NASIONAL

Featured Video

Games

daerah

Fashion

pendidikan

NASIONAL

Fun & Fashion

International

Latest Updates

Tampilkan postingan dengan label news. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label news. Tampilkan semua postingan

Bai’at Mustafa Diduga Dipimpin Kepala Dinas. JAK Lampung : Bupati Jangan Lindungi ASN Berpolitik.

21.32
•
Video 51 detik yang berisi rekaman sejumlah ASN memimpin sumpah untuk memilih Ketua DPW NasDem Mustafa.
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Bai’at atau persaksian untuk memilih Ketua DPW NasDem Mustafa yang dikemas dalam sumpah politik diduga dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah. Selain dugaan tersebut, beberapa nama masih dalam penelusuran untuk diungkap serta diminta proses pertanggungjawaban kepada Inspektorat dan Bupati Lampung Tengah.

“Laporan kami ketiga lembaga belum ada tanda-tanda akan ditindaklanjuti meski pada saat menyampaikan laporan mereka janji menindaklanjutinya. Nah itu kan dari investigasi kami yang mimpin bai’at itu salah satu ASN nya Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah,” ujar KoordinatorKILAS, Husni Mubarok, Rabu (18/10/2017)

Ia mengungkapkan, beberapa nama yang belum diketahui saat ini sudah terindentifikasi sehingga akan dilakukan konfirmasi sebelum diungkap ke publik. “ Bawaslu yang mengaku sudah tahu tapi kok gak mau nyebut nama-nama itu. Alasannya harus konfirmasi dulu, kita tunggu kerja Bawaslu Lampung,” imbuhnya

Sementara, Direktur Eksekutif Jaringan Anti Korupsi (JAK) Didi Junaidi mendesak, inspektorat Lampung Tengah secepatnya menindaklanjuti dengan memanggil serta memeriksa para ASN dalam kegiatan mobilisasi massa yang menurut Didi masuk kategori berpolitik.

“inspektorat jangan melindungi ASN berpolitik, jadi kami melihat kasus ini tidak serius ditangani dan ada indikasi untuk melindungi serta menghilangkan kasus ini karena sampai hari ini inspektirat belum ada kerja,” tegas Direktur Eksekutif JAK Didi Junaidi.

Untuk itu, papar dia, supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut dengan menjadi polemik tidak berhujung maka dirinya meminta kepada Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah dan juga selaku pihak yang didukung dalam kegiatan tersebut serta sebagai Calon Gubenur jika jadi mencalonkan diri maka segera memerintahkan inspektorat untuk memprosesnya dan berjanji tidak melindungi ASN Lampung Tengah yang berpolitik

“Saya minta dengan hormat kepada pak Mustafa supaya memerintahkan inspektorat memanggil, memeriksa ASN tersebut, terlebih ada dugaan bai”at dipimpin Kepala Dinas Pendidikan jadi selaku Bupati jangan melindungi jika ada ASN berpolitik, sebab jika kasus ini tidak diungkap secara terang melalui proses hukum dan administrasi terhadap pelaku ASN berpolitik maka akan jadi preseden buruk bagi Pemkab Lampung Tengah dan berdampak pada citra Mustafa selaku calon Gubernur, masyarakat Lampung memantau perkembangan kasus ini, jangan sampai simpati masyarakat berubah menjadi antipati hanya karena melindungi ASN berpolitik,” tukasnya

Bawaslu Lampung menyatakan telah mengetahui indentitas para ASN yang ada dalam video berdurasi 51 detik namun sampai hari ini tidak mau menyebut identitasnya. Sebelumnya Ketua Bawaslu Lampung Fathikatul Khoiriah mengaku siap menelusuri serta membuktikan bai’at Mustafa. “saya sudah melihat rekamannya, kita siap buktikan,” tegas Khoir.

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sampai detik ini tidak bisa dikonfirmasi, begitu juga Bupati Lampung Tengah saat dikonfirmasi tidak bersedia menanggapi persoalan ini.(wen)

suasana disisi ruangan saat masyarakat di bai'at.




DPC PDI Perjuangan Dorong 6 Kader Internal Maju di Pilgub

06.45
•
PDI Perjuangan (isl.net)
LAMPUNG, (Kopiinstitute.com) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di 15 Kabupaten Kota mendorong kader internalnya untuk maju sebagai Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak gelombang ketiga pada 27 Juni 2018 mendatang.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Barat Parosil Mabsus mengatakan bahwa pihak DPC PDI Perjuangan se Provinsi Lampung mengharapkan DPP PDI Perjuangan mempertimbangkan Aspirasi, Saran dan Masukan dari kader partai di DPC PDI Perjuangan di 15 Kabupaten/Kota.

"Siapapun nantinya yang akan menjadi Calon Gubernur Lampung, kita harus menyampaikan aspirasi, saran dan masukan. Kita akan mendorong dan mengupayakan kader internal maju di Pilgub Lampung," katanya, Senin (17/10/2017).

Pihaknya akan memperjuangkan dan mengharuskan sosok 6 kader internal yang akan duduk menjadi Wakil Gubernur Lampung baik yang mendaftar maupun tidak mendaftar sebagai Calon Wakil Gubernur.

"Kader yang kita tawarkan tersebut diantaranya Mingrum Gumay Sekretaris DPD, Mukhlis Basri Wakil Ketua DPD, Dedi Afrizal Bendahara DPD, I Komang Koheri Wakil Ketua DPD, Umar Ahamad Ketua Badiklatprov dan Nurhasanah Mantan Sekretaris DPD yang kita dorong dari kader internal untuk maju di Pilgub, karena pentingnya agenda pilgub ini berkaitan dengan pileg dan pilpres", Tegas Bupati Terpilih Lampung Barat.

Begitu juga dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulang Bawang, Winarti menambahkan bahwa Provinsi Lampung merupakan lumbung suara dan basis PDI Perjuangan pada saat pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) pada 2014 lalu. Maka dari itu sudah sewajarnya kader partai berkiprah menjadi kepala daerah.

"Lampung ini lumbung dan basis suara. Tinggal kita pertahankan dan tetap menjaga kesolitan partai dan kader saja. Kita harus menang," katanya.

Kemudian ia juga akan konsisten dan berkomitmen memperjuangakan kader partai untuk menang. "Usulan 6 nama tersebut dari DPC PDI Perjuangan akan kita sampaikan kepada DPD PDI Perjuangan Lampung dan DPP PDI Perjuangan," tutup Bupati Terpilih Tulang Bawang tersebut. (*)


Pemkab – DPRD Lamtim Sepakati KUA PPAS 1,7T

04.47
•
Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim, M.Si.,M.Kn.,Ph.D.,dan Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan Arif usai menandatangani MoU KUA PPAS.
SUKADANA, (Kopiinstitute.com) - Bupati Lampung Timur, Chusnunia selaku pihak eksekutif dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur, Ali Johan Arif selaku pihak legislatif menandatangani Nota Kesepakatan Bersama terhadap Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna Tingkat II. di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lampung Timur, Senin ( 16/10/2017 ).

Hadir dalam acara tersebut Sekertaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera, Asisten Kepala Bidang Administrasi Umum, Wan Ruslan Abdul Gani, Inspektur, Nurdin Sifrizal, Pabung 0411/LT, Mayor Joko Subroto serta jajaran pimpinan DPRD Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, Hendri Nurhadi, dan Nawawi Iskandar.

Chusnunia menyampaikan proyeksi pendapatan tahun 2018 mencapai Rp.1.700.279.963.000,00 (Satu trilyun tujuh ratus milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dengan sektor penerimaan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan penerimaan pembiyaan daerah tersebut, dana yang tersedia guna membiayai belanja daerah pada tahun anggaran 2018 adalah Rp.1.750.279.963.000,00 (satu trilyun tujuh ratus lima puluh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah ).

Dengan sektor belanja tidak langsung diproyeksikan sebesar Rp.1.109. 069.438.181,00 (satu trilyun seratus sembilan milyar enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluhsatu rupiah), sedangkan untuk belanja langsung pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.641.210.524.819,00 (enam ratus empat puluh satu milyar dua ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

"kerjasama antara Pemerintahan Daerah dan DPRD merupakan salah satu bentuk manifestasi tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, guna terciptanya good governance sesuai harapan dan aspirasi masyarakat," ungkapnya.(RA)

Oknum Anggota DPRD Tubabar Dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung

03.26
•
ilustrasi
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Oknum anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubabar) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Inisial B dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung oleh korban T. Hal itu dilakukan untuk meminta polisi mengusut serta menangkap pelaku yang diduga akan memperkosa dirinya ketika sedang tidur.

Saat ini korban masih berada di Mapolresta Bandar Lampung setelah sebelumnya melakukan visum sebagai bukti telah terjadi kekerasan seksual yang berdampak luka memar pada bagian tubuh korban hingga mengalami trauma psikis

“istri saya masih di Polresta untuk melaporkan kejadian ini, saya masih cari orangnya (oknum DPRD Fraksi PAN),” ujar Angga Raya.

Peristiwa ini berawal ketika istrinya tiba di Bandar Lampung untuk menemui anaknya. Anak korban diketahui tinggal dirumah oknum tersebut karena sedang menempuh pendidikan di Bandar Lampung.

Lantas, saat istri dan anaknya istirahat tidur dikamar tamu rumah oknum, tiba-tiba oknum masuk kamar dan langsung menggerayangi korban dengan cara menyentuh tubuh hingga bagian paha atas korban. Merasa ada yang menjamahnya, korban pun langsung bangun dan menahan tangan pelaku hingga memar.

“Kejadiannya sekitar jam setengah 10 tadi pagi jadi si B itu yang anggota dewan dari PAN Tubabar masuk kamar langsung megang istri saya dan tangannya sampai masuk celana istri saya. Pas dia (istrinya) bangun langsung menahan tangan dia (Oknum), dikiranya istri saya mudah gitu, karena kepergok dia kabur,” ujar Angga Raya, suami korban, Selasa (17/10/2017).

Oknum dewan kabur menggunakan mobil dinas Rush warga silver plat merah lalu melarikan diri. Dikejar oleh istri pelaku menggunakan mobil CRV, namun tidak juga berhenti sehingga membuat istri pelaku menambrakkan mobil CRV yang dikendarainya ke mobil oknum dewan hingga mobil keduanya ringsek ringan.

“nah walau udah ditabrakin tetep gak berhenti juga, berhentinya bentar terus kabur lagi. Sampai sekarang gak bisa dihubungi gak tahu kemana, udah saya sms bilang kalo dia (oknum) itu kamp#ng, anj#ng, bab#,” ucap dia.

Hingga berita ini diturunkan, pelaku yang diduga oknum anggota DPRD Tulang Bawang Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional belum dapat dikonfirmasi. Sedangkan Angga Raya saat ini sedang membawa istrinya untuk dilakukan visum. Kasus ini diminta angga untuk diselesaikan secara hukum demi mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku.(hen)


Bupati Pesawaran Dukung IWO Lampung

02.18
•

Bupati Pesawaran Dendi Romadona bersama Ketua IWO Wawan Sumarwan beserta jajaran di Pemkab Pesawaran.
PESAWARAN - Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona Kaligis mendukung keberadaan Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Lampung. Menurut putra Anggota DPR RI Zulkifli Anwar itu keberadaan IWO di Provinsi Lampung maupun di kabupaten Pesawaran dapat menjadi rujukan bagi para pembaca dalam hal informasi terkini.

Dia bercerita saat kunjungannya ke Negara Korea Selatan belum lama ini, bahwa disana media online itu sudah terpusat dalam sebuah gedung yang besar, dan mereka satu didalamnya.

"Jadi media online di Korea itu, dia terpusat di sebuah gedung, layaknya seperti tempat jual beli saham begitu. Jadi mereka satu didalamnya dari berbagai media online," ungkap Dendi saat menerima audensi Pengurus IWO Lampung, di ruang kerjanya, Senin (16/10) kemarin.

Bagusnya, kata dia di Lampung seperti itu juga, jadi semua media online itu satu tempatnya dalam sebuah gedung.

"Apalagi memang zaman saat ini semua sudah memakai android, berita itu tinggal ngebuka aja di HP," kata dia.

Mantan anggota DPRD Lampung ini mengharapkan IWO dapat bekerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Pesawaran, dal hal publikasi dalam pembangunan maupun potensi yang ada di kabupaten.

"Semoga IWO ini menjadi organisasi yang lebih bagus dan tercepat dalam mengabarkan pemberitaan, yang sifatnya positif membangun," harapnya.

Sementara itu, Ketua IWO Provinsi Lampung, Wawan Sumarwan menegaskan keberadaan IWO dapat menjadi sumber pemberitaan publik pembaca baik di Kabupaten maupun kota di Provinsi Lampung.

"Kita juga berharap Bupati Pesawaran, mensuport dan mendukung IWO di Provinsi Lampung, " kata Dia.

Apalagi dalam hal pemberitaan, media online saat ini sudah banyak di Bumi Ruwa Jurai, sehingga publikasi pembangunan, sifatnya mendukung pemerintahan dalam hal pemberitaan yang objektif dan berlandaskan pada undang - undang pers, yakni pemberitaan yang profesional dan bermartabat.

"Insyaallah kami mampu bekerjasama dengan pemerintahan, baik di daerah maupun di pusat. Karena IWO ini bukan hanya di Lampung saja, melainkan sudah terbentuk di 33 Provinsi dan 100 Kabupaten/kota di Indonesia. Jadi pemberitaan di Lampung bisa terintegrasi di semua daerah di Indonesia," katanya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, selain Ketua IWO Lampung, juga didampingi, Ketua Bidang dan Sekretaris Bidang, yakni Yuverdi, Hamzah, Putra Ramadhan, Taufik dan Edwin Febrian. (IWO Lampung).

Oknum Anggota DPRD Tubabar Kepergok Hendak Perkosa Istri Orang

01.43
•
ilustrasi
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Oknum anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubabar) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) kepergok saat hendak memperkosa T dalam kamar rumahnya di Jalan Pulau Sangiang, Sukarame, Bandar Lampung.

Peristiwa tersebut menurut suami korban, Angga Raya, Warga Tulang Bawang Barat yakni berawal ketika istrinya tiba di Bandar Lampung untuk menemui anaknya. Anak korban diketahui tinggal dirumah oknum tersebut karena sedang menempuh pendidikan di Bandar Lampung.

Lantas, saat istri dan anaknya istirahat tidur dikamar tamu rumah oknum, tiba-tiba oknum masuk kamar dan langsung menggerayangi korban dengan cara menyentuh tubuh hingga bagian paha atas korban. Merasa ada yang menjamahnya, korban pun langsung bangun dan menahan tangan pelaku hingga memar.

“Kejadiannya sekitar jam setengah 10 tadi pagi jadi si B itu yang anggota dewan dari PAN Tubabar masuk kamar langsung megang istri saya dan tangannya sampai masuk celana istri saya. Pas dia (istrinya) bangun langsung menahan tangan dia (Oknum), dikiranya istri saya mudah gitu, karena kepergok dia kabur,” ujar Angga Raya, suami korban, Selasa (17/10/2017).

Oknum dewan kabur menggunakan mobil dinas Rush warga silver plat merah lalu melarikan diri. Dikejar oleh istri pelaku menggunakan mobil CRV, namun tidak juga berhenti sehingga membuat istri pelaku menambrakkan mobil CRV yang dikendarainya ke mobil oknum dewan hingga mobil keduanya ringsek ringan.

“nah walau udah ditabrakin tetep gak berhenti juga, berhentinya bentar terus kabur lagi. Sampai sekarang gak bisa dihubungi gak tahu kemana, udah saya sms bilang kalo dia (oknum) itu kamp#ng, anj#ng, bab#,” ucap dia.

Hingga berita ini diturunkan, pelaku yang diduga oknum anggota DPRD Tulang Bawang Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional belum dapat dikonfirmasi. Sedangkan Angga Raya saat ini sedang membawa istrinya untuk dilakukan visum. Kasus ini diminta angga untuk diselesaikan secara hukum demi mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku.(hen)

Yusuf Kohar: “Jangan Pilih Pemimpin Yang Istrinya Ikut Campur Ngatur Pemerintahan”.

05.42
•

Wakil Walikota Bandar Lampung M.Yusuf Kohar (foto.net)
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Pemimpin sangat penting dalam menentukan arah keberhasilan pembangunan. Karena pentingnya posisi pemimpin maka orang yang akan menduduki kursi kepemimpinan harus memiliki seni dan strategi dalam memimpin.

Selain itu juga mempunyai kharisma agar dapat menjadikan wadah yang dipimpinnya disegani dengan wibawa yang ada seperti para pemimpin dunia diantaranya Napoleon, Whashington, Lincoln, Churchil, Jenderal Sudirman, hingga Proklamator Pemimpin Besar Revolusi Ir Soekarno. Keberhasilan pemimpin dunia dan kepemimpinan nasional, selain dari gaya kepemimpinan yang dimiliki juga dukungan istri.

Wakil Walikota Bandar Lampung Yusuf Kohar melihat cara memilih pemimpin dalam pemerintahan ialah pemimpin yang tidak bisa diintervensi oleh istri dalam urusan jalannya roda pemerintahan. Namun demikian istri mendukung penuh tugas maupun program suami.

“Pemerintahan itu supaya baik harus dijalankan oleh sistem yang ada supaya jalannya pemerintahan berjalan sebagai sistem. Ini tidak boleh sama sekali diganggu karena dasarnya adalah aturan hukum dan undang-undang. Misalkan Gubernur punya wakil, Walikota juga punya wakil, bupati juga gitu jadi semuanya diatur,” ujar Yusuf Kohar kepada Kopiinstitute.com, Senin (16/10/2017).

Sistem pemerintahan yang ada, tutur dia, memberikan fungsi dan porsi kepada wakil sebab bila pemimpin katakanlah kepala daerah setingkat walikota/bupati tidak memfungsikan wakilnya maka bukan pemimpin yang sehat dan itu harus menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk memilihnya.

“Jadi istri kepala daerah sebagai pemimpin tidak boleh ikut campur urusan suami apalagi mengatur jalannya pemerintahan. Suami juga jangan diam saja takut istri. Ini bukan cuma ikut ngatur-ngatur tapi malah sampai nak marahi camat, lurah,kepala dinas, kepala badan, sekolah-sekolah, sampai puskesmas. Jadi dia (istri) bukan pejabat negara, dia bukan pejabat pemerintahan,” papar dia.

Pemimpin yang istrinya ikut-ikutan mengatur pemerintahan, dan suami juga takut istri jangan dipilih karena membahayakan bagi jalannya pemerintahan yang sehat. Karenanya istri pemimpin harus tahu tugas diantaranya membantu program dibidang PKK, Dekranasda dan Dharmawanita.

“Pemimpin harus memberdayakan wakil karena hukum mengatur adanya wakil,”tegasnya.(wendri)

Wakil Walikota Bandar Lampung Yusuf Kohar saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik Telaah Kritis Reklamasi Teluk Lampung yang diselenggarakan Kopiinstitute di Grand Karaoke tahun 2016.

 
Copyright © Bunk PeNa. Designed by OddThemes & VineThemes