Besok, L-SAKA Gelar Diskusi Politik Transaksional dan Intervensi Korporasi dalam Pilgub 2018.

22.18

•

isl

LAMPUNG - Tahun 2018 Lampung menjadi salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak jilid III, perhelatan demokrasi lima tahunan ini merupakan momen menentukan dalam proses kemajuan sebuah daerah kedepannya.

Lembaga Studi Advokasi Kebijakan (LSAKA) akan menyelenggarakan diskusi Publik bertema "Politik Transaksional dan Pengaruh Intervensi Korporasi dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2018" yang akan dilaksanakan, Kamis 19 Oktober 2017, Pukul 14.00 WIB. Di Woodstair Cafe, Jl. Urip Sumoharjo, Bandar Lampung.

Funky Rulita, selaku ketua pelaksana kegiatan mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan sarana untuk mengkaji secara komprehensif terkait permasalahan yang selalu kerap muncul di proses Demokrasi yaitu Politik Transaksional dan Intervensi Korporasi, dan bukan hal yang tidak mungkin praktik demikian akan juga mewarnai Pemilihan Gubernur Lampung 2018.

Ia menambahkan, realitas objektif saat ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seringkali menjadi lahan bertumbuhnya politik transaksional wujudnya sudah menjadi rahasia umum yaitu bagi-bagi uang (Money Politic), sembako kepada konstituen, pembagian kekuasaan dilingkaran elit politik, obral janji jatah proyek pemerintah dan bahkan deal-deal dalam upaya melanggengkan kerajaan bisnis bagi korporasi yang mengongkosi biaya kampanye peserta pemilu jagoannya.

Funky melanjutkan, efek domino dari politik transaksional dalam Pilkada adalah bentuk penyandraan demokrasi oleh korporasi. Korporasi menuntut kandidat yang berhasil meraih kursi kekuasaan untuk mengembalikan modal selama kampanye dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pilkada. Tidak ada pilihan lain dari penguasa selain memanipulasi Demokrasi.

Prinsip-prinsip pokok demokrasi dikesampingkan, keputusan-keputusan politik dan ekonomi diarahkan kepada kepentingan bisnis korporasi. Karena dibalik kebijakan-kebijakan tersebut ada korporasi yang mendikte penguasa agar kebijakan-kebijakan strategis pemerintah harus terharmonisasi dengan kepentingan Tuan pemilik modalnya.

untuk membedah secara menyeluruh hal-hal tersebut kami telah mengundang para pembicara yang mempunyai kapasitas mengenai hal tersebut yaitu Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku Pengamat Politik, Dr. (Cand) Yusdianto, SH.,MH. Akademisi Unila, KPU Provinsi Lampung dan BAWASLU Provinsi Lampung. Serta mengundang seluruh Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa, Organisasi Masyarakat, rekan-rekan NGO, Jurnalis, Pejabat Pemerintahan dan DPW Partai Politik Se-Lampung untuk turut hadir sebagai audiens.

Narahubung:
Funky Rulita Sari (0812-4141-2242)

READ MORE

Bai’at Mustafa Diduga Dipimpin Kepala Dinas. JAK Lampung : Bupati Jangan Lindungi ASN Berpolitik.

21.32

•

news

Video 51 detik yang berisi rekaman sejumlah ASN memimpin sumpah untuk memilih Ketua DPW NasDem Mustafa.

BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Bai’at atau persaksian untuk memilih Ketua DPW NasDem Mustafa yang dikemas dalam sumpah politik diduga dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah. Selain dugaan tersebut, beberapa nama masih dalam penelusuran untuk diungkap serta diminta proses pertanggungjawaban kepada Inspektorat dan Bupati Lampung Tengah.

“Laporan kami ketiga lembaga belum ada tanda-tanda akan ditindaklanjuti meski pada saat menyampaikan laporan mereka janji menindaklanjutinya. Nah itu kan dari investigasi kami yang mimpin bai’at itu salah satu ASN nya Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah,” ujar KoordinatorKILAS, Husni Mubarok, Rabu (18/10/2017)

Ia mengungkapkan, beberapa nama yang belum diketahui saat ini sudah terindentifikasi sehingga akan dilakukan konfirmasi sebelum diungkap ke publik. “ Bawaslu yang mengaku sudah tahu tapi kok gak mau nyebut nama-nama itu. Alasannya harus konfirmasi dulu, kita tunggu kerja Bawaslu Lampung,” imbuhnya

Sementara, Direktur Eksekutif Jaringan Anti Korupsi (JAK) Didi Junaidi mendesak, inspektorat Lampung Tengah secepatnya menindaklanjuti dengan memanggil serta memeriksa para ASN dalam kegiatan mobilisasi massa yang menurut Didi masuk kategori berpolitik.

“inspektorat jangan melindungi ASN berpolitik, jadi kami melihat kasus ini tidak serius ditangani dan ada indikasi untuk melindungi serta menghilangkan kasus ini karena sampai hari ini inspektirat belum ada kerja,” tegas Direktur Eksekutif JAK Didi Junaidi.

Untuk itu, papar dia, supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut dengan menjadi polemik tidak berhujung maka dirinya meminta kepada Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah dan juga selaku pihak yang didukung dalam kegiatan tersebut serta sebagai Calon Gubenur jika jadi mencalonkan diri maka segera memerintahkan inspektorat untuk memprosesnya dan berjanji tidak melindungi ASN Lampung Tengah yang berpolitik

“Saya minta dengan hormat kepada pak Mustafa supaya memerintahkan inspektorat memanggil, memeriksa ASN tersebut, terlebih ada dugaan bai”at dipimpin Kepala Dinas Pendidikan jadi selaku Bupati jangan melindungi jika ada ASN berpolitik, sebab jika kasus ini tidak diungkap secara terang melalui proses hukum dan administrasi terhadap pelaku ASN berpolitik maka akan jadi preseden buruk bagi Pemkab Lampung Tengah dan berdampak pada citra Mustafa selaku calon Gubernur, masyarakat Lampung memantau perkembangan kasus ini, jangan sampai simpati masyarakat berubah menjadi antipati hanya karena melindungi ASN berpolitik,” tukasnya

Bawaslu Lampung menyatakan telah mengetahui indentitas para ASN yang ada dalam video berdurasi 51 detik namun sampai hari ini tidak mau menyebut identitasnya. Sebelumnya Ketua Bawaslu Lampung Fathikatul Khoiriah mengaku siap menelusuri serta membuktikan bai’at Mustafa. “saya sudah melihat rekamannya, kita siap buktikan,” tegas Khoir.

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sampai detik ini tidak bisa dikonfirmasi, begitu juga Bupati Lampung Tengah saat dikonfirmasi tidak bersedia menanggapi persoalan ini.(wen)

suasana disisi ruangan saat masyarakat di bai'at.

READ MORE