(Ilustrasi/internet) Kapolres Lampung Timur AKBP Yudy Chandra Erlianto beserta jajaran di Mapolres Lamtim.
LAMPUNGTIMUR, KI – Aksi kejahatan dengan modus pencurian kendaraan bermotor masih sering terjadi akibatnya kasus pencurian dengan kekerasan (Curas) seolah menjadi peristiwa biasa. Bahkan tak jarang hanya dijadikan informasi sepintas dan cenderung kurang menarik. Begitu juga dengan pemberitaan seputar kasus pencurian dengan kekerasan tersebut.
Di Lampung Timur, terjadi tiga peristiwa pencurian dengan kasus cenderung sama mulai dari modus pelaku sampai target yang diincar yakni sepeda motor. Ketiganya terjadi pada Juni 2017 diantaranya Pencurian sepeda motor di Pasar yang masuk wilayah Kecamatan Jabung, Lampung Timur.
Kasus yang tergolong nekat ini terjadi pada (23/6/2017) dengan korban Ahmad Yani (25) Warga Gunung Sugih Kecil, Lampung Timur. Kemudian kasus kedua yaitu Pencurian dengan kekerasan terhadap korban Sopari (32) yang menyebabkan korban meninggal. Dalam kasus ini juga sama targetnya sepeda motor namun naas bukan hanya sepeda motor yang dicuri tetapi pelaku juga tega menghabisi nyawa korban.
Kasus pencurian selanjutnya yang juga tergolong nekat karena pelaku melancarkan aksinya dengan menyatroni rumah korban Maghdalena (40) di Desa Labuhan Ratu Satu. Untuk kasus ketiga ini juga memiliki kesamaan target yakni sepeda motor.
Ketiga kasus yang memiliki kesamaan cara kerja maupun target ini memunculkan dugaan adanya keterkaitan peristiwa satu dan lainnya. Hal itu tentunya akan terjawab setelah pihak kepolisian mampu mengungkap secara utuh sampai jaringan pelaku hingga tempat yang santer terdengar sebagai penampungan.
Tiga kasus ini hanyalah contoh kasus yang terpantau media. Selain jaringan para pelaku, polisi diharapkan dapat mengungkap secara terang adanya suatu tempat yang diduga dijadikan pusat pembuangan sebelum kendaraan dipindahkan baik melalui trasaksional maupun perpindahan tanpa jual beli.
Kasus-kasus yang terjadi merupakan kriminal murni yang kebetulan tempat kejadian perkaranya (TKP) berada diwilayah hukum Polres Lampung Timur. Kendati demikian, pelaku, korban dan lokus perkara hanya di Lampung Timur dan tidak ada hubungan serta tidak dihubung-hubungkan dengan kasus yang terjadi didaerah lain di Lampung.
Maraknya kasus pencurian serta melihat keberanian pelaku melancarkan aksinya harus diungkap oleh Polres Lampung Timur apakah memiliki keterkaitan dengan benda maupun barang yang menurut hukum dilarang.
Hal itu dilihat berdasarkan maraknya aksi kriminal (C3) di Kabupaten Lampung Utara, wilayah hukum Polres Lampura akhir-akhir ini yang langsung direspon Polda Lampung melalui Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung beserta tim gabungan melakukan penggeledahan diwilayah tertentu terkait dugaan Tindak Pidana Narkotika.
Menaggapi hal tersebut, Kapolres Lampung Timur AKBP Yudy Chandra Erlianto mengatakan situasi diwilayah hukum Polres Lampung Timur berjalan kondusif serta aman terkendali.
“Alhamdulilah kondusif kok. Insha Allah aman-aman saja,” ujar AKBP Yudy Chandra Erlianto kepada kopiinstitue.com, Jumat (30/6).(Tim)
Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo saat memimpin apel pasukan mempersiapkan arus mudik dan arus balik tahun 2017. (Foto:Humas Pemprov)
BANDARLAMPUNG, KI - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo membantu program mudik gratis tahun 2017 atau (1438H) dari Pelabuhan Panjang tujuan Pelabuhan Tanjung Priok.
Dalam pelaksanaannya, Gubernur memerintahkan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Polda Lampung, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membantu tersebut. Pemprov membuka posko di Terminal Rajabasa, Bandar Lampung untuk tempat pendaftaran.
"Alhamdulillah berkat koordinasi ke pusat, Lampung tahun ini mendapat kuota 2.000 tiket balik gratis dari Pelabuhan Panjang. Pemprov membuka posko di Terminal Rajabasa, agar memudahkan pendaftaran. Silakan manfaatkan posko itu agar lebih aman dan nyaman kembali ke Jakarta," kata Gubernur Ridho di Bandar Lampung, Kamis (29/6).
200 tiket disediakan khusus pendaftar yang datang langsung ke Terminal. Sementara bagi pendaftar yang memilih via SMS dapat mendaftar ke 081293931000 dan contact center Kemenhub 021-191.
Gubernur berharap pemudik dapat memanfaatkan fasilitas selama dalam perjalanan yakni dua kali makan gratis. Selain kuota 2.000 tiket itu, disediakan juga kuota 4.000 tiket penumpang sehingga dapat diasumsikan satu motor ditumpangi minimal dua penumpang, total tiket penumpang yang disediakan sebanyak 4.000.
Pantauan di Posko Mudik Pemprov Lampung Terminal Rajabasa, hingga Kamis (29/6/2017) sore, dari kuota 200 tiket gratis yang disediakan, 98 di antaranya dipesan sebagai tiket pulang pergi.
"Jadi, sisanya masih ada 102 tiket. Silakan mendaftar melalui Posko Dinas Perhubungan Pemprov Lampung di Terminal Rajabasa. Kalau 102 tiket itu habis, pendaftaran ditutup," ujar Kepada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Qudrotul Ikhwan.
Pemudik direncanakan akan berangkat menggunakan KMP Jatra III, pada Minggu (2/7/2017), pukul 17.00 Wib.
"Pendaftaran dibuka sejak 29 hingga 30 Juni 2017. Bagi pemudik yang terdaftar, silakan langsung menuju Pelabuhan Panjang pada waktu keberangkatan," sambung Qudrotul Ikhwan.
Selain di Terminal Induk Rajabasa, Pemprov Lampung juta membuka posko mudik sejak H-10 hingga H+15 sejumlah posko di depan Masjid Agung Al Muhajirin, Jalan Soekarno-Hatta No.2, Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung.
Pemilihan lokasi posko ini karena memiliki tempat parkir luas milik Masjid Agung Al Muhajirin. Selain itu, lokasi dipilih karena dekat RM Trans Jaya 2 dan di depan pusat oleh-oleh khas Lampung.
Hal itu menurut Qudratul Ikhwan dapat berfungsi sekaligus rest area bagi pemudik. Di dalamnya juga terdapat dua ruang tempat tidur pria dan wanita.
Fasilitas meliputi televisi, satu set kursi tamu, alat komunikasi, petunjuk perjalanan, dan dispenser air minum.
"Tempat tidur pria dan wanita sengaja dipisah agar nyaman beristirahat," kata Qudratul Ikhwan.(Humas Prov)
BANDAR LAMPUNG, KI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menganggarkan Rp14,7 miliar tunjangan guru honor murni SMA dan SMK negeri pada tahun anggaran 2017.
Setiap guru honor murni mendapat tunjangan Rp2,451 ribu per tahun per orang yang dibayarkan per semester.
Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengatakan pemberian tunjungan merupakan konsekuensi pengalihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi.
"Sebenarnya sejak dulu tunjangan ini dibayarkan merata untuk guru honor murni mulai SD hingga SMA/SMK, namun dibagi rata per kabupaten. Namun karena kewenangan SMA/SMK beralih ke provinsi, Pemprov fokus ke guru honor SMA/SMA negeri. Kami berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat membayar guru honor yang menjadi kewenangannya," kata Gubernur Ridho, di Bandar Lampung, Rabu (28/6/2017).
Gubernur berharap para guru SD dan SMP yang selama ini mendapat tunjangan honor tidak berkecil hati. Pemprov Lampung, kata Ridho, akan menyurati pemerintah kabupaten dan kota untuk meneruskan tunjangan itu sesuai kemampuan APBD masing-masing.
Pemprov Lampung menargetkan seluruh guru honor yang berjumlah 17 ribu mendapat tunjangan pada 2018. Gubernur Ridho berkomitmen memperjuangkannya pada pembahasan Rancangan APBD 2017 bersama DPRD Provinsi Lampung.
"Jangan sampai nasib guru yang mengangkat harkat dan martabat bangsa, kalah dengan buruh yang mengangkat karung di pelabuhan," jelas Ridho.
