang berhenti (stok).

Remon (27) warga kedaton Bandar Lampung yang melintas dijalan mengatakan, seharusnya aparat kepolisian tidak melakukan pembiaran terhadap kendaraan-kendaraan yang parkir liar.

Apalagi rambu-rabu dilarang parkir dan dilarang berhenti terpasang jelas. Oleh sebab itu, ia selaku warga meminta polisi khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandar Lampung menindak tegas, seperti yang dilakukan anggota Satlantas Polresta yang mengembosi ban kendaraan yang parkir liar di Jl ZA Pagar Alam kemarin.

"itu kan jelas rambu dilarang parkir dan dilarang berhenti kenapa polisi tidak menindak pemilik kendaraan tersebut. Kemarin mobil yang parkir liar di Jl Za Pagar Alam dikempesin ban nya," ujar Remon saat diwawancarai di Lampu Merah setempat, selasa (25/4)

Sementara, Lena (32) wiraswasta yang memperkirakan kendaraannya di depan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dikdukcapil) Perkotaan Bandar Lampung mengaku sudah biasa parkir ditempat itu karena lebih mudah untuk mengeluarkan mobil ketika sudah selesai urusan di Dikdukcapil ataupun Pemkot Bandar Lampung.

"biar aja parkir disini toh banyak yang parkir juga kan gak apa-apa. Kalau emang gak boleh parkir disini pasti sudah ditegur," kata dia santai

Saat disinggung mengenai rambu lalu lintas yang melarang parkir dan berhenti, ia dengan remeh mengatakan. " polisi aja gak melarang kalau dilarang pasti sudah ditindak tegas kita-kita ini," cetusnya.(**)

Polisi Diminta Tindak Tegas Parkir Liar depan Pemkot Bandar Lampung.

20.13
Kendaraan Parkir didepan Kantor Disdukcapil Bandar Lampung
BANDARLAMPUNG, KI - Parkir liar dibahu Jalan Dr Susilo tepatnya didepan Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung setiap hari terjadi. Pemandangan tersebut sudah dianggap biasa oleh pemilik kendaraan yang parkir ditempat itu.

Padahal bahu jalan tidak diperbolehkan untuk parkir. Apalagi dijalan tersebut terpasang rambu-rabu yang menyatakan dilarang parkir dan dilarang berhenti (stok).

Remon (27) warga kedaton Bandar Lampung yang melintas dijalan mengatakan, seharusnya aparat kepolisian tidak melakukan pembiaran terhadap kendaraan-kendaraan yang parkir liar.

Mobil Parkir depan Pemkot Bandar Lampung tepat depan rambu dilarang berhenti
Apalagi rambu-rabu dilarang parkir dan dilarang berhenti terpasang jelas. Oleh sebab itu, ia selaku warga meminta polisi khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandar Lampung menindak tegas, seperti yang dilakukan anggota Satlantas Polresta yang mengembosi ban kendaraan yang parkir liar di Jl ZA Pagar Alam kemarin.

"itu kan jelas rambu dilarang parkir dan dilarang berhenti kenapa polisi tidak menindak pemilik kendaraan tersebut. Kemarin mobil yang parkir liar di Jl Za Pagar Alam dikempesin ban nya," ujar Remon saat diwawancarai di Lampu Merah setempat, selasa (25/4)



Sementara, Lena (32) wiraswasta yang memperkirakan kendaraannya di depan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dikdukcapil) Perkotaan Bandar Lampung mengaku sudah biasa parkir ditempat itu karena lebih mudah untuk mengeluarkan mobil ketika sudah selesai urusan di Dikdukcapil ataupun Pemkot Bandar Lampung.

"biar aja parkir disini toh banyak yang parkir juga kan gak apa-apa. Kalau emang gak boleh parkir disini pasti sudah ditegur," kata dia santai

Saat disinggung mengenai rambu lalu lintas yang melarang parkir dan berhenti, ia dengan remeh mengatakan. " polisi aja gak melarang kalau dilarang pasti sudah ditindak tegas kita-kita ini," cetusnya.(**)

Anshori Tuntut Pemkot Bandar Lampung Ambil Kebijakan Strategis Urai Kemacetan

19.21
Arus Lalu Lintas Jl Raden Intan, Bandar Lampung
BANDARLAMPUNG, KI - Kemacetan arus lalu lintas yang terjadi, senin 24 April 2017 ditanggapi Akademisi Gindha Anshori Wayka. Menurutnya kondisi tersebut yang terjadi di pintu masuk jalan Raden Intan disebabkan beberapa faktor.

"selain karena faktor ada 2 mall yakni simpur center dan ramayana disana, terjadi penyempitan ruas jalan posisinya di depan ramayana karena ada bangunan ruko yang tak sesuai dengan bentuk awal jalan pintu masuk," ujar Anshori, selasa (25/4)

Oleh karenanya, sambung dia, untuk menghindari kemacetan dititik kemacetan maka ruko yang posisinya menjorok ke depan alias yang mempersempit ruas jalan harus dibongkar sehingga ruas jalan menjadi sama lebarnya

Kondisi macet ini juga ditanggapi Polda Lampung melalui Kabid Humas Kombespol Sulistyaningsih.
Menurut Sulis, arus lalu-lintas di Bandar Lampung mungkin kadang pada hari libur padat merayap.

"macet total tidak ada, kecuali ada laka atau giat tertentu. Tapi informasi ini tetap ditindaklanjuti untuk peningkatan kinerja," ujar Sulis.

Sebelumnya, sejumlah warga masyarakat Bandar Lampung mengeluhkan kondisi kota macet total. Kemacetan tersebut terjadi disejunlah ruas jalan di kota Tapis Berseri ini.

Bahkan kondisi macet tersebut membuat warga menganggap pembangunan sejumlah Flyover yang diklaim Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk mengatasi kemacetan dianggap modus belaka.

Terlebih rencana pembangunan Flyover yang sedang masuk perencanaan Pemkot Bandar Lampung di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung.

Ivan (37) pengendara mobil yang juga warga kecamatan Panjang ini mengaku kesal dengan kondisi jalan kota yang macet. Pasalnya dirinya setiap hari melewati jalan di Tanjung Karang pusat dan setiap hari juga dia harus dihadapkan dengan kondisi macet perkotaan.

"Nayyah Cawa Flyover atasi macet, tiap hari kena macet," keluh Ivan warga Panjang, minggu (24/4).

Ivan berharap pemerintah kota segera mengambil kebijakan strategis yang ampuh untuk mengatasi kemacetan tersebut karena menurutnya kondisi tersebut sangat merugikan pengendara baik roda dua maupun roda empat.

Senada dengan irvan, Rudi Hartono (53) warga dari luar Bandar Lampung tepatnya Metro Kibang ini juga mengeluhkan kondisi macet. Ia sudah hampir satu jam terjebak macet.

"kita pasrah aja kalau sudah macet. Pemerintah Kota tidur kali ya," ucapnya singkat saat diwawancarai di Jalan Radin Intan Bandar Lampung.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Bandar Lampung Ibrahim saat dikonfirmasi dalam keadaan tidak aktif.(*)

Kapolresta: Ambulans di Adipura supaya mudah koordinasi dengan polisi

01.13

Kemacetan di Bandar Lampung
BANDARLAMPUNG, KI - Kapolresta Bandar Lampung Komisaris Besar Polisi Murbani Budi Pitono menyatakan, keberadaan dua mobil Ambulans di Bunderan Tugu Adipura bukan pameran. Akan tetapi itu difungsikan supaya dapat memudahkan masyarakat yang akan menggunakan mobil tersebut mudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian.

"jadi mobil ambulan itu supaya pengguna mudah koordinasinya dengan petugas kepolisian disitu. Bukan pameran dan memang saat ini gak apa-apa diparkirkan disitu," kata Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Murbani Budi Pitono.

Senada diterangkan Kepala Bidang Humas Polda Lampung Kombes Pol Sulistyaningsih menerangkan, keberadaan mobil Ambulans di Bunderan Tugu Adipura merupakan bagian dari Program SPIS.

"Himbauan kepada masyarakat bahwa keberadaan Ambulans yang tergelar merupakan bagian dari Program SPIS untuk selalu siap melayani masyarakat secara mudah dan cepat bersama-sama dengan Strong Point patroli Polisi," terang kombespol Sulistyaningsih melalui pesan WhatApss kepada kopiinstitue.com, minggu (24/4)

Menurut Sulis, arus lalu-lintas di Bandar Lampung mungkin kadang pada hari libur padat merayap, namun untuk kondisi macet total ditepis Kabid Humas Polda.

"macet total tidak ada, kecuali ada laka atau giat tertentu. Tapi informasi ini tetap ditindaklanjuti untuk peningkatan kinerja," imbuh ya

Sebelumnya, sejumlah warga masyarakat Bandar Lampung mengeluhkan kondisi kota macet total. Kemacetan tersebut terjadi disejunlah ruas jalan di kota Tapis Berseri ini.

Bahkan kondisi macet tersebut membuat warga menganggap pembangunan sejumlah Flyover yang diklaim Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk mengatasi kemacetan dianggap modus belaka.

Terlebih rencana pembangunan Flyover yang sedang masuk perencanaan Pemkot Bandar Lampung di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung.

Ivan (37) pengendara mobil yang juga warga kecamatan Panjang ini mengaku kesal dengan kondisi jalan kota yang macet. Pasalnya dirinya setiap hari melewati jalan di Tanjung Karang pusat dan setiap hari juga dia harus dihadapkan dengan kondisi macet perkotaan.

"Nayyah Cawa Flyover atasi macet, tiap hari kena macet," keluh Ivan warga Panjang, minggu (24/4).

Ivan berharap pemerintah kota segera mengambil kebijakan strategis yang ampuh untuk mengatasi kemacetan tersebut karena menurutnya kondisi tersebut sangat merugikan pengendara baik roda dua maupun roda empat.

Senada dengan irvan, Rudi Hartono (53) warga dari luar Bandar Lampung tepatnya Metro Kibang ini juga mengeluhkan kondisi macet. Ia sudah hampir satu jam terjebak macet.

"kita pasrah aja kalau sudah macet. Pemerintah Kota tidur kali ya," ucapnya singkat saat diwawancarai di Jalan Radin Intan Bandar Lampung.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Bandar Lampung Ibrahim saat dikonfirmasi dalam keadaan tidak aktif.

Disisi lain, pameran mobil ambulans juga setiap hari di Bunderan adipura Bandar Lampung. Dua unit ambulans setiap hari terparkir ditempat itu. Untuk mobil ambulans, Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung Edwin belum dapat dikonfirmasi.(Wendri)

Polda: Ambulans yang tergelar bagian dari Program SPIS

00.58



BANDARLAMPUNG, KI - Kepala Bidang Humas Polda Lampung Kombes Pol Sulistyaningsih menerangkan, keberadaan mobil Ambulans di Bunderan Tugu Adipura merupakan bagian dari Program SPIS.

