PSI Lampung Apresiasi SIPOL KPU

06.18

•

politik

Bandar Lampung -Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan pendaftaran Parpol di nilai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Lampung sangat efektif dalam membantu Parpol membuat database keanggotaan hingga ke tingkat Desa.

” SIPOL merupakan sistem yang efektif dan membantu parpol dalam membuat data keanggotaan dan kepengurusan. Dan sistem tersebut adalah terobosan yang bagus untuk perkembangan teknologi saat ini,”jelas Ketua DPW PSI Lampung, Beni Arifin, Minggu (15/10).

Meski penerapan SIPOL dilakukan dalam waktu yang cukup mendesak, Beni mengaku pihaknya tidak mengalami kendala, karena sumber daya manusia yang ada di PSI cukup mampu melakukan dan mengimbangi teknologi terapan yang terbilang baru oleh KPU.

“Kami tidak memiliki banyak kendala kecuali memang tenggat waktu yang mepet, kami bekerja dengan banyak orang. SIPOL adalah sebuah kemajuan dan terobosan besar dalam adminitrasi kepartaian, akurasi sistematika pendaftaran dan registrasi keanggotaan menjadi jelas dan sangat menguntungkan bagi partai itu sendiri khususnya kami di tingkatan DPW PSI Lampung,”urainya.

Dikatakannya, terkait Verifikasi KPU, PSI Lampung telah merampungkan syarat lolos administrasi kelengkapan berkas pada verifikasi partai politik untuk syarat dapat mengikuti Pemilu 2019 mendatang. Setelah itu, langkah selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi administrasi dan terakhir verifikasi faktual. 

“ Verifikasi KPU tidak berbeda dengan Verifikasi Kemenkumham, 75% Kepengurusan di tingkatan DPD Kabupaten/Kota disertakan dengan surat domisili kantor, surat kepengurusan dll, 50% di tingkatan DPC Kecamatan disertakan dengan surat domisili kantor, surat kepengurusan dll, tapi terkait Verifikasi KPU menurut UU Pemilu 2019 partai baru mewajibkan melakukan perekrutan anggota 1/1000 dari jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota. 

Dari seluruh kepengurusan Kabupaten/Kota, Beni menegaskan pihaknya telah menerima tanda terima kelengkapan berkas administrasi dari KPUD berjumlah 12 DPD.

“Artinya secara resmi KPUD telah menerima berkas Partai Solidritas Indonesia di tingkatan DPD tanpa ada kekurangan sedikitpun. ini adalah perjuangan serta komitment anak-anak muda di Provinsi Lampung yang bergabung di PSI demi meloloskan Verifikasi KPU,”tandasnya.

READ MORE

PPP Bakal Dukung Ridho

07.28

•

politik

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Arah dukungan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Lampung mulai terlihat, yaitu bakal mengusung Petahanan Bakal Calon Gubernur Muhammad Ridho Ficardo pada Pemilihan Gubernur Lampung 2018.

Meski partai berlambang ka’bah itu belum mengumumkan sikap partai melalui rekomendasi tapi sinyal merapat ke Ridho dari kuatnya dorongan kader PPP supaya bersama-sama memeanngkan Pilgub guna melanjutkan pembangunan Lampung Maju Sejahtera.

"saya dan kawan-kawan DPC pada Rapat Pimpinan Wilayah kemarin banyak mendorong dan mendukung agar DPW mengusung M. Ridho Ficardo selaku petahana,"kata Ketua DPC PPP Lampung Timur, Prayoga Sulthoni, Minggu (26/8).

Dijelaskan dia pertimbangan mendukung Ridho melihat kepemimpinannya saat ini yang terus menunjukkan progress serta kemajuan-kemajuan lainnya diberbagai bidang di Provinsi Lampung.

"Seperti yang disampaikan pak Ketum PPP kemarin sewaktu di Rapimwil bahwa dibawah kepemimpinan Pak Ridho, angka pertumbuhan perekonomian Lampung naik diatas rata-rata tingkat nasional," sambung Prayoga.

Terkait keputusan mengusung Bakal Calon Gubernur merupakan kewenangan DPP namun pihaknya optimis saat pengumuman resmi dukungan partai kepada Ridho.

“harapannya DPP PPP bisa mewujudkan keinginan dari kader di daerah untuk mengusung petahana M.Ridho Ficardo pada Pilgub. Dan Semoga pak Ketum PPP, Romahurmuziy bisa mendengarkan dan mewujudkan keinginan kader didaerah untuk mengusung petahana," pungkasnya.