Meskipun demikian, Gubernur menyadari tunjangan itu masih jauh dari ideal, karena buruh angkut di pelabuhan bisa berpenghasilan Rp1,8 juta per bulan. Untuk itu, pada APBD 2018, Pemprov akan memperjuangkan penambahan jumlah honor tersebut.
Di Lampung terdapat 225 SMA dan 99 SMK negeri yang kini menjadi tanggung jawab provinsi. Jumlah guru honor pun lebih banyak daripada guru PNS. Gubernur berharap tunjungan itu dapat memperkecil disparitas kualitas pendidikan antar kabupaten di provinsi Lampung.
"Guru penerima tunjangan paling tidak mengabdi dua tahun dan belum mendapat tunjangan dan belum ikut sertifikasi," terang Gubernur.
Pemprov Lampung juga mengapresiasi para pendidik dan tenaga pendidik dengan mengalokasikan Rp3,9 miliar untuk seragam batik Lampung yang dibagikan kepada 26 ribu penerima, berupa bahan. Gubernur berharap batik tersebut menunjang penampilan para guru saat mengajar. (***)
Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo dan Wagub Bachtiar Basri
KOPIINSTITUE.COM - Gubernur Lampung M.Ridho Ficardho dan Wakil Gubernur Hi.Bachtiar Basri, Kompak Menyatu menemui ribuan Keluarga Kerabat Handaitaulan di kampung halamannya dalam rangkaian acara Halal Bihalal bersama masyarakat Kabupaten Lampung Utara.
Peluk erat dan salaman hangat satu persatu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda yang hadir seakan tanpa jarak di Islamic Center Kotabumi, Selasa/ 27-06-2017.
M.Ridho Ficardo saat sambutan menyampaikan momen Halal Bihalal selain mempererat silaturahmi juga bermaaf maafan setelah satu bulan lamanya kita puasa dibulan ramadhan.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah mengusulkan dibangunnya dua jalur jalan nasional mulai dari Terbanggi Besar sampai dengan Kotabumi Lampung Utara.
"meskipun tidak dilalui Tol Sumatera tapi akan kita bangun dua jalur dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara," kata Gubernur Ridho.
Selain itu, terang Ridho, Waduk Way Rarem juga akan diperbaiki sebagai upaya menjaga ketersedian air untuk pertanian karna Lampung Utara juga Daerah Ketahanan Pangan.
Sebagai Putra Daerah Lampung, M.Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri terus berupaya kerja untuk kemajuan Provinsi Lampung. Mohon terus didukung didoakan agar kami sukses membawa Lampung Maju dan Sejahtera.
Diamini segenap masyarakat yang sebagian besar berdomusili di Lampung Utara maupun masyarakat dari rantauan yang sedang mudik lebaran Idul Fitri 1438 H.
Berbagai capaian prestasi pembangunan Infrastrukrur, Pendidikan, Pertanian, Kesehahatan, dukungan Penerintah Pusat TOL BAKAUHENI - TERBANGGI BESAR - SIMPANG PEMATANG, Pelabuhan Eksekutif Bakauheni, Akan selesai 2018 ini semua untuk masyarakat Lampung. Bandara Raden Intan II yang telah selesai dibangun dan ditingkatkan, dan akan menjadi Embarkasi Haji.
Pemudik antusias berjabat tangan dengan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo saat meninjau pelaksanaan arus mudik di Terminal Rajabasa dan Stasiun Kereta Api Tanjung Karang.
BANDARLAMPUNG, KI - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo meninjau pelaksanaan arus mudik di Terminal Raja Basa dan Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, Kamis (22/6/2017).
Hingga saat ini dipastikan pelaksanaan arus mudik berjalan aman, lancar dan terkendali. Terminal Rajabasa mencatat hingga H-4 jelang Idul Fitri Jumlah bus kedatangan 6428 penumpang (328 bus)dan bus yang diberangkatkan 13.429 penumpang (446 bus).
Dari data tersebut, Bus Sumatera mencapai 2258 penumpang (77 bus AKAP) dan dari Jawa 6638 penumpang (179 bus). Untuk bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) diberangkatkan 4170 penumpang (251 bus) dan kedatangan 6791 penumpang (267 bus).
Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya membuat Terminal Rajabasa lebih nyaman, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lebih baik lagi. Secara kongkrit hingga saat ini terminal Rajabasa aman dan nyaman bagi pemudik.
Ke depan, Gubernur Ridho melontarkan inovasinya untuk merubah wajah Terminal Rajabasa sebagai Terminal modern yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
" Konsepnya nanti seperti Terminal Tirtonadi Solo yang penampilannya seperti Bandara. Untuk mewujudkannya Pemerintah Provinsi akan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat," ungkap Gubernur
Sementara itu Kepala Terminal Mustika Wati menyampaikan bahwa dalam memberikan kenyamanan kepada para pemudik, pihaknya telah menyiapkan ruang menginap bagi para pemudik.
"Ruang menginap ini digunakan bagi para pemudik yang kemalaman, dan menghindari dari hal yang tidak diinginkan," terang Mustika.
Usai meninjau Terminal Rajabasa, Gubernur Ridho memantau arus mudik di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang.
"Sejauh ini stasiun kereta sudah nyaman. Namun jika suatu daerah ingin maju harus didukung sarana perhubungan aman, cepat dan nyaman. Jadi ke depan konsep bandara diintegrasikan dengan jalan tol dan kereta api. Seperti halnya di Kuala Namu. Hal ini guna mewujudkan variabilitas moda transportasi. Untuk kemajuan kota dan daerah," jelas Gubernur Ridho.
Kepala divisi regional tanjung karang Suryawan menuturkan bahwa untuk hari ini kurang lebih sudah ada 1000 pemudik dari Lampung keluar daerah Lampung.
Selain itu juga 1000 orang berasal dari Luar Provinsi Lampung. Ia menjelaskan banyak pemudik dari luar Lampung seperti Bandung, Depok, Gambir menuju ke Lampung dengan tujuan berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Saat ini jumlah bus Damri yang beroperasi di stasiun kereta api mencapai 25 unit per hari .
Rizal seorang pemudik yang menggunakan Bis dengan tujuan dari Bekasi ke Bandar Jaya menjelaskan bahwa mudik kali ini terasa lebih baik dari sebelumnya, karena persiapan yang lebih baik diserta sarana dan prasarana.
Reva pemudik yang menggunakan kereta api dengan tujuan dari panjang ke Bangka Belitung menuturkan mudik kali ini lebih aman dan nyaman.
"Semoga kedepannya dapat terus ditingkatkan," harapnya.
Dalam peninjauan ini, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo turut memberikan bantuan kepada penumpang bis maupun kereta api.
Dirresnarkoba Polda Lampung Kombes Pol Abrar Tantunalai didampingi Wadir Narkoba AKBP wika Hardianto.
BANDARLAMPUNG, KI - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung menyoroti daerah-daerah yang termonitor adanya peredaran Narkoba. Kali ini, Tanah Miring menjadi target operasi polisi yang terdiri dari Ditresnarkoba, Satresnarkoba Polres Lampung Utara.
Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung Kombes (Pol) Abrar Tantunalai memimpin operasi, dalam satu jam tim gabungan menggeledah rumah-rumah yang dijadikan tempat bandar narkoba.
"Lima tim diturunkan untuk menggeledah rumah-rumah yang diduga kediaman bandar narkoba. Semua sudah jadi target operasi (TO) polisi," ujar Abrar Tantunalai, kamis (22/6) sore.
Target Operasi wilayah Tanah Miring merupakan pemakai sekaligus pengedar. Dalam temuan polisi, narkoba jenis sabu-sabu yang diedarkan ditempat itu.(wen)
Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Murbani Budi Pitono ketika memantau pembongkaran Flyover.
BANDARLAMPUNG, KI - Surat dari Pemerintah Pusat yang ditujukan pada Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai penghentian aktifitas Pembangunan Flyover MBK Ruas Jl ZA Pagar Alam - Teuku Umar telah dilaksanakan dengan dibongkarnya bangunan Flyover.
Namun, penghentian pembangunan tersebut tidak diterima Walikota dengan lapang dada sehingga mulai Kalap dengan mengajak masyarakat Kota Tapis Berseri ini melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Pusat.
Hal itu disampaikannya di Gedung Semergou pada, (21/6/2017). Perlawanan terhadap pemerintah Pusat ini karena Pemkot belum mampu memenuhi persyaratan pembangunan sesuai aturan perundang-undangan sehingga memaksakan membangun tanpa proses dan mekanisme hukum yang berlaku.
Sikap ini tentunya memunculkan pandangan bahwa Walikota mulai tidak rasional. Hal itu dilihat dari pernyataan yang muatannya diduga memprovokasi masyarakat, yang sebelumnya pernah dilakukan saat tidak legowo menerima predikat dari Pemerintah Pusat terkait Bandar Lampung Kota Kotor tahun lalu.
Kini, sikap yang sama mulai terlihat kembali. Ini tentunya menjadi keanehan dalam hal pengelolaan pemerintahan yakni mulai tidak terencananya Pembangunan Flyover, tidak adanya mata anggaran Flyover sampai bersih kukuh meminjam dana ke PT SMI yang diketahui bunganya sangat tinggi kisaran 7 persen dari nilai pinjaman.
Bunga 7 persen tersebut dalam suku bunga bank termasuk tinggi dengan tenor lima tahun. Padahal jabatan Walikota tidak sampai lima tahun artinya akan meninggalkan beban hutang.
Sementara, ajakan Walikota tersebut ditanggapi warga Bandar Lampung yang berprofesi sebagai karyawan swasta dengan santai.
"kami juga warga Bandar Lampung tapi ngapain ngikut-ngikut urusan Flyover walau diajak Walikota sekalipun. Kalau bener sesuai aturan pasti lancar gak mungkin Pemerintah Pusat melarang tapi kalau gak ngikutin aturan ya aneh ya kok giliran susah ngajak-ngajak warga. Kami aja diatur pak Wali ketat soal bayar PBB, asal tau aja kami warga yang belum bayar PBB bulan berjalan gak bisa berurusan di Kelurahan jadi itu aja dilihat soal kecil aja harus ikut aturan apalagi Flyover," ujar Eva Sundari, warga Kedaton Bandar Lampung, kamis (22/6).(rw)
Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo bersama Menteri Pertanian RI ketika Panen Raya.
BANDARLAMPUNG, KI - Provinsi penghasil pangan terbesar di Indonesia saat ini salah satunya ialah Provinsi Lampung. Predikat tersebut diraih dalam kurun waktu kurang dari dua tahun Gubernur menjabat sehingga Lampung mampu menjadi Lumbung Pangan Nasional.
Sejak 2016, Lampung sudah tidak berada di posisi tengah dalam produksi pangan nasional. Hal ini dibuktikan dianugerahkannya pin emas sebagai provinsi penghasil pangan terbesar dari Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober 2015. Kini, Lampung menjadi fokus perhatian pusat dalam sistem logistik nasional.
Padahal, ketika Ridho Ficardo dilantik pada 2 Juni 2014, produksi padi menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung hanya sebanyak 3,32 juta ton gabah kering giling (GKG).
Amanat menaikkan produksi 1 juta ton yang disanggupi Gubernur Ridho atas tantangan Presiden Joko Widodo selama dua tahun, membuat Lampung menjadi fokus nasional.
Perlahan produksi padi naik menjadi 3,64 juta ton GKG pada 2015, atau naik 9,69 persen, dan pada 2016 naik menjadi 4,35 juta ton GKG, atau naik 19,61 persen.
"Ini tentu berkat kerja keras kita semua. Kepercayaan pusat yang meminta kenaikan produksi 1 juta ton di akhir 2017, harus mampu diwujudkan dengan kebersamaan para bupati dan wali kota di sentra penghasil padi," kata Ridho, di Bandar Lampung, Selasa (20/6/2017).
Ridho mengingatkan, muara akhir produksi padi Lampung di akhir 2017 dari Kementerian Pertanian adalah 4,4 juta ton GKG. Upaya yang dilakukan untuk menuai target itu dengan mendorong mekanisasi pertanian guna meningkatkan efisiensi alat dan mesin pertanian dan produktivitas.
Kemudian, bantuan benih untuk peningkatan produktivitas dan luas pertanaman padi dan jagung. Tak kalah penting, mengoptimalkan pemanfaatkan lahan dan air untuk meningkatkan luas pertanaman padi dan jagung.
"Salah satu caranya dengan merehabilitasi besar-besaran jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier pada 2016. Alhamdulillah sejak 2016 produksi air pertanian Lampung surplus sehingga Provinsi Lampung surplus air pertanian," kata Ridho.
Tingkat kebocoran saluran irigasi di Lampung itu cukup tinggi yakni 30 persen, sehingga harus direhabilitasi. "Jika tidak, berapa pun debit air pasti habis di tengah jalan. Ini menyulitkan pencapaian target produksi," paparnya.
Hal ini pula, ucap Ridho, yang membuat Menteri Pertanian Amran Sulaiman, memercayakan Lampung untuk mendapat gelontoran dana fantastis dari APBN pada 2016 sebanyak Rp163,8 miliar.
Dana itu dipakai untuk memperbaiki 16 dari 19 daerah jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung.
Daerah jaringan itu tersebar di Pringsewu, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Barat. Pemprov Lampung memiliki kewenangan mendistribusikan air kepada 21.045 hektare lahan pertanian. "Targetnya seluruh jaringan irigasi dapat diperbaiki tahun ini," pungkas Ridho. (rls)
BANDAR LAMPUNG-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung optimis mampu menjaga kesinambungan peningkatan produksi padi.Sejak tahun 2015 hingga 2016 produksi tersebut mencapai 19,61 persen atau terrealisasi sebesar 4,3 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).
Alhasil, sejak tahun lalu Provinsi Lampung mampu melesat ke peringkat pertengahan dari 34 Provinsi dalam kategori produksi pangan nasional dan hal itu dibuktikan dengan penghargaan pin emas dari Presiden Jowo widodo sebagai Provinsi penghasil pangan terbesar.Otomatis dengan adanya prestasi dan peningkatan produksi tersebut, Pemerintahan Ridho-Bachtiar mampu berbuat lebih dalam sektor pertanian dibanding pemerintahan sebelumnya, karena Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat saat pasangan Ridho-Bachtiar dilantik, produksi padi saat itu hanya 3,32 juta ton GKG.
Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyerahkan bantuan operasional penyuluh pertanian kepada 1.800 penyuluh se-Lampung dalam acara Apel siaga petugas lapang pertanian (penyuluh, POPT, PBT) se-Lampung di GOR Saburai, Enggal, Rabu (21/6/2017)
" Raihan prestasi itu justru semakin membuat kita termotivasi dan tidak lekas besar kepala, apa yang telah dicapai khususnya dalam sektor produksi pangan nasional itu, tentunya berkat kerja keras kita semua, khususnya para penyuluh yang telah menjadi garda terdepan. Untuk itu kita harus mampu menjawab kepercayaan pemerintah pusat yang memberikan tanggung jawab kenaikan produksi 1 juta ton di akhir 2017 nanti. Namun itu semua mampu kita wujudkan dengan semangat kebersamaan terutama para bupati dan walikota di sentra penghasil padi,”tegas Ridho saat menghadiri Apel Siaga
Petugas Lapangan Pertanian (penyuluh, POPT, PBT) se-Lampung, Rabu (21/6).
Adanya peningkatan produksi itu,lanjut Ridho karena terjadi penambahan areal panen sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 dengan pertumbuhan rata-rata 10,8% per tahun.
Ridho mengingatkan, muara akhir produksi padi Lampung di akhir 2017 dari Kementerian Pertanian adalah 4,4 juta ton GKG. Upaya yang dilakukan untuk menuai target itu dengan mendorong mekanisasi pertanian guna meningkatkan efisiensi alat dan mesin pertanian dan produktivitas.
Kemudian, bantuan benih untuk peningkatan produktivitas dan luas pertanaman padi dan jagung. Tak kalah penting, mengoptimalkan pemanfaatkan lahan dan air untuk meningkatkan luas pertanaman padi dan jagung.
"Salah satu caranya dengan merehabilitasi besar-besaran jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier pada 2016. Alhamdulillah sejak 2016 produksi air pertanian Lampung surplus sehingga Provinsi Lampung surplus air pertanian," kata Ridho.
Tingkat kebocoran saluran irigasi di Lampung itu cukup tinggi yakni 30 persen, sehingga harus direhabilitasi. "Jika tidak, berapa pun debit air pasti habis di tengah jalan. Ini menyulitkan pencapaian target produksi," paparnya.
Hal ini pula, ucap Ridho, yang membuat Menteri Pertanian Amran Sulaiman, memercayakan Lampung untuk mendapat gelontoran dana fantastis dari APBN pada 2016 sebanyak Rp163,8 miliar. Dana itu dipakai untuk memperbaiki 16 dari 19 daerah jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung.
Daerah jaringan itu tersebar di Pringsewu, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Barat. Pemprov Lampung memiliki kewenangan mendistribusikan air kepada 21.045 hektare lahan pertanian. "Targetnya seluruh jaringan irigasi dapat diperbaiki tahun ini," tandasnya.(RLS)
BANDARLAMPUNG, KI - Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kota Bandar Lampung bersama sejumlah elemen ormas Islam menolak keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kota Bandar Lampung yang dinilai menimbulkan perpecahan bangsa dan bertujuan merubah Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia.
Hal tersebut tertuang dalam pernyataan sikap GP Ansor Bandar Lampung bersama sejumlah elemen lainnya yang dibacakan usai Tausyiah Kebangsaan oleh Ustadz Suryadi dalam kegiatan Buka Bersama dengan Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) bertema “Sinergi, Mandiri, Satu Barisan dalam Kemuliaan Ramadhan Menjemput Perubahan” di Aula Majelis Taklim KH. Syaimuri Kel. Gotong Royong Kota Bandar Lampung pada (21/06/2017)
Dalam kesempatan tersebut, Ketua PC GP Ansor Kota Bandar Lampung Agung Zawil Afkar menyatakan bahwa kegiatan buka puasa bersama KBNU selain untuk silaturahmi juga meneguhkan komitmen Ansor dalam membela NKRI.
“Hari ini kita berkumpul guna menyatakan sikap menolak keberadaan HTI di Kota Bandar Lampung dan meminta pemerintah membubarkan HTI karena tidak sesuai dengan kultur dan budaya Indonesia serta mengancam keutuhan NKRI” tuturnya.
Di tempat yang sama, Ketua PW GP Ansor Lampung Hidir Ibrahim menyampaikan apresiasi kepada PC GP Ansor Kota Bandar Lampung dan Majelis Taklim KH Syaimuri atas kegiatan silaturahim sebagai bagian dari upaya membina kader GP Ansor dan kader muda NU pada umumnya.
Sementara itu Ustadz Suryadi, S.Pd.I dalam tausyiahnya mengemukakan bahwa saat ini NU sebagai organisasi sudah mantap berdiri dan Ansor sebagai generasi NU harus istiqomah, konsisten dan komitmen menjadi Ansor masyarakat.
“Ansor tidak boleh terpengaruh dengan ormas yang menyatakan bahwa Pancasila tidak bermanfaat dan tidak berguna lagi, sementara Pancasila dihasilkan melalui pemikiran para ulama, sehingga bagi NU NKRI adalah harga mati” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Indonesia adalah negara yang luas dengan ratusan adat budaya. Ditengah keberagaman itu NU tetap eksis menghadapi berbagai isu yang sebenarnya ingin merongrong negara.
“Kita harus tetap konsisten dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI serta selalu menjaga dan mempertahankannya” tutupnya.
Dalam Pernyataan Sikap yang ditandatangani oleh PC GP Ansor bersama perwakilan dari Banser, IPNU, Muslimat NU, PMII dll, diantaranya menyatakan menolak aktifitas dan propaganda ideologi HTI tentang khilafah, mendesak pemerintah untuk segera membubarkan HTI karena mengancam keutuhan NKRI, menindak tegas organisasi atau perseorangan yang menyebarkan ideologi yang mengarah pada gerakan anti-NKRI dan radikalisme, serta meminta kepada pengikut HTI untuk kembali pada ajaran Islam Ahlusunnah wal-Jama’ah (Aswaja) dalam bingkai NKRI.
Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo berjabat tangan dengan perwakilan umat beragama.
BANDARLAMPUNG, KI - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo memberikan bantuan Rp1 juta per orang kepada 1.565 guru ngaji, 81 imam masjid, 85 marbot, 97 penggali kubur, 91 pemandi jenazah, 50 guru sekolah minggu katholik, dan 100 koster katolik. Selain itu, memberikan bantuan kepada 125 guru sekolah minggu kristen dan 75 koster kristen, 71 guru pasraman hindu, 101 pemangku pure, 75 pandita budha.
"Saya bersyukur Pemerintah Provinsi Lampung dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada umat beragama. Semoga kegiatan ini dapat terus dilanjutkan dan tingkatkan," kata Gubernur, pada doa bersama lintas agama di halaman kantor Gubernur Ridho, Rabu (21/6/2017).
Gubernur memohon doa seluruh umat beragama agar mampu menjaga amanah dalam membangun Lampung, menjaga solidaritas, dan kerukunan antar umat beragama di Provinsi Lampung.
"Kerukunan menjadi modal sosial Lampung untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Lampung," tutur Ridho.
Momentum doa bersama ini, menurut perwakilan umat Hindu I Ketut Subudi, harus terus dijaga. Keberagaman Lampung, kata Subudi, harus menjadi modal, bukan bahan perpecahan.
Dia mengapresiasi langkah ini sebagai upaya mempertahankan kebhinekaan yang menjadi ciri khas Lampung yang dikenal sebagai Indonesia mini.
Senada dengan itu, perwakilan umat Budha, Biksu Yana Maitri menjelaskan kerukunan agama merupakan pondasi dalam menciptakan kondisi yang damai. Dia mengajak agar seluruh elemen masyarakat di Lampung mampu mengutamakan kerukunan agar terhindar dari perpecahan.
"Kami mengapresiasi dan mendukung berbagai program Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjaga kerukunan antar umat beragama khususnya di Provinsi Lampung," ujar Yana Maitri.
Apresiasi juga disampaikan perwakilan umat Kristen Pendeta Samuel. Upaya ini merupakan pembinaan iman dan takwa kepada Tuhan YME.
"Terima kasih karena sebelumnya memberikan wisata rohani yang berdampak dalam meningkatkan iman dan ketakwaan. Semoga kegiatan ini dapat terus ditingkatkan sehingga Provinsi Lampung semakin maju bukan hanya di bidang pembangunan tetapi juga iman dan takwa," terang Samuel.
Kerukunan umat beragama di Lampung, menurut perwakilan umat Katolik Romo Philipus Suroyo harus jadi contoh nasional.
"Boleh saja di luar ribut, tapi jangan sampai ke Lampung. Kita punya cara sendiri menyikapi perbedaan dan Lampung harus di garis terdepan dalam menyikapi ini," ucap Suroyo.
Prestasi Lampung dalam penanganan konflik sosial terbaik di Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri, kata KH Dimyati Amin, merupakan kontribusi kerukunan umat beragama di Lampung. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang sejak lama dibentuk, kata Dimyati, ikut berkontribusi atas konflik yang terjadi.
"Perbedaan bukan berarti harus bermusuhan," pungkas Dimyati. (***)
Ilustrasi: Pekerja sedang membongkar Pembangunan Flyover MBK Ruas Jl ZA Pagar Alam - Teuku Umar.
BANDARLAMPUNG, KI - Masalah kemacetan di Kota Bandar Lampung tidak mampu diatasi Pemerintah Kota sehingga perlu menyusun kebijakan strategis untuk membebaskan masyarakat dari kemacetan.
Ketidakmampuan itu dilihat dari kebijakan yang diterapkan sebelumnya yang sampai hari ini masih tidak menunjukkan perubahan apapun. Transportasi massal dengan mengusung Bus Rapit Transit (BRT) adalah salah satu contoh kebijakan gagal Pemerintah Bandar Lampung dalam mengatasi kemacetan.
Untuk mengatasinya, para akademisi, budayawan, praktisi serta stakeholder merekomendasikan Pemerintah Bandar Lampung menyusun urban design Bandar Lampung sebagai kota besar.
Rekomendasi dihasilkan dalam kesimpulan diskusi mengenai penanganan kemacetan di Bandar Lampung yang digelar di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung.
"Dibutuhkan political will kepala daerah untuk lebih melibatkan partsipasi warga dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Dalam mengatasi masalah transportasi, selain permasalahan moda dan prasarana, diperlukan traffic management yang komprehensif melalui pendekatan kawasan. Juga, perlu pengaturan dan perubahan habitat masyarakat dengan membuat role system yang tepat," kata Kepala Balitbangda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, Rabu (21/6/2017).
Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Profesor Titi Liyani berpendapat, upaya mengatasi kemacetan kota tidak serta merta membangun flyover.
"Perlu traffic management yang tidak semata di spot-spot tertentu, tapi dengan pendekatan kawasan. Beberapa jalan lokal bisa dioptmalkan. Traffic signal bisa dioptmalkan, sebelum melangkah ke interchange atau flyover. Masih banyak yang bisa dilakukan sebelum membangun interchange. Semua perlu dibangun manajemennya secara kawasan, tidak di spot-spot tertentu," jelas Prof Titi Liyani.
Ditambahkan, Novi dari Kantor Pengawasan dan Perencanaan Jalan dan Jembatan Nasional (P2JN) pengajuan pembangunan flyover belum lengkap.
Dijelaskan dia, upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL/UKL) dan analisa dampak lalu lintas (andalalin) baru diserahkan beberapa hari lalu. Namun detail enggineering design (DED), menurut Novi belum diserahkan.
Proyek itu, kata dia, harus diawali pengajuan surat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR). Kantor P2JN kemudian menindaklanjutinya dengan mengirim surat perihal kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi Pemkot.
"Harus ada feasibility study (FS) terlebih dahulu. Namun saat P2JN mulai mengasistensi DED, ternyata FS belum ada. Tidak adanya FS tersebut menjadi pertanyaan P2JN, karena DED baru bisa mulai setelah ada FS. Pemerintah Kota kemudian melakukan FS bersamaan dengan DED. Proses tersebut belum selesai, tetapi pembangunan sudah dimulai," urai Novi.
Sedangkan akademisi Teknik Sipil Universitas Lampung, Anshori Djausal menilai, dari sudut pandang keinsinyuran pembangunan flyover simpang Mal Boemi Kedaton (MBK) sangat terburu-buru.
Menurut Anshori yang juga dikenal sebagai budayawan itu, pengambilan keputusan persimpangan tidak boleh terburu-buru, karena persimpangan menyangkut kepentingan publik. Ia menilai sebelum pembangunan flyover seharusnya membuat rencana detail tata ruang kota (RDTRK).
"Seperti apa rancangan pembangunan gedung di jalur itu? Investor harus mengikuti. Karena tidak ada desainnya, pembangunan menjadi liar. Membangun Bandar Lampung, perlu perancangan yang utuh sebagai sebuah kota. Tidak sepotong-sepotong seperti sekarang. Menata kota bukan hanya membangun fisik," terang Anshori.
Senada dengan Anshori, persimpangan menurut Titi Liyani merupakan komponen penting dalam jaringan jalan. Kasus simpang MBK harus ditangani secara kawasan.
Di Jalan Sultan Agung ada rel kereta api. Hal ini menurut Titi belum dilihat oleh Pemkot dengan pembangunan flyover dan hanya dilihat dari aspek satu titik.
"Padahal ada banyak titik kawasan," ujar Titi yang juga dosen Institut Teknologi Sumatera (Itera) itu.
Di sisi sosial, dosen dan pengamat sosial Budi Harjo mengatakan mengambil kebijakan, apalagi menyangkut kepentingan publik, tidak bisa hanya berdasarkan kewenangan atau otoritas.
"Tidak boleh dilakukan terburu-buru dan tidak didasarkan pemahaman yang komprehensif," kata Budi.
Tiga dimensi dalam pengambilan kebijakan publik, yaitu bagaimana pemerintah mendidik masyarakat melalui prosespar partipasi, melibatkan otoritas keilmuan, dan kewenangan birokrasi.
"Pemerintah tidak boleh meminggirkan peran akademisi. Teori dan ilmu penting sebagai dasar membuat kebijakan. Penting memperhatikan dan mempertimbangan perilaku masyarakat," kata Budi. (***)
PRINGSEWU, KI - Ratusan warga dari Pekon Podomoro dan Podosari Kecamatan Pringsewu menyerbu lapangan Pekon Podomoro, Selasa (19/6).
Pada hari tersebut, Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Koperindag UMKM setempat menggelar kegiatan pasar murah yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Budiman.
Sejumlah barang kebutuhan pokok dan aneka kebutuhan menjelang lebaran lainnya ditawarkan dengan harga miring. Tak ayal, warga yang telah memiliki kupon antusias dan bahkan berdesak-desakan berebut untuk memperoleh barang kebutuhan yang dicari. Namun, berkat kesigapan petugas, kondisi tersebut dapat diatasi dan warga tampak berbaris beratur agar bisa dilayani.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Budiman dalam sambutannya mengatakan kegiatan Pasar Murah tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya menjelang lebaran, agar masyarakat dapat memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, jauh di bawah harga pasaran.
"Sebagaimana kita ketahui setiap menjelang lebaran, harga sembako dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnnya selalu meningkat. Untuk itulah, kegiatan pasar murah seperti ini digelar pemerintah daerah, dimana pada setiap itemnya, pemerintah memberikan subsidi senilai IDR 3.000 perkilogramnya. Oleh karena itu, saya mengharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan baik ini," harapnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Pringsewu Ny.Hj.Nurrohmah Sujadi dan wakil ketua Ny.Hj.Rita Irviani Fauzi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir.Junaidi Hasyim, Sekdis Koperindag UMKM Drs.Nang Abidin Hasan, Kabid Perdagangan Nurdin dan Sulis, camat Pringsewu, Kapekon Podomoro Hendri Sutarwan, Kapekon Podosari Rasmin, serta tokoh masyarakat setempat. Juga dibagikan secara simbolis bantuan sembako bagi para lansia. (NA)
Puluhan awak tangki pertamina patra niaga depot Lampung kembali melanjutkan kegiatan mogok kerja pada selasa 20 Juni 2017, kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut diawali dengan orasi politik dari ketua komisariat SBTPI-FBTPI Lampung Erwansyah Amin,
Amin menyampaikan bahwa AMT Lampung akan tetap melakukan mogok apabila belum ada respon dari Pemerintah atau Pertamina Patra Niaga terkait tuntutan yang disampaikan.
Dia juga menyerukan untuk mengajak kawan – kawan amt yang masih beroprasi untuk ikut mogok dan kepada seluruh elemen rakyat khusus nya di Lampung untuk dapat berpartisipasi dalam aksi mogok lanjutan besok.
Perlu diketahui dalam perkembangan mogok nasional AMT sudah direspon oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang akan memfasilitasi kedua belah pihak baik dari perwakilan Pertamina Patra Niaga maupun Serikat Buruh pada hari rabu 21 juni 2017 pukul 14.00 WIB di Jakarta. Ketua Komisariat SBTPI-FBTPI Lampung pun akan hadir di Jakarta besok.
Sebelumnya, Senin 19 Juni 2017 tepat Pukul 07.00 WIB sekitar 80 awak mobil tangki (AMT) Pertamina anggota Fedrasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) memulai kegiatan aksi mogok kerja di depan PT. Pertamina Patra Niaga depot Panjang kota Bandar Lampung.
Koordinator lapangan, Erwansyah Amin mengungkapkan mogok kerja yang dilakukan AMT Depot Panjang juga dilaksanakan secara serentak di beberapa depot senasional. Mogok kerja ini bentuk protes kami atas praktek penyimpangan hukum yang dilakukan manajemen PT. Pertamina Patra Niaga yang sudah sangat merugikan kami sebagai Awak Mobil Tangki.
Amin melanjutkan status outsorching seluruh AMT yang masih diterpakan oleh PT. Pertamina Patra Niaga merupakan salah satu penyimpangan hukum, yang mana mayoritas AMT Depot Panjang sudah bekerja di atas lima tahun tetapi masih belum ada upaya dari Pertamina untuk mengangkat jadi karyawan tetap. Aksi mogok ini akan terus berlangsung secara terus menerus sampai tuntutan kami dikabulkan.
Tuntutan FBTPI Lampung diantaranya, meminta dihapuskan sistem kerja outsorching di lingkungan kerja PT. pertamina Patra Niaga, angka seluruh crew AMT PT. Pertamina Patra Niaga sebagai karyawan tetap. Terapkan waktu kerja 8 (delapan) jam sehari dan hapus sistim performansi serta bayarkan upah lembur sesuai ketentuan Kepmenakertrans KEP-102/MEN/VI/2004 apabila kru AMT bekerja melebihi waktu kerja 8 (delapan jam sehari.
Selanjutnya, membayarkan iuran BPJS secara rutin untuk menghindari penolakan dari pihak rumah sakit/klinik apabila kru AMT menderita sakit atau mengalami insiden Kecelakaan Kerja. Segera bayarkan reimbursement untuk biaya pengobatan/perawatan yang telah dikeluarkan oleh kru AMT pada saat berobat akibat sakit atau akibat insiden kecelakaan kerja.
Hentikan sistim “BLOKIR” upah dan absen-finger print Crew AMT apabila kru AMT mengalami insiden kecelakaan kerja atau indisipliner, karena terhadap tindakan indispliner sejatinya diberlakukan pengenaan Surat Peringatan Bukan “BLOKIR” upah/absen finger print.
Batalkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap kru AMT PT.Pertamina Patra Niaga yang sudah dilakukan oleh pihak Vendor PT.Sapta Sarana Sejahtera dan PT.Garda Utama Nasional (Plumpang/Merak), PT.Ceria Utama Abadi(UJB/Padalarang/Tasik), PT.Absolute Service (Lampung).
Bayarkan pesangon kepada kru AMT PT. Pertamina Patra Niaga yang sudah memasuki usia Pensiun dengan memperhitungkan masa kerja masing – masing Crew Awak Mobil Tangki yang bersangkutan.
Bayarkan upah kepada 24 orang kru AMT Depot Panjang yang sudah di PHK secara sepihak oleh PT.ABSOLUTE Service terhitung sejak Crew AMT tersebut tidak dipekerjakan di lingkungan kerja PT.Pertamina Patra Niaga – Depot Panjang-Lampung.
Bayarkan pesangon dan upah proses bagi pekerja yang bertugas sebagai OB/Cleaning service dan petugas krani di PT.Pertamina Patra Niaga Depot Plumpang yang sudah di PHK oleh Manajemen sejak bulan September 2016.
Berikan hak atas cuti tahunan bagi kru AMT yang sudah menjalani masa kerja 1 tahun dan cuti panjang bagi kru AMT yang sudah menjalani masa kerja lebih dari 7 (tujuh) Tahun.
Bayarkan rapelan upah lembur bagi kru AMT yang selama ini dipekerjakan selama 12 (dua belas) jam sehari.
Bayarkan hak dari 14 anggota AMT Depot Panjang Lampung yang dipensiunkan.
Peserta mogok kerja hari kedua buruh AMT kian bertambah.
Kemudian, puluhan awak tangki pertamina patra niaga depot lampung kembali melanjutkan kegiatan mogok kerja pada selasa 20 Juni 2017, kegiatan yang dimulai pukul 07.00 Wib tersebut diawali dengan orasi politik dari ketua komisariat SBTPI-FBTPI Lampung Erwansyah Amin.
Amin menyampaikan bahwa AMT Lampung akan tetap melakukan mogok apabila belum ada respon dari Pemerintah atau Pertamina Patra Niaga terkait tuntutan yang disampaikan.
Dia juga menyerukan untuk mengajak kawan - kawan amt yang masih beroprasi untuk ikut mogok dan kepada seluruh elemen rakyat khusus nya di Lampung untuk dapat berpartisipasi dalam aksi mogok lanjutan besok.
Perlu diketahui dalam perkembangan mogok nasional AMT sudah direspon oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang akan memfasilitasi kedua belah pihak baik dari perwakilan Pertamina Patra Niaga maupun Serikat Buruh pada hari rabu 21 juni 2017 pukul 14.00 wib di Jakarta. Ketua Komisariat SBTPI-FBTPI Lampung pun akan hadir di Jakarta besok.
BANDARLAMPUNG, KI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung berbuka puasa bersama dikomplek Kantor Kejari Bandar Lampung. Acara Bukber dipenghujung bulan suci ramadhan ini untuk tetap menjaga silaturahmi Korp Adhyaksa dilingkungan Kejari maupun Kejati Lampung.
(Kanan) Kepala Kejari Bandar Lampung Hentero Cahyono, SH.MH. Bersama Wakil Kejati Lampung Jaja Sebagja.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandar Lampung Hentero Cahyono, SH.MH mengatakan, bukber dilakukan diminggu terakhir ramadhan karena pada akhir-akhir ramadhan banyak keistimewaannya.
"Keluarga Besar Adhyaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung buka puasa bersama dalam rangka mempererat tali silaturahmi, khususnya dilingkungan Kejari. Selain itu, kita memilih waktu Bukber dipenghujung bulan suci ramadhan supaya semua dapat saling maaf-memaafkan karena sebentar lagi Kita akan merayakan hari kemenangan yakni Hari Raya Idul Fitri 1438H," kata Kajari Bandar Lampung Hentero Cahyono, selasa (20/6).
Dalam acara itu, Wakil Kepala Kejati Lampung Jaja Sebagja hadir dan berbuka puasa bersama. Suasana kekeluargaan sangat terasa dilingkungan Kejari.
Selain itu, juga hadir para Kepala Seksi (Kasi) yakni Kasi Intelijen Andre W Setiawan, mantan Kasipidsus Safei, Kasi Pidum Andi Hendrajaya.
Diakhir Buka Bersama, Hentero mengharapkan segenap keluarga besar Korp Adhyaksa dapat melaksanakan tugas dengan baik serta terjalin hubungan harmonis dilingkungan Kejari Bandar Lampung.
Sertijab Kasi Pidsus Tedi menggantikan Safei.
Sementara itu, pergantian Kasi Pidana Khusus Kejari Bandar Lampung dilaksanakan dengan serah terima jabatan (Sertijab), Safei digantikan Tedi Hasriadi dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Lampung Tengah. Sementara Kasi Pidsus sebelumnya Safei dimutasi ke Kejaksaan Tinggi Lampung.(wen)
Ilustrasi, Wartawan se- Lampung demonstrasi menyikapi Pernyataan Walikota Bandar Lampung Herman HN yang mengatakan wartawan tolol saat dirinya tidak mampu menjawab dasar hukum yang dipakai Pemkot Bandar Lampung dalam memungut Pajak Daerah.
BANDARLAMPUNG, KI - Krisis keuangan yang dialami Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung akan berakibat fatal terhadap jalannya Pemerintahan.
Pasalnya dalam analisis anggaran sudah tidak memungkinkan untuk dapat menjalankan roda pemerintahan secara normal sehingga dampak terburuk yakni kurang dari enam bulan Pemkot Bandar Lampung terancam bangkrut.
Potensi kebangkrutan dilihat dari kondisi keuangan yang ada yaitu hanya sekitar Rp 845.312.00,-. Jumlah saldo terkini Pemerintah Bandar Lampung diketahui berdasarkan pemantau anggaran serta informasi dari narasumber Kopiinstitue.com yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Saldo Pemerintah Bandar Lampung saat ini Rp 845.312.000,-. Jadi apa yang bisa diperbuat dengan jumlah uang itu," ujar Sumber tersebut saat safari ramadhan dan kunjungannya di kantor Kopiinstitue.com, selasa (20/6).
Kondisi tersebut dikarenakan adanya Surat Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat yang diduga terjadi kesalahan. Untuk diketahui bahwa tanpa Dana Bagi Hasil maka menurut dia, dalam enam bulan kedepan Bandar Lampung akan Bangkrut.
Pihak Bank Lampung Endi Hasibuan tidak berkomentar banyak ketika dikonfirmasi. Menurut Endi ia tidak mengetahui terkait hal itu. "tidak ada pembekuan atau pemblokiran. Info dari mana itu," ujar dia singkat
Walikota Bandar Lampung Herman HN belum dapat dikonfirmasi. Sementara Kepala BPKAD Bandar Lampung Trisno teleponnya dalam keadaan tidak aktif. Informasi mengenai keuangan Pemerintah Bandar Lampung akan diupdate kembali secepat mungkin setelah pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat dikonfirmasi memberikan keterangan mengenai hal tersebut.(Wen)
BANDARLAMPUNG, KI - Upaya pemerintah bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di Wilayah Lampung dengan menggunakan Traffic Cone.
Kepala Cabang PT Jasa Raharja Lampung Jajang dan Dirlantas Polda Lampung Kombes Pol Prahoro Triwahyono.
Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo secara simbolis menyerahkan sebanyak 100 unit Traffic Cone kepada Polda Lampung.
Dalam acara yang juga dihadiri Komandan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Lampung Kolonel Laut (P) Kelik Haryadi, SH, M.Si, digelar di Lapangan Saburai, Bandar Lampung.
Kapolda Lampung Irjen (Pol) Sudjarno menerima langsung penyerahan dari Gubernur tersebut yakni sebagai mitra Polda Lampung, PT Jasa Raharja (Persero) Lampung.
Dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis bantuan alat pencegahan kecelakaan lalu lintas berupa 400 unit traffic cone, 70 unit barikade, 600 unit rompi, 80 potong jas hujan, 60 buah senter, 80 unit stick cone dan tenda payung lima buah dari Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Lampung Jajang Miharja kepada Direktur Lalu Lintas Polda Lampung Kombes Pol Prahoro Tri Wahyono. (*)
Pos Penjagaan Menuju Kantor Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
PRINGSEWU, KI - Pos Penjagaan yang berada tepat di Jalur menuju komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu kerap kosong. Bahkan pos seperti tidak pernah difungsikan sehingga kondisinya kotor tidak teramat.
Akibat tidak adanya petugas yang berjaga, akses utama tersebut kerap dijadikan arena balap liar oleh pemuda setempat.
Kendaraan yang dipakai balapan juga bervariasi, ada sepeda motor namun ada pula yang pakai mobil. Aksi balap liar biasanya digelar mulai pukul 09.00 Wib sehingga memicu gangguan lalu lintas.
Selain itu, aksi yang dilakukan pelaku balap liar juga memiliki resiko terhadap keselamatan pengguna jalan lain yang akan menuju perkantoran pemkab pringsewu atau sebaliknya.
"Saya sempet di cegat oleh mereka dan disuruh berhenti secara paksa. Padahal saya lagi buru-buru hendak ke pemda karna ada keperluan," kata salah satu pengendara yag tak mau disebut namanya, Senin (19/06).
Senada disampaikan Ahmad Muslim, yang kebetulan juga tengah melajukan mobilnya hendak ke pemda.
"Saya akhirnya minta mereka bubar. Saya sempat tanya salah seorang dari pelaku balapan liar yang menggunakan mobil dan nampak setengah mabuk,"terang Ahmad Muslim atau yang biasa disapa Mat Tehek.
Mat Tehek yang juga sebagai Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Pringsewu ini juga mengaku kecewa dengan tidak difungsikannya pos jaga yang ada.
"Saya minta pos jaga difungsikan maksimal, sebab aksi balapan liar ini bisa mencoreng kewibawan dari pemerintah daerah, terlebih aksi balapan ini berlangsung saat jam kerja," tegas Mat Tehek.
Apapun resikonya sebut Mat Tehek, menjadi kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pringsewu menertibkan setiap aksi balapan pada ruas jalur menuju Perkantoran Pemkab Pringsewu ini.
"Tidak ada alasan bagi Satpol PP untuk tidak bertindak tegas dan menertibkan," imbuhnya
Kasat Pol PP Kabupaten Pringsewu Edi Sumber Pamungkas dikonfirmasi melalui sambungan ponselnya, mengatakan bahwa aksi balap liar yang terjadi tadi pagi sudah dibubarkan.
" begitu ada informasi, saya perintahkan kepada anggota saya untuk membubarkan balap liar tersebut," ucapnya
Mengenai tidak adanya petugas di os jaga Edi beralasan bahwa memang anggotanya diajak untuk apel di tanggamus.
" Karena hari ini anggota saya ajak ke Tanggamus untuk mengikuti apel," kilahnya.
Untuk diketahui, aksi balapan liar ini pada awalnya memang sempat sepi setelah dibangun pos jaga dan disiagakannya personil Satpol PP pada akses jalur jalan yang ada.
Namun, setelah Pos Jaga itu tidak lagi difungsikan, aksi balapan liar pun kembali muncul, utamanya pada setiap malam sabtu dan minggu disetiap minggunya. padahal jika ditelisik lebih jauh, uang rakyat yang dipakai untuk membangun pos tersebut tidaklah sedikit.(NA)
KISRUH pembangunan flyover di jalan nasional yang sedang dikerjakan Pemerintah Kota Bandarlampung sebenarnya sudah menunjukkan kacaunya konsep tata kota kita.
Mencermati kasus salah-benar pembangunan jembatan layang baru yang lebih dikenal dengan flyover MBK itu, mengingatkan saya akan awal dimulainya flyover di Jalan Kimaja.
Ketika itu, teman saya mewawancarai Rektor Itera yang dikenal ahli transportasi dari ITB. Saya membekali teman yang akan wawancara dengan komentar sejumlah pakar transportasi yang sudah kami rangkum sebelumnya.
Kesimpulannya, pembangunan jembatan layang itu hanya upaya instan untuk memindahkan titik kemacetan. Tidak lebih.
Sejak mengemukanya bobrok administrasi Flyover MBK ini, saya langsung teringat kenangan ide-ide cemerlang Pemkot Bandarlampung mulai 2010. Awal jabatan Walikota Bandarlampung dipegang Herman HN.
Beliau sangat rajin turun membersamai masyarakat biasa, giat melebarkan jalan, meminta institusi atau rumah yang dekat jalan agar menyumbangkan tanahnya, mengumpulkan ratusan pengusaha agar ikut berkontribusi untuk pembangunan kota.
Semuanya, menunjukkan sikap dan kemampuan Herman HN sebagai pemimpin. Pengusaha yang dikumpulkan secara suka rela bantingan. Ada yang menyumbang sampai miliaran, ratusan dan puluhan juta.
Saat itu, posisi Walikota Herman HN yang masih segar, mantan pejabat di Pemprov Lampung dengan posisi yang sangat penting. Jadi Kepala Dispenda, Karo Keuangan serta berpengalaman di birokrasi, langsung mengubah haluan kebijakan incumbent yang dikalahkannya.
Program Edi Sutrisno tentang waterfront city, digitalisasi parkir, dan semacamnya, seketika hilang. Konsep waterfront city justru diganti dengan munculnya reklamasi pantai, Pemkot sepertinya memfasilitasi dan memberi izin PT. SBR untuk membuat pelabuhan dan penimbunan batu bara yang entah dari mana dan dikirim ke mana. Soal parkir, diberikan pada pihak ketiga yang ternyata tidak berusia panjang karena beralasan tidak menguntungkan sesuai target.
Selain itu, yang paling sulit terlupa adalah keberanian Pemkot Bandarlampung membangun BRT sebagai cara ideal untuk mengatasi kemacetan dan membuat transportasi massal.
Mari kita lihat, apa yang terjadi kemudian dengan BRT? Bus Rapid Transit (BRT) yang diberi nama Trans Bandarlampung itu, juga sama seperti nasib retribusi parkir yang dikelola swasta.
Tepatnya, digarab oleh PT Mitra Bina Persada (MBP) Lampung dimana Andi Surya yang saat ini jadi anggota DPD RI sebagai komisarisnya.
Catatan saya, ketika mulai masuk bulan September 2013, BRT semakin menunjukkan kepastian bangkrut dan tutup. Sebab, berkembang kabar, sejumlah armada BRT dilego ke sebuah perusahaan di luar Lampung, yakni Jambi dan Pekanbaru.
BRT adalah harapan dan kegembiraan bagi masyarakat kota. Awal munculnya, cukup menjanjikan dan bahkan bisa menggeser bus Damri yang sudah beroperasi sebagai transportasi publik selama puluhan tahun.
Lahirnya BRT membuat sopir Angkot beberapa kali melakukan demo. Hanya dalam rentang waktu dua tahun, sejumlah sopir angkot yang saya naiki bercerita.
“Tarikan memang sepi, tapi gue sopir yang masih diwajibkan setor pada juragan saja, masih untung, kenapa BRT rugi? Tidak masuk akal,” kata Fendi, sopir yang ikut demo di depan kantor walikota yang saya wawancarai sekira Agustus 2013.
Di sinilah saya melihat, ada persoalan serius pada semua kebijakan Walikota Herman HN yang nyaris tanpa kajian dan terbukti dengan kisruh Flyover MBK. Bagi penulis, kisruh itu membuka tabir dan bagian dari penyakit “mentalitas nrabas” dan “neopatrimonialisme”.
Mentalitas Nrabas
Kelemahan dan bahkan bisa disebut sebagai penghambat pembangunan adalah mentalitas nrabas. Menurut Koentjaraningrat, yang dikenal Bapak Antropologi Indonesia, dalam bukunya yang berjudul Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan (1974) menjelaskan berbagai dampak dan ancaman akibat mentalitas nrabas.
Orang dengan mental semacam ini, ketika terbentur masalah pasti berusaha menghindari tanggungjawab. Pengidap mentalitas nrabas lebih menyukai jalan pintas meski tak mengindahkan etika, apalagi taat hukum taat azas.
Bahkan, orang dengan mentalitas nrabas menyebabkan hilangnya rasa malu (shameless), perasaan tidak enak serta lenyapnya nilai-nilai instrumental seperti dosa. Yang ada kemudian, merasa benar sendiri.
Masyarakat biasa ketika mulai menjadikan mentalitas nrabas sebagai budaya keseharian, tak butuh waktu lama untuk menunggu kekacauan sosial atau chaos.
Apalagi jika diidap elit politik? Dampak kerusakan dan kerugian masyarakat luas pasti langsung terasa. Sebab, di sana ada kerugian uang negara meski belum tentu kena sanksi secara hukum.
Saat ini, kita melihat alangkah banyaknya kebijakan pemerintah dan prilaku elit politik yang menunjukkan bejat dan rusaknya mental, arogan serta ngawurnya sebuah proyek meski awalnya diklaim untuk dan atas nama rakyat.
Tidak berlebihan jika memang layak diberi stempel kalau sedang ada fenomena, banyak orang yang punya mentalitas nrabas sedang berkuasa. Orang yang punya kelakuan heartless sedang punya jabatan publik. Sayangnya, rule of law di negara kita, masih di bawah kendali penguasa politik.
Neopatrimonialisme
Adalah Michael Bratton dan Van de Walle dalam World Politic, 46, Juli 1994 yang menyebutkan berbagai bentuk korupsi kekuasaan itu sebagai neopatrimonialisme.
Korupsi kekuasaan, bisa dirunut dalam berbagai kelakuan elit politik yang kemudian diiringi sikap kolusi maupun nepotisme. Meski demikian, agak berlebihan ketika kita memberi kesimpulan kalau Herman HN mengidap neopatrimonialisme.
Mungkin walikota hanya punya ambisi memajukan kota yang dipimpinnya, namun karena tidak ada ahli yang berkompeten yang memberikan pendampingan, membuat sosok yang pernah saya kagumi ini, selalu terjebak blunder kebijakan yang terus jadi komoditas politik.
Tidak mudah memang menjadi elit negara yang didapat dari kontestasi politik. Selain sudah ada sistem yang mapan untuk melanggengkan neopartimonialisme, persaingan yang meletakkan politik sebagai panglima, struktur pemerintahan dan kenegaraan masih mengalami tumpang tindih sehingga ketika menjadi kepala daerah atau bahkan kepala negara, mensyaratkan banyak hal. Baik dan niat membangun saja tidak cukup.
Butuh pemahaman dan kemampuan mendengar secara komprehenshif. Termasuk dukungan birokrasi yang belum sepenuhnya berhasil melakukan reformasi internal.
Stockfield batu bara dibangun di dekat permukiman warga, parkir yang tidak jelas pengelolaannya, BRT yang bangkrut, flyover tanpa studi kelayakan dan rumah-rumah warga yang diwajibkan beli plakat oleh lurah mestinya jadi permenungan bersama.
Harus ada yang mengingatkan Walikota Bandarlampung. Ucapan untuk simbol ketakwaan seperti “Allah Tidak Tidur”, “Saya Bunuh”, “Saya Lawan”, “Demi Rakyat Bandarlamnpung” dan berbagai sarkasme lainnya, tidak cukup untuk menunjukkan pribadi yang layak dipilih sebagai pemimpin.
Sekira tahun 2012 saya sempat bertemu Walikota Herman HN. Saya berkisah bagaimana Mahmoud Ahmadinejad yang jadi presiden dimulai dari kariernya sebagai walikota Teheran.
Dengan ramah, beliau bercerita, lebih hebat Herman HN menertibkan jalanan di Pasar Bambu Kuning dibanding Jokowi yang memindahkan pedagang kaki lima di Kota Solo.
Saya dan mungkin semua warga Bandarlampung ketika itu sepakat, Herman HN lebih mumpuni dalam soal kepemimpinan dibanding Walikota Solo.
Hanya kemudian, tenggelam karena mendadak ada pasien yang dibuang oleh rumah sakit daerah yang notabene di bawah kepemimpinannya. Dan parahnya, secara tegas dia menjelaskan di televisi nasional, kalau kejadian itu bermotif politik menjelang Pemilihan Gubernur Lampung.
Sekarang, kisruh flyover MBK yang sudah sangat jelas pun, dibawa seolah bermotif politik. Mungkin benar ada motif politiknya, akan tetapi cara menyelesaikannya, masih menunjukkan dua penyakit laten politikus kita. Yakni, bermental menerabas dan neopatrimonialisme. (*)
BANDARLAMPUNG, KI - Gerakan Amal Sodaqoh (GAS) Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Teluk Betung, Bandar Lampung kembali bagikan paket sembako kepada kaum duafa, fakir miskin, dan janda tua di wilayah Batu Suluh, Jalan Yossudarso, Minggu (11/6) pukul 13.00.
Pengurus dipimpin ketua GAS Sukaraja, Budi Setyawan memulai kegiatan itu dengan berkumpul di sekretariat Jalan Yos sudarso Gg Dra'uf no.02 kel. Sukaraja kec. Bumi waras teluk betung. Belakang masjid Nurul Yaqin, Sukaraja.
Kemudian melakukan sholat duhur berjamaah dilanjutkan acara bakti sosial di wilayah lingkungan sekretariat. " Ini untuk ke empat kalinya sejak GAS berdiri, ada sekitar 100 paket yang berisi sembako, " kata Budi.
Menurut Budi, GAS adalah murni kumpulan masyarakat yang fokus pada amal shodakoh sehingga kegiatannya hanya menyalurkan bantuan sosial.
"Kita kumpulkan amal shodaqoh dan kita salurkan kepada yang berhak, kaum duafa, fakir, janda tua miskin, anak yatim, " kata Budi didampingi Pembina Gas Sukaraja, Juniardi, dan para pengurus.
Pekan lalu, Gas juga membagikan 40 paket sembako berisi beras, Mie Instan dan Minyak Sayut, kepada fakir miskin dan kaum manula dan duafa, janda tua.
"Sembako dikumpulkan dari sumbangan para donatur tak mengikat, termasuk dari pengurus dan anggota GAS sendiri, " katanya.
Kapolda Lampung Irjen (Pol) Sudjarno dan Kapolresta Bandar Lampung Kombes (Pol) Murbani Budi Pitono memantau penghentian aktifitas pembangunan flyover disertai pembongkaran material.
Kopiinstitute.com – Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo tidak pernah menghambat pembangunan flyover di Kota Bandar Lampung. Dari beberapa flyover yang dibangun sebelumnya yang memakai jalan provinsi tidak satupun mendapat hambatan.
Flyover yang dibangun diatas jalan provinsi itu diantaranya flyover Gajah Mada – Antasari, Juanda – Gajah Mada, Sultan Agung – Korpri dan Kimaja – Way Kandis. Keempatnya bahkan telah selesai dan dalam proses pelaksanannya dilakukan sesuai prosedur. Lantas kenapa ketika bangun di jalan negara Pemkot Bandar Lampung ugal-ugalan tidak mengikuti prosedur dengan bersih keras melaksanakan. Untuk melegalkan pembangunan itu dalam beberapa kesempatan Walikota Bandar Lampung Herman HN memberikan pernyataan dengan mengatakan “orang mau membangun kok dihambat”.
Parnyataan Walikota itu membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempertanyakan kepada Gubernur mengenai jalan negara yang dibongkar untuk flyover. Setelah melihat permasalahan secara utuh, Kementerian PUPR melalui Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Direktorat Jenderal Bina Marga menerbitkan Surat No PW.04.01 Bb3/145 tertanggal 26 Mei 2017 tentang perintah penghentian aktifitas pembangunan Flover Mal Boemi Kedaton di Ruas Jalan ZA Pagar Alam – Teuku Umar sambil menunggu terpenuhinya kelengkapan persyaratan dokumen Readiness Criteria (FS, DED, AMDAL/UKL-UPL dan ANDALALIN).
Pemerintah Bandar Lampung tidak memiliki dokumen persyaratan lalu disusul Surat penghentian, disaat itulah Gubernur Lampung sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus mengamankan kebijakan itu. Sikap Gubernur tidak ada tendensi apapun terhadap Pemerintah Kota Bandar Lampung, juga tidak ada kaitan dengan situasi politik Lampung menjelang Pilgub 2018.
Hanya saja mengingatkan Pemerintah Bandar Lampung jangan sampai terjadi lagi seperti kasus rekayasa lalu lintas ala Herman HN yang akhirnya harus dibongkar oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung membangun di jalan provinsi sangat prosedural tapi saat di jalan negara tidak prosedural. Perbedaan cara inilah yang kemudian menjadi pertanyaan besar apakah Herman HN menganggap dirinya merah dan penguasa juga merah sehingga bangun di jalan negara boleh menabrak aturan dan boleh bangun tanpa proses. Untuk kita ketahui bersama bahwa pembangunan flyover salah satu mata anggaran yang direvisi tim asistensi Pemerintah Provinsi Lampung dan sudah dicoret oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Depdagri. Oleh sebab itu, seharusnya Walikota Herman HN faham dengan APBD nya yang sudah dievaluasi Gubernur. Sementara dalam APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2017 tidak ada mata anggaran flyover karena diwajibkan membayar tunggakan sertifikasi, dana bos, utang jamkeskot di RSUAM 8 Miliar, dana bantuan sosial, insentif RT babinkamtibmas dan babinsa. Pemkot pun masih punya kewajiban membayar milyaran tunggakan dana biling SD, SMP dan SMU era dikelola Pemerintah Kota. Terkait rakyat yang dijadikan alasan Herman HN, rakyat mana yang diperhatikannya ketika ngotot bangun flyover? Sedangkan para guru yang belasan ribu jumlah dana sertifikasinya masih dicicil, anak sekolah miskin dalam biling belum membayar serta puluhan ribu rakyat bandar lampung ditelantarkan atas nama pembangunan agar tidak macet. sebagai tambahan masih banyak juga para kontraktor yang belum dibayar pihak Pemkot Bandar Lampung dan Pengusaha Reklamasi yang terjerat tanpa kejelasan.(Wendri Wahyudi)