"Himbauan kepada masyarakat bahwa keberadaan Ambulans yang tergelar merupakan bagian dari Program SPIS untuk selalu siap melayani masyarakat secara mudah dan cepat bersama-sama dengan Strong Point patroli Polisi," terang kombespol Sulistyaningsih melalui pesan WhatApss kepada kopiinstitue.com, minggu (24/4)

Menurut Sulis, arus lalu-lintas di Bandar Lampung mungkin kadang pada hari libur padat merayap, namun untuk kondisi macet total ditepis Kabid Humas Polda.

"macet total tidak ada, kecuali ada laka atau giat tertentu. Tapi informasi ini tetap ditindaklanjuti untuk peningkatan kinerja," imbuh ya

Sebelumnya, sejumlah warga masyarakat Bandar Lampung mengeluhkan kondisi kota macet total. Kemacetan tersebut terjadi disejunlah ruas jalan di kota Tapis Berseri ini.

Bahkan kondisi macet tersebut membuat warga menganggap pembangunan sejumlah Flyover yang diklaim Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk mengatasi kemacetan dianggap modus belaka.

Terlebih rencana pembangunan Flyover yang sedang masuk perencanaan Pemkot Bandar Lampung di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung.

Ivan (37) pengendara mobil yang juga warga kecamatan Panjang ini mengaku kesal dengan kondisi jalan kota yang macet. Pasalnya dirinya setiap hari melewati jalan di Tanjung Karang pusat dan setiap hari juga dia harus dihadapkan dengan kondisi macet perkotaan.

"Nayyah Cawa Flyover atasi macet, tiap hari kena macet," keluh Ivan warga Panjang, minggu (24/4).

Ivan berharap pemerintah kota segera mengambil kebijakan strategis yang ampuh untuk mengatasi kemacetan tersebut karena menurutnya kondisi tersebut sangat merugikan pengendara baik roda dua maupun roda empat.

Senada dengan irvan, Rudi Hartono (53) warga dari luar Bandar Lampung tepatnya Metro Kibang ini juga mengeluhkan kondisi macet. Ia sudah hampir satu jam terjebak macet.

"kita pasrah aja kalau sudah macet. Pemerintah Kota tidur kali ya," ucapnya singkat saat diwawancarai di Jalan Radin Intan Bandar Lampung.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Bandar Lampung Ibrahim saat dikonfirmasi dalam keadaan tidak aktif.

Disisi lain, pameran mobil ambulans juga setiap hari di Bunderan adipura Bandar Lampung. Dua unit ambulans setiap hari terparkir ditempat itu. Untuk mobil ambulans, Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung Edwin belum dapat dikonfirmasi.(Wendri)

Flyover dianggap Modus, Bandar Lampung Tetap Macet

23.18

Kondisi kemacetan di Jl Radin Intan Bandar Lanpung
BANDARLAMPUNG, KI - sejumlah warga masyarakat Bandar Lampung mengeluhkan kondisi kota macet total. Kemacetan tersebut terjadi disejunlah ruas jalan di kota Tapis Berseri ini.

Bahkan kondisi macet tersebut membuat warga menganggap pembangunan sejumlah Flyover yang diklaim Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk mengatasi kemacetan dianggap modus belaka.

Terlebih rencana pembangunan Flyover yang sedang masuk perencanaan Pemkot Bandar Lampung di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung.

Ivan (37) pengendara mobil yang juga warga kecamatan Panjang ini mengaku kesal dengan kondisi jalan kota yang macet. Pasalnya dirinya setiap hari melewati jalan di Tanjung Karang pusat dan setiap hari juga dia harus dihadapkan dengan kondisi macet perkotaan.



"Nayyah Cawa Flyover atasi macet, tiap hari kena macet," keluh Ivan warga Panjang, minggu (24/4).

Ivan berharap pemerintah kota segera mengambil kebijakan strategis yang ampuh untuk mengatasi kemacetan tersebut karena menurutnya kondisi tersebut sangat merugikan pengendara baik roda dua maupun roda empat.

Senada dengan irvan, Rudi Hartono (53) warga dari luar Bandar Lampung tepatnya Metro Kibang ini juga mengeluhkan kondisi macet. Ia sudah hampir satu jam terjebak macet.

"kita pasrah aja kalau sudah macet. Pemerintah Kota tidur kali ya," ucapnya singkat saat diwawancarai di Jalan Radin Intan Bandar Lampung.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Bandar Lampung Ibrahim saat dikonfirmasi dalam keadaan tidak aktif.



Disisi lain, pameran mobil ambulans juga setiap hari di Bunderan adipura Bandar Lampung. Dua unit ambulans setiap hari terparkir ditempat itu. Untuk mobil ambulans, Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung Edwin belum dapat dikonfirmasi.(WENDRI WAHYUDI)

Masyarakat Selfie di Tugu Adipura

08.27
Tugu Adipura Bandar Lampung
BANDARLAMPUNG, KI - Tugu Adipura masih menjadi magnet para warga masyarakat untuk berselfie ria. Tugu Adipura yang kerap dinamakan bunderan gajah ini tidak hanya warga dari Bandar Lampung saja, namun ada pula warga yang dari luar bandar Lampung bahkan dari luar Lampung.

Pengamatan kopiinstitue.com selama satu jam ditempat itu terlihat sekitar 16 warga yang berpoto. Remaja, muda mudi, dewasa sampai keluarga semua mengabadikan momen malam berlatar Tugu Adipura.

Para remaja selfie 
"ya suka aja sih foto-foto disini karena kan kalau malam bagus lampu-lampunya, apalagi disini bisa nyantai kayak disitu (pinggir jalan) banyak dagangan, angkringan jadi asyik," ujar Pramono bersama keluarganya dibunderan Adipura Bandar Lampung, sabtu (23/4) malam.

Namun, masyarakat merasa terganggu dengan kehadiran tiga mobil ambulans yang selalu terparkir dipinggir jalan setempat. Pasalnya, menurut Sejumlah orang mobil tersebut merusak pemandangan malam karena mobil ada tulisan ambulans. 

Selain itu, mobil ambulans fasilitas negara itu sebaiknya diparkir ditempat yang selayaknya parkir supaya tidak kena panas hujan karena mobil itu memakai anggaran negara dari pajak masyarakat.

"cuma ada seremnya kalah habis poto dan nyantai disini. Soalnya didepan mata kita melihat tiga mobil ambulans jadi kayak rumah hantu gitu. Apa gak ada tempat parkir lain," kata uni Sumiati ditempat.(Wendri)

Danlanal Lampung: "Cyber Narkoterorism" adalah musuh terbesar negara

01.52
Danlanal Lampung Kolonel Laut (P) Kelik Haryadi, S.H.,M.Si. 
BANDARLAMPUNG, KI - Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung Kolonel Laut (P) Kelik Haryadi, S.H.,M.Si. menjadi inspektur upacara dalam upacara rutin bulanan dilapangan Korpri Provinsi Lampung pada senin (17/04).

Provinsi lampung yang terdiri dari 13 Kabupaten, 2 Kota dan dihuni 9 juta jiwa merupakan Provinsi terbesar kedua dipulau sumatera yang dihuni oleh berbagai suku, etnik agama dan budaya maka dari itu kita harus  jaga  kebhinekaan bangsa kita.

Dalam amanatnya, Danlanal menyampaikan "seiring dengan kemajuan zaman dan tekhnologi alat komunikasi kini telah muncul kelompok baru yaitu "Cyber Narkoterorism".

Kelompok ini menggunakan dunia maya seperti youtube, twiter sebagai wahana dalam perekrutan anggota serta pengedaran narkoba dan hasilnya digunakan untuk kegiatan teroris.

Kegiatan lintas Negara yang dilakukan oleh kelompok "Cyber Narkoterorism" ini adalah musuh terbesar negara yang akan menjadi ancaman serius bagi kebhinekaan dan keutuhan Bangsa Indonesia.

Untuk kedepanya guna membentengi diri dari hal-hal yang negatif, kita harus cerdas dalam memilih dan memilah berita serta jangan mudah percaya pada berita hoax, yang nantinya akan merugikan diri kita dan keluarga.

Upacara yang rutin dilaksanakan pada tanggal 17 setiap bulannya ini, bertindak sebagai komandan upacara Mayor Laut (S) Abu Ali, S.E., berlangsung hikmat dan diikuti oleh perwakilan Unsur Forkopimda Provinsi Lampung serta pasukan upacara dari TNI, Polri, Satpol PP dan ASN Provinsi Lampung.(rls)

Orangtua Siswa SDN 2 Palapa Demo Protes Walikota

01.44

Demo Wali Murid SDN 2 Palapa didampingi SPRI
BANDARLAMPUNG, KI - Puluhan wali murid SDN (Sekolah Dasar Negeri) 2 Palapa, menyambangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandarlampung.

Kedatangan rombongan orangtua siswa ini bertujuan menyampaikan sikap penolakan atas wacana WaliKota Herman HN yang akan merelokasi gedung SDN 2 Palapa.

Ketua DPW SPRI (Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia) Lampung Badri, hadir mendampingi rombongan wali murid. Ia mengatakan bahwa wacana Herman HN, menjadi momok yang menakutkan bagi setiap orangtua yang menyekolahkan anaknya di SDN 2 Palapa.

Pasalnya, sambung Badri, akibat wacana pemimpin dua periode tersebut, beberapa orangtua murid menjadi kawatir dan langsung memindahkan anak-anaknya ke sekolah lain.

"Tidak sampai disitu, bahkan para orangtua siswa ini juga menerima ancaman yang datang dari bawah agar patuh dan taat terhadap keputusan pemimpin," tegas Badri, di Gedung DRPD Bandarlampung, Senin (17/4).

Masih katanya, seyogyanya para wali murid bisa menerima keputusan wacana Herman HN terkait relokasi. Namun, sistem yang diterapkan oleh suami Eva Dwiyana itu dengan cara merger (penggabungan) di sekolah lain, yang menjadi persoalan.

"Mau direlokasi kemana saja kami terima, asalkan SDN 2 Palapa dibuatkan gedung baru oleh Herman HN. Jangan di merger, ini kan mengganggu psikologis anak dan para ibu-ibu wali murid ini kan takut jika anaknya alami tekanan, nanti yang ada porses belajar mengajar menjadi diskonsentrasi," papar Badri.

Pihaknya pun berharap, relokasi SDN 2 tersebut tak direalisasikan, meski berencana membangun gedung sekolah baru. Justru sebaliknya pemerintah harus pro rakyat.

“Bukan sebaliknya, sekolah digusur, lalu dijadikan hotel, atau apapun itu. Jika ini tetap dilakukan, kami akan terus menolak dan kita akan berencana melakukan demo besar besaran,” tegasnya.

Sementara itu, Sri Ningsih, salah satu wali murid, mengatakan, mengalihfungsikan SDN 2 Palapa menjadi bangunan seperti hotel, sangat bertolak belakang dengan program yang digemborkan oleh Herman HN. "Kondisi ini sangat ironis dan merupakan potret buruk dunia pendidikan yang ada di Kota Tapis Berseri," tukas Sri.

Untuk itu, dirinya beserta wali murid yang lain menuntut secara nyata untuk menolak sistem merger SDN 2 Palapa, menolak relokasi sekolah, dan meminta untuk mencabut mandat rakyat terhadap pimpinan daerah penggusur dunia pendidikan.

"Jangan korbankan pendidikan hanya demi pembangunan," tegasnya.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung, Syarif Hidayat, usai menerima rombongan wali murid bersama anggota legislatif yang lain menyampaikan, bahwa wacana Herman HN, tidak memiliki legal standing (persyaratan hukum).

"Kami (DPRD) tidak memiliki wewenang apapun, terlebih lagi jika pihak eksekutif (pemerintah kota) tidak melibatkan para wakil rakyat ini. Namun, dengan tidak adanya legal standing, para wali murid kami minta sedikit tenang dan bersabar. Kedepan kami akan koordinasi bersama dinas pendidikan kota setempat," singkat Syarif, fraksi PKS itu.(ww)

Defisit 191 Miliar Pemkot Bandar Lampung dan Rencana Korbankan Sekolah

02.54
Ilustrasi
BANDARLAMPUNG, KI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung berencana merelokasi SDN 2 Palapa yang kemudian lokasi tersebut akan di bangun Hotel menuai kritik dari para alumni sekolah angkatan era 90an.

Alumni sekolah tersebut yang kali pertama mendengar informasi relaksasi mengaku kaget. Pasalnya sekolah yang sudah berdiri selama puluhan tahun itu merupakan institusi pendidikan dari pemerintah untuk ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa sehingga bukan kebijakan yang bijak jika bersikukuh tetap gusur menggusur.

“ Jika Pemkot bersikeras untuk merelokasi, para alumni SDN 2 Palapa akan kumpul untuk membahas itu. Bahkan tidak segan segan untuk berjaga di sekolah itu agar tidak direlokasi," ujar para alumni, sabtu (8/4)

Ultimatum keras para alumni bukan skedar wacana, tetapi itu muncul dari niat dasar para alumni SDN 2 Palapa angkatan tahun 1990 an.

Alasan ingin membangun hotel guna meraih PAD, dipertanyakan karena akan mengorbankan sekolah sehingga seolah tidak memiliki tempat lain untuk membangun hotel.

“ Yang saya tahu di Bandar Lampung sudah terlalu banyak hotel, kenapa tidak membangun atau mengelola di pinggiran kota Bandar Lampung supaya pembangunan merata tanpa perlu gusur menggusur," ungkapnya

Disisi lain, defisit keuangan pemerintah Bandar Lampung mencapai Rp191 miliar, bahkan telah melebihi ambang batas tahun 2017.

Berdasarkan pasal 3 PMK Nomor:132/PMK.07/2016 disebutkan bahwa batas maksimal defisit APBD Bandar Lampung sebesar 2,5 persen dari perkiraan pendapatan daerah sekitar Rp 504 miliar pada 2017.

Mengacu pada Pasal 3 PMK Nomor : 132/PMK.07/2016, deficit  pemkot Bandarlampung sekitar Rp 191 miliar sekitar 7,80 persen dan telah melebihi batas maksimal 2,5 persen dari total perkiraan PAD Rp504 miliar pada APBD 2017.(TIM)

Sekwan DPRD Bandar Lampung diminta Transparan anggaran ATK Rp 848juta.

04.37

Ilustrasi
BANDARLAMPUNG, KI - Anggaran Kegiatan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) di Sekretariat DPRD Bandar Lampung senilai Rp 848.676.080,- tahun anggaran 2017. 

Jumlah tersebut merupakan hasil keseluruhan dari 14 item kegiatan yang semuanya dalam kegiatan pembelian alat tulis kantor.

Diantara kegiatan tersebut, nilai yang paling fantastis yakni kegiatan Penjaringan dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat (Reses) senilai Rp 570.000.000,- APBD 2017, dari jumlah itu diperuntukkan pembelian map, plastik, note, bsok dan ballpoint.

Kemudian diikuti kegiatan penyediaan alat tulis kantor lagi senilai Rp 252.440.180,-. Pembahasan rancangan peraturan daerah Rp 5.928.500,-. Peningkatan kapasitas dan pimpinan anggota DPRD Rp 2.399.100,-. Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif oleh legislatif Kepemimpinan Komunikasi dan Motivasi Rp 2.399.100,-. 

Kegiatan monitoring pembangunan fisik dan non fisik DPRD Bandar Lampung Rp 3.931.750,-. Kunjungan Kerja Komisi senilai Rp 2.399.650,-. Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat senilai Rp 9.626.650,-. Penyusunan dan Pelajaran Keuangan Rp 5.626.650,-. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan senilai Rp 2.077.500,-.

Kajian peraturan Perundang-undangan daerah senilai Rp 1.553.500,-,. Publikasi dan Dokumentasi senilai Rp 3.148.250 dan sosialisasi perda senilai Rp 3.057.500,- APBD 2017.

Besarnya anggaran yang dialokasikan hanya untuk Alat Tulis Kantor (ATK) tersebut harus dirasionalisasikan oleh Sekretariat DPRD Bandar Lampung selaku pengguna anggaran.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung Deddy Hermawan mengatakan, anggaran dengan jumlah tersebut untuk penunjang kinerja DPRD Bandar Lampung dalam hal sarana dan prasarana alat tulis kantor.

Namun terkait hal itu juga harus ada rasionalisasi yang jelas berkenaan dengan penggunaan anggaran.

"perlu dikemukakan oleh Sekretariat Dewan Dan DPRD Bandar Lampung adalah soal transparan. Itu terkait penentuan besaran anggaran ATK dengan nilai tersebut. Nah peruntukannha untuk apa, menunjang kinerja dewan yang seperti apa, dan kenapa besarnya seperti itu. Hal ini sebenarnya yang harus diinformasikan ke Publik," ujar Deddy Hermawan kepada kopiinstitue.com, minggu (2/4)

Kemudian, sambungnya, dilihat juga apakah pada tahun sebelumnya anggaran tersebut memiliki catatan di BPK atau punya catatan pada saat evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

"makanya yang paling clear adalah anggaran ini sudah melewati hasil pemeriksaan internal, BPK dan evaluasi provinsi. Cuma kan selama ini masyarakat tidak pernah tahu anggaran seperti itu rasionalisasi ya seperti apa. Itu yang kemudian sering menimbulkan persepsi kok besar amat, apa tidak pemborosan," papar dia

Atas hal itu, Deddy meminta supaya penggunaan anggaran ATK senilai Rp 848.676.080,- disampaikan ke masyarakat sebagai pertanggungjawaban anggaran.

"saya lihat pejabat informasi di Pemkot Bandar Lampung dan Sekwan DPRD tidak menjalankan transparansi informasi. Padahal kalau kita ingin menjalankan open goverment maka terkait penggunaan anggaran harus diumumkan melalui websitenya. Melalui DPRD, atau media sehingga komitmen terhadap keterbukaan anggaran akan mendapatkan kepercayaan publik. Selama ini belum sampai kesana kan, itu menjadi Pr," jelasnya.(Wen)

FORTALINE, Wadah Pemersatu Wartawan Online

06.09

FORTALINE

BANDARLAMPUNG, KI - Wartawan media online/Cyber kini menjadi pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, akurat dan faktual. 

Media online juga sangat praktis dan modern. Pasalnya informasi yang disajikan dapat langsung dihantarkan kepada pembaca. Atau dengan kata lain media online sebagai pelayan penyedia informasi kepada raja (pembaca).

Forum Wartawan Online (Fortaline) disepakati terbentuk pada hari ini, sabtu (1/4) di Bandar Lampung. Adapun yang disepakati sebagai ketua yakni Juniardi.

"Fortaline ini adalah wadah Pemersatu Wartawan Online. Media Online hari ini menjadi pilihan masyarakat. Oleh karena itu kita harus bersatu dan menjaga silaturahmi dengan baik dalam Fortaline, apapun media online yang tergabung, kita harus besar," ujar Ketua Fortaline Juniardi, sabtu (1/4)

Pasca kesepakatan tersebut, Fortaline juga mengagendakan pertemuan bulanan. Hal itu guna mempererat tali persaudaraan antar anggota Fortaline.

"pertemuan bulanan akan kita agendakan. Selain itu silaturahmi juga membahas program dan kerjasama-kerjasama," sambung Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Lampung.(Wendri Wahyudi)

Pemkot Bandar Lampung Sulit Capai Target PAD

19.10
Ilustrasi

BANDARLAMPUNG, KI - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar Rp 779miliar sulit tercapai. Prediksi tersebut melihat dari sektor pendapat yakni bidang pengelolaan pasar.

“Perlu ada penataan pasar agar tidak ada kekosongan pedagang yang sudah lama terjadi, khususnya di lantai II sehingga PAD tidak terserap secara maksimal,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bandarlampung, Grafeldi Mamesah, Kamis, (30/3).

Menurut Grafeldi, Pemerintah Bandar Lampung seharusnya dapat merevitalisasi pasar-pasar yang tidak mempunyai daya jual (selling Power). Namun perlu diperhatikan bahwa untuk meremajakan pasar juga memilih pengembang yang mampu membuat konsep serta bertanggungjawab atas pembangunan pasar.

“ Jangan memilih pengembang seperti pasar smep tapi yang tidak bertanggungjawab dengan pembangunan dan membuat pedagang terbengkalai,” ungkapnya.

Digambarkannya , selama ini kondisi pasar yang berada dilantai II sangat tidak memungkinkan untuk terjadi aktifitas ekonomi didalamnya.

“Lihat saja pasar, Tugu, Panjang, Bambu Kuning,  Cimeng, Pasar Induk Tamin, bertahun-tahun lantai 2 kosong tidak ada pedagang, ini salah konsep di awal sehingga lantai 2 kosong dan menyeramkan, kalau ditata dengan baik maka itu bisa terisi dan menghasilkan PAD," jelasnya.

Ia meyakini, jika pemkot Bandarlampung mau melakukan pengembangan pasar melalui konsep penataan agar menjadi lebih indah, misalnya, lantai I bisa diisi dengan dagangan basah, lantai 2 untuk pakaian dan lantai 3 diperuntukan jualan eletronik, dengan begitu ada geliat ekonomi di pasar tradisional itu.

"Jangan hanya mendatangkan investor untuk membagun mall saja, coba datangkan yang bisa mengembangkan pasar milik pemda sehingga pedagang tradisional bisa ikut berjualan di  lantai II agar terisi," jelasnya.

Selain itu, Dengan habisnya Hak Guna Bangunan (HGB) beberapa pasar tradisional di Bandar Lampung, artinya menjadi peluang keleluasaan pemkot untuk merevitalisasi pasar. 

