NASIONAL

Featured Video

Games

daerah

Fashion

pendidikan

Bocah 10 Tahun Warga Kembang Gading Tersambar Petir

05.17

Lampung Utara : Dela Usmanda (10) warga Desa Kembang Gading, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara tersambar petir, Sabtu (31/12) sekitar pukul 16.00 Wib.

Menurut keterangan Desi (31) orang tua Dela, peristiwa naas yang menimpa putri kesayangannya itu terjadi saat ada petir dan angin yang sangat kencang.

" Posisi Dela sedang berada dekat sakkar listrik, saat itulah ada kilatan api menyambar ke punggung Dela," tutur Desi di RS Handayani, Sabtu (31/12).

Sementara Usman suami Desi yang juga ayah korban mengatakan, mengetahui kejadian itu dirinya langsung kaget dan langsung memeluk putrinya.

"Saya mengira anak saya mati tersambar petir itu. Badan anak saya langsung saya peluk karena mengeluarkan asap," kata Usman.

Usman mengatakan posisi saat itu juga sedang terjadi hujan deras dan putrinya la gsu g di bawa ke bidan terdekat.

Karena kurang puas ke bidang dirinya akhirnya membawa putrinya ke RS Handayani.

" sudah diperiksa dokter dan menirit dokter putrinya hanya mengalami luka bakar," pungkasnya.

Pantauan di RS Handayani, keluarga korban sudah memenuhi ruang perawatan anak. kondisi Dela sendiri meski sudah membaik namun harus tidur dengan posisi tengkurap. (R)

KPKAD : Perencanaan Proyek Jembatan Tatayan Gagal Total

02.20


Bandar Lampung : Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD)angkat bicara terkait putusnya jembatan Tatayan di Kampung Sendangsari, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah.

Ketua KPKAD Ginda Ansori Wayka mennyatakan pihaknya sangat Pertama, prihatin terhadap persoalan ini dimana jembatan yang baru saja diresmikan harus amblas.

" Dana yang dikucurkan tidak sedikit yakni 5 milyar rupiah, untuk sebuah jembatan seharusnya cukup kokoh tak setragis itu," kata Ginda, Senin (26/12).

Tapi anehnya kata Ginda, mengapa Dinas PU Bina Marga Lampung terkesan lepas tangan, seharusnya saling berkoordinasi dengan dinas PU kabupaten terkait amblasnya jembatan tersebut.

Menurut Ginda, ada beberapa hal yang menjadi menarik perhatian, mengapa bisa amblas padahal sebelum pembangunan dilaksanakan ada proses perencanaan. Akan tetapi kalau amblas begini ditengarai perencanaannya gagal.

"Proyek jembatan ini gagal total, mulai dari perencanaan, rekanan yang mengerjakan hingga dinas yang kurang responsif," tuntas Ginda.(r)



Parah, Jembatan Tatayan Lamteng Putus Warga Terpaksa Putar Arah

01.43
Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa saat meresmikan jembatan Tatayan Kampung Sendangasri Kecamatan Sendang Agung Lamteng. (foto : ist)

Lampung Tengah : Sedikitnya ada 15 jembatan di Kabupaten Lampung Tengah akan dibangun. Dua jembatan dibangun tahun 2016, sementara 13 jembatan lainnya akan direalisasikan ditahun 2017. Demikian diungkapkan Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa saat meresmikan jembatan Tatayan Kampung Sendangasri Kecamatan Sendang Agung Lamteng.
Lebih jauh Mustafa menjelaskan 15 jembatan tersebut mencakup provinsi dan kabupaten. Perbaikan jembatan diharapkan mampu memudahkan akses mobilitas warga yang akhirnya berdampak pada perekonomian setempat.
"Pembangunan infrastruktur terus kami upayakan. Selain jalan, jembatan merupakan kebutuhan vital di sejumlah wilayah di Lampung Tengah. Tahun ini dua jembatan telah dibangun, lalu dilanjutkan tahun depan 13 jembatan," jelas bupati.
Jembatan Tatayan sendiri putus total akibat banjir ditahun 2015. Putusnya jembatan ini sempat melumpuhkan mobilitas warga antar kampung di kecamatan setempat. Satu tahun berselang, Bupati Mustafa merealisasikan pembangunan jembatan tersebut.
Di Sendang Asri terdapat 2 jembatan yang dibangun, masing-masing di dusun 1 dan 3 dengan anggaran Rp 2 miliar dan Rp 5 miliar. "Mudah-mudahan dengan ini mobilitas warga lancar dan perekonomian warga maju," harapnya.
Pada kesempatan itu Mustafa juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga infrastruktur yang telah dibangun.
"Harus ada rasa memiliki. Mari kita rawat sebaik-baiknya, karena kitalah yang akan merasakan manfaatnya," ujar dia.
Sementara itu, Kakam Sendang Asri, Sido mengaku sangat senang atas pembangunan jembatan yang dilakukan Pemkab Lampung Tengah. Permbangunan jembatan Tatayan diharapkan mampu menjawab permasalahan mobilitas dihadapi warga.
"Setelah jembatan ini putus, warga harus memutar ke kampung lainnya dengan jarak 10-15 meter. Lalu kami membuat jembatan darurat, namun tidak menjamin keamanan. Alhamdulillah Pemkab membangun kembali jembatan Tatayan, kami sangat apresiasi dan berterima kasih kepada Pemkab dan Pak Bupati. Semoga bermanfaat untuk masyarakat," pungkasnya.(r)

Nursyahbana : Kasus Bambang Kurniawan agar Bisa Dijadikan Pelajaran Bagi Pejabat di Lampung

08.25

Bandar Lampung : Anggota DPRD Tanggamus, Nursyahbana mengapresiasi keberanian Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjebloskan Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan terkaiit dugaan gratifikasi pengesahan APBD Tanggamus.

Nursyahbana menyambut baik keputusan tersebut. Menurut anggota Fraksi Golkar ini,  keputusan itu sebagai bukti keseriusan KPK dalam menegakkan supremasi hukum.

"Saat dia(Bambang kurniawan) diperiksa aja itu sudah menunjukkan keseriusan KPK, apalagi sampai melakukan penahanan. Artinya, unsur aduan itu sangat kuat datanya," kata Nursyahbana, Kamis (22/16).

Perjuangan selama setahun pasca laporan tersebut membuahkan hasil yang tidak disangka-sangka. Dengan ditahannya Bambang ini seperti membuka mata publik  khususnya para pejabat di Lampung agar menjauhkan diri dari hak-hal yang bisa merusak tatanan pemerintahan.

" Ini harus dijadikan pelajaran bagi para pejabat di Lampung bahwa kekuasaan dan jabatan  itu jangan disalahgunakan," kata dia.

Nursyahbana pun berharap perkara ini dapat diputuskan sesuai dengan perbuatan pelaku.

" Siapa menanam dia juga yang akan memanen hasil dari perbuatannya. Selebihnya mari kita lihat episode kasus ini bagaimana endingnya.

Diberitakan sebelumnya penyidik KPK telah melakukan penahanan yerhadap Bambang Kurniawan atas dugaan gratifikasi pengesahan APBD Kabulaten Tanggamus. (R)

Gratifikasi APBD Tanggamus, 2 Saksi Tidak Hadiri Panggilan Penyidik KPK

06.46
juru bicara KPK Febri Diansah
Bandar Lampung  : Usai menahan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan dalam dugaan gratifikasi , penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI)  di waktu yang sama juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang.

Juru Bicara KPK, Febri Diansah kepada journallampung.com melalui pesan Whatsup mengatakan, pihaknya melakukan penahanan terhadap Bambang Kurniawan di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam jaya Guntur.

" Dia (Bambang, red) akan ditahan selama 20 hari terhitung tanggal 22 Desember 2016 sampai 10 Jnauari 2017," kata Febri, Kamis (22/12/2016) malam.

 Penyidik (KP, red) juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 saksi. Namun 2 saksi tidak hadir.

" Rahmas Agus dan Imron tidak hadir tanpa keterangan," imbuh Febri.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan ditahan seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Saat keluar dari Gedung KPK, Bambang tampak mengenakan rompi tahanan oranye. Didampingi petugas KPK, Bambang segera menuju mobil tahanan tanpa menjawab pertanyaan awak media.

Hari ini, Bambang dan tiga anggota DPRD Tanggamus diperiksa terkait kasus suap dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus.

Tiga anggota DPRD yang diperiksa sebagai saksi yakni, Rahman Agus, Munawir Khoirul Basri, dan Imron.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bambang Kurniawan sebagai tersangka setelah diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2016.

Menurut KPK, Bambang menyuap sejumlah anggota DPRD dengan nilai yang bervariasi. Penyelidikan KPK terhadap Bupati Tanggamus diawali adanya laporan masyarakat tentang proses pembahasan APBD Kabupaten Tanggamus.

Dalam kasus ini, terdapat anggota DPRD yang sudah menyerahkan uang suap kepada KPK.(r)

Akhirnya Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan Ditahan KPK

06.08
Bupati Tanggamus ditahan penyidik KPK
Jakarta : Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan ditahan seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Saat keluar dari Gedung KPK, Bambang tampak mengenakan rompi tahanan oranye. Didampingi petugas KPK, Bambang segera menuju mobil tahanan tanpa menjawab pertanyaan awak media.

Hari ini, Bambang dan tiga anggota DPRD Tanggamus diperiksa terkait kasus suap dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus.

Tiga anggota DPRD yang diperiksa sebagai saksi yakni, Rahman Agus, Munawir Khoirul Basri, dan Imron.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bambang Kurniawan sebagai tersangka setelah diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2016.

Menurut KPK, Bambang menyuap sejumlah anggota DPRD dengan nilai yang bervariasi. Penyelidikan KPK terhadap Bupati Tanggamus diawali adanya laporan masyarakat tentang proses pembahasan APBD Kabupaten Tanggamus.

Dalam kasus ini, terdapat anggota DPRD yang sudah menyerahkan uang suap kepada KPK.(kompas)

Simak Keseruan Gemuruh Om Telolelet Om Harga Singkong Murah di Lamtim

00.59

Lampung Timur : "om telolet om", sepenggal kalimat tersebut saat ini tengah membuming di media sosial. Sehingga dari berbagai kalangan masyrakat di Indonesia menggunakan kalimat itu untuk sekedar lucu-lucuan.

Tak terkecuali masyrakat petani di Lampung Timur yang menggelar orasi di lapangan Merdeka Sukadana komplek perkantoran Pemda Lamtim untuk mendesak pemerintah setempat supaya pemerintah pusat menaikan harga singkong dan mengantisipasi kelangkaan pupuk untuk petani. Kamis (22/12/2016).

Ribuan massa dari masyrakat petani Lamtim melakukan orasi dengan membawa sepanduk yang bertuliskan "om telolet om harga singkong murah" dan kalimat "om telolet om pupuk langka" ini membawa arti tersediri bagi masyrakat yang ikut serta menyampaikan suaranya kepada pemerintah Lamtim.

"Telolet itu kepanjangannya telo lelet (singkong lambat) , yang maknanya harga singkong susah naik dan kelangkaan pupuk juga membuat pertumbuhan singkong melambat,"ketus salah satu masyrakat petani yang ikut dalam rombongan orasi tersebut.

Dalam hal ini masyrakat Lamtim memberikan dukungan moral sepenuhnya kepada Bupati dan DPRD Lamtim untuk menyampaikan keluhan masyrakat kepada pemerintah pusat serta kepada para pengusaha pabrik tapioka dalam rangka menaikan harga, mengawasi tentang potongan timbangan yang mencapai 20 hingga 30 persen dimana pemotongan tersebut dapat merugikan petani.

Selain itu, Masyrakat juga mendukung Bupati dan DPRD Lamtim meminta pemerintah pusat untuk mengatasi kelangkaan pupuk bagi petani, berpihak kepada masyrakat kecil bukan kepada pengusaha besar, Serta menekankan kepada pabrik tapioka Muara Jaya kecamatan Sukadana untuk mendahulukan membeli singkong dari petani Lampung Timur.(r)

Zainudin Apresiasi Gelaran Workshop Aplikasi Desa

00.56

Lampung Selatan : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lampung Selatan menggelar workshop aplikasi desa.

Workshop aplikasi desa melibatkan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Dj. Corp Indonesia perusahaan yang bergerak dibidang informatika dan tekhnologi (IT), serta perwakilan 50 orang dari 50 desa yang tersebar dibeberapa kecamatan.

Pelaksanaan workshop aplikasi desa dengan mengusung tema "Untuk kemandirian, transparansi dan kemajuan desa di Lampung Selatan", dilaksanakan di Aula RM Tiga Saudara Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (22/12/2016).

Mewakili Bupati Zainudin Hasan, Sekretaris Diskominfo Lampung Selatan M. Syahroni menyampaikan, menyambut baik dan mengapresiasi acara workshop yang digagas DPD KNPI Kabupaten Lampung Selatan. Dimana, kegiatan tersebut melibatkan organisasi dan mitra kerja Dj. Corp Indonesia. Terlebih, kata dia, kegiatan tersebut merupakan inisiatif dan murni menggunakan keuangan organisasi DPD KNPI Lampung Selatan.

"Saya juga menilai workshop ini sangat penting. Karena akan menambah wawasan ilmu mengenai IT. Terutama workshop aplikasi desa seirama dengan jargon Bupati Zainudin Hasan 'Ayo Bangun Desa'," kata Syahroni.

Dikatakannya, para peserta workshop tersebut agar benar-benar mengikuti kegiatan tersebut. Sebab, para peserta dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan IT didesanya masing-masing, dalam rangka promosi dan menggali potensi desanya.

"Kita berharap juga, peserta workshop ini menjadi user (operator) aplikasi desa. Dengan memanfaatkan website sebagai ajang promosi dan publikasi segala potensi desa. Terutama pembangunan desa," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Lampung Selatan Firmansyah, S.ip menjelaskan, kegiatan workshop aplikasi desa tidak lain membantu program pemerintah setempat dalam bidang IT yang berimplikasi pada pembangunan diwilayah pedesaan lebih maju dan modern. Selain itu, perkembangan informasi melalui IT dirasa sangat dibutuhkan pada era modern saat ini.

"Pada intinya, workshop ini dilakukan, untuk menggali potensi desa disemua bidang melalui IT. Tidak hanya satu sektor potensi yang dapat dipromosikan, tetapi menyeluruh potensi yang ada ditiap desa," ujarnya.

"Kemudian, peserta workshop ini kita beri pelatihan mengenai aplikasi desa. Dengan tujuan, membangun desa," tambahnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris DPD KNPI Lampung Selatan Dedy Rohman kepada wartawan menjelaskan, DPD KNPI Lampung Selatan bersama KIM & DJ Corp Indonesia melaksanakan workshop aplikasi desa dengan melibatkan aparatur desa. Agar teknologi digital dan informatika bisa mengatur dan menjawab persoalan-persoalan tata kelola pemerintahan desa.

"Hingga tercipta mandiri transparansi dan kemajuan yang dialami. Warga bisa berpartisipasi aktif dalam system aplikasi ini. system aplikasi ini akan di integrasikan dengan desa.go.id dan portal-portal lainya guna kemajuan tata kelola berbangsa dan ber Negara kita," jelasnya.

Workshop tersebut, kata Dedy, akan berjalan secara marathon di beberapa cluster wilayah Lampung Selatan hingga bisa menjangkau seluruh desa yang ada.

"Bagi kami inilah contoh konkrit dari slogan Bupati Zainudin Hasan dan Wakil Bupati Nanang Ermanto, yakni “Ayo Bangun Desa” yang kami bisa sumbangkan untuk Lampung Selatan,"tukasnya.

Lebih jauh dijelaskannya, konsep pembangunan akan dikembalikan ke pedesaan dengan disyahkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan turunannya. Aturan pelaksana undang-undang desa tersebut, kata Dedy, termasuk cepat dalam kelengkapannya di Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 dan Permendesanya nomor 1 sampai 5 tahun 2015.

"Dalam artian UU desa ini menginginkan pembangunan dikembalikan kemasyarakat desa dengan partisipasi aktif warga desa sebagai subyek pembangunan hingga memiliki badan usaha sendiri yang mandiri, transparan dan maju bersama. Dengan stimulasi besaran dana desa yang dikirim langsung kerekening desa maka segala hal positif – negative yang jadi ikutan dalam pelaksanaan pembangunan desa ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, peserta worshop sebanyak 50 orang dari 50 desa. DPD KNPI Lampung Selatan, KIM, dan Dj. Corp Indonesia bersepakat akan memberikan website desa secara gratis bagi seluruh peserta.

Pembuatan website aplikasi desa mencakup, pemetaan kondisi dan potensi desa, penguatan kualitas pelayanan publik, sinergi perencanaan pembangunan desa dan daerah, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan desa dan daerah. (fitri)

Chusnunia : Angkat Kaki Dari Lamtim Jika Pengusaha Tapioka Tidak Berpihak

00.53

Lampung Timur : Jika memang para pengusaha tapioka tidak berpihak kepada petani, maka para pengusaha tersebut dipersilakan angkat kaki dari kabupaten Lamtim.

Hal itu disampaikan Bupati Lampung Timur Chusnunia di depan ribuan masyarakat Lamtim yang sedang menggelar orasi terkait anjloknya harga singkong dan kelangkaan pupuk untuk petani. orasi berlangsung di Lapangan Merdeka Sukada, (22/12/2016).

Chusnunia mengatakan, kita akan memanggil semua pengusaha tapioka yang ada dikabupaten Lampung Timur untuk membantu menaikkan harga singkong yang saat ini mengalami anjlok.

"Dalam pertemuan nanti, kita akan minta supaya harga singkong dapat berangsur naik, kalau mereka tidak berpihak ke kita maka di sarankan untuk angkat kaki dari Lamtim, meski melalui prosedur yang ada,"tegasnya.

Dikesempatan yang sama, wakil Bupati Lamtim Zaiful Buchkori menegaskan jika para pengusaha tersebut dalam pertemuan besok tidak hadir, maka dirinya akan mengajak masyrakat untuk mendatangi langsung semua perusahaan tapioka yang ada di Lamtim.

"Jika memang perusahaan tidak ada yang hadir besok, jika perlu kita bersama- sama ngelurug langsung ke perusahan tersebut. Ini sebagai bentuk komitmen bahwa pemerintah selalu bersama rakyat,"pungkasnya.

Sebelumnya, Ribuan masyrakat Lampung Timur didampingi LSM Gerakan Masyrakat Independen Lamtim dan Kelompok Solideritas Petani Lamtim melakukan orasi di Lapangan merdeka komplek Perkantoran Pemda Sukadana untuk menuntut kenaikan harga singkong yang saat ini mengalami anjlok serta kelangkaan pupuk untuk petani Lamtim.

Dalam orasinya, Ketua Gerakan Cinta Lampung Timur Fauzi Ahmad mewakili masyrakat Lampung Timur mengatakan, Singkong merupakan produk pertanian di Provinsi Lampubg yang pernah menjadi hasil pertanian terbesar di Indonesia. Pada pertengahan tahun 2016, singkong mengalami penurunan harga dari Rp 1200 perkilogram menjadi Rp 500. bahkan, Lanjutnya, pada bulan Januari 2017, tersebar informasi singkong akan mengalami penurunan harga Rp 300 perkilogramnya.(r)

Pemkab Lamsel dan UBL Teken Kerjasama Penelitian dan Pengembangan SDM

00.51

Lampung Selatan : Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Universitas Bandar Lampung (UBL) sepakati kerjasama tentang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Undestanding (MoU) antara Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan dan Rektor UBL M. Yusuf Sulfarano Barusman yang berlangsung di Aula Krakatau Setdakab setempat, Kamis (22/12/2016).

Mengenai hal tersebut, Bupati Lampung Selatan Dr. H. Zainudin Hasan, M.Hum mengapresiasi pihak UBL bermaksud mengajak kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sudah tentu niatan maksud kerjasama tersebut, Zainudin menilai, profesionalisme, kualitas dan kuantitas SDM khususnya jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemkab setempat akan meningkat.

"Kita harus berbangga hati karena ada perguruan tinggi, yakni UBL membuka peluang untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas diri para ASN. Terlebih peningkatan pendidikan yang lebih tinggi," kata Zainudin Hasan.

Dengan adanya kerjasama itu, Zainudin Hasan mengajak seluruh ASN dilingkup pemkab setempat untuk senang tiasa serta dapat memanfaatkan momen yang positif tersebut.

"Kami ingin saudara-saudara para ASN dapat menyikapi ini semua sebagai satu kesempatan yang baik. Jika Saudara bernilai baik kami siapkan beasiswa," tegasnya.

Sementara itu dalam sambutan Rektor UBL DR. Ir. M. Yusuf Sulfarano Barusman MBA mengatakan, sambutan maupun apresiasi yang cukup positif dari Bupati Zainudin Hasan menjadi suatu kesuksesan bagi program yang dijalankan pihak UBL sendiri.

"Terima kasih, kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang sangat cepat merespon kerjasama dengan kami ini," pungkasnya.(fitri)

Zainudin Hasan Resmikan SMKN I Merbau Mataram

04.29

Lampung Selatan : Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Lampung Heri Sulianto meresmikan SMK Negeri 1 Merbau Mataram sekaligus peresmian Perseru Kecamatan Merbau Mataram, Rabu (21/12/2016).

Dalam acara peresmian ini dihadiri anggota DPRD Lampung Antoni Imam, Anggota DPRD Lampung Selatan Sukardi, Kepala SKPD, Camat Merbau Mataram, dan Kepala Desa.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Lampung Heri Sulianto mengatakan, dengan adanya sekolah baru tingkat SMK sederajat tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung Selatan.

"Alhamdulillah, Lampung Selatan khususnya Desa Mekarjaya sudah punya USB (Unit Sekolah Baru) SMKN 1 Merbau Mataram semoga bisa meningkatkan kualitas SDM," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Lampung Selatan Zainudin Hasan merasa senang dengan adanya sekolah baru diwilayah Lampung Selatan. "Kemarin saya meresmikan SMKN 1 Katibung, sekarang SMKN 1 Merbau Mataram, alhamdulillah didalam didunia Pendidikan Lampung Selatan mutu dan kualitasnya dikit demi sedikit membaik," kata dia.

Dirinya mengatakan, SMK terdapat kelebihan. Pasalnya, sekolah sederajat SMA tersebut berfokus pada pendidikan kejuruan (tekhnik, red). Tentunya, selain mempelajari pendidikan pada umumnya, SMK juga mengedepankan keterampilan siswanya.

"Dengan banyaknya SMK Negeri di Lampung Selatan bisa mengurangi tingkat pengangguran karena sekolah di SMK ini bisa langsung bekerja atau lanjut berkuliah," tukasnya.

Lebih jauh diungkapkannya, keberadaan SMK diharapkan ada disetiap pendidikan. Maka sebab itu, dirinya mengharapkan Dinas Pendidikan Lampung Selatan mampu bersinergi dengan Dikbud Provinsi Lampung.

"Harapannya, semoga di setiap kecamatan di Lampung Selatan bisa ada SMKN dan SMAN," pungkasnya. (fitri)

Parosil Mabsus- Mad Hasnurin Didukung Masyarakat Tebaliokh

04.26

Lampung Barat : Masyarakat Tebaliokh, Kecamatan Batu Brak , Lampung Barat  berkomitmen untuk memenangkan calon bupati Lambar nomor urut satu PM-MH yang dianggap masih keluarga besar masyarakat Batu Brak. Pernyataan masyarakat tersebut disampaikan langsung dihadapan calon bupati Lambar Parosil Mabsus saat mengunjungi masyarakat setempat, Rabu (21/12/2016) .

Kehadiran Cabub Parosil Mabsus, di pekon Teba Liokh, disambut dengan antusias oleh ratusan masyarakat, kehadiran calon bupati nomor urut satu yang memang ditunggu oleh masyarakat setempat, semakin meyakinkan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin untuk memimpin Lampung Barat kedepan.

Yanto salah satu tokoh masyarakat Teba Liokh mengatakan, masyarakat yang ada dipekonya, sepakat untuk berjuang memenangkan pasangan PM-MH. Apalagi menurut Yanto, Mad Hasnurin yang menjadi calon wakil bupati pasangan dari Parosil Mabsus, merupakan keluarga besar dari masyarakat Batu Brak.
“Mad Hasnurin Adalah ipar dari Pangeran Edwarsyah Pernong, raja dari kepaksian Skala Brak, artinya Mad Hasnurin adalah keluarga besar kita, dan merupakan keharusan bagi kita untuk mendukung dan memenangkan keluarga kita ini,” tegas Yanto.

Selain berjuang untuk kemenangan PM, dukungan yang diberikan masyarakat kepada PM-MH juga mempunyai alasan. Masyarakat berharap, lanjut Yanto, dengan duduknya PM-MH sebagai bupati dan wakil bupati Lambar, keduanya bisa melanjutkan pembangunan yang saat ini telah dilaksanakan oleh pemerintahan Mukhlis Basri.

“Masyarakat berharap, PM-MH bisa terus melanjutkan program-program yang sudah dilaksanakan, terutama program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakt. Oleh karenanya, kemenangan untuk pasangan ini merupakan harga mati bagi masyarakat Tebak Liokh” ujar Yanto.

Sementara itu, mendapat dukungan yang sangat antusias dari masyarakat, Parosil Mabsus memebrikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Lampung Barat dan juga masyarakat Teba Liokh yang telah menyatakan dukungan kepada dirinya secara langsung.

Selain menyampaikan bahwa dirinya dan Mad Hasnurin berkomitmen akan terus melanjutkan semua program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah saat ini, dirinya juga berkomitmen untuk melaksanakan program-program yang bisa langsung dilaksanakan oleh masyarakat.

Program-program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang akan dilaksanakanya jika memimpin Lampung Barat nanti adalah,  program beasiswa kedokteran bagi siswa berprestasi.

“Jika ada putra-putri kita yang berprestasi kita akan berikan beasiswa sekolah kedokteran hingga dokter spesialis, jadi tidak ada lagi mimpi bagi orang tua yang bermata pencarian sebagai tukang koret bisa menyekolahkan anaknya sampai menjadi dokter, ini akan kita wujudkan,” tegas Parosil.

Selain itu, lanjut Parosil untuk masyarakat yang tidak mampu,  tidak lagi harus direpotkan dengan seragam sekolah ketika memasuki tahun ajaran baru. PM-MH akan menggeratiskan seragam sekolah bagi masyarakat yang masuk katagori tidak mampu.

“Ini bukan janji, sebelum program-program ini kita sampaikan kepada masyarakat, kita sudah mengkaji, termasuk kemampuan keuangan daerah,” jelas Parosil.(r)

4 Ormas Dukung Parosil Mabsus-Mad Hasnurin

04.23


Lampung Barat : Pasangan Calon bupati dan wakil bupati Lampung Barat (Lambar) nomor urut 1, Parosil Mabsus-Mad Hasnurin (PM-MH), terus menuai dukungan. Hebatnya dukungan bukan hanya diberikan oleh perseorangan saja, tapi sejumlah organisasi masyarakat yang ada di Lampung Barat.

Setelah menyatakan dukungan dan mendeklarisan secara terbuka, ormas PSHT, Partisan Siliwangi Indonesia, Paku Banten dan Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB). Dukungan juga diberikan warga Lambar suku Jawa, yang tergabung dalam Paguyuban Sosial Jawa (Pasoja), yang memiliki pengurus dan anggota sekitar 8000 lebih.

Ketua Pasoja Lambar didampingi sejumlah pengurusan, Sumari, dikonfirmasi ketika menyambangi langsung posko pemenangan PM-MH, mengatakan dukunhan yang disampaikan pihaknya sudah melalui kesepakatan bersama.

"Sebelum kesini (Posko), kami sudah bermusyawarah dengan pengurus dan kami sepakat mendukung pasangan PM-MH," kata dia, Rabu (21/12/2016).

Menurut Sumari, Parosil yang dia kenal merupakan sosok muda yang santun, tetapi tetap memiliki kemampuan untuk memimpin kabupaten Lambar.

"Muda dan santun, dan kami yakin beliau mampu memimpin Lambar itu berlatar belakang pendidikan serta mampu menjalankan tugas sebagai anggota DPRD selama tiga priode," jelas Sumari.

Warga Kelurahan Way Mengaku, kecamatan Balilbukit ini juga, mengatakan, dukungan kepada PM-MH, dilatarbelakangi hubungan baik dan perhatian bupati Mukhlis Basri kepada masyarakat Lambar yang pendatang seperti kami orang Lampung suku  Jawa.

"Pak Mukhlis Basri dalam membangun tidak ada perbedaan antar suku, dan ini yang menjadikan Lambar sebagai daerah yang aman dan tidak pernah ada gesekan dan bentrok antar suku," jelasnya.

Sumari juga mengakui jika pembangunan di Lambar 10 tahun terakhir sudah terlihat lebih maju dengan banyaknya pembangunan infrastruktur di semua wilayah, dan harapannya apabila PM-MH memimpin Lambar lima tahun kedepan program-program pro rakyat tersebut akan terus berlanjut dan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(r)

Nelayan Lamsel Peroleh Bantuan Alat Tangkap Ikan

01.13
Lampung Selatan : Melalui Kementerian Kelautan RI, sejumlah nelayan di Kabupaten Lampung Selatan mendapat bantuan kemudahan dalam mencari ikan. Selain itu, sejumlah nelayan juga mendapat ansuransi yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2016.
Kasi  Sumber Daya Ikan A. Haris M mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Meizar Malanesya ditemui di kantornya, Selasa (20/12/2016) mengatakan, bantuan tersebut diberikan oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI beserta perwakilan dari Kementerian Kelautan RI. 
"Pemberiannya dilakukan bersama nelayan dari 9 kabupaten/kota di Lampung. untuk nelayan kita, mendapatkan bantuan berupa kapal dan alat tangkap ikan, beserta asuransi nelayan gratis,"jelas dia, dengan mengatakan pelaksanaan pemberian bantuan tersebut berlangsung Lempasing, Telung Betung, Bandar Lampung kemarin.
"Semua bantuan itu, sumber dari Kementerian Kelautan yang diserahkan oleh Komisi IV DPR RI,"tambahnya.
Disinggung mengenai, asuransi nelayan gratis yang bakal diterima seluruh nelayan di Lampung Selatan. Haris tidak mengetahui secara persis berapa angka pasti nelayan yang menerima. Dirinya hanya mengatakan, dari 1800 nelayan dilampung Selatan, yang diusulkan pihaknya hanya 400 nelayan.
"Yang terealisasi mendapat asuransi nelayan gratis kurang lebih sebanyak 200 nelayan yang tersebar diberbagai kecamatan di Lampung Selatan. Kita juga mendapat info, tahun 2017 nanti juga akan ada bantuan operasional bagi nelayan di Lampung Selatan," bebernya.
Lebih jauh diungkapkannya, bantuan yang diberikan kepada nelayan oleh pemerintah pusat tersebut tidak lain untuk mempermudah para nelayan dalam mencari ikan dilaut. "Kemudian, meningkatkan taraf perekonomian bagi nelayan itu sendiri,"tandasnya.
Untuk diketahui, pemberian secara serentak bantuan kapal dan alat tangkap ikan bagi nelayan, serta asuransi nelayan gratis dari Kementerian Kelautan RI yang dilangsungkan di Lempasing Kecamatan Teluk Betung Bandar Lampung, diikuti nelayan dari Kabupaten Lampung Selatan,  Lampung Timur, Tulang Bawang, Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, Metro, bandar Lampung, dan Kabupaten Mesuji.(fitri)

Ratusan Muslimin Jatiagung Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

01.09

Lampung Selatan : Ratusan umat islam Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan mengikuti pengajian akbar dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertemakan “Dengan Memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Kita Tingkatkan Iman Taqwa dan Memperkokoh Ukhuwah Islamiah".

Pelaksanaan pengajian dilangsungkan di Masjid Nurul Islam Desa banjar Agung Kecamatan Jati Agung, sekitar pukul 20.30 WIB, Senin malam (19/12/2016).

Kegiatan dihadiri Ustadz Abdul Azis pemimpin Ponpes Bahrul Ulum Desa Marga Kaya, Jati Agung, Ustadz Selamat dari Ponpes Yatim Shenikh Khalid Bin Abdullah Bin Khalid Al Thani, Kades Banjar Agung Hendro Subroto, Untung Suantoro dari tokoh masyarakat, dan kurang lebih 250 orang masyarakat dan santri.

Dalam laporannya ketua panitia pelaksana Suparman, mengatakan penyelenggaraan maulid Nabi Muhammad SAW tersebut meningkatkan iman taqwa sekaligus menjalin silaturahmi serta mewujudkan ukhuwah islamiyah.

"Selain itu, diharapkan juga kerja sama ini dapat terus berlangsung dengan masyarakat Desa Banjar Agung,"kata dia.

Sementara itu dalam sambutannya pemimpin Ponpes Bahrul Ulum Desa Marga Kaya, Jati Agung Abdul Azis mengatakan, pelaksanaan kegiatan perayaan Nabi Muhammad SAW, dimana mengusung tema "Dengan Memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Kita Tingkatkan Iman Taqwa dan Memperkokoh Ukhuwah Islamiah", dirasa sangat tepat.

"Karena tidak adanya surat Al-Quran yang menyatakan secara eksplist/gamblang secara teknis terkait perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga perlu ahli tafair Al-Quran yang dilakukan oleh sahabat-sahabat nabi melalui Haditz Nabi. Misalnya, Allah dalam Al-Quran memerintahkan umatnya untuk membaca Sholawatan, namun tidak ada Al-Quran mengatur secara teknis hal tersebut. Hal tersebut menyebabkan perbedaan dalam melakukan tafsir Al-Quran yang menimbulkan perbedaan pemahaman antar masyarakat muslim. Adanya perbedaan ini, seharusnya digunakan sebagai motivasi untuk memperdalam agama, karena dengan memperdalam agama umat muslim akan dihormati oleh masyarakat non-muslim, karena ketaqwaan dan keimanan dengan pengetahuan agama yang cukup," beber dia.

Sebagai umat muslim, lanjut Abdul Aziz mengungkapkan, masyarakat muslim yang dilahirkan di Indonesia, bukan umat muslim di Luar negeri yang datang dengan sengaja ke Indonesia. Hal tersebut membawa konsekwensi bahwa menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjunjung tinggi Pancasila dan hukum positif di Indonesia.

"Namun dalam kegiatan keagamaan dan kepercayaan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Haditz nabi. Oleh karena itu, kita tidak boleh memaksakan perbedaan yang dimiliki, karena tidak ada manusia merasa paling benar, termasuk perbedaan antar masyarakat muslim sendiri," tandas dia.

Dalam menjalankan hidup berbangsa dan bernegara sebagai umat muslim, katanya, harus berpegang teguh kepada 4 pilar kebangsaan yang bisa disingkat menjadi "PBNU" yaitu Pancasila, Bhinekka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Dalam mengamalkan Pancasila harus menghormati sila-sila yang terdapat didalamnya, salah satunya adalah toleransi antar umat beragama. Dalam berbhinekka, sebagai umat muslim kita lahir di daerah yang berbeda, sehingga kita harus menghormati apapun Suku, Ras dan Agama yang kita miliki. Selanjutnya, sebagai orang Indonesia, wajib menghormati NKRI dengan selalu melaksanakan kewajiban kepada negara, tidak secara terus menerus meminta bantuan dan kelayakan kehidupan kepada negara. Terakhir, Undang-Undang Dasar, merupakan tolak ukur hukum positif yang ada di Indonesia, sehingga sebagai orang Indonesia, apapun hukum yang berlaku di Indonesia harus ditaati,"pungkasnya. (fitri)

Anak dan Remaja Indikator Penting Wujudkan Generasi Emas

01.07


Pesawaran : Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesawaran melakukan sosialisasi tentang pola asuh anak dan ramaja di Aula Pemkab, Selasa (20/12/2016).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua TP.PKK.Pesawaran, Frisiska Devi Okpita, S.Kom, Profesor Doktor Yusmaini sebagaoi Narasumber Pola Asuh anak dan remaja, Ketua Dharma Wanita Persatuan Pesawaran,Tuti Hendarma Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kab.Pesawaran, dan seluruh peserta sosialisasi.

“Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua peserta yang telah menghadiri dan mengikuti acara sosialisasi pola asuh anak dan remaja  ini,” kata Ketua Tim Penggerak PKK Kab.Pesawaran, Ny.Nanda Indira Dendi.

Nanda menjelaskan, anak dan remaja harus diperhatikan perkembangan dan pertumbuhan, karena anak merupakan  indikator penting untuk mewujudkan generasi emas bangsa dimasa mendatang.

“Peran orang tua, peran para pendidik sangat menentukan dalam mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas.” Tutur dia.

''Harapan saya hasil dari kegiatan ini nanti dapat kita sosialisasikan, sampaikan dan peraktekkan kepada anak kita, saudara kita ,tentangga dan masyarakat Kabupaten Pesawaran sehinggga generasi cerdas, beriman dan berahlak mulia dapat terwujud dan tercapai di daerah kita,” uajrnya. (r)

Raida V Kwarda Lampung Dimeriahkan Artis Ibukota

20.57

BANDARLAMPUNG - Senin, (19/16),Area Bumi Perkemahan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka di Rajabasa, Bandarlampung, mulai diramaikan oleh para pramuka panegak dan pandega se Provinsi Lampