NASIONAL

Featured Video

Games

daerah

Fashion

pendidikan

Besok, L-SAKA Gelar Diskusi Politik Transaksional dan Intervensi Korporasi dalam Pilgub 2018.

22.18
isl
LAMPUNG - Tahun 2018 Lampung menjadi salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak jilid III, perhelatan demokrasi lima tahunan ini merupakan momen menentukan dalam proses kemajuan sebuah daerah kedepannya.

Lembaga Studi Advokasi Kebijakan (LSAKA) akan menyelenggarakan diskusi Publik bertema "Politik Transaksional dan Pengaruh Intervensi Korporasi dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2018" yang akan dilaksanakan, Kamis 19 Oktober 2017, Pukul 14.00 WIB. Di Woodstair Cafe, Jl. Urip Sumoharjo, Bandar Lampung.

Funky Rulita, selaku ketua pelaksana kegiatan mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan sarana untuk mengkaji secara komprehensif terkait permasalahan yang selalu kerap muncul di proses Demokrasi yaitu Politik Transaksional dan Intervensi Korporasi, dan bukan hal yang tidak mungkin praktik demikian akan juga mewarnai Pemilihan Gubernur Lampung 2018.

Ia menambahkan, realitas objektif saat ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seringkali menjadi lahan bertumbuhnya politik transaksional wujudnya sudah menjadi rahasia umum yaitu bagi-bagi uang (Money Politic), sembako kepada konstituen, pembagian kekuasaan dilingkaran elit politik, obral janji jatah proyek pemerintah dan bahkan deal-deal dalam upaya melanggengkan kerajaan bisnis bagi korporasi yang mengongkosi biaya kampanye peserta pemilu jagoannya.

Funky melanjutkan, efek domino dari politik transaksional dalam Pilkada adalah bentuk penyandraan demokrasi oleh korporasi. Korporasi menuntut kandidat yang berhasil meraih kursi kekuasaan untuk mengembalikan modal selama kampanye dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pilkada. Tidak ada pilihan lain dari penguasa selain memanipulasi Demokrasi.

Prinsip-prinsip pokok demokrasi dikesampingkan, keputusan-keputusan politik dan ekonomi diarahkan kepada kepentingan bisnis korporasi. Karena dibalik kebijakan-kebijakan tersebut ada korporasi yang mendikte penguasa agar kebijakan-kebijakan strategis pemerintah harus terharmonisasi dengan kepentingan Tuan pemilik modalnya.

untuk membedah secara menyeluruh hal-hal tersebut kami telah mengundang para pembicara yang mempunyai kapasitas mengenai hal tersebut yaitu Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku Pengamat Politik, Dr. (Cand) Yusdianto, SH.,MH. Akademisi Unila, KPU Provinsi Lampung dan BAWASLU Provinsi Lampung. Serta mengundang seluruh Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa, Organisasi Masyarakat, rekan-rekan NGO, Jurnalis, Pejabat Pemerintahan dan DPW Partai Politik Se-Lampung untuk turut hadir sebagai audiens.

Narahubung:
Funky Rulita Sari (0812-4141-2242)

Bai’at Mustafa Diduga Dipimpin Kepala Dinas. JAK Lampung : Bupati Jangan Lindungi ASN Berpolitik.

21.32
Video 51 detik yang berisi rekaman sejumlah ASN memimpin sumpah untuk memilih Ketua DPW NasDem Mustafa.
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Bai’at atau persaksian untuk memilih Ketua DPW NasDem Mustafa yang dikemas dalam sumpah politik diduga dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah. Selain dugaan tersebut, beberapa nama masih dalam penelusuran untuk diungkap serta diminta proses pertanggungjawaban kepada Inspektorat dan Bupati Lampung Tengah.

“Laporan kami ketiga lembaga belum ada tanda-tanda akan ditindaklanjuti meski pada saat menyampaikan laporan mereka janji menindaklanjutinya. Nah itu kan dari investigasi kami yang mimpin bai’at itu salah satu ASN nya Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah,” ujar KoordinatorKILAS, Husni Mubarok, Rabu (18/10/2017)

Ia mengungkapkan, beberapa nama yang belum diketahui saat ini sudah terindentifikasi sehingga akan dilakukan konfirmasi sebelum diungkap ke publik. “ Bawaslu yang mengaku sudah tahu tapi kok gak mau nyebut nama-nama itu. Alasannya harus konfirmasi dulu, kita tunggu kerja Bawaslu Lampung,” imbuhnya

Sementara, Direktur Eksekutif Jaringan Anti Korupsi (JAK) Didi Junaidi mendesak, inspektorat Lampung Tengah secepatnya menindaklanjuti dengan memanggil serta memeriksa para ASN dalam kegiatan mobilisasi massa yang menurut Didi masuk kategori berpolitik.

“inspektorat jangan melindungi ASN berpolitik, jadi kami melihat kasus ini tidak serius ditangani dan ada indikasi untuk melindungi serta menghilangkan kasus ini karena sampai hari ini inspektirat belum ada kerja,” tegas Direktur Eksekutif JAK Didi Junaidi.

Untuk itu, papar dia, supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut dengan menjadi polemik tidak berhujung maka dirinya meminta kepada Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah dan juga selaku pihak yang didukung dalam kegiatan tersebut serta sebagai Calon Gubenur jika jadi mencalonkan diri maka segera memerintahkan inspektorat untuk memprosesnya dan berjanji tidak melindungi ASN Lampung Tengah yang berpolitik

“Saya minta dengan hormat kepada pak Mustafa supaya memerintahkan inspektorat memanggil, memeriksa ASN tersebut, terlebih ada dugaan bai”at dipimpin Kepala Dinas Pendidikan jadi selaku Bupati jangan melindungi jika ada ASN berpolitik, sebab jika kasus ini tidak diungkap secara terang melalui proses hukum dan administrasi terhadap pelaku ASN berpolitik maka akan jadi preseden buruk bagi Pemkab Lampung Tengah dan berdampak pada citra Mustafa selaku calon Gubernur, masyarakat Lampung memantau perkembangan kasus ini, jangan sampai simpati masyarakat berubah menjadi antipati hanya karena melindungi ASN berpolitik,” tukasnya

Bawaslu Lampung menyatakan telah mengetahui indentitas para ASN yang ada dalam video berdurasi 51 detik namun sampai hari ini tidak mau menyebut identitasnya. Sebelumnya Ketua Bawaslu Lampung Fathikatul Khoiriah mengaku siap menelusuri serta membuktikan bai’at Mustafa. “saya sudah melihat rekamannya, kita siap buktikan,” tegas Khoir.

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sampai detik ini tidak bisa dikonfirmasi, begitu juga Bupati Lampung Tengah saat dikonfirmasi tidak bersedia menanggapi persoalan ini.(wen)

suasana disisi ruangan saat masyarakat di bai'at.




DPC PDI Perjuangan Dorong 6 Kader Internal Maju di Pilgub

06.45
PDI Perjuangan (isl.net)
LAMPUNG, (Kopiinstitute.com) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di 15 Kabupaten Kota mendorong kader internalnya untuk maju sebagai Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak gelombang ketiga pada 27 Juni 2018 mendatang.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Barat Parosil Mabsus mengatakan bahwa pihak DPC PDI Perjuangan se Provinsi Lampung mengharapkan DPP PDI Perjuangan mempertimbangkan Aspirasi, Saran dan Masukan dari kader partai di DPC PDI Perjuangan di 15 Kabupaten/Kota.

"Siapapun nantinya yang akan menjadi Calon Gubernur Lampung, kita harus menyampaikan aspirasi, saran dan masukan. Kita akan mendorong dan mengupayakan kader internal maju di Pilgub Lampung," katanya, Senin (17/10/2017).

Pihaknya akan memperjuangkan dan mengharuskan sosok 6 kader internal yang akan duduk menjadi Wakil Gubernur Lampung baik yang mendaftar maupun tidak mendaftar sebagai Calon Wakil Gubernur.

"Kader yang kita tawarkan tersebut diantaranya Mingrum Gumay Sekretaris DPD, Mukhlis Basri Wakil Ketua DPD, Dedi Afrizal Bendahara DPD, I Komang Koheri Wakil Ketua DPD, Umar Ahamad Ketua Badiklatprov dan Nurhasanah Mantan Sekretaris DPD yang kita dorong dari kader internal untuk maju di Pilgub, karena pentingnya agenda pilgub ini berkaitan dengan pileg dan pilpres", Tegas Bupati Terpilih Lampung Barat.

Begitu juga dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulang Bawang, Winarti menambahkan bahwa Provinsi Lampung merupakan lumbung suara dan basis PDI Perjuangan pada saat pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) pada 2014 lalu. Maka dari itu sudah sewajarnya kader partai berkiprah menjadi kepala daerah.

"Lampung ini lumbung dan basis suara. Tinggal kita pertahankan dan tetap menjaga kesolitan partai dan kader saja. Kita harus menang," katanya.

Kemudian ia juga akan konsisten dan berkomitmen memperjuangakan kader partai untuk menang. "Usulan 6 nama tersebut dari DPC PDI Perjuangan akan kita sampaikan kepada DPD PDI Perjuangan Lampung dan DPP PDI Perjuangan," tutup Bupati Terpilih Tulang Bawang tersebut. (*)


Bupati dan Kapolres Lampung Timur Terima Penyerahan 23 Senpi

04.55
Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim, M.Si.,M.Kn.,Ph.D
LAMPUNGTIMUR, (Kopiinstitute.com) - Kapolres Lampung Timur AKBP Yudy Chandra Erlianto., S.IK., M.H dan Bupati Lampung Timur Ibu Chusnunia Chalim menghadiri silaturahmi kamtibmas masyarakat kecamatan Jabung, Kecamatan Gunung Pelindung dan Kecamatan Melinting, Senin( 16/10/2017).

Kapolres Lampung Timur AKBP Yudy Chandra Erlianto, SIK.,MH bersama Bupati dan tokoh masyarakat
Pada acara tersebut  Puluhan Senjata Api (Senpi) Rakitan, diserahkan  warga masyarakat Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, pada Senin (16/10). Penyerahan 23 unit senpi tersebut dilakukan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat, kepada Kapolres Lampung Timur AKBP Yudy Chandra Erlianto, didampingi Bupati Chusnunia, di Lapangan Merdeka, Kecamatan Jabung.

Kegiatan tersebut, merupakan salah satu bentuk dukungan untuk meningkatkan situasi keamanan diwilayah Kabupaten Lampung Timur, khususnya di Kecamatan Jabung, Gunung Pelindung, dan Melinting.

Selain Penyerahan senpi rakitan, para tokoh masyarakat, adat, dan kepala desa, membacakan Pernyataan, untuk mendukung Pihak Kepolisian, agar dapat terus menindaktegas seluruh pelaku kejahatan, meskipun para pelaku tersebut merupakan warga Kecamatan Jabung, Melinting, Gunung Pelindung.

Kapolres Lampung Timur AKBP Yudy Chandra Erlianto dan Bupati Chusnunia, mengharapkan, agar para Tokoh Adat, agama, masyarakat, dan kepala desa, dapat memberikan arahan kepada semua pihak untuk tidak melakukan tindak pidana, termasuk Narkoba, baik di dalam, maupun diluar wilayah Jabung, Kabupaten Lampung Timur.

"Kita berharap semua tokoh ikut dan berperan serta untuk mengantisipasi adanya Tindak kejahatan, baik di dalam maupun di luar Kecamatan Jabung", terangnya.

Bupati Chusnunia, dalam kesempatan tersebut berjanji akan memberikan program pelatihan keterampilan kepada warga masyarakat di Kecamatan Jabung, dan sekitarnya, agar dapat menjadi tambahan ilmu dan kreatifitas masyarakat, sebagai sarana untuk membangun kemandirian perekonomian.

"Kalo masyarakat kita punya kreatifitas dan keterampilan, maka mereka akan mampu memanfaatkan untuk membangun kemandirian perekonomian mereka", ujar Chusnunia.(HumasPolres)


Pemkab – DPRD Lamtim Sepakati KUA PPAS 1,7T

04.47
Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim, M.Si.,M.Kn.,Ph.D.,dan Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan Arif usai menandatangani MoU KUA PPAS.
SUKADANA, (Kopiinstitute.com) - Bupati Lampung Timur, Chusnunia selaku pihak eksekutif dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur, Ali Johan Arif selaku pihak legislatif menandatangani Nota Kesepakatan Bersama terhadap Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna Tingkat II. di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lampung Timur, Senin ( 16/10/2017 ).

Hadir dalam acara tersebut Sekertaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera, Asisten Kepala Bidang Administrasi Umum, Wan Ruslan Abdul Gani, Inspektur, Nurdin Sifrizal, Pabung 0411/LT, Mayor Joko Subroto serta jajaran pimpinan DPRD Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, Hendri Nurhadi, dan Nawawi Iskandar.

Chusnunia menyampaikan proyeksi pendapatan tahun 2018 mencapai Rp.1.700.279.963.000,00 (Satu trilyun tujuh ratus milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dengan sektor penerimaan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan penerimaan pembiyaan daerah tersebut, dana yang tersedia guna membiayai belanja daerah pada tahun anggaran 2018 adalah Rp.1.750.279.963.000,00 (satu trilyun tujuh ratus lima puluh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah ).

Dengan sektor belanja tidak langsung diproyeksikan sebesar Rp.1.109. 069.438.181,00 (satu trilyun seratus sembilan milyar enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluhsatu rupiah), sedangkan untuk belanja langsung pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.641.210.524.819,00 (enam ratus empat puluh satu milyar dua ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

"kerjasama antara Pemerintahan Daerah dan DPRD merupakan salah satu bentuk manifestasi tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, guna terciptanya good governance sesuai harapan dan aspirasi masyarakat," ungkapnya.(RA)

Oknum Anggota DPRD Tubabar Dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung

03.26
ilustrasi
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Oknum anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubabar) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Inisial B dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung oleh korban T. Hal itu dilakukan untuk meminta polisi mengusut serta menangkap pelaku yang diduga akan memperkosa dirinya ketika sedang tidur.

Saat ini korban masih berada di Mapolresta Bandar Lampung setelah sebelumnya melakukan visum sebagai bukti telah terjadi kekerasan seksual yang berdampak luka memar pada bagian tubuh korban hingga mengalami trauma psikis

“istri saya masih di Polresta untuk melaporkan kejadian ini, saya masih cari orangnya (oknum DPRD Fraksi PAN),” ujar Angga Raya.

Peristiwa ini berawal ketika istrinya tiba di Bandar Lampung untuk menemui anaknya. Anak korban diketahui tinggal dirumah oknum tersebut karena sedang menempuh pendidikan di Bandar Lampung.

Lantas, saat istri dan anaknya istirahat tidur dikamar tamu rumah oknum, tiba-tiba oknum masuk kamar dan langsung menggerayangi korban dengan cara menyentuh tubuh hingga bagian paha atas korban. Merasa ada yang menjamahnya, korban pun langsung bangun dan menahan tangan pelaku hingga memar.

“Kejadiannya sekitar jam setengah 10 tadi pagi jadi si B itu yang anggota dewan dari PAN Tubabar masuk kamar langsung megang istri saya dan tangannya sampai masuk celana istri saya. Pas dia (istrinya) bangun langsung menahan tangan dia (Oknum), dikiranya istri saya mudah gitu, karena kepergok dia kabur,” ujar Angga Raya, suami korban, Selasa (17/10/2017).

Oknum dewan kabur menggunakan mobil dinas Rush warga silver plat merah lalu melarikan diri. Dikejar oleh istri pelaku menggunakan mobil CRV, namun tidak juga berhenti sehingga membuat istri pelaku menambrakkan mobil CRV yang dikendarainya ke mobil oknum dewan hingga mobil keduanya ringsek ringan.

“nah walau udah ditabrakin tetep gak berhenti juga, berhentinya bentar terus kabur lagi. Sampai sekarang gak bisa dihubungi gak tahu kemana, udah saya sms bilang kalo dia (oknum) itu kamp#ng, anj#ng, bab#,” ucap dia.

Hingga berita ini diturunkan, pelaku yang diduga oknum anggota DPRD Tulang Bawang Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional belum dapat dikonfirmasi. Sedangkan Angga Raya saat ini sedang membawa istrinya untuk dilakukan visum. Kasus ini diminta angga untuk diselesaikan secara hukum demi mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku.(hen)


Kabid Luar Negeri PWI Sambut Baik Pembentukan One Belt and Road Journalist (OBOR) di Beijing.

02.27
Ketua bidang Luar Negeri PWI Teguh Santosa bersama Presiden ACJA Zhang Yannong.
BEIJING - Forum Wartawan OBOR diharapkan tidak sekadar menjadi alat kepentingan Republik Rakyat China (RRC) untuk mendominasi kawasan dan negara-negara yang menjadi partner China dalam Inisiatif One Belt One Road (OBOR).

Forum yang didirikan oleh asosiasi wartawan dari 30 negara dalam pertemuan di Beijing, Senin siang (16/10) itu juga diharapkan dapat berperan sebagai wadah yang mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat di berbagai negara tersebut.

Ketua bidang Luar Negeri PWI Teguh Santosa bersama Sekretaris Eksekutif ACJA Wang Domei.
Hal itu antara lain disampaikan Ketua bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Teguh Santosa yang ikut hadir dalam pertemuan pembentukan Belt and Road Journalist Forum atau Forum Wartawan Sabuk dan Jalan di Beijing.

"Ketika bulan Juli lalu kolega kami dari ACJA (All China Journalist Association/Persatuan Wartawan Tiongkok) datang ke Jakarta dan memperkenalkan inisiatif ini, saya langsung mengatakan bahwa ini adalah inisiatif yang baik. Dengan memiliki asosiasi seperti ini kita dapat saling menyampaikan kepentingan negara dan masyarakat kita dalam kerangka kerjasama," ujar Teguh Santosa dalam pertemuan yang diselenggarakan di Media Center di Beijing.

Pertemuan pendirian Forum Wartawan Sabuk dan Jalan dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif ACJA Wang Domei. Adapun Ketua Umum ACJA Zhang Yannong dalam pertemuan itu membacakan draft Deklarasi Forum Wartawan Sabuk dan Jalan.

Sebelum draft deklarasi disetujui, peserta pertemuan diminta memberikan pandangan dan pendapat. Teguh yang juga Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mendapat kesempatan berbicara pada sesi kedua.

"Kami juga berharap Forum Wartawan Sabuk dan Jalan tidak bersifat satu arah dan hanya menerima kepentingan China di tanah kami, tetapi juga untuk saling berbagi kepentingan, tidak hanya antara Indonesia dan China, tetapi juga antara sesama anggota Forum," Teguh menambahkan.

Pengajar mata kuliah politik Asia Timur pada Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu juga mengatakan bahwa kerjasama antarnegara dalam berbagai kerangka tidak bisa tidak membutuhkan keterlibatan perusahaan media dan wartawan.

"Mereka inilah jembatan yang menghubungkan negara dan masyarakat. Dengan melibatkan media dan wartawan, pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan Insiatif OBOR dapat diketahui. Ada pandangan positif tentang hal ini, tetapi di saat bersamaan juga ada banyak pertanyaan dari masyarakat. Tugas Forum ini adalah untuk mengumpulkan semua pertanyaan itu dan memberikan jawaban yang dapat dijadikan pegangan di tengah masyarakat," katanya lagi sambil menambahkan setelah ini perlu segera dimatangkan program konkret Forum Wartawan Sabuk dan Jalan.

Seperti namanya, Forum Wartawan Sabuk dan Jalan didirikan untuk mendukung pelaksanaan Inisiatif One Belt One Road (OBOR) yang ditawarkan pemerintahan Xi Jinping kepada negara-negara yang terkoneksi dalam apa yang disebut sebagai jalur sutra baru dari Asia Timur hingga benua Eropa, Afrika dan Amerika. Dalam deklarasi pendirian disebutkan bahwa Forum ini akan mengerjakan berbagai program untuk meningkatkan kapasitas wartawan demi memperkuat pondasi kerjasama pembangunan.

Forum Wartawan Sabuk dan Jalan mengadopsi empat prinsip, yakni perdamaian dan kerjasama, keterbukaan dan inklusifitas, pembelajaran bersama, serta keuntungan bersama.

Selain Teguh Santosa, peserta yang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangan antara lain adalah Menteri Informasi Laos yang juga Presiden Asosiasi Wartawan Laos Savankhone Razmountry, Wakil Presiden Asosiasi Wartawan Vietnam Ho Quang Loi, Direktur Departemen Luar Negeri Persatuan Wartawan Rusia Timur Shafir, Wakil Presiden Asosiasi Wartawan Thailand Mongkol Bangprapa, Ketua Asosiasi Wartawan Polandia Marek Traczyk, Wakil Presiden Konfederasi Wartawan Turki Mevlut Yeni, Presiden Persatuan Wartawan Bulgaria Snezhanka Todorova, dan Presiden Persatuan Wartawan Nigeria Oduola Abdulwaheed Odusile. (***)

Bupati Pesawaran Dukung IWO Lampung

02.18

Bupati Pesawaran Dendi Romadona bersama Ketua IWO Wawan Sumarwan beserta jajaran di Pemkab Pesawaran.
PESAWARAN - Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona Kaligis mendukung keberadaan Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Lampung. Menurut putra Anggota DPR RI Zulkifli Anwar itu keberadaan IWO di Provinsi Lampung maupun di kabupaten Pesawaran dapat menjadi rujukan bagi para pembaca dalam hal informasi terkini.

Dia bercerita saat kunjungannya ke Negara Korea Selatan belum lama ini, bahwa disana media online itu sudah terpusat dalam sebuah gedung yang besar, dan mereka satu didalamnya.

"Jadi media online di Korea itu, dia terpusat di sebuah gedung, layaknya seperti tempat jual beli saham begitu. Jadi mereka satu didalamnya dari berbagai media online," ungkap Dendi saat menerima audensi Pengurus IWO Lampung, di ruang kerjanya, Senin (16/10) kemarin.

Bagusnya, kata dia di Lampung seperti itu juga, jadi semua media online itu satu tempatnya dalam sebuah gedung.

"Apalagi memang zaman saat ini semua sudah memakai android, berita itu tinggal ngebuka aja di HP," kata dia.

Mantan anggota DPRD Lampung ini mengharapkan IWO dapat bekerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Pesawaran, dal hal publikasi dalam pembangunan maupun potensi yang ada di kabupaten.

"Semoga IWO ini menjadi organisasi yang lebih bagus dan tercepat dalam mengabarkan pemberitaan, yang sifatnya positif membangun," harapnya.

Sementara itu, Ketua IWO Provinsi Lampung, Wawan Sumarwan menegaskan keberadaan IWO dapat menjadi sumber pemberitaan publik pembaca baik di Kabupaten maupun kota di Provinsi Lampung.

"Kita juga berharap Bupati Pesawaran, mensuport dan mendukung IWO di Provinsi Lampung, " kata Dia.

Apalagi dalam hal pemberitaan, media online saat ini sudah banyak di Bumi Ruwa Jurai, sehingga publikasi pembangunan, sifatnya mendukung pemerintahan dalam hal pemberitaan yang objektif dan berlandaskan pada undang - undang pers, yakni pemberitaan yang profesional dan bermartabat.

"Insyaallah kami mampu bekerjasama dengan pemerintahan, baik di daerah maupun di pusat. Karena IWO ini bukan hanya di Lampung saja, melainkan sudah terbentuk di 33 Provinsi dan 100 Kabupaten/kota di Indonesia. Jadi pemberitaan di Lampung bisa terintegrasi di semua daerah di Indonesia," katanya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, selain Ketua IWO Lampung, juga didampingi, Ketua Bidang dan Sekretaris Bidang, yakni Yuverdi, Hamzah, Putra Ramadhan, Taufik dan Edwin Febrian. (IWO Lampung).

Oknum Anggota DPRD Tubabar Kepergok Hendak Perkosa Istri Orang

01.43
ilustrasi
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Oknum anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubabar) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) kepergok saat hendak memperkosa T dalam kamar rumahnya di Jalan Pulau Sangiang, Sukarame, Bandar Lampung.

Peristiwa tersebut menurut suami korban, Angga Raya, Warga Tulang Bawang Barat yakni berawal ketika istrinya tiba di Bandar Lampung untuk menemui anaknya. Anak korban diketahui tinggal dirumah oknum tersebut karena sedang menempuh pendidikan di Bandar Lampung.

Lantas, saat istri dan anaknya istirahat tidur dikamar tamu rumah oknum, tiba-tiba oknum masuk kamar dan langsung menggerayangi korban dengan cara menyentuh tubuh hingga bagian paha atas korban. Merasa ada yang menjamahnya, korban pun langsung bangun dan menahan tangan pelaku hingga memar.

“Kejadiannya sekitar jam setengah 10 tadi pagi jadi si B itu yang anggota dewan dari PAN Tubabar masuk kamar langsung megang istri saya dan tangannya sampai masuk celana istri saya. Pas dia (istrinya) bangun langsung menahan tangan dia (Oknum), dikiranya istri saya mudah gitu, karena kepergok dia kabur,” ujar Angga Raya, suami korban, Selasa (17/10/2017).

Oknum dewan kabur menggunakan mobil dinas Rush warga silver plat merah lalu melarikan diri. Dikejar oleh istri pelaku menggunakan mobil CRV, namun tidak juga berhenti sehingga membuat istri pelaku menambrakkan mobil CRV yang dikendarainya ke mobil oknum dewan hingga mobil keduanya ringsek ringan.

“nah walau udah ditabrakin tetep gak berhenti juga, berhentinya bentar terus kabur lagi. Sampai sekarang gak bisa dihubungi gak tahu kemana, udah saya sms bilang kalo dia (oknum) itu kamp#ng, anj#ng, bab#,” ucap dia.

Hingga berita ini diturunkan, pelaku yang diduga oknum anggota DPRD Tulang Bawang Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional belum dapat dikonfirmasi. Sedangkan Angga Raya saat ini sedang membawa istrinya untuk dilakukan visum. Kasus ini diminta angga untuk diselesaikan secara hukum demi mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku.(hen)

Yusuf Kohar: “Jangan Pilih Pemimpin Yang Istrinya Ikut Campur Ngatur Pemerintahan”.

05.42

Wakil Walikota Bandar Lampung M.Yusuf Kohar (foto.net)
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Pemimpin sangat penting dalam menentukan arah keberhasilan pembangunan. Karena pentingnya posisi pemimpin maka orang yang akan menduduki kursi kepemimpinan harus memiliki seni dan strategi dalam memimpin.

Selain itu juga mempunyai kharisma agar dapat menjadikan wadah yang dipimpinnya disegani dengan wibawa yang ada seperti para pemimpin dunia diantaranya Napoleon, Whashington, Lincoln, Churchil, Jenderal Sudirman, hingga Proklamator Pemimpin Besar Revolusi Ir Soekarno. Keberhasilan pemimpin dunia dan kepemimpinan nasional, selain dari gaya kepemimpinan yang dimiliki juga dukungan istri.

Wakil Walikota Bandar Lampung Yusuf Kohar melihat cara memilih pemimpin dalam pemerintahan ialah pemimpin yang tidak bisa diintervensi oleh istri dalam urusan jalannya roda pemerintahan. Namun demikian istri mendukung penuh tugas maupun program suami.

“Pemerintahan itu supaya baik harus dijalankan oleh sistem yang ada supaya jalannya pemerintahan berjalan sebagai sistem. Ini tidak boleh sama sekali diganggu karena dasarnya adalah aturan hukum dan undang-undang. Misalkan Gubernur punya wakil, Walikota juga punya wakil, bupati juga gitu jadi semuanya diatur,” ujar Yusuf Kohar kepada Kopiinstitute.com, Senin (16/10/2017).

Sistem pemerintahan yang ada, tutur dia, memberikan fungsi dan porsi kepada wakil sebab bila pemimpin katakanlah kepala daerah setingkat walikota/bupati tidak memfungsikan wakilnya maka bukan pemimpin yang sehat dan itu harus menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk memilihnya.

“Jadi istri kepala daerah sebagai pemimpin tidak boleh ikut campur urusan suami apalagi mengatur jalannya pemerintahan. Suami juga jangan diam saja takut istri. Ini bukan cuma ikut ngatur-ngatur tapi malah sampai nak marahi camat, lurah,kepala dinas, kepala badan, sekolah-sekolah, sampai puskesmas. Jadi dia (istri) bukan pejabat negara, dia bukan pejabat pemerintahan,” papar dia.

Pemimpin yang istrinya ikut-ikutan mengatur pemerintahan, dan suami juga takut istri jangan dipilih karena membahayakan bagi jalannya pemerintahan yang sehat. Karenanya istri pemimpin harus tahu tugas diantaranya membantu program dibidang PKK, Dekranasda dan Dharmawanita.

“Pemimpin harus memberdayakan wakil karena hukum mengatur adanya wakil,”tegasnya.(wendri)

Wakil Walikota Bandar Lampung Yusuf Kohar saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik Telaah Kritis Reklamasi Teluk Lampung yang diselenggarakan Kopiinstitute di Grand Karaoke tahun 2016.

“World Food Day, Panti Asuhan Menikmati Sandwich Ala Novotel Lampung

03.38
GM Novotel Lampung Lalu Aswadi Jaya memberikan bantuan sembako kepada Panti Asuhan Raden Ajeng Ratu Balqis. Aksi sosial ini dalam rangka memperingati "World Food Day" dan dukungan Program Planet 21 Accor Hotels.

BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Hotel Novotel Lampung memperingati World Food Day yang merupakan gerakan kepedulian mengenai kasus kelaparan di berbagai penjuru dunia. Gerakan yang diperingati setiap 16 Oktober ini sebagai bentuk perhatian penduduk dunia agar meningkatkan kesadaran akan pentingnya permasalahan serta penanganan masalah pangan.

Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas pangan nasional, regional maupun global. Novotel Lampung salah satu hotel dibawah naungan Accor Hotels memiliki program Planet 21 yakni 21 komitmen dalam mendukung pengembangan keberlanjutan kesehatan, alam, karbon, inovasi local, lapangan kerja dan dialog yang terangkum pada 21 komitmen kesejahteraan planet, progam Accor Hotels ini didukung penuh Novotel Lampung.

Oleh karena itu, peringatan serta dukungan tersebut diselenggarakan dalam aksi bakti sosial di Panti Asuhan Raden Ajeng Ratu Balqis yang berada di Jalan Dr Harun II No 76 Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung.

General Manajer Novotel Lampung Lalu Aswadi Jaya memimpin langsung aksi kepedulian terhadap anak panti asuhan dengan memberikan pertunjukan memasak (live cooking) yang dilakukan oleh Chef Boy Novotel.

“dengan melihat serta mempraktekan langsung maka anak-anak panti dapat langsung menikmati sajian Sandwich Ala Novotel Lampung,” kata dia, Senin (16/10/2017).

Acara yang dilanjutkan dengan makan bersama dengan menu Ala Novotel itu, selanjutnya ditutup dengan memberikan bahan sembako kepada Panti Asuhan Raden Ajeng Ratu Balqis.


Relawan KitaRIDHO Siap Sumbang Satu Juta Suara

09.41
Petahana Calon Gubernur Lampung Periode 2019-2024, M.Ridho Ficardo
BANDARLAMPUNG - Masyarakat Lampung yang mengatasnamakan “Kita Ridho” siap berjuang mengumpulkan satu juta suara untuk petahana bakal calon gubernur (Balongub) Lampung, M.Ridho Ficardo melanjutkan pembangunan periode 2019-2024 mendatang.

"Kami optimis. Kalau pilkada minggu depan, kami siap mengumpulkan 1 juta suara, bahkan lebih dengan mengajak masyarakat untuk memenangkan M.Ridho Ficardo," Kata Ketua Kita Ridho, Ridhwan, Minggu, (15/10).

Saat ini "Kita Ridho" memiliki 2 ribu anggota di 15 kabupaten/kota se-Lampung hingga tingkatan desa. Pasca dibentuk enam bulan atas inisiatif masyarakat, kini kepemimpinan Ridho diminta dilanjutkan karena terbukti membangun dalam infrastruktur, melayani dalam pemerintahan dan memberi.

"Kami melihat hasil kinerja M.Ridho Ficardo telah banyak berbuat untuk memajukan Bumi Ruwa Jurai selama menjabat sebagai Gubernur Lampung. Misalnya Lampung saat ini memiliki jalan mulus, adanya perubahan Bandara Raden Inten menjadi bandara international, jalan tol serta masih banyak pembangunan lainnya yang tidak terlihat telah dilakukan pak Ridho untuk kemajuan Lampung," tegasnya.

Setiap satu anggota "Kita Ridho" diwajibkan mengajak sekitar 750 mata pilih guna memuluskan langkah ayah tiga anak ini agar bisa memenangi ajang pesta demokrasi lima tahunan tingkat provinsi ini guna semakin memajukan Lampung.

"Kami yakin dan sangat optimis Mas Ridho bersama masyarakat Lampung bisa memenangi pilgub mendatang," tegasnya.

Selain itu, Berdasarkan survei internal "Kita Ridho" Gubernur termuda se- Indonesia ini memiliki beberapa lumbung suara yang tersebar di 15 kabupaten/kota se-Lampung. "Lamteng, Metro, Tanggamus, Lamsel, Lamtim dan beberapa kabupaten lainnya sangat puas melihat hasil kinerja Mas Ridho selama ini," ucapnya.

Untuk mempertahankan dan menambah basis suara, ia mengaku mempunyai strategi khusus dengan langsung bersentuhan ke masyarakat melalui kegiatan bhakti sosial seperti cek kesehatan gratis, donor darah, Khitanan massal. Selain itu,  pihaknya juga melakukan pendekatan  melalui olahraga seperti mengadakan turnamen volley dan lainnya agar masyarakat Lampung selalu sehat sekaligus mencari  bibit olahraga baru untuk mengharumkan nama Lampung di pentas olahraga tingkat nasional

"Kami bergerak secara diam-diam untuk memenangi Mas Ridho dan agar strategi yang diterapkan tidak ditiru oleh calon lainnya " tegasnya.

Pihaknya juga mengajak masyarakat Lampung yang ingin bergabung ke “ Kita Ridho”  agar memudahkan petahana Balongub, M.Ridho Ficardo memenangi di pilgub bisa datang ke posko yang beralamatkan di jalan Perum Citra Garden Ruko CW jalan Dr Setiabudi, Negeri Olok Gading, Telukbetung Barat. “Mari kita bersama-sama merapatkan barisan bersama “Kita Ridho”agar Lampung bisa semakin maju dibawah kepemimpinan M.Ridho Ficardo,” pungkasnya.

Mendekati masa Pilgub, Petahana Bakal Calon Gubernur (Balongub) sekaligus ketua DPD partai Demokrat Lampung, M.Ridho Ficardo telah menginstruksikan relawan dan kader untuk bergerak menampung aspirasi masyarakat di Bumi Ruwa Jurai.

”Saatnya relawan bergerak dan bekerja maksimal dengan melakukan kegiatan yang berguna bagi masyarakat. Karena tujuan utama saya (Ridho) untuk maju kembali sebagai petahana semata bekerja demi masyarakat,” kata Petahana Calon Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo.

Langkah ini dilakukan agar pemimpin bisa menjadi solusi semua permasalahan yang tengah dibutuhkan oleh masyarakat di Bumi Ruwa Jurai.

“Pemimpin itu tugasnya melayani, mengayomi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat se-Lampung,” ucapnya.

Kesejahteraan masyarakat Lampung menjadi tolak ukur keberhasilan kepala daerah dalam memimpin daerah tersebut.

“Insya allah dengan adanya kebersamaan, dari relawan, kader dan seluruh elemen masyarakat, Lampung akan menjadi semakin maju periode 2019-2024 mendatang,” ujarnya.

Dilain sisi, situasi politik yang semakin dinamis menjelang digelarnya tahapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, ia meminta kepada para pendukung untuk tidak terpengaruh arus informasi serta hiruk pikuk mengenai partai koalisi yang akan mengusungnya.

“Partai Koalisi sudah siap dan akan merapatkan barisan untuk bersatu memenangi pilgub Lampung. Kemenangan ini nantinya adalah kemenangan masyarakat untuk Lampung Maju dan Sejahtera,” jelas Ridho.

Demi mewujudkan kemajuan di Lampung, ia berharap agar seluruh relawan dan kader serta masyarakat Bumi Ruwa Jurai dapat segera merapatkan barisan untuk memuluskan langkah memenangi pilgub 2018 mendatang.

KPU Lambar Kembalikan Berkas NasDem.

08.24
 
Ilustrasi
LAMPUNGBARAT, (Kopiinstitute.com) Berkas Partai NesDem beserta tiga partai politik lain yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra dan Partai Berkarya dikembalikan oleh Komisi PEmilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat. KPU mengembalikan berkas keempat partai ersebut lantaran masih ada yang belum dilengkapi.

Komisioner KPU Lampung Barat Syarief Ediansyah mengutarakan, berkas yang diterima pihaknya setelah dicek berbeda seperti data jumlah keanggotaan partai. Dokumen yang diserahkan antara sipol dam hardcopy.

“Penyerahan berkas paling lambat 16 Oktober 201, baik KTP maupun KTA nya,” terangnya, Minggu (15/10/2017)


Dikatakan dia, partai politik yang telah menyerahkan berkas lengkap diantaranya Partai PDI Perjuangan dan Partai Perindo. Sementara partai lainnya belum menyerahkan berkas.(BN)

ASN Pimpin Sumpah, Bupati Tak Bicara

07.20
ASN Pimpin Sumpah Politik
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Bupati Kabupaten Lampung Tengah Mustafa enggan menanggapi video berdurasi 51 detik yang mendadak viral terkait adanya prosesi dugaan ASN memimpin pengambilan sumpah oleh masyarakat untuk mendukungnya pada Pilgub 2018 mendatang.

Saat dikonfimasi Kopiinstitute.com, Minggu (15/10/2017) melalui sambungan telepon merespon, ketika diminta menanggapi tidak berbicara apa-apa. Hal itu dikarenakan hingga saat ini belum diketahui apakah itu dilakukan atas dasar perintah atau ada pihak yang menggerakkan ASN tersebut sehingga hanya terjadi di Lampung Tengah jika laporan ke tiga lembaga terbukti.

Berita ini meluas berawal dari dugaan ASN memobilisasi massa dengan terlibat aktif dalam politik sehingga dilaporkan ke Bawaslu Lampung, KPU dan Inspektorat Provinsi Lampung. ”Tindakan ini masuk dalam perbuatan mencuri start kampanye serta tidak netralnya ASN/PNS yang diduga berasal dari Kabupaten Lampung Tengah,” ujar Koordinator Husni Mubarak.

Pihaknya mendesak agar laporan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap ASN/PNS serta memberikan sanksi yang tegas. Dijelaskannya, perilaku ASN/PNS yang mendukung salah satu bakal calon Bupati/Walikota/Gubernur mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

“menurut ketentuan Pasal 3 huruf (b) dan Huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ASN/PNS sebagai profesi harus berlandaskan pada prinsip kode etik dan kode perilaku serta komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik bukan pada kepentingan atasan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,” jelas Aktifis HMI ini.

Untuk diketahui KITAS terdiri dari 10 lembaga meliputi Lampung Corruption Watch (LCW), Lembaga Analisis Daerah (LANDA), Komunitas Merdeka (KOMER), Bongkar Indikasi Korupsi (BIDIK) Lampung, Gerakan Mahasiswa Penyambung Lidah Rakyat (GEMPAR), Gerakan Mahasiswa Bongkar Korupsi (GEMBOK), Pemantau Kinerja Aparatur (PENJARA), Aliansi Masyarakat Untuk Institusi (AMUNISI), Kesatuan Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) dan Satuan Aksi Rakyat Lampung (SAKRAL).


PSI Lampung Apresiasi SIPOL KPU

06.18
Bandar Lampung -Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan pendaftaran Parpol di nilai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Lampung sangat efektif dalam membantu Parpol membuat database keanggotaan hingga ke tingkat Desa.

” SIPOL merupakan sistem yang efektif dan membantu parpol dalam membuat data keanggotaan dan kepengurusan. Dan sistem tersebut adalah terobosan yang bagus untuk perkembangan teknologi saat ini,”jelas Ketua DPW PSI Lampung, Beni Arifin, Minggu (15/10).

Meski penerapan SIPOL dilakukan dalam waktu yang cukup mendesak, Beni mengaku pihaknya tidak mengalami kendala, karena sumber daya manusia yang ada di PSI cukup mampu melakukan dan mengimbangi teknologi terapan yang terbilang baru oleh KPU.

“Kami tidak memiliki banyak kendala kecuali memang tenggat waktu yang mepet, kami bekerja dengan banyak orang. SIPOL adalah sebuah kemajuan dan terobosan besar dalam adminitrasi kepartaian, akurasi sistematika pendaftaran dan registrasi keanggotaan menjadi jelas dan sangat menguntungkan bagi partai itu sendiri khususnya kami di tingkatan DPW PSI Lampung,”urainya.
Dikatakannya, terkait Verifikasi KPU, PSI Lampung telah merampungkan syarat lolos administrasi kelengkapan berkas pada verifikasi partai politik untuk syarat dapat mengikuti Pemilu 2019 mendatang. Setelah itu, langkah selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi administrasi dan terakhir verifikasi faktual. 

“ Verifikasi KPU tidak berbeda dengan Verifikasi Kemenkumham, 75% Kepengurusan di tingkatan DPD Kabupaten/Kota disertakan dengan surat domisili kantor, surat kepengurusan dll, 50% di tingkatan DPC Kecamatan disertakan dengan surat domisili kantor, surat kepengurusan dll, tapi terkait Verifikasi KPU menurut UU Pemilu 2019 partai baru mewajibkan melakukan perekrutan anggota 1/1000 dari jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota. 

Dari seluruh kepengurusan Kabupaten/Kota, Beni menegaskan pihaknya telah menerima tanda terima kelengkapan berkas administrasi dari KPUD berjumlah 12 DPD.
“Artinya secara resmi KPUD telah menerima berkas Partai Solidritas Indonesia di tingkatan DPD tanpa ada kekurangan sedikitpun. ini adalah perjuangan serta komitment anak-anak muda di Provinsi Lampung yang bergabung di PSI demi meloloskan Verifikasi KPU,”tandasnya.


Relawan Ridho Mulai Bergerak.

09.11
Petahana Calon Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo
BANDARLAMPUNG, - Petahana Bakal Calon Gubernur (Balongub) sekaligus ketua DPD partai Demokrat Lampung, M.Ridho Ficardo meminta seluruh relawan dan kader untuk bergerak menampung aspirasi masyarakat di Bumi Ruwa Jurai.
” Saatnya relawan bergerak dan bekerja maksimal dengan melakukan kegiatan yang berguna bagi masyarakat. Karena tujuan utama saya (Ridho) untuk maju kembali sebagai petahana semata bekerja demi masyarakat,” kata Petahana Calon Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo, Sabtu (14/10).
Langkah ini dilakukan agar pemimpin bisa menjadi solusi semua permasalahan yang tengah dibutuhkan oleh masyarakat di Bumi Ruwa Jurai.
“Pemimpin itu tugasnya melayani, mengayomi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat se-Lampung,” ucapnya.
Kesejahteraan masyarakat Lampung menjadi tolak ukur keberhasilan kepala daerah dalam memimpin daerah tersebut.
“Insya Allah dengan adanya kebersamaan, dari relawan, kader dan seluruh elemen masyarakat, Lampung akan menjadi semakin maju periode 2019-2024 mendatang,” ujarnya.
Dilain sisi, situasi politik yang semakin dinamis menjelang digelarnya tahapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, ia meminta kepada para pendukung untuk tidak terpengaruh arus informasi serta hiruk pikuk mengenai partai koalisi yang akan mengusungnya.
“Partai Koalisi sudah siap dan akan merapatkan barisan untuk bersatu memenangi pilgub Lampung. Kemenangan ini nantinya adalah kemenangan masyarakat untuk Lampung Maju dan Sejahtera,” jelas Ridho.
Demi mewujudkan kemajuan di Lampung, ia berharap agar seluruh relawan dan kader serta masyarakat Bumi Ruwa Jurai dapat segera merapatkan barisan untuk memuluskan langkah memenangi pilgub 2018 mendatang. (Red)

Ridho Kembali Maju Pilgub, Koalisi Partai Segera Diumumkan.

09.01
Petahana Calon Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo
BANDARLAMPUNG - Petahana Bakal calon gubernur (Balongub) Lampung, M.Ridho Ficardo memastikan jalan mulus melangkah menuju Pilgub 2018 mendatang.

Sebab, Ketua DPD Partai Demokrat Lampung ini mengaku telah memenuhi persyaratan 17 kursi sebagai calon gubernur (cagub) saat digelarnya tahapan oleh KPU Provinsi Lampung.

"Alhamdulillah, kita sudah mengantongi tiket menuju pilgub dan akan berkoalisi dengan parpol lainnya," kata Gubernur Termuda se-Indonesia ini, Sabtu (14/10).

Mengenai partai yang akan berkoalisi dengan Demokrat, Ridho mengatakan akan segera mempublikasikan koalisi yang menjadi perahunya.

"Insya allah dalam waktu dekat ini, partai tersebut yang akan mengumumkannya, soal Calon wagub juga siap," tegasnya.

Tidak hanya siap dalam hal koalisi partai namun juga telah menyiapkan pasangan yang akan mendampinginya pada Pilgub.

"Alhamdulillah, saya sudah menemukan orang yang tepat dengan adanya kesamaan visi dan misi untuk mendampingi di pilgub," ucapnya.

Saat disinggung nama cawagub tersebut, Ridho meminta agar masyarakat bersabar. Karena nama cawagub akan segera di umumkan ke publik.

"Insya Allah dengan adanya kesamaan visi dan misi dengan cawagub ini. Kita bisa melanjutkan tongkat kepemimpinan dan semakin memajukan di Lampung periode 2019-2024 mendatang," terangnya.

Seknas Jokowi Lampung Sosialisasi Gerakan Revolusi Mental

01.57
Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo.
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Seknas Jokowi Lampung menyosialisasikan Gerakan Revolusi Mental kepada para pelajar. Sosialisasi dalam kemasan seminar ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Sawah Lama,Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia.

Tujuan diadakannya sosialisasi ini agar tertanam sejak dini mental dan prilaku bersih karena menurut Seknas Jokowi bahwa injeksi pengetahuan yang diterima pelajar tingkat dasar akan berdampak siqnifikan terhadap tujuan revolusi mental ini.

Ketua Pelaksana kegiatan, Turaihan Aldi melalui rilis mengatakan setelah dibekali pemahaman revolusi mental diharapkan dapat menciptakan lingkungan dan kegiatan menyenangkan untuk anak. Karena kebersihan lingkungan merupakan jaminan kebersihan dalam masyarakat.

Kegiatan ini nantinya akan dilanjutkan dengan kegiatan aksi nyata membersihkan lingkungan sekitar serta para siswa nantinya akan diajarkan untuk menjaga kebersihan diri yaitu membiasakan mencuci tangan dan menjaga kebersihan mulut/gigi dengan mengetahui cara menyikat gigi yang benar.

“begitupun sebaliknya, kebersihan masyarakat dapat menjamin kebersihan lingkungan sehingga pola hidup setiap hari sangat mempengaruhi pola kebersihan masing-masing individu, bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat,” terang dia, Sabtu (14/10/2017)

Untuk mewujudkan generasi Indonesia bersih dan kuat juga diperlukan peran para orang tua dan guru untuk dalam membimbing anak dalam memberi pengertian pada tahap pendidikan dasar. Selain itu dukung anak hidup bersih dengan menyediakan fasilitas agar anak dapat terbiasa memelihara kebersihan gigi dan mulut.

Seminar dengan tema “Senyum Anak Indonesia Senyum Masa Depan Kita” diikuti ratusan siswa sekolah dasar dan wali murid. Narasumber dalam seminar yakni  Irma Krisnaningsih, SIP, MM., (Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung), drg. Endah Nilawati (Puskesmas Kelurahan Sawah Lama), dan Muhammad Yamin, SH., (POKJA Kemenko PMK).

Gerakan Revolusi Mental merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan pancasila. Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada 6 Desember 2016.(rls)


Komisi II DPR RI Didesak Tuntaskan Masalah HGU PT.SGC.

07.42
PT Sugar Group Companies (SGC)
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Berlarut-larutnya polemik Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sugar Group Companies (SGC) di Lampung seperti akan berakhir hanya sebatas pemberitaan media massa dengan ruang pro dan kontra tersendiri. Pasalnya hingga saat ini untuk tingkatan daerah terlihat tidak berdaya ketika berhadapan dengan korporasi sekelas SGC.

Hal itu dilihat belum ada satupun konflik masyarakat mengenai dugaan pencaplokan tanah selesai. Bahkan terkait luas area perkebunan perusahaan gula ini juga tidak diketahui jelas ukuran batas wilayah idealnya perusahaan yang beroperasi di Lampung.

Oleh sebab itu, permasalahan ini diminta agar diselesaikan oleh Pemerintah Pusat supaya konflik masyarakat berhadapan dengan korporasi segera berakhir dengan solusi hukum yang berkeadilan.

“Konflik lahan antara masyarakat dan SGC disinyalir karena luasan hak guna usaha (HGU) tidak sepenuhnya benar. Kenyataannya di lapangan tanah - tanah masyarakat juga ada yang masuk area perkebunan. Ini harus ada langkah untuk mengukur ulang supaya diketahui secara jelas batas dan luasan tanahnya,” ujar Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaharuan Agraria, Iwan Nurdin, Jumat (13/10/2017) malam.

Langkah mengukur ulang lahan perkebunan tebu dinilai penting dan mendesak karena jika perusahaan menggarap tanah diluar ketentuan batas yang tercantum dalam HGU nya maka perusahaan telah melanggar dan dapat dikategorikan diluar batas HGU artinya beroperasi secara illegal.

"Jika perusahaan mengerjakan tanah di luar HGU, itu pelanggaran, dan tanahnya harus dikembalikan ke masyarakat," terang dia.

Dijelaskannya lebih dalam, permasalahan yang muncul akibat HGU biasanya karena dalam memperoleh dokumen tersebut melalui cara-cara diluar ketentuan aturan hukum yang berlaku. Dampaknya, sambung Iwan Nurdin, tanah masyarakat yang masuk dalam dokumen HGU berupa kebun dan ladang serta pemukiman penduduk dapat diklaim milik perusahaan dan kembali lagi masyarakat yang dirugikan.

"Atau, jika akan diteruskan HGU nya, harus membayar ganti kerugian kepada para pemilik tanah. Selain itu, tanah perkebunan yang sangat luas di tengah masyarakat petani yang tidak bertanah adalah ketidak adilan yang dilarang oleh UUPA 1960. Monopoli tanah dilarang oleh hukum di negara kita," tegasnya.

Pemerintah Provinsi Lampung dapat mengambil kebijakan strategis untuk penyelesaian konflik SGC dengan mengurangi izin usaha perkebunan. Selanjutnya perusahaan gula itu didorong untuk beroperasi berbasis masyarakat.

"BPN Pusat dan Komisi II DPR RI segeralah bantu untuk menyelesaikan masalah ini dan memulihkan hak hak warga. Jika tidak ada titik temu, masyarakat bisa laporkan kepada presiden," tegasnya.(wendri)

Vice President PT SGC Gunawan Jusuf. (foto.net)



Bawaslu Lampung, KPU dan Inspektorat Diminta Proses Dugaan ASN Lamteng Berpolitik.

05.11
Video berdurasi 51 detik diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) memobilisasi massa untuk dukungan terhadap Bakal Calon Gubernur Lampung. Berdasarkan rekaman itu dukungan hingga pengambilan sumpah ditujukan untuk Ketua DPW NasDem Lampung Mustafa.
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Video berdurasi 51 detik mendadak viral terkait adanya prosesi pengambilan sumpah oleh masyarakat untuk mendukung Bakal Calon Gubernur Lampung yang diduga dipimpin ASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dilaporkan Koalisi Titah Bersiger (Kitas) yang terdiri dari 10 elemen lembaga.

Dugaan ASN memobilisasi massa dengan terlibat aktif dalam politik dilaporkan ke tiga lembaga yaitu Bawaslu Lampung, KPU dan Inspektorat Provinsi Lampung. ”Tindakan ini masuk dalam perbuatan mencuri start kampanye serta tidak netralnya ASN/PNS yang diduga berasal dari Kabupaten Lampung Tengah,” ujar Koordinator Husni Mubarak, Jumat (13/20/2017).

Pihaknya mendesak agar laporan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap ASN/PNS serta memberikan sanksi yang tegas. Dijelaskannya, perilaku ASN/PNS yang mendukung salah satu bakal calon Bupati/Walikota/Gubernur mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

“menurut ketentuan Pasal 3 huruf (b) dan Huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ASN/PNS sebagai profesi harus berlandaskan pada prinsip kode etik dan kode perilaku serta komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik bukan pada kepentingan atasan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,” jelas Aktifis HMI ini.

Untuk diketahui KITAS terdiri dari 10 lembaga meliputi Lampung Corruption Watch (LCW), Lembaga Analisis Daerah (LANDA), Komunitas Merdeka (KOMER), Bongkar Indikasi Korupsi (BIDIK) Lampung, Gerakan Mahasiswa Penyambung Lidah Rakyat (GEMPAR), Gerakan Mahasiswa Bongkar Korupsi (GEMBOK), Pemantau Kinerja Aparatur (PENJARA), Aliansi Masyarakat Untuk Institusi (AMUNISI), Kesatuan Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) dan Satuan Aksi Rakyat Lampung (SAKRAL).(rls)



 
Copyright © Bunk PeNa. Designed by OddThemes & VineThemes