"Ada beberapa pasar, seperti Pasar Cimang, Pasar Induk Tamin. Sehingga pemkot ada kuasa penuh atas pasar. Artinya bisa mengundang investor untuk mengembangkan pasar dan bisa dikelola dengan baik, dan peningkatan PAD dari sektor tertibusi pasar," katanya.
 
Ia berharap, pemerintah Bandarlampung dapat merevitalisasi beberapa pasar tradisional guna meningkatkan PAD Kota Tapis Berseri.

" Jika di tahun 2016 Dinas Pasar bisa mendapatkan PAD sekitar Rp 3,2 miliar. Jika nantinya lantai dua itu terisi oleh pedagang, maka insya allah kedepan pemkot Bandarlampung akan mendapat PAD dari sektor retribusi sewa kios pasar lebih dari itu,” pungkasnya.

Napi LP Narkotika Ikuti Pengajian Rutin

07.03
warga binaan LP Narkotika mengikuti Pengajian 

BANDARLAMPUNG, KI - Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LP) Narkotika Bandar Lampung mengikuti kegiatan keagamaan. Kegiatan berupa pengajian rutin itu digelar setiap malam jumat.

Kepala Pengamanan LP Narkotika Denial Arif mengatakan, bukan hanya warga binaan saja yang mengikuti pengajian. Namun pegawai lepas juga demikian.

"setiap minggunya per blok, sekitar dua ratus orang setiap kegiatan, isi sekarang 1019 orang," terang KPLP Narkotika Denial Arif, kamis (30/3) malam

Ia menambahkan kegiatan berupa solat magrib berjamaah juga wajib diikuti napi sebagai bentuk pembinaan kerohanian bagi agama islam, setelah solat magrib dilanjutkan pembacaan hadrah silsilah, pembacaan surat yasin, tahlil, dan doa bersama.

"setelah itu ada kultum digilir diisi warga binaan (sebagai proses pembinaan, pembelajaran ) setelah itu baru solat isya berjamaah," sambung dia

LP Narkotika mewajibkan sholat berjamaah, untuk di masjid digilir per blok. Sedangkan di kamar dipimpin oleh warga binaan perkamar dan wajib 5 waktu.(Ww)

Massa Aksi dibayar 200ribu

04.49

Demonstrasi didepan Kantor Pemprov Lampung
BANDARLAMPUNG, KI - Demonstrasi didepan Kantor Pemerintah Provinsi Lampung pakai massa bayaran. Hal tersebut berdasarkan pengakuan bagas, warga pesisir bercerita diberikan uang saku beserta makan siang hanya untuk ikut meramaikan aksi bersama puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Kerakyatan (JK) Lampung.

"Variasi sih, ada yang Rp100 ribu dan Rp200 ribu. Saya tidak banyak tahu, yang penting dapat uang dan makan lalu kembali pulang. Ketua kelompoknya (NI) orasinya yang kasih itu uang," jelas Bagas, di lokasi, Rabu (29/3).

Pria berbadan gempal ini bahkan tidak segan-segan melakukan sesuai perintah asal dana yang diberikan sesuai. "Berapa mau kasih, lompat pagar pemerintah saya berani, asalkan sesuai yah," tegasnya.

Seperti diketahui, adanya indikasi massa bayaran yang melakukan orasi di Kantor Pemprov Lampung juga pernah terjadi sebelumnya.

Yakni, puluhan warga Pahoman mengaku ditipu oleh Lurah Pahoman yang sebelumnya meminta mereka berkumpul di depan Hotel Sheraton, Jalan WR. Monginsidi, pada hari Rabu (8/3) laluz sekitar pukul.10.00 WIB.

Menurut salah seorang warga yang ditemui di Jalan WR.Monginsidi,  saat itu mereka diminta oleh Lurah Pahoman, Teguh Jayadi, untuk berkumpul di depan Hotel Sheraton. 

"Kami cuma disuruh kumpul di depan Hotel Sheraton, awalnya kami kira ada pengajian. Kami tidak tahu kalau diajak demo begini," ujarnya salah satu warga.

Bahkan, beberapa warga yang kesal akhirnya kembali ke rumah. "Kalau  tahu diajak demo seperti ini, kami jelas tidak mau. Kami saja tidak tahu masalahnya apa," tutur warga lainnya.

Untuk diketahui, puluhan massa melakukan aksi unjuk rasa ternyata tidak sepenuhnya mengetahui permasalahan yang dipersoalkan. Pasalnya, aksi demo ini juga ditenggarai punya kepentingan politik dengan mengundang masa bayaran untuk meramaikan aksi.

Bagaimana tidak, beberapa diantara massa bahkan ada yang mengaku menerima sejumlah uang hanya untuk sekedar ikut tergabung pada orasi tersebut.

Dikonfirmasi, Resmen Khadafi membantah massa yang ikut demo disebut massa bayaran. Menurutnya massa datang dengan kesadaran sendiri dan ada bantuan dari rekan yang turut kirim massa tapi bukan bayaran.

"kalau massa dari kita itu gak ada massa bayaran ya. Gak tau kalau yang diluar barisan kita. Mereka semua terorganisir gak ada yang dibayar-bayar itu," kata Resmen Khadafi melalui telepon.(WW)

Dispora imbau Pemkot Bandar Lampung libatkan Siswa SMA/SMK Seleksi Paskibra

03.39


Ilustrasi
BANDARLAMPUNG, KI - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Lampung mengimbau kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk mengikutsertakan siswa/i SMA/SMK dalam seleksi persiapan pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) tingkat provinsi dan nasional pada 9 – 10 Mei 2017 mendatang.

“Beberapa hari ini saya terus berdoa mudah-mudahan aset bangsa di perhatikan. Secara pribadi saya merasa prihatin dengan aset bangsa yang tidak ikut dilibatkan,” kata Kabid Layanan Kepemudaan Dispora Lampung, Catur Agus, senin (27/3).

Surat seleksi persiapan pasukan paskibraka tingkat provinsi dan nasional pada 9 – 10 Mei 2017 dari Dispora Bandar Lampung hanya ditujukan pada Madrasyah Aliyah dan SMTI dengan jumlah anggota sekitar 100 orang  saja tanpa melibatkan siswa siswi tingkat SMA/SMK baik swasta maupun negeri di Kota Tapis Berseri.

“Berdasarkan landasan dari Permenpora No 0065 tentang penyelenggaraan diklat paskibraka, dimana penentuan atau seleksi anggota paskibraka dilakukan secara bertingkat, mulai dari sekolahan, kecamatan, kabupaten/kota/provinsi sampai ke nasional. Nah urutan kemenpora di kabupaten/kota tetap di Dispora Kota Bandarlampung,” imbuhnya.

Pemerintah Bandar Lampung memiliki kewenangan untuk memilih siswa-siswi guna mengikuti kegiatan itu, dimana sejak adanya pemberlakuan uu 23 tahun 2014 dimana  salah satu kewenangan terhadap SMA/SMK dialihkan ke Provinsi.

“Mungkin itu urusan (Red_Pemerintah Kota) Bandar Lampung, tetapi kami sudah coba untuk memfasilitasi agar tidak mengkhususkan peserta untuk Madrasyah Aliyah dan SMTI saja,” ujarnya.

Ia berharap, Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat membuat Permenpora baru agar seluruh kewenangan pelaksanaan seleksi persiapan paskibrakan ada di tingkat provinsi, bukan kabupaten/kota.

“Pertanyaannya kenapa Bandarlampung yang memiliki kewenangan itu, sementara Provinsi yang merupakan komando dari seluruh kab/kota se Bumi Ruwa Jurai hanya menunjukan Permenpora ini, nah silahkan untuk disikapi,” ungkapnya.(Ww)

Warga Minta Walikota Herman HN Atasi Banjir

05.22
Kondisi Banjir di samping Perumahan Pujangga Alam

BANDARLMPUNG, KI - Itensitas Hujan yang tinggi di Bandar Lampung selalu menyebabkan banjir. Musibah banjir yang terjadi bukan hanya sekali namun belakangan ini masyarakat harus dihadapkan dengan kondisi yang memprihatinkan.

Masyarakat Bandar Lampung pun bereaksi atas persoalan banjir ini. Meski penyebab banjir karena curah hujan tinggi namun juga tidak terlepas dari tata ruang kota serta sistem drainase perkotaan yang menurut warga buruk.

Selain itu, belum adanya perhatian dari Pemerintah Bandar Lampung untuk mengatasi banjir disejumlah titik Kota Tapi Berseri.

Bahri, warga Labuhan Ratu Bandar Lampung berharap, Pemerintah Bandar Lampung peka terhadap kondisi pemukiman yang terendam banjir. Harapan warga tersebut karena belum adanya tanda-tanda kepedulian terhadap warga.

Ia menceritakan bahwa disekitar tempat tinggalnya kerap menjadi langganan banjir setiap turunnya hujan. Bahkan genangan air hingga sampai pinggang orang dewasa artinya lebih dari satu meter.

"daerah kami setiap diguyur hujan pasti banjir. Air bisa sampai sepinggang orang dewasa. Kalau anak kecil bisa sampai leher. Malam minggu kemaren paling parah," tutur Bahri, senin (27/3)

Diungkapkannya, lokasi tempat tinggalnya menjadi langganan banjir kemungkinan akibat tidak adanya saluran pembuangan air. Apalagi dirinya yang tinggal disebuah perumahan, pihak Pengembang Perumahan Pujangga Alam tepat berada disamping rumahnya tidak mengizinkan dibuat saluran air karena akan melalui perumahan tersebut.

"kalau dikuatkan saluran air pasti melewati perumahan itu karena lokasi rumah kami lebih tinggi dari perumahan Pujangga Alam. Kami sudah sering nemui pengembangnya tapi mereka bersih keras tidak beri izin. Akibatnya setiap hujan pasti banjir," ungkap dia

Terkait hal itu, warga sudah berinisiatif mencari solusi terbaik dengan melapor kepada pihak Kelurahan dan Kecamatan. Petugas Kecamatan sudah menanggapi dengan turun langsung memeriksa lokasi tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini tindaklanjut dari pemeriksaan itu belum ada tindakan nyata.

"Kami minta tolong ke Pak Wali agar bisa menekan pihak pengembang perumahan Pujangga Alam supaya bisa mengizinkan dibuatkan saluran pembuangan air melalui perumahan tersebut. Sebab jika tidak segera dibuatkan, maka sewaktu-waktu justru dapat membahayakan warga perumahan itu sendiri karena lokasinya yang lebih rendah," pantang

Akibat musibah banjir ini, warga mengalami kerugian yang cukup tinggi yaitu perabot rumah tangga yang rusak sampai dinding rumah ada yang roboh diterjang amukan banjir.

Sementara itu, Pihak Pengembang Perumahan Pujangga Alam dan Kecamatan Labuhan Ratu belum dapat memberikan penjelasan terkait permasalahan warga.
Kondisi Dinding Rumah Warga Akibat Banjir

 
Copyright © Bunk PeNa. Designed by OddThemes & VineThemes