BANDARLAMPUNG :Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan acara Forum Komunikasi Konsultasi Publik dalam rangka menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2017, di Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Selasa (30/3). Dijelaskan Karo Humas dan Protokol Bayana, saat ini Pemerintah Provinsi Lampung sedang menyusun RKPD Provinsi Lampung tahun 2017, yang merupakan penjabaran tahun ke 3 dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2015 - 2019. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Harun Al Rasyid yang mewakili Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan dalam sambutannya, forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan ini memilki peranan yang sangat penting dan strategis yang mengagendakan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. " Dengan melaksanakan forum komunikasi ini diharapkan dapat menjadi wahana sekaligus upaya Pemerintah Daerah untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pembangunan pembangunan sejak tahap awal perencanaan. Baik dalam perspektif pendekatan perencanaan secara teknokratik maupun partisipatif. Sehingga produk yang dihasilkan telah memenuhi prinsip prinsip pelaksanaan good governance," tambah Harun Al Rasyid. Sementara Kabag Humas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung Heriyansyah menyatakan, sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun. Heriyansyah melanjutkan, diharapkan kegiatan ini merupakan bagian dari bentuk nyata dari rasa ikut memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan pembangunan khususnya pembangunan di Provinsi Lampung. (rilis)
BANDAR LAMPUNG : Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Bimbingan Teknis Peningkatan Sumberdaya Manusia Polisi Pamong Praja yang melibatkan anggota Pol PP dari seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung di Hotel Horison Bandar Lampung, (29/03/201).
Dijelaskan Karo Humas dan Protokol Bayana, Bimbingan teknis tersebut menghadirkan narasumber dari Kasubdit SDM Pol PP Pusat, Pejabat BKN Pusat, Perwakilan Badan Pengembangan SDM Kemendagri, Dir. Satpol PP Pusat, Sekda Prov, BKD Provinsi Lampung dan Kasat Pol PP Provinsi. Tujuannya untuk membimbing personil Pol PP agar mampu memahami peraturan Per Undang undang yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Sat Pol PP.
Dalam sambutannya Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo yang dibacakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan Rifki Wirawan saat membuka Bimtek mewakili Gubernur berpesan agar seluruh peserta dapat benar benar memanfaatkan kegiatan ini dengan semaksimal mungkin.
Sehingga pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bekal dalam mempersiapkan diri untuk menjadi pejabat fungsional yang nanti nya mampu melaksanakan tugas dengan maksimal, guna mendukung terlaksananya pembangunan di Daerah dan mampu berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah.
"Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lapangan hendaknya dilakukan dengan pola sikap dan pola tindakan yang profesional begitu pula menghadapi masyarakat umum, anggota satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalanankan tugasnya tidak dengan cara kasar tetapi melalui cara - cara persuasif, simpatik dan edukatif, dengan lebih mengedepankan pendekatan care, share dan fair," ungkapnya.
Menurut Kabag Humas Biro Humas dan Protokol Heriyansyah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah Lampung secara umum berjalan baik dan menggembirakan, tindakan kekerasan fisik mengalami penurunan cukup signifikan.
Beberapa faktor yang selama ini sering memicu konflik di Daerah telah dapat di kenali dan diselesaikan dengan baik, berarti kemampuan melakukan deteksi dini sudah memperlihatkan kemajuan. Kondisi ini tidak terlepas dari kontribusi aktif Satuan Polisi Pamong Praja dan unit kerja terkait. (rilis)
