 |
| Ilustrasi Pusat Perbelanjaan Transmart |
BANDARLAMPUNG, KI - Pembangunan pusat perbelanjaan Transmart terus menuai penolakan dari berbagai pihak. Setelah sebelumnya penolakan disuarakan para aktivis lingkungan hidup karena Transmart dibangun di kawasan ruang terbuka hijau (RTH), kemudian sikap menolak juga diikuti masyarakat, dilanjutkan suara-suara kritis pemerhati sosial ekonomi bahkan pandangan akademisi.
Namun tetap saja pihak Transmart melanjutkan bangunannya tanpa menanggapi kritikan masyarakat. Belum selesai masalah tersebut, Kini muncul persoalan baru mengenai perizinan dan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) yang diduga tidak dimiliki Transmart.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung seolah sudah bermain mata dengan pihak Transmart, itu terlihat adanya pembiaran dan terkesan melindungi pengusaha nakal.
"dari pihak Transmart dan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengaku telah mempunyai izin Amdal perusahaan Transmart tersebut, tetapi mengapa dari pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak mempunyai data bahwa Transmart telah mempunyai izin dan dokumen Amdal," ujar Ali Mukthamar Hames, Ketua Teritorial Lampung GMBI, (14/6).
Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) ini telah mengagendakan gerakan mengungkap segala persoalan perizinan di Bandar Lampung serta dugaan kongkalikong dengan Transmart dan Toyota.
"kami nantinya akan melakukan pergerakan lagi setelah Idul Fitri, sebab kami menduga Pemerintah Kota Bandar Lampung banyak melakukan kesalahan perizinan," terang Ali.
Dijelaskan dia, khusus Daeler Toyota disinyalir izin usahanya sudah tidak berlaku sejak enam bulan lalu. "seharusnya setiap 12 bulan mereka melaporkan izin usahanya. Tapi dari data yang dimiliki GMBI bahwa izin usahanya tidak berlaku enam tahun," papar dia saat menyampaikan kejanggalan tetap beroperasinya Toyota meski izin usahanya bermasalah, selanjutnya Manajemen Transmart dan Pengelola Daeler Toyota belum dapat dikonfirmasi.(ww)
Posting Komentar