READ MORE

Baliho Mustafa Meresahkan.

23.03

•

politik

Baliho Mustafa

BANDARLAMPUNG, KI – Baliho Bupati Lampung Tengah Mustafa meresahkan warga masyarakat Lampung. Keserahan masyarakat muncul akibat pemasangan baliho yang berada di Pusat Kota Bandar Lampung tertulis Mustafa Gubernurku. Tak ayal hal itu membuat warga yang meilhat bertanya-tanya sejak kapan Mustafa menjadi Gubernur.

Seperti yang disampaikan warga yang berdomisili di Kecamatan Panjang ini, Ira (23) mengatakan keresahannya kepada Kopiinstitute.com, Jumat (11/8/2017). 

“ Itu Baliho semau-mau buat tulisan Mustafa Gubernurku, Gubernur bukan Mustafa. Gimana coba kalau orang luar Lampung yang baru ke Lampung baca tulisan itu, pasti ketipu dia dikiranya Mustafa Gubernur padahal dia kayaknya Bupati,” kata dia saat ditemui diseputaran Tanjung Karang.

Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik Perguruan Tinggi Swasta di Bandar Lampung itu melihat tidak sepantasnya seorang Bupati memasang baliho bertuliskan Gubernur, meski tidak menyebut sebagai Gubernur Lampung.

“Kalaupun mereka membela diri dengan alasan tidak menyebut Mustafa Gubernur Lampung tpi Gubernurku saja tetap saja tidak bisa diterima karena masyarakat bisa terkecoh, jadi tak usah beretorika deh,” tutur gadis berdara sunda ini.

Baliho Mustafa disamping Baliho Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri.

Penelusuran wartawan ini menuju kearah Jalan Jend Gatot Subroto, Garuntang Bandar Lampung. Lebih miris lagi ketika terpasang Baliho Ketua Partai NasDem bertuliskan Gubernurku berada tepat bersebelahan dengan Baliho Gubernur Lampung yang sah M.Ridho Ficardo.

“Gubernur Lampung yang baliho satunya kan yang baju putih, lah terus yang baliho satunya kok Gubernur juga, piye iki mas,ngapusi toh,” sebut Wisatawan asal Jawa Timur yang sedang liburan ini.

Menaggapi hal itu, Akademisi Universitas Lampung Yusdianto menegaskan bahwa baliho tersebut meresahkan, selain itu juga dapat memecahbelah masyarakat Lampung.

“Gubernur Lampung masih dijabat Ridho Ficardo, terus Mustafa itu siapa, bukannya masih menjabat Bupati, jangankan Gubernur, sebagai Calon Gubernur saja bukan. Harusnya dicopot baliho itu karena menimbulkan ketidaktentraman di masyarakat,” ujar Dr (cand) Yusdianto Alam, MH.

READ MORE

Bawaslu Minta Balonkada Tidak Gelar Sosialisasi Sebelum Penetapan Resmi KPU.

04.27

•

politik

Ilustrasi Kesenian Wayang Kulit.

BANDARLAMPUNG, KI - Maraknya baliho para Calon Kepala Daerah yang dipasang disejumlah tempat menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung. Terlebih ukuran baliho yang besar memuat wajah para Bakal Calon tersebut.

Ketua Bawaslu Lampung Fathikatul Khoiriah mengutarakan, persoalan baliho sudah menjadi perhatiannya sehingga pemasangan baliho dapat ditertibkan karena tahapan Pemilu belum dimulai dan para Calonkada yang disebut juga belum ada penetapan resmi dari penyelenggara pemilu.

"Kita mendorong supaya ada regulasinya, dalam tahapan proses penyusunan aturan, kita berikan masukan itu, bagaimana kita bisa mengatur tentang orang-orang yang belum disahkan menjadi calon, tetapi sudah pasang baliho dimana-mana," Kata dia, Senin (7/8).

Menurut Khoir sapaan akrabnya, Bawaslu sudah memberi masukan untuk mengatur dan menertibkan pemasangan baliho dan sejenisnya kepada Bakal Calon Kepala Daerah sebelum tahapan dimulai atau belum ada penetapan resmi KPU.

Dalam Uji Publik Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Tahun 2017, yang diselenggarakan di Hotel Grand Anugerah dijelaskan terkait usulan peraturan pemasangan baliho supaya tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

"dikhawatirkan menimbulkan keresahan masyarakat. Karena baru berikhtiar, belum menjadi bakal calon, sudah bikin kegiatan dimana-mana, itu juga kita usulkan ada semacam aturan, sehingga kemudian tidak kebablasan," imbuhnya.

Para Bakal Calon Kepala Daerah disarankan agar tidak tergesa-gesa dalam melakukan kegiatan sebelum terdaftar resmi sebagai Calon Kepala Daerah di KPU.

"Semestinya minimal pada saat mereka sudah mendaftarkan diri di KPU, artinya niatnya sudah termaterialkan. Sehingga mendaftar di KPU itu sudah ada aturan yang menjerat mereka," tandasnya.(Virgo)

READ MORE

Alzier: Golkar Lampung Harus Kita Selamatkan.

20.41

•

politik

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Provinsi Lampung M.Alzier Dianis Thabranie.

BANDARLAMPUNG, KI - Dinamika Politik internal Partai Golongan Karya (Golkar) Lampung terus menggeliat menjelang Pemilihan Gubernur Tahun 2018. 

Golkar pun saat ini terbagi dua paksi yakni kelompok yang mendukung Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, paksi kedua yang dipimpin Indra Karyadi.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, M.Alzier Dianis Tabranie mengatakan, terkait sikap mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Arinal merupakan langkah serius. "Golkar Lampung Harus Kita Selamatkan," ujar Alzier kepada kopiinstitute.com, Minggu (23/7).

Menurut Alzier, gerakan yang dipimpin Indra Karyadi CS mempunyai tujuan untuk menyelamatkan kewibawaan partai Golkar. Terlebih didaulatnya Arinal maju sebagai Calon Gubernur dari Partai Golkar tidak melalui mekanisme penjaringan Partai.

"itu kan untuk menjaga kewibawaan Partai Golkar. Jadi mereka (tim yang dipimpin Indra Karyadi) niatnya bagus mulia,"  jelas dia.

Untuk Golkar Lampung, majunya Arinal Djunaidi menurut kelompok yang mendukungnya merupakan langkah tepat. Arinal pun semakin gencar sosialisasi ke beberapa daerah melalui seni wayang dengan Dalang Kondang Ki Enthus, yang didalamnya ada Ketua PWI non aktif Supriyadi Alfian serta sejumlah media yang bekerjasama.

Sedangkan menurut Indra Karyadi CS, pencalonan Arinal Djunaidi tidak mengacu pada Juklak DPP Partai Golkar Nomor 6 Tahun 2017 sehingga harus mengambil sikap menolak demi penyelamatan kewibawaan Partai Golkar Lampung.(wen)

READ MORE

GOLKAR Pecah, Mosi Alzier Sebatas Bicara, Arinal Diminta Terbuka Donaturnya.

19.59

•

politik

Ilustrasi - Jenis Helikopter yang digunakan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung Arinal Djunaidi saat Bertolak ke Kabupaten Mesuji, Jumat (21/7/2017). (Foto: Helicopter 407 Aircraft Registration PK-JCH).

BANDARLAMPUNG - Pasca dipecatnya Alzier Dianis Thabranie sebagai Ketua DPD I Golkar Lampung kemudian digantikan Arinal Djunaidi terkesan menyisakan luka politik yang akan sembuh bila Arinal mengalami hal yang sama.

Itu mulai terlihat nuansa politik balas dendam sejak Alzier melempar isu Mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Arinal. Sayangnya terkait Mosi Alzier hanya sebatas bicara.

"belum membicarakan Mosi, artinya ini ada kegelisahan jadi harus diluruskan maka DPP harus turun tangan ini," kata Subhan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon terkait Forum Penyelamatan Wibawa Partai, Jumat (21/7)

Sekitar 30 kader Golkar melakukan pertemuan membahas Forum tersebut yang secara substansi bertujuan untuk mendesak Arinal Djunaidi diganti sebagai Ketua DPD I Partai Golkar karena dianggap melanggar aturan partai terkait pencalonannya sebagai Calon Gubernur dari Partai Golkar.

“ Forum silaturahmi itu terbentuk dikarenakan menyikapi situasi politik Partai akhir-akhir ini apalagi kita akan menghadapi agenda besar seperti Pilgub dan Pilkada dua Kabupaten. Melihat situasi saat ini banyak hal yang ditabrak dalam konteks pencalonan Arinal sebagai calon Gubernur dari partai Golkar yang tidak sesuai dengan mekanisme Juklak 06 tahun 2017,”terang Subhan.

Menurutnya, dalam urusan pencalonan Kepala Daerah dirinya pernah menjadi Calon sewaktu Pilkada Lampung Utara. Oleh sebab itu tahu mengenai mekanisme serta tahapan yakni dimulai adanya penjaringan partai.

“ Sangat wajar jika ada aspirasi penolakan agar DPP mengambil sikap dengan memberhentikan Arinal sebagai ketua DPD I. Tidak mungkin muncul wacana seperti itu jika tidak ada aturan yang diabaikan.Intinya dalam partai semua ada aturan, prosedural dan mekanisme,” jelas dia.

Saat diminta tanggapan soal donatur yang membiayai Arinal, Subhan tidak menjawab dengan terang alasannya tidak mengetahui pengusaha atau perusahaan yang membiayainya.

"Seharusnya ada keterbukaan dong, jangan dapat isu dari luar. Saya gak bicara dia dibiayai siapapun saya tidak tahu. Inikan kepentingan partai jadi terkait sponsor, donatur ada mekanismenya," tuturnya.(wen)

READ MORE

PKB Dukung Cagub Berpotensi Menang, Sinyal Mengarah ke Ridho.

09.40

•

politik

M.Ridho Ficardo, Bakal Calon Gubernur Lampung (Petahana), warga Nahdatul Ulama serta berpotensi menang Pilgub 2018. Isl Foto/net saat Maju Pilgub berpasangan dengan Bachtiar Basri 2013.

BANDARLAMPUNG, KI - Muhammad Ridho Ficardo bakal didukung penuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Lampung Periode 2018-2023.

Dukungan PKB diarahkan didasari latar belakang Ridho sebagai warga Nahdatul Ulama (NU). Hal itu membuat partai tidak membuka penjaringan Calon Gubernur layaknya partai politik lain di Lampung.

Kendati demikian, untuk nama-nama yang saat ini digadang-gadang maju Pilgub tidak menutup kemungkinan juga mendapat dukungan sebab rekomendasi calon merupakan kewenangan DPP PKB.

“Ya, bisa aja DPP melihat langsung nama yang berpeluang, kita di Lampung ikut saja apa perintahnya,” katanya, Jumat (21/7).

Disisi lain dalam waktu yang berbeda, Wakil Ketua DPW PKB Lampung Khaidir Bujung mengatakan PKB mengaku telah komunikasi dengan tokoh eksternal Alzier Dianis Tabranie, Arinal Djunaidi, M Ridho Ficardo Gubernur Lampung dan Mustafa.

“Tradisi di PKB, yang diusung maju yakni memiliki darah Nadhatul Ulama (NU) baik itu ketokohan atau dari parpol. Yang jelas, terlebih dahulu sudah disurvei oleh Partai dan berpotensi menang,” Kata Bujung.

READ MORE

Alzier Yakin Arinal Tumbang.

03.32

•

politik

M.Alzier Dianis Tabranie saat di DPW PAN Provinsi Lampung.

BANDARLAMPUNG, KI - Rencana politis senior sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar M.Alzier Dianis Tabranie mengaku yakin dapat menumbangkan kepemimpinan Arinal Djunaidi.

Keyakinan Alzier terhadap gerakan politiknya yang akan dimainkan dalam Internal Golkar tersebut disampaikan kepada wartawan di Kantor DPW PAN Provinsi Lampung.

"Pokoknya saya yakin Arinal Djunaidi bakal roboh dari kursi ketua DPD I Partau Golkar Lampung," kata Alzier kepada awak media saat diwawancara di DPW PAN Lampung,"Rabu, (19/7/2017).

Alzier juga mengklaim telah mendapat dukungan dari DPP Partai Golkar Lampung atas rencana melayangkan mosi tidak percaya.

"Kamu mosi, saya robohin, saya ganti dan saya copot Arinal Djunaidi dari kursi ketua DPD I partai Golkar," tegas Alzier.

Selain itu, Alzier meyakini bahwa langkah untuk melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Arinal akan didukung oleh 15 DPD Partai Golkar se-Lampung.

" terus terang, mereka menderita kader kita di DPD ini menderita. Anggota DPR di kabupaten harus nyetor, suruh sana, suruh sini memakai biaya sendiri. Zaman saya tidak ada begitu. Masa iya sekelas ketua DPRD, Indra Karyadi mau ke daerah hanya dikasih duit sekitar Rp. 300 ribu di amplopin. Dia (Indra Karyadi) tersinggung, paling yang pantas dan manusiawi," papar dia. (Md)

READ MORE