Bandar Lampung : Wacana pembangunan proyek mercusuar (fly over) di tengah belum adanya kepastian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bandarlampung di Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) terkait adanya pemangkasan sebagian perda oleh pemprov Lampung yang menilai terlalu tingginya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) KotaTapis Berseri tahun 2017 sekitar Rp 779 miliar diduga bakal mengorbankan kepentingan rakyat.
“ Kalau Mendagri menyetujui pemangkasan sebagian perda APBD itu dan pemkot Bandarlampung tetap bersikukuh membangun sejumlah fly over atau underpass, terus mau memakai uang siapa. Apa harus mengorbankan kepentingan rakyat lainnya seperti di bidang pendidikan, kesehatan maupun sosial supaya bisa mewujudkn ego nya,” Kata Direktur Kantor Bantuan Hukum (KBH) Bandarlampung, Aris, Selasa, (28/2).
Semestinya pemerintah Bandarlampung dapat mengutamakan kepentingan masyarakat ketimbang tanpa harus mengedepankan sikap tendensius untuk melakukan pembangunan mercusuar di Kota Tapis Berseri. Pasalnya, tunggakan pemkot Bandarlampung di berbagai bidang, seperti, pendidikan, kesehatan, dan sosial kabarnya mencapai ratusan miliar itu harus segera dibayarkan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 harus di seimbangkan dengan kemampuan APBD guna mengantisipasi terjadi defisit atau menambah Utang.
“ Jangan mengorbankan rakyat banyak dong hanya untuk mengedepankan ketendensiusan seorang pemimpin yang seharusnya bisa menjadi contoh masyarakatnya sendiri,” Ungkapnya.
Oleh karena itu alangkah baiknya jika seorang pemimpin lebih banyak meninjau dan sharing dengan masyarakat kecil menengah kebawah sekaligus untuk menyerap aspirasi supaya bisa mengurungkan niat untuk membangun fly over.
” Masih banyak keluhan masyarakat golongan menengah kebawah membutuhkan bantuan dari pemerintah Bandarlampung yang selama ini terkesan telah menutup mata, telinga dan hati nya bagi masyarakat kecil yang telah menjadikan dia orang nomor satu di Tapis Berseri,” Ucapnya.
Sementara itu, Hal senadapun disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Universitas Bandarlampung (UBL), Erwin Oktavianto mendorong aspek rencana pembanguan Bandarlampung dapat mengedepankan program prioritas dan bisa berdampak kepada seluruh masyarakat Kota Tapis Berseri.
“ Pembangunan Fly over itu hanya berdampak pada masyarakat golongan menengah keatas yang memiliki kendaraan roda dua maupun empat. Terus masyarakat kecil kebawah tidak bisa merasakan pembangunan mercusuar itu kan. Nah, itu menjadi tugas pemerintah Bandarlampung agar bisa melakukan pembangunan secara menyeluruh,” Ujarnya.
Selain itu, pemerintah Bandarlampung juga harus memikirkan permasalahan yang muncul tidak diluar prediksi seperti adanya banjir beberapa waktu lalu. Hal demikian perlu adanya perhatian secara intensif, jangan hanya memikirkan pembangunan mercusuar dengan mengesampingkan berbagai aspek, seperti lingkungan, sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tapis Berseri.
“Jangan sampai karena ego sentris kepemimpinan untuk membangun proyek mercusuar yang sebenarnya belum terlalu diperlukan. Akhirnya bidang lainnya menjadi terabaikan dan dampak sosialnya dirasakan oleh masyarakat,” Ucapnya.
Kendati demikian, jika pemkot Bandarlampung tetap bersikeras melakukan pembangunan mercusuar dengan mengesampingkan beberapa tunggakan yang masih banyak belum terbayarkan, artinya ini menjadi sebuah sinyal bahaya bagi kesehatan rencana keuangan Kota Tapis Berseri.
“Berbicara potensi PAD yang luar biasa besar jangan dijadikan sebagai target, tetapi peluang. Nah itu maindate yang salah dan harus dirubah bahwa potensi tidak sama dengan target yang merupakan sebuah capaian dan kemungkinan bisa tercapai secara bertahap mengikuti laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan sebelumnya,” Pungkasnya.(r)
 di tengah belum adanya kepastian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB...){kind=link}
Posting Komentar