Diduga Frustasi, Bacagub ini tidak nyambung menjawab pertanyaan wartawan.

Ilustrasi

KOPIINSTITUE.COM– Ambisi politik yang tinggi merebut kekuasaan terkadang membuat politisi melakukan apa saja yang dianggapnya bisa memuluskan langkah untuk dapat merebut kekuasaan. Dalam politik adalah sah bagi siapapun dan kelompok manapun yang  berambisi merebut kekuasan tentu melalui cara-cara yang beretika serta tunduk pada mekanisme, aturan hukum yang berlaku.

Publik menilai politisi model ini biasanya langkah politik yang diambil bukan untuk memimpin Lampung demi rakyat namun lebih cenderung menjadikan langkah dan sikap politiknya dijadikan komoditas atau dalam bahasa sederhana “bahan dagangan”.

Namun, ta’kala ambisinya itu mempunyai potensi besar gagal maka sikapnya cenderung mendekati frustasi yang akan diperlihatkan kepada publik dalam setiap kesempatan seperti Bakal Calon Gubenur Lampung Alzier Dianis Thabrani pada saat mengembalikan berkas penjaringan di Sekretariat DPW PPP Lampung.

Publik berharap setiap Bacagub yang maju untuk memimpin Lampung mempunyai visi misi yang jelas namun saat ditanya terkait visi misinya, Alzier malah menjawab lampung tidak ada kemajuan yang diucapkannya dihadapan awak media.

“saya ingin memimpin lampung ini karna saya lihat selama ini lampung tidak ada kemajuannya, yah kalau kita jalan dari Bakauheni banyak jalan yang bergelombang. Lampung dari zaman ke zaman tidak ada kemajuan,” kata dia di Sekretariat DPW PPP Lampung, kemarin.

Pernyataan Alzier tersebut menghilangkan jasa-jasa Gubernur Lampung pertama hingga Gubernur Lampung yang sedang menjabat secara sah dari hasil Pilgub 2014 yang dipilih rakyat termasuk Gubernur sebelum M.Ridho Ficardo yakni Sjachroedin ZP.

Akhirnya publik menyimpulkan bahwa barometer keberhasilan pembangunan Lampung menurut dia adalah jalan dari Bakauheni. Selain itu juga, ia menilai Gubernur yang berhasil ialah yang dapat menghasilkan uang, bukankah bicara uang adalah bicara modal dan keuntungan dan hal itu biasanya dibicarakan oleh para “Pedagang”.

Pernyataan reaksioner tersebut disampaikan dihadapan awak media kemudian memprovokasi Gubernur Lampung Ridho Ficardo yang juga mengembalikan berkas di DPW PPP Lampung. Publik sudah tidak heran dengan sikap reaksioner nya sebab sikap itu pernah diperlihatkan sebelumnya kepada Ketua DPD I Partai Golkar Arinal Djunaidi.

Saat itu, Alzier menolak berjabat tangan dengan Arinal karena Arinal juga mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Gubernur Lampung.

“sebagai umat islam silaturahmi itu diwajibkan dan sebagai umat islam yang beriman itu sudah saya lakukan,” kata Ketua DPD I Golkar Arinal Djunaidi saat dihubungi kopiinstitue.com, yang juga ditanggapi salah satu OKP di Lampung menyebut Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar itu tidak dewasa.

“sebagai tokoh politik senior di Lampung, apalagi mantan Pejabat, mantan ketua Partai harusnya tidak bersikap seperti itu menolak salaman orang didepan umum. Inikan menunjukkan sikap seperti tidak dewasanya dia dalam berpolitik,” ucap dia belum lama ini.

Terpisah, Bacagub Lampung yang tidak nyambung lainnya yang menghubung-hubungkan urusan pemerintahan dengan Pilgub Lampung yakni Herman HN. Menurutnya perintah penghentian pembangunan Flyover disepanjang Jl ZA Pagar Alam jangan dikait-kaitkan dengan urusan Pilgub.

Pernyataan Herman HN ini juga mendekati aroma Frustasi. Padahal perintah penghentian pembangunan tersebut hanya untuk meluruskan arah pembangunan Bandar Lampung yang tidak taat aturan dan terkesan buta hukum.

Hal itu yang membuat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bingung, karena selain DKI Jakarta, hanya Herman HN yang membangun dijalan Nasional. Padahal urusan Flyover bukan urusan wajib. Urusan wajib malah diabaikan seolah tidak punya perikemanusiaan seperti tidak dibayarnya Sertifikasi Guru, Insentif RT, Uang makan tenaga kebersihan dan masih banyak lagi urusan wajib yang terabaikan.

“Jadi Menteri PUPR sempat bingung baru di Bandar Lampung yang mau mambangun di Jalan Nasional. Padahal pak Menteri didepan saya bilang kalau mau bangun flyover minta desain dan kajiannya kita buatkan. Nah ini urusan wajib gak diurus malah bangun flyover. Terus anggaran-anggaran lain juga gimana itu apa ke Rachmat Hidayat kan gak tau juga,” ujar Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo saat silaturahmi dengan wartawan dan para Pemimpin Redaksi di Rumah Dinas Gubernur Mahan Agung, kamis (15/6) malam.

Gubernur menjelaskan, dirinya tidak perlu pencitraan dengan diekpose blusukan ke kampung-kampung karena dalam pemerintahan ada tata urutan yang mengurusi setiap pemerintahan ditingkatan masing-masing. Namun tetap memperhatikan masyarakat sampai ke kampung-kampung.

“kalau saya blusukan itu ke Pusat, kita lobi pusat untuk mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan lampung jadi lampung maju pakai dana pusat. Itu tidak mudah karena dibutuhkan adanya kepercayaan “Trust” dan Pusat percaya saya. Ini tidak, untuk menaikkan PAD ada kepala daerah yang kerjanya hanya naikin pajak saja. Nah membangun kepercayaan pusat jauh lebih sulit daripada sekedar menaikkan pajak,” jelas Ridho dihadapan wartawan

Dalam acara itu, tampak Gubernur duduk bersama Pemimpin Umum Kupas Tuntas Donald Haris Sihotang, Pimred Lampost Iskandar Zulkarnain, Pimred Tribun Andi Asmadi. Juga dihadiri Pimred Radar Lampung Wira Hadikusumah serta para Pemimpin Redaksi media cetak, elektronik dan online.(Wendri Wahyudi)

Share this: