NASIONAL

Featured Video

Games

daerah

Fashion

pendidikan

Jaksa Tampik Dugaan Pungli Tilang

07.18


BANDARLAMPUNG : Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung menampik dugaan Pungutan Liar(Pungli) dana tebusan surat Tindakan Langsung(Tilang).

Pihak Kejari mengklaim, jika pengendara yang terkena tilang yang akan menebus surat tilang di Kejari setempat, pihak Kejari memiliki bukti pembayaran(kuitansi). Pun sesuai dengan nominal yang tertera di secarik kuitansi dan harga penebusan surat Tilang berbeda tiap Minggu.

"Formnya(kuitansi) kita ada, pasti kita kasih kalo diminta,"kata Jaksa Tilang Kejari Bandarlampung, Sayekti Candra Kamis (31/03/2016). 

Sedangkan untuk nominal penebusan, tergantung dari putusan pengadilan berdasar pasal yang dilanggar pengendara. Nominalnya bervariasi antara Rp60-80 ribu.

"Di undang-undang maksimal Rp2 juta,"ucap dia.

Di lain pihak, Abdul, warga Rajabasa, Bandarlampung mengaku cukup membingungkan dengan adanya dugaan kurang profesionalnya Kejari setempat. Ia berharap, pihak Kejari lebih terbuka soal dana penebusan Tilang, terlebih kata dia, itu berkaitan dengan anggaran.

"Kalo enggak terbuka, enggak ada kuitansinya. Kan bingung berapa nilai yang sebenarnya,"tukasnya.

Pasca pemberitaan, Kamis (31/03/2016), siang, keadaan berubah 180 derajat, petugas Kejari di runag Tilang mempersiapkan kuitansi dengan nominal yang tertera.

"Rp50 ribu aja mas. Ini kuitansinya"ucap petugas berjilbab yang berseragam Kejari itu.

Sebelumnya,  pada Rabu (30/03/2016), siang, hendak mengambil surat Tilang di Kejari Bandarlampung, namun petugas setempat hanya meminta uang tanpa memberikan kuitansi.
"Rp80 ribu mas, di sini enggak ada kuitansi,"kata salah satu petugas di ruang Tilang Kejari.

Per 31 Desember, Penggunaan Alat Tangkap Ikan Cantrang

07.04

BANDARLAMPUNG : Berdasar Surat Edaran(SE) Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor' 72/MEN-KP/II/2016 Tentang pembatasan penggunaan alat penangkapan ikan Cantrang di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Bahwa sumber daya ikan dan lingkungan di wilayah Indonesia mengalami degradasi sehingga mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Menteri kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri(Permen) Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela(Trawls) dan Pukat Tarik(Seine Nets) di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Permen tersebut antara lain membuat larangan alat tangkap ikan Cantrang yang merupakan kelompok alat penangkapan ikan Pukat Tarik(Seine Nets). 

Namun demikian dalam pelaksanaannya penggunaan alat penangkapan ikan Cantrang di Indonesia dilakukan secara bertahap dengan pembatasan-pembatasan tertentu.

Pembatasan penggunaan alat penangkapan ikan Cantran di Indonesia dilaksanakan sampai tanggal 31 Desember 2016,"kata Kabid Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Lampung, Zainal Karoman, Kamis (31/03/2016).

Itu kata dia, dengan ketentuan dilakukan pengukuran kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan Cantrang, lalu hanya dioperasikan pada perairan di wilayah pengelolaan perikanan provinsi sampai 12 Mil. 

Kemudian kata Zainal, ukuran seleksifitas dan kapasitas alat penagkapan ikan Cantrang yaitu Mesh Size minimal 2 Inci dari tali ris atas(panjang sayap) minimal 60 meter.

Lalu, tatacara pengoperasian sesuai dengan keputusan menteri kelautan Nomor: KEP. 06/MEN/2010 tentang penangkapan ikan di Indonesia.

"Dan hasil tangkap dicatat di pelabuhan pangkalan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI).

Sementara, Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia(HNSI) provinsi Lampung, Agoes Widjanarko mengimbau pemerintah untuk tetap melindungi kelangsungan usaha nelayan. Cantrang dan sejenisnya kata dia, adalah alat tangkap yang dipakai nelayan secara turun temurun.

"Sesungguhnya tidak mudah mengganti alat tangkap ikan,"kata Agoes.

Pemerintah juga diminta harus pro- aktif memberikan solusi kepada nelayan yang terdampak Permen KP Nomor 2, yang masa transisi yang tersisa hanya 8 bulan ini, semestinya digunakan pemerintah untuk lebih memberikan solusi kelangsungan usaha nelayan.

“Bukan malah menekan,"ujar dia.

Pada dasarnya nelayan memahami kebijakan pemerintah, namun jangan juga nelayan yang sudah dalam kesulitan tidak mendapat kemudahan selama masa transisi.(n)

DPW PAN Bantah Politik Uang

07.00

BANDARLAMPUNG : Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional(PAN) provinsi Lampung, Iswan H Caya membantah Musda PAN Metro beraroma Money Politik.

Pun dengan tegas ia mengatakan tidak ada persoalan yang harus disikapi secara serius.

"Tidak ada Money Politik di Musda PAN Metro. Bahkan berjalan dengan baik," kata dia, Kamis (31/03).

Sementara, Ketua DPW PAN Lampung Saad Sobari, enggan memberikan pernyataan terkait kabar hasil Musda PAN Kota Metro yang disinyalir telah telah terjadi Money Politik.

Diketahui, pasca kemenangan Megasari, sebagai Ketua DPD PAN Kota Metro dalam Musda PAN, Rabu (30/3), ternyata meninggalkan banyak masalah.

Bahkan dalam Musda PAN Metro yang digelar di LEC Kartina juga disinyalir terjadi Money Politik.
Akibatnya, sejumlah kader PAN Kota Metro mendesak DPW PAN Lampung membatalkan hasil Musda PAN Kota Metro tersebut.Salah satunya, Hartono Sabki.


Menurutnya, hasil Musda PAN Kota Metro sangat kental adanya money politik. Bahkan kemenangan Megasari sebagai Ketua PAN Metro penuh kecurangan.

Padahal, kata dia, Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan selalu tegas melarang Money Politik dan PAN harus steril dari kecurangan.


"Apa yang terjadi dalam Musda PAN Kota Metro kemarin penuh Money Politik dan itu sangat kelihatan sekali," kata dia yang juga salah satu calon Formatur Musda PAN Metro.(n)

BNN Akan Tes Urine Aleg Dprd Lamsel

04.41

LAMSEL : Sebanyak 60 pegawai Lembaga Kemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Kalianda melakukan tes urine yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).

Mengawali pemeriksaan air seni, pertama kali dilakukan oleh Kepala Lapas kelas II A Kalianda Gunawan Sutrisnadi, yang selanjutnya pemeriksaan kepada seluruh jajarannya. Kegiatan tersebut, pihak lapas berkoordinasi dengan Polres Lamsel dan Kodim 0421 setempat.
 
Kepada media, Kepala Lapas Gunawan Sutrisnadi mengatakan, kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen dari pegawai Lapas untuk pemberantasan bahaya peredaran Narkoba. 
 
"Kita buktikan dari pembinanya dulu dengan test urine semua jajaran dan harus kita perlihatkan kepada warga binaan. Kegiatan ini dilakukan langsung secara spontan dari pihak BNN tanpa ada rencana," beber Gunawan di sela kegiatan tersebut, Kamis (31/3/2016).
 
Selanjutnya, kata Gunawan, jika dikalangan jajarannya ada yang positif menggunakan narkoba. Maka, pihaknya akan langsung memberikan sanksi tegas dengan berupa pemecatan secara tidak hormat. 
 
"Sebagai komitmen dari Kementrian Hukum dan HAM siapa yang terlibat dalam peredaran Narkoba sanksinya adalah pemecatan," tegasnya. 
 
Usai tes urin terhadap jajaran Lapas Kalianda, Kasi Pemberantasan BNNK I Wayan Suartha Antara mengatakan, pihaknya berencana akan melakukan hal serupa kepada seluruh Anggota DPRD setempat.
 
"Waktunya tidak bisa saya tentukan, yang pasti dalam waktu dekat," ujarnya.
 
Wayan menegaskan, uji air seni dalam hal mengetahui yang bersangkutan menggunakan narkoba atau tidak, pasti akan dilaksanakan, BNN hanya tinggal menunggu saja. 
 
"Sebelumnyakan Kejaksaan dan sekarang di Lapas, kita akan lakukan ini lagi di DPRD," jelasnya.
 
Disinggung mengenai hasil pemeriksaan pihaknya, jika yang diperiksa positif pengguna narkoba serta memiliki barang bukti Narkoba. Maka dengan tegas Wayan mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjutinya dengan berkoordinasi kepada pihak kepolisian setempat. 
 
"Kalau positif pengguna Narkoba kita tindak, tapi kalau terbukti memiliki akan kita serahkan ke polisi," tukasnya. (n)

Karyoto Diduga Lecehkan Murid

04.17

LAMTENG : Dinas Pendidikan Lampung Tengah (Disdik Lamteng), akan segera memanggil Kepala UPTD dan Kepala SDN I Kali Rejo, untuk dimintai keterangan terkait pelecehan  yang diduga dilakukan Karyoto salah seorang guru olahraga yang mengajar di sekolah tersebut.

Hal ini ditegaskan oleh Sekertaris Disdik Lamteng A. Helmi kepada sejumblah awak media di ruang kerjanya, Kamis (31/3) .

Helmi mengatakan, bahwa pihaknya sejauh ini belum mengetahui perkara tersebut dengan pasti.
"Kita belum tahu kasus ini seperti apa. Kita akan panggil terlebih dahulu, Kepala UPTD dan Kepala SDN I kali Rejo besok (hari ini-red), untuk dimintai penjelasan dalam kasus ini,"ujarnya.

Dia menjelaskan, jika memang pelaku terbukti bersalah, pihaknya akan memberikan sanksi yang sesuai terhadap Karyoto."Kita akan berikan sanksi moral atau mutasi terdahap pelaku. Kalau untuk sanksi hukum sampai pemecatan, itu ranahnya ada di Inspektorat, kita hanya sebatas pembinaan saja. Jika dia guru PNS akan kita bina, kalau dia non PNS akan kita berhentikan,"ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, AKP Harto Agung Cahyono menegaskan, jika pihak kepolisian Polsek Kali Rejo tidak bisa mengungkap kasus pelecehan yang diduga dilakukan Karyoto salah seorang guru olahraga SDN I Kali Rejo, pihaknya akan mengambil alih kasus tersebut.

"Pihak Polres nanti yang akan mengambil alih kasus pelecehan ini. Kita akan segera memanggil korban dan pelakunya, untuk dimintai keterangan terkait hal ini,"ujar Harto dengan tegas, kepada awak media diruang kerjanya Senin (28/3) lalu.

Kasus pelecehan terhadap anak dibawah umur terulang kembali. Salah satu korban berinisial (DN), menjadi pelampiasan perbuatan bejat yang dilakukan Karyoto, salah seorang guru olahraga SDN I Kali Rejo, Lampung Tengah. Namun, hingga saat ini kasus tersebut, belum juga terungkap oleh pihak kepolisian setempat.

Saat dimintai tanggapan melalui telepon selulernya Minggu (27/3) kemarin, Kapolsek Kali Rejo AKP Edi Susanto mengatakan, bahwa pihaknya saat ini masih mendalami kasus tersebut, untuk melengkapi bukti-bukti yang lebih akurat.

"Kasus ini masih dalam proses penelitian, kita masih mengumpulkan saksi-saksi yang melihat dan mendengar langsung kejadian tersebut, serta mengumpulkan bukti-bukti yang akurat, untuk menindaklanjuti kasus ini,"ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SDN I Kali Rejo, Sri Suhartini, SPd. Sd., MM, berharap, pihak kepolisian setempat, dapat segera mengungkap kasus tersebut.

"Kita berharap, pelaku ini segera ditangkap pihak kepolisian, dan diberikan hukuman yang seberat beratnya, karena sudah mencoreng nama baik SDN I ini, dan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah,"ujarnya dengan tegas.

Sebelumnya diberitakan, akibat perbutan bejat yang dilakukan Karyoto, salah seorang guru olahraga SDN I Kali Rejo, dunia pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah, kembali tercoreng.

Karyoto diduga telah melakukan pelecehan terhadap anak didiknya sendiri, yang masih duduk dibangku sekolah kelas satu dan kelas enam. Pelecehan itu terungkap, setelah korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Setelah itu, orang tua korban langsung melaporkan persoalan tersebut kepada kepala sekolah setempat.

Berdasarkan laporan yang diterima, Kepala Sekolah SDN I Kali Rejo, Sri Suhartini, SPd, Sd, MM, menjelaskan, bahwa perbuatan bejat yang dilakukan Karyoto benar terjadi.

"Benar mas, saya telah menerima laporan dari orang tua korban yang berinisial DN. Korban ini telah mendapat perlakuan tidak senonoh dari salah satu guru olah raga yang mengajar di SDN I ini. Sebelum korban dicabuli, DN digendong-gendong kemudian dicium, lalu pelaku mengeluarkan "senjatanya" dengan alasan buat mainan anak anak,"jelasnya.

Suhartini menerangkan, bahwa pelaku mulai mengajar di SDN I ini, dari bulan Oktober 2015 lalu. Karyoto diduga telah melakukan pelecehan tidak hanya terhadap korban DN. Sebanyak 19 siswi, yang terdiri dari 9 siswi kelas satu, dan 10 siswi kelas enam, ini juga menjadi korban perbuatan bejat yang telah dilakukannya.

"Guru olahraga ini, baru setengah tahun mengajar disini. Dan sepengetahuan saya, masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Wali murid sudah ada penyelesaian secara keluarga, yang diselesaikan langsung oleh pihak komite sekolah, satu bulan yang lalu,"imbuhnya.

Ia menambahkan, dirinya sangat mendukung orang tua korban untuk segera melaporkan persoalan ini kepihak yang berwajib, dan diproses secara hukum."Saya mendukung penuh, jika orang tua korban melaporkan kejadian itu kepihak kepolisian,"ucapnya.

Disisi lain, Kapolsek Kali Rejo AKP Edi Susanto membenarkan persoalan tersebut. pihaknya sudah menerima laporan dari orang tua korban pelecehan itu."Memang benar, ada laporan masuk, kasus pelecehan anak dibawah umur, yang masih duduk dikursi SDN I Kali Rejo. Namun, saat ini kita masih mendalami kasus tersebut, untuk ditindaklanjuti,"ungkapnya. (n)

Wagub Bachtiar Sanggupi Permintaan Khamami

04.06

MESUJI : Pemerintah Provinsi Lampung akan membantu Kabupaten Mesuji untuk mewujudkan daerah itu sebagai lumbung pangan nasional. Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Lampung, Bactiar Basri saat menghadiri panen raya padi sawah di Mesuji,  Kamis (31/3/2016).

Dalam kesempatan itu, Bupati Mesuji, Khamami berharap kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi agar selalu membantu kabupaten Mesuji dalam hal upaya meningkatkan produksi padi di Mesuji.


Khamami mengatakan, jika persoalan pertanian di Mesuji sangat rentan akan gulma dan hama, untuk itu sarpas pertanian kiranya dapat menjadi perhatian serius.

Hal itu dikatakan Khamami, cukup mendasar, sebab dalam include keuangan daerah kabupaten Mesuji sangat minim sekali, sehingga butuh bantuan dari pemerintah pusat.


“ Tidak lain tidak bukan, saprodi pertanian di harapkan dapat terus diberikan di Mesuji, mengingat mesuji saat ini telah menunjukan kinerja nyata membangun di segala sektor, “ungkap Khamami.


Tidak hanya itu, Khamami juga mengatakan, mesuji belum siap mandiri itu di sebabkan anggaran mesuji sangat kecil, sehingga peelu sekali bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, terlebih di bidang pertanian.


Menanggapi keinginan Khamami, Wagub Lampung Bachtiar Basri menyatakan, jika pemerintah provinsi siap membantu mesuji, sebab Mesuji di harapkan menjadi lumbung beras terbesar dilampung.


“ Ya akan kita upayakan semampunya, sebab jika melihat Mesuji dengan teritorial persawahan begitu luas dan sarana transprotasi juga sudah mendukung, “ kata Bachtiar Kamis (31/3/2016)


Selain wakil gubernutr lampung, tampak hadir Direktur Serelia direktorat tanaman pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. Nandang Sunandar. MP, perwakilan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, kepala Bulog Regional Lampung, Dinding Syamsudin, seluruh kepala Dinas Pertanian se-Provinsi Lampung, Bupati dan wakil Bupati serta ketua DPRD kabupaten setempat.


Proses Panen raya berlangsung meriah dan terlihat ribuan masyarakat mesuji tumpah ruah di lokasi panen raya tepatnya di desa Tebing Karya Mandiri kecamatan Mesuji Timur - Mesuji. (n)

Mesuji Targetkan Jadi Lumbung Pangan Nasional

03.49

Mesuji : Penen Raya Padi Sawah perdana di desa Tebing Karya Mandiri kecamatan Mesuji Timur - Mesuji, dilangsungkan dengan mendatangkan Direktur Serelia Direktorat Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. Nandang Sunandar. MP, sebagai perwakilan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pada Kamis (31/3/2016).


Seluas 120 hektar lahan sawah baru di desa Tebing Karya Mandiri telah menemukan angka hasil panen perdana sekitar 3 - 3,5 ton perhektar. Untuk di kabupaten Mesuji pada tahun 2015 pihak TNI yang bekerja sama dengan pemerintah daerah mesuji telah menyelesaikan kuota 2000 hektar, namun secara simbolis panen di langsungkan di desa Tebing Karya Mandiri.


Menurut kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji Anca Martha Utama, mengatakan Mesuji siap menjadi lumbung beras di Lampung, dalih tersebut berasal dari data sawah produksi tanam gadu maupun rendeng berkisar 24,579 hektar yang tersebar di 38 desa 3 kecamatan dari 7 kecamatan se- Mesuji.


Diketahui kabupaten Mesuji pada tahun 2016 akan kembali menambah jumlah lahan sawah baru sekitar 6000 hektar. Untuk tanaman  perdana padi sawah di mesuji mampu menghasil kan 3 ton gabah kering panen perhektar lebih sementara sawah produksi sekitar 8 ton gabah kering panen perhektar.


Dalam akumulasi tersebut Mesuji diklaim mampu menjadi lumbung pangan nasional tingkat provinsi lampung.
Berdasarkan data tersebut Nandang mengatakan di sela-sela kunjungannya ke kabupaten Mesuji mengungkapkan, “dengan hasil 3 ton lebih perhektar sawah panen perdana tentu capaian yang sangat luar biasa, semoga Mesuji menjadi motor penggerak suplai pangan dilampung maupun di Indonesia, “singkat Nandang.



Dengan adanya hasil yang cukup memuaskan, Nandang mengucapkan terima kasih atas kerja keras pihak TNI yang telah melaksankan Program Cetak Sawah baru sebagai terobosan program pemerintah pusat dengan tajuk Nawacita Swasembada Pangan Tanah Air. (n)

Moviesarry DCFC Darmajaya Berlangsung Meriah

03.28

BANDARLAMPUNG : Ratusan mahasiswa, dan pecinta film di Lampung memenuhi Aula Gedung Pascasarjana Institut Informatika dan Bisnis (IBI) Darmajaya untuk menyaksikan Moviesarry yang digelar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Darmajaya Computere and Film Club (DCFC), Rabu malam (30/03).


Kegiatan yang digelar dalam rangka merayakan 17 tahun UKM DCFC IBI Darmajaya sekaligus memperingati  Hari Film Nasional ini diisi dengan acara pemotongan kue tart, tumpeng, dan menonton film bersama


Pada kesempatan itu, UKM DCFC yang aktif dibidang perfilman ini juga melaunchingfilm terbaru mereka dengan bekerjasama dengan Polresta Bandar Lampung berjudul Progress.
Launching film tersebut juga disaksikan oleh Kepala Kepolisian Sektor(Kapolsek) Kedaton Komisaris Handak Prakasa Qalbi, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Sumber Daya IBI Darmajaya, Muprihan Thaib, S.Sos., MM.


Ketua UKM DCFC, Wayan Hardiyante mengungkapkan, UKM DCFC berdiri sejak 1 Maret 1999. Perayaan HUT ke 17 UKM DCFC yang diselenggarakan bertepatan dengan hari film nasional ini diharadapkan menjadi semangat baru, dan memotivasi UKM DCFC untuk berkembangkan menjadi lebih baik lagi.


“Alhamdulillah, UKM DCFC telah berusia 17 tahun. Usia yang menginjak dewasa ini dilalui dengan penuh perjuangan, kerja keras, dan menjadi proses belajar bagi semua anggota. Semoga diusia ke 17 tahun ini, UKM DCFC bisa lebih menjaga kekompakan anggota, lebih produktif lagi dalam menghasilkan karya film yang berkualitas dan mampu menjadi kebanggaan IBI Darmajaya,” ujarnya.


Sementara, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Sumber Daya IBI Darmajaya, Muprihan Thaib, mengucapkan selamat ulang tahun kepada UKM DCFC. Diungkapnya, UKM DCFC merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan unggulan yang dimiliki IBI Darmajaya.


“Belum menginjak usia 17 tahun saja, UKM DCFC telah sukses menggelar even perfilman nasional. Tak hanya menjaring peserta dari provinsi Lampung, Festival Film Indie yang digelar UKM DCFC bahkan diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia,” ungkapnya.


Muprihan melanjutkan, selain mampu menggelar even perfilman ditingkat nasional, UKM DCFC juga aktif menunjukkan eksistensinya dalam memproduksi karya-karya film dan menjalankan radio darmajaya.


“Semoga setelah melewati usia ke 17 tahun, UKM DCFC bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan kedepan UKM DCFC bisa menggelar atau mengikuti even perfilman tingkat internasional sesuai dengan motto IBI Darmajaya yakni one step ahead toward globalization !,” harapnya. (Rilis)


Mencurigakan, Pengadaan Bandwith Diskominfo Diduga Dimarkup

21.38

BANDARLAMPUNG : Anggaran pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan belanja langganan bandwith portal Lampung (20Mbps) tahun anggaran 2015-2016 di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Lampung patut dicurigai.
Ini mengingat Diskominfo Lampung menganggarkan dana senilai Rp 540 juta untuk biaya langganan internet. Jika mengacu harga tertinggi yang dimiliki jasa penyedia Telkom Indonesia untuk kapasitas (20Mbps) yang hanya Rp 13.260.216 perbulan, nilai pagu yang dibuat Diskominfo Lampung terlalu tinggi.
Rinciannya, Rp540 juta setelah dikurangi pajak 11% adalah Rp 480,600,000. Setelah dibagi 12 bulan adalah Rp 40.050.000, Sehingga ada kelebihan anggaran sebesar Rp 26.789.784.
Sementara di 2016, Diskominfo Lampung menganggarkan dua kegiatan belanja untuk berlangganan internet. Anggaran tersebut naik dari tahun lalu menjadi Rp 684.000.000. Diskominfo juga menganggarkan untuk  pengadaan fiber optik senilai Rp240.000.000.
Dimintai tanggapannya, Direktur Indonesian Social Control (ISC), Sofwan rolie mengatakan sebaiknya penegak hukum menyelidiknya.

“ Bukan soal besar kecilnya anggaran, tetapi ada dugaan markup dalam anggaran itu. Jika dibiarkan, maka pejabat yang bersangkutan bisa leluasa di kemudian hari kembali melakukan markrup,” kata Sofwan, Kamis (31/3).

Wagub Lampung Akan Tinjau Sungai Wayseputih

08.34

BANDARLAMPUNG : Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri direncanakan mengunjungi Daerah Aliran Sungai Way Seputih dalam rangka pengembangan potensi kawasan wisata DAS. Selain itu dipersiapkan pula berbagai inventarisir potensi program/kegiatan untuk pengembangan secara terpadu pada tahun 2016 dan 2017.

Potensi-Potensi yang akan dikunjungi oleh Wakil Gubernur  tersebut meliputi Pengembangan Pelabuhan Cabang – Lampung Tengah, Peningkatan Saluran Irigasi, Normalisasi Sungai Way Seputih,  Lahan Cetak Sawah Baru Dente Teladas- Tulang Bawang dan Lokasi Budidaya Keramba Apung Ikan Air Tawar.

Hal tersebut dijelaskan Karo Humas dan Protokol Bayana dibahas pada Rapat Persiapan yang dipimpin oleh Asisten Bidang Ekonomi Adeham, Rabu (30/3) di Ruang Kerja Asisten Bidang Ekbang Kantor Gubernur Lampung. 

Rapat dihadiri Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kadis Permukiman dan Pengairan, Kepala Biro Perekonomian, Balai Besar PSDA, BAPPEDA dan satuan kerja terkait lainnya.
Lebih lanjut disampaikan, Rapat merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan oleh Wakil Gubernur Lampung dalam rangka program pengembangan potensi kawasan daerah aliran sungai (DAS) Way Seputih. 

“Way Seputih terdapat potensi-potensi yang dapat dikembangkan sebagai daerah pusat pertumbuhan dengan mengintegrasikan potensi ekonomi yang perlu didukung oleh fasilitas-fasilitas infrastruktur. Seperti sarana irigasi dan transportasi termasuk jalan dan jembatan, pelabuhan / dermaga serta aktivitas ekonomi,” ungkap Asisten Bidang Ekbang.

Upaya tersebut dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk-produk yaitu kegiatan pengolahan dan Peningkatan Akses Pasar. Pengembangan kawasan (DAS) Way Seputih juga sangat mendukung pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung, yang akan terintegrasi dengan Taman Wisata Way Kambas.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan  Holtikultura menjelaskan, di Tahun Anggaran 2016, telah direncanakan pembangunan lahan cetak sawah baru seluas 500 Ha di Desa Dente Teladas – Tulang Bawang. 

Selain itu dalam tahap pengkajian berupa 1000 Ha lahan cetak sawah baru di Seputih Banyak- Lampung Tengah.


Ditambahkan Kabag. Humas Heriyansyah bahwa DAS Way Seputih Hulu merupakan sungai yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah, merniliki luas 175,28 km2. Sungai Way seputih sebagai sumber dan sentral pengembangan kawasan pertumbuhan baru Timur Lampung dan telah ditetapkan sebagai wilayah sungai strategis nasional tahun 2012. Letaknya dekat dengan alur laut kepulauan indonesia I, ( AlKI) sejauh 50 mil laut.  

Dalam arahannya Wakil Gubernur menyampaikan,  Way Seputih dapat dijadikan salah satu terobosan pembangunan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah, yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai tol laut,” ujar Kabag Humas.

Pemprov Dukung Program Bedah Desa

08.23

LAMSEL : Gubernur Lampung Ridho Ficardo mendukung penuh program Bedah Desa Pesisir 2016 yang digodok Kesatuan TNI-AL di Desa Merak Belantung, Kalianda, Lampung Selatan. Hari puncak "Bedah Desa Pesisir" berlangsung di Pantai Embe, Kalianda, Lampung Selatan, Rabu (30/3/2016), dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Ridho Ficardo, Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi, dan Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan.

Bedah Desa Pesisir dikatakan KSAL Ade Supandi merupakan upaya Revitalisasi daerah pesisir. Sebagai upaya untuk mengubah stigma bahwa kekumuhan dan ketertinggalan ada di pesisir.

Dilanjutkannya, Ia mengadakan di Lampung atas perbincangannya dengan Gubernur Ridho dan Gubernur Banten Rano Karno ketika mereka bertemu di Banten.

"Setiap tahun Angkatan Laut akan berupaya mengadakan Bedah Desa setiap tahun 4 kali, yang sudah bergulir Banten dan Lampung. Nati dua lagi di Indonesia bagian timur. Lampung dan Banten kita upayakan karena sudah ada obralan di Banten ketika bertemu, dan para Gubernur siap mendukung." Ujar KSAL Ade Supandi.

Dijelaskan Ridho Ficardo, Program tersebut disambut baik Pemerintah Provinsi Lampung yang saat ini juga sedang menggalakan Gerakan Membangun Desa atau yang dikenal Gerbang Desa Saburai.

"Program ini sejalan dengan program Gerbang Desa Saburai. Yakni kita mencoba membantu 100 desa dari 380 desa tertinggal yang ada di Lampung dengan memberi bantuan senilai 100 juta yang digunakan untuk menunjang kemajuan dan kemandirian desa-desa tersebut." Ujar Ridho dalam sambutannya.

Program mengembangkan desa-desa seperti yang dikerjakan Pemprov lewat Gerbang Desa Saburainya dan TNI AL lewat Bedah Desa Pesisirnya juga sejalan dengan NAWACITA (9 program prioritas) pemerintah pusat. Hal tersebut tertuang pada NAWACITA poin ke tiga, yakni Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 

Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa yang hadir dalam kesempatan ini juga turut memberikan sambutan, Ia jelaskan ada banyak peningkatan bantuan yang digulirkan Pemerintah Pusat untuk masyarakat salah satunya ialah Raskin yang kini diubah menjadi Rastra. Selain itu juga digalakannya program keluarga harapan, yakni memberi bantuan kepada kaum ibu terutama ibu hamil dan ibi-ibu yang memiliki anak-anak kecil.

Usai acara puncak perayaan Bedah Desa Pesisir, Gubernur Lampung, KSAL, dan Mensos secara simbolis melaksanakan kegiatan menanam ribuan pohon mangrove, lalu melihat rangkaian kegiatan yang telah berlangsung, mulai dari mengunjungi pos sunatan massal, pos kesehatan gigi, pos keluarga berencana dll.

Setelahnya rombongan menuju titik Desa Merak Belantung, Kalianda, meninjau sekaligus meresmikan, Tugu Bahari, Rumah-rumah penerima bantuan pembangunan, dan juga meresmikan Rumah Anak Bahari dan beberapa bantuan lain yang diberikan Kementrian, TNI-AL, Pemprov Lampung, dan CSR perusahaan-perusahaan.

Ayo Berdayakan Produk Lokal

08.07

METRO : Wakil Walikota Metro Djohan mengajak kepada seluruh kelompok wanita tani (kwt) dan home industri untuk dapat menonjolkan hasil makanan yang menjadi ciri khas Kota Metro, dalam hal ini juga peran seluruh dinas yang terkait sangat dibutuhkan untuk membimbing masyarakat.

Ia juga berharap melalui kegiatan ini diharapkan mampu memberikan tambahan penghasilan bagi ibu rumah tangga disekitarnya. 

Hal itu dikatakan Wakil Walikota Djohan saat menghadiri gelar promosi pangan lokal Kota Metro Tahun 2016 di kwt Ria Melati Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara, Rabu (30/03).

Wakil Walikota Metro Djohan juga menyambut baik dan mengapresiasi atas dilaksanakannnya kegiatan tersebut sebagai bentuk rasa cinta terhadap pangan tradisional atau lokal. 

"Tanggungjawab untuk menuju kedaulatan pangan nasional melalui penganekaragaman pangan bukan semata tugas pemerintah melainkan juga tanggungjawab seluruh masyarakat,"ujar Djohan.

Selain itu juga, Djohan mengajak masyarakat dan seluruh SKPD, sekolah, kecamatan, kelurahan organisasi maupun pengusaha untuk dapat menyajikan panganan/hidangan atau snack/kudapan yang berbasis pangan dan buah lokal.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh  Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda, dan Sekretaris Daerah Kota Metro Ishak.

Sementara berdasarkan laporan dari Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Metro Imron Roni, tujuan dari penyelenggaraan gelar promosi pangan lokal di Kota Metro adalah untuk meningkatkan penganekaragaman pangan dengan mutu gizi makanan sehari-hari beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

Termasuk untuk mengubah dan memperbaiki pola konsumsi masyarakat supaya lebih beragam jenis pangan dengan mutu gizi yang lebih baik dengan memanfaatkan pangan lokal (non beras).

Didalam kesempatan ini, Wakil Walikota Metro bersama dengan Ketua DPRD Kota Metro, Sekda Kota Metro, Perwakilan dari Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung,  Ketua TP-PKK Kota Metro, Ketua GOW Kota Metro, dan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Metro menyerahkan bantuan pemerintah KRPL (kawasan rumah pangan lestari) kepada 8 kelompok wanita tani (KWT) yang masing-masing senilai Rp10 juta.

Adapun rincian dari KWT yang memperoleh bantuan antara lain KWT Ria Melati (Kelurahan Purwoasri, Kecamatan Metro utara), KWT Yosomakmur (Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat), KWT Mutiara Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur), KWT Mitra Abadi (Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara), KWT Kenanga (Kelurahan Ganjarasri Kecamatan Metro Barat), KWT Putih (Kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro selatan), KWT Rejo 3 (Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan), KWT Usaha Muda (Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro timur).


Diakhir acara, Perwakilan dari Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung bersama dengan Wakil Walikota Metro beserta jajaran berkunjung ke lokasi KRPL dan Stand promosi lokal. ( rilis)

Ruang Gerak Jurnalis Dibatasi

08.02

LAMTENG : Dinas Pendidikan (Disdik) Lampung Tengah sepertinya risih dengan kegiatan peliputan oleh kalangan urnalis di instansi tersebut.

Pihak Disdik saat ini memberlakukan adwal khusus bagi wartawan dan LSM yang ingin bertemu dengan Kadisdik telah dijadwalkan pada Rabu dan Jumat pukul 13.00-16.00. Kemudian jika ada urusan dinas dijadwalkan pada Senin-Sabtu pukul 07.00-16.00.

Menanggapi hal itu, Kadisdik Lamteng Sarjito menyatakan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghalangi kinerja wartawan dan LSM dalam memperoleh informasi.

“ Tidak ada maksud membatasi dan menghalangi kebebasan pers. Kita jadwalkan supaya dalam bekerja tidak terganggu. Apalagi Senin dan Selasa, kita selalu rapat membahas program seminggu ke depan,” katanya, Selasa (29/3).

Selain itu, kata Sarjito, dirinya selaku Kadisdik banyak pekerjaan yang memang secepatnya harus segera diselesaikan. 


“Disdik ini tempat pelayanan publik. Ada yang mau legalisir ijazah, urus mutasi, dan lainnya. Itu harus saya tanda tangani. Satu hari bisa lima pulpen saya habiskan untuk tanda tangan. Kalau waktu saya tidak sibuk, saya selalu standby dan siap melayani kok,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris Disdik Lamteng A. Helmi menyatakan bahwa jadwal itu dibuat agar tidak menggangu kinerja Kadisdik. “Bukannya menghalangi tugas pers memperoleh informasi. Kalau tahu jadwal itu, kan wartawan tidak perlu repot ke dinas. Supaya tidak menggangu kinerja saja,” katanya. (n)

Mou dengan Gapoktan, Bentuk Komitmen Pemprov

07.53

BANDARLAMPUNG : Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penandatanganan kerjasama dengan Gapoktan serta Gapoktan dengan Toko Tani Indonesia (TTI) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga pasokan beras dengan harga terjangkau, di Hotel Emersia, Rabu (30/03/2016).

Diinformasikan oleh Karo Humas dan Protokol Bayana, dalam sambutan Wakil Gubernur Bachtiar Basri menjelaskan bahwa Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) atau Toko Tani Indonesia (TTI) merupakan bentuk komitmen dan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani serta pengendalian terhadap inflasi akibat harga pangan. 

Sehingga melalui program ini terjadi keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik ditingkat produsen maupun konsumen.

Menurutnya, Program yang baru diluncurkan ini merupakan  program pemerintah pusat yang harus didukung oleh semua pihak, baik pihak pemerintah ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun petani dan masyarakat.

"Setiap pihak harus mendukung dan menyukseskan program ini, karena program ini merupakan buah pemikiran pemerintah untuk kesejahteraan bersama", ujarnya.

Dalam laporan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Kusnardi menjelaskan bahwa Provinsi Lampung mendapatkan bantuan untuk 20 Gapoktan dan 40 TTI yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran dan Bandar Lampung.
Kusnardi menjelaskan selain bertujuan untuk menyerap harga pertanian dengan harga yang layak, program ini juga bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan hasil pertanian dengan harga yang terjangkau dan layak.

"Harga eceran tertinggi beras premium berkisar antara Rp. 7.500 sampai dengan Rp. 8.000,- dan bisa didapatkan di 40 Toko Tani yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota mulai pertengahan April 2016", ujarnya.

Ditambahkan oleh Kabag Humas Heriyansyah dalam acara ini Wakil Gubernur Bachtiar Basri turut  menyematkan pin kepada perwakilan dan pendamping gapoktan serta perwakilan Toko Tani di Provinsi Lampung.

Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kementan RI Mei Ruchjat, Ketua TP4K Joko Umar Said, Tim Pembina PUPM Provinsi Lampung, Tim Teknis Kabupaten/Kota PUPM, Ketua Gapoktan, Pemilih TTI, Pendamping Gapoktan dan TTI serta Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (rilis)

Teguran Mustafa Efektif, Rumkit DSR Langsung Berbenah

06.33


LAMTENG : Himbauan yang disampaikan Bupati Lampung Tengah, Dr. Ir. Hi. Mustafa, kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya (RSUD DSR), benar-benar diterapkan dalam waktu sepekan. 

Ini dibuktikan oleh Ismudjianto, dengan meningkatnya pasien yang berobat ke rumah sakit plat merah tersebut.

Kepala Direktur RSUD DSR Lampung Tengah, Ismudjianto yang diwakili oleh Kabid PSDM dan Promosi Hairul Azman mengatakan, bahwa dalam waktu sepekan ini, pasien yang berkunjung untuk berobat kerumah sakit pemerintah ini, meningkat pesat.

"Pasien rumah sakit kita bulan ini meningkat drastis mas. Dalam waktu seminggu ini pasien yang berobat meningkat pesat dibandingkan bulan sebelumnya,"ujar Hairul, Selasa (29/3) kemarin.

Menurut Hairul, dengan meningkatnya pasien yang berobat, otomatis pendapatan rumah sakit ini juga ikut bertambah. Dan untuk pasien yang berobat ke rumah sakit ini, rata-rata hasil rujukan dari puskesmas-puskesmas yang ada di Lampung Tengah.

"Pendapatan Rumah Sakit kita ini meningkat kurang lebih seratus persen. Itu bisa kita bandingkan dengan pendapatan rumah sakit dibulan Januari lalu, yang hanya mampu memperoleh pendapatan berkisar Rp. 400 Juta perbulan. Dan dibulan Febuari hanya mampu memperoleh Rp. 500 Juta. Untuk dibulan Maret ini, pendapatan rumah sakit kita meningkat sangat signifikan. Kita mampu memperoleh pendapatan mencapai Rp. 900 juta perbulan,"ungkapnya.

Dia menambahkan, selain pasien yang meningkat di rumah sakit tersebut, keamananya juga sudah mulai kondusif. Dan untuk para dokter spesialis, saat ini mereka sudah mulai mementingkan jam kerjanya untuk praktek dirumah sakit pemerintah ini, memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pasien yang berobat.

"Saya berharap, ini berlangsung sampai seterusnya. Sehingga rumah sakit pemerintah ini, dapat menjadi salah satu Icon kabupaten kita, khususnya untuk pelayanan kesehatan, yang bisa menjadi kebanggaan masyarakat Lampung Tengah,"tandasnya. ®


Zainudin : Tindak Pelaku Pemungut Biaya Ktp

06.29


LAMSEL :  Meski kampanyenya pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) gratis alias tidak dipungut biaya, namun nyatanya pembuatan identitas diri itu berbayar.

Diketahuinya pembuatan KTP-el ditingkat kecamatan tidak gratis, karena hal itu sampai di telinga Bupati Lamsel Zainudin Hasan Saat menyampaikan sambutan pada upacara HUT Pol-PP ke 66 di Lapangan Korpri perkantoran Pemda Lamsel.

Zainudin membeberkan, jika dirinya menerima laporan bahwa di beberapa kecamatan dalam proses pembuatan KTP-el di tarif sebesar Rp35 ribu.

Padahal, kata dia, merujuk Surat Edaran (SE) menteri dalam negeri (Mendagri) nomor : 900/326/SJ tertanggal 17 Januari 2014, bersifat sangat penting, tertera larangan pungutan uang dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

“Aturan mengatakan tidak ada pungutan, kenapa ini ditarif. Saya tidak mau lagi mendengar buat KTP (KTP-el_red) itu dipungut bayaran,” tegas Zainudin.

Zainudin Hasan mengaku, bila proses pembuatan KTP di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sudah tidak dibebankan biaya. Namun, hal itu tidak berlaku untuk wilayah kecamatan terlebih di daerah pedesaan.

“Ini paling banyak di kecamatan, kalau di pemda sudah semakin berkurang. Ini perlu menjadi sorotan Disdukcapil-nya. Orang bikin KTP yang katanya gratis kok masih dipungut bayar Rp35 ribu,” ujarnya.

Sampai-sampai Zainudin mengemukakan akan menindak tegas oknum-oknum yang masih melakukan perbuatan yang dianggapnya dapat merugikan masyarakat.

“Saya tekankan, kalau tidak mau punya masalah ‘STOP’, jangan lagi mungut-mungut uang KTP yang tidak seberapa besanya ini. Anak buah tidak akan berani kalau bapaknya (pimpinan_red) tidak ikut campur. Pedas, sampaikan pada anak buah kalian,” kata Zainudin.

Dia menyarankan agar, Disdukcapil dapat mengumpulkan seluruh kepala desa dan Camat, agar disosialisasikan terkait pembuatan KTP itu sendiri.

“Saya siap untuk hadir dan menjadi pembicara ditengah-tengah masyarakat, agar tidak adalagi yang saling menjual, untuk KTP, KK maupun surat keterangan lain, yang dikeluarkan dari desa,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Hasan Afriansyah mengakui bila masih terjadi hal-hal demikian. Dia pun mendukung, apa yang dikatakan oleh bupati Zainudin tentang dilarangnya melakukan pungutan pembuatan KTP tersebut.

“Harusnya gratis. Tidak ada pungutan-pungutan itu, sesuai dengan SE Mendagri dan dikuatkan oleh SE Bupati,” kata dia.

Dia menjelaskan, bila ditingkat kecamatan/desa, proses pembuatan KTP hanya sebatas perekaman, yang memproses pencetakan itu yakni pihak kabupaten yang dalam hal ini Disdukcapil.
“Kecamatan cuma merekam, yang nyetak kita. Mungkin itu cuma kebijakan untuk biaya transportasi. Tapi sesungguhnya tidak dianjurkan demikian. Harusnya gratis,” pungkasnya. ®
 
Copyright © Bunk PeNa. Designed by OddThemes & VineThemes