NASIONAL

Featured Video

Games

daerah

Fashion

pendidikan

NASIONAL

Fun & Fashion

International

Latest Updates

Mahasiswa IAIN Lampung Menyoal Pembangunan Gedung Kampus

07.00
Bandar Lampung : Satu per satu persoalan di Rektorat Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Raden Intan Lampung mulai diungkit mahasiswanya.

Setelah sebelumnya Rektor, Mukri dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi(Kejati) Lampung soal dugaan Pungutan Liar dugaan (Pungli) berkedok pembangunan Masjid yang ada di kampus mereka.

Kini, keluarga besar mahasiswa kampus 'Hijau' itu mensoal sarana penunjang peralihan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri(UIN) Lampung.

Rabu (02/11/2016) puluhan mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung kembali menyuarakan aspirasi mereka. Mereka menduga banyak penyimpangan di pembangunan yang tengah dikerjakan di area kampus.

Tak tanggung-tanggung, kamu intelektual itu menduga dan menjabarkan pembangunan sarana UIN yang syarat penyimpangan. Di antaranya pembangunan gedung, pelebaran jalan, perapihan taman kampus, fasilitas ruang kelas.

"Pembangunan gedung baru yang diduga salahi RAB dan Bestek," korlap aksi, Refki dalam rilis nya.

"Dan pembangunan gedung baru diduga adanya uang setoran," ujarnya.

Serta kata dia, segala bentuk dana yang ada di kampus IAIN Raden Intan Lampung diduga tidak transparan.

Para mahasiswa juga mensoal dugaan ketidaktransparansian di antaranya anggaran dana Kuliah Ta'aruf(Kulta) dengan nilai Rp 600 yang diduga tidak transparan.

Tak sampai di situ, bahkan para mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya menuding IAIN Raden Intan belum siap beralih ke UIN.

"Peralihan UIN terkesan sangat dipaksakan. Karena proses itu adanya dugaan ketidaktransparansian dari rektor," kata.

Salah satu saksi mata saat aksi yang digelar di area kampus mengaku, para pendemo yang mencoba mendekati acara Annual International Confrence on Islamic Studies(AICIS) di IAIN Raden Intan Lampung dihadang beberapa dosen dan aparat kepolisian yang tengah berjaga di lokasi.

Sempat terjadi adu mulut antara pendemo dan Dekan setempat, bahkan salah satu Dekan memaki dan menunjukkan jari ke arah pendemo karena dianggap massa pendemo bukan mahasiswa setempat.

Namun massa yang berdemo tersebut sebenarnya adalah alumni IAIN Raden Intan Lampung yang merasa peduli akan nasib fakultas tersebut.

Namun Rektor IAIN Raden Intan Lampung, Mukri kembali bungkam saat dikonfirmasi. (r)

Ini dia Hasil Lanjutan Rapat Paripurna KUA-PPAS DPRD Lampura

22.58

Lampung Utara : Paripurna rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2017 kembali dilanjutkan, Selasa (1/11/2016), di Gedung Utama DPRD Lampung Utara, Jalan Soekarno-Hatta.

Sebelumnya, Senin (31/10/2016) kemarin, Ketua DPRD Rahmat Hartono menskor Rapat Paripurna  KUA-PPAS tentang penyampaian Keterangan Bupati.

Hari ini, Rapat Paripurna kembali dilanjutkan dengan agenda  mendengarkan pandangan umum Fraksi yang ada di DPRD Lampung Utara.

Paripurna dihadiri 30 anggota dari 45 anggota dewan serta Wakil Bupati Lampung Utara, Sri Widodo, Forkopimda dan jajaran Pemerintahan.



Rapat dipimpin Ketua DPRD Rahmat Hartono, didampingi Wakil Ketua I Arnol Alam, dan Wakil Ketua II Yusrizal.
Meski sempat di warnai interupsi saat akan memulai Rapat Paripurna, namun tetap berlangsung lancar dan tertib.
Interupsi sendiri bermula dari ketidak hadiran Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara.

" Interupsi Pimpinan. Kenapa dalam paripurna hari ini, tanpa kehadiran Bupati," Ucap Politisi Partai Demokrat, Herwan Mega.

Ketua DPRD Rahmat Hartono langsung menyambut interupsi itu dan menegaskan bahwa Wakil Bupati, Sri Widodo telah mewakili Pemerintah.




" Walau Bupati tidak hadir, Wakilnya (Sri Widodo) ada. Dan, bisa dilanjutkan," katanya yang diamini politisi lainnya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan arah kebijakan pada tahun anggaran 2017 ini lebih berpihak pada sektor pertanian, perkebunan, usaha mikro.

 " Itulah beberapa usulan yang disampaikan dalam pandangan kami (PDIP)," ujar Juru Bicara Fraksi PDIP, Jupi.



Sementara, Fraksi Partai Demokrat meminta agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam membahas program-program kerjanya di setiap Komisi yang ada di DPRD dapat menghadirkan secara langsung Kepala SKPDnya. 

" Pokoknya dalam setiap pembahasan harus dihadiri Kepala SKPDnya tanpa di wakili," tandas Juru Bicara Partai Demokrat, Joni Bediyal.(advetorial/rasid)
 
Copyright © Bunk PeNa. Designed by OddThemes & VineThemes