 |
| Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo bersama Menteri Pertanian RI ketika Panen Raya. |
Sejak 2016, Lampung sudah tidak berada di posisi tengah dalam produksi pangan nasional. Hal ini dibuktikan dianugerahkannya pin emas sebagai provinsi penghasil pangan terbesar dari Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober 2015. Kini, Lampung menjadi fokus perhatian pusat dalam sistem logistik nasional.
Padahal, ketika Ridho Ficardo dilantik pada 2 Juni 2014, produksi padi menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung hanya sebanyak 3,32 juta ton gabah kering giling (GKG).
Amanat menaikkan produksi 1 juta ton yang disanggupi Gubernur Ridho atas tantangan Presiden Joko Widodo selama dua tahun, membuat Lampung menjadi fokus nasional.
Perlahan produksi padi naik menjadi 3,64 juta ton GKG pada 2015, atau naik 9,69 persen, dan pada 2016 naik menjadi 4,35 juta ton GKG, atau naik 19,61 persen.
"Ini tentu berkat kerja keras kita semua. Kepercayaan pusat yang meminta kenaikan produksi 1 juta ton di akhir 2017, harus mampu diwujudkan dengan kebersamaan para bupati dan wali kota di sentra penghasil padi," kata Ridho, di Bandar Lampung, Selasa (20/6/2017).
Ridho mengingatkan, muara akhir produksi padi Lampung di akhir 2017 dari Kementerian Pertanian adalah 4,4 juta ton GKG. Upaya yang dilakukan untuk menuai target itu dengan mendorong mekanisasi pertanian guna meningkatkan efisiensi alat dan mesin pertanian dan produktivitas.
Kemudian, bantuan benih untuk peningkatan produktivitas dan luas pertanaman padi dan jagung. Tak kalah penting, mengoptimalkan pemanfaatkan lahan dan air untuk meningkatkan luas pertanaman padi dan jagung.
"Salah satu caranya dengan merehabilitasi besar-besaran jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier pada 2016. Alhamdulillah sejak 2016 produksi air pertanian Lampung surplus sehingga Provinsi Lampung surplus air pertanian," kata Ridho.
Tingkat kebocoran saluran irigasi di Lampung itu cukup tinggi yakni 30 persen, sehingga harus direhabilitasi. "Jika tidak, berapa pun debit air pasti habis di tengah jalan. Ini menyulitkan pencapaian target produksi," paparnya.
Hal ini pula, ucap Ridho, yang membuat Menteri Pertanian Amran Sulaiman, memercayakan Lampung untuk mendapat gelontoran dana fantastis dari APBN pada 2016 sebanyak Rp163,8 miliar.
Dana itu dipakai untuk memperbaiki 16 dari 19 daerah jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung.
Daerah jaringan itu tersebar di Pringsewu, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Barat. Pemprov Lampung memiliki kewenangan mendistribusikan air kepada 21.045 hektare lahan pertanian. "Targetnya seluruh jaringan irigasi dapat diperbaiki tahun ini," pungkas Ridho. (rls)
Posting Komentar