BANDARLAMPUNG, - Wali Kota Bandarlampung, Herman HN dalam sambutannya saat digelarnya rapat paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandarlampung tahun anggaran 2016, Kamis,(27 April ) di ruang rapat paripurna DPRD Bandarlampung melaporkan bahwa pada tahun 2016 lalu, pemerintah Bandarlampung telah melaksanakan 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan serta 2 bidang tugas pembantuan dari pemerintah pusat, yaitu bidang kependudukan dan catatan sipil, bidang kelautan maupun perikanan.
Pemerintah Bandarlampung juga telah melaksanakan tugas umum pemerintahan yang meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikan didaerah.
Pelaksanaan APBD tahun 2016 yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan. Prioritas pembangunan pemerintah Bandarlampungyang menjadi perhatian dalam penyusunan program kegiatan Bandarlampung tahun anggaran 2016 berkaitan dengan beberapa bidang pembangunan antara lain, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup dan kebersihan, ekonomi kerakyatan, pemerintahan serta sosial dan keagamaan.
Pembangunan Bidang Pendidikan gratis diprioritaskan pada peningkatan aksebilitas serta kualitas pendidikan. Yaitu pendidikan gratis, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan pendidikan karakter, peningkatan akses siswa untuk mendapat pendidikan.
Pembangunan Bidang Kesehatan, diprioritaskan pada peningkatan pelayanan kesehatan gratis, peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, penanggulangan kejadian luar biasa, peningkatan prasarana dan sarana kesehatan.
Pembangunan Bidang Infrastruktur, diprioritaskan pada peningkatan dan pelebaran jalan, pembangunan fly over, normalisasi jalan perkotaan dan pembuatan bugh dibeberapa ruas jalan, pemeliharaan rutin jaringan transportasi perkotaan.
Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup, diprioritaskan pada adaptasi terhadap perubahan iklim, pelindung dan konservasi lingkungan, peningkatan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah serta peningkatan pelayanan penerangan jalan umum.
Pembangunan Bidang Ekonomi Kerakyatan, diprioritaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Bandarlampung, peningkatan investasi yang menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan asli daerah Bandarlampung, peningkatan akses permodalan usaha kecil menengah serta pengembangan ke pariwisataan berbasis wisata bahari dan ekonomi kreatif.
Pembangunan Bidang Pemerintahan, dititik beratkan pada meningkatnya tata kelola dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. Meningkatnya penegaan peraturan daerah, meningkatnya layanan perizinan, meningkatnya pelayanan registrasi kependudukan.
Pembangunan Bidang Sosial dan Keagamaan, Diprioritaskan pada meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat, meningkatnya perlindungan kepada masyarakat, meningkatnya ketahanan sosial masyarakat.
Pada kesempatan ini, pihaknya menyampaikan pokok-pokok pelaksanaan APBD 2016 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp 2,618 triliun dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2,057 triliun atau mencapai 78,55 persen sebelum dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Lampung.
Kemudian, Belanja daerah pada anggaran tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp 2,413 triliun dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1,755 triliun atau mencapai 72,75 persen sebelum diaudit BPK RI Perwakilan Lampung dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 1,033 triliun dari anggaran Rp1,261 triliun dan belanja langsung sebesar Rp1,152 triliun.
Dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan dianggarkan Rp 124,563 miliar dan dapat direalisasikan sebesar Rp563 miliar atau 19,72 persen. Sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp9, 767 miliar dan dapat direalisasikan sebesar Rp 306,014 miliar atau 92,80 persen.(ADVERTORIAL)
