Besok, L-SAKA Gelar Diskusi Politik Transaksional dan Intervensi Korporasi dalam Pilgub 2018.

isl

LAMPUNG - Tahun 2018 Lampung menjadi salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak jilid III, perhelatan demokrasi lima tahunan ini merupakan momen menentukan dalam proses kemajuan sebuah daerah kedepannya.

Lembaga Studi Advokasi Kebijakan (LSAKA) akan menyelenggarakan diskusi Publik bertema "Politik Transaksional dan Pengaruh Intervensi Korporasi dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2018" yang akan dilaksanakan, Kamis 19 Oktober 2017, Pukul 14.00 WIB. Di Woodstair Cafe, Jl. Urip Sumoharjo, Bandar Lampung.

Funky Rulita, selaku ketua pelaksana kegiatan mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan sarana untuk mengkaji secara komprehensif terkait permasalahan yang selalu kerap muncul di proses Demokrasi yaitu Politik Transaksional dan Intervensi Korporasi, dan bukan hal yang tidak mungkin praktik demikian akan juga mewarnai Pemilihan Gubernur Lampung 2018.

Ia menambahkan, realitas objektif saat ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seringkali menjadi lahan bertumbuhnya politik transaksional wujudnya sudah menjadi rahasia umum yaitu bagi-bagi uang (Money Politic), sembako kepada konstituen, pembagian kekuasaan dilingkaran elit politik, obral janji jatah proyek pemerintah dan bahkan deal-deal dalam upaya melanggengkan kerajaan bisnis bagi korporasi yang mengongkosi biaya kampanye peserta pemilu jagoannya.

Funky melanjutkan, efek domino dari politik transaksional dalam Pilkada adalah bentuk penyandraan demokrasi oleh korporasi. Korporasi menuntut kandidat yang berhasil meraih kursi kekuasaan untuk mengembalikan modal selama kampanye dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pilkada. Tidak ada pilihan lain dari penguasa selain memanipulasi Demokrasi.

Prinsip-prinsip pokok demokrasi dikesampingkan, keputusan-keputusan politik dan ekonomi diarahkan kepada kepentingan bisnis korporasi. Karena dibalik kebijakan-kebijakan tersebut ada korporasi yang mendikte penguasa agar kebijakan-kebijakan strategis pemerintah harus terharmonisasi dengan kepentingan Tuan pemilik modalnya.

untuk membedah secara menyeluruh hal-hal tersebut kami telah mengundang para pembicara yang mempunyai kapasitas mengenai hal tersebut yaitu Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku Pengamat Politik, Dr. (Cand) Yusdianto, SH.,MH. Akademisi Unila, KPU Provinsi Lampung dan BAWASLU Provinsi Lampung. Serta mengundang seluruh Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa, Organisasi Masyarakat, rekan-rekan NGO, Jurnalis, Pejabat Pemerintahan dan DPW Partai Politik Se-Lampung untuk turut hadir sebagai audiens.

Narahubung:
Funky Rulita Sari (0812-4141-2242)

Share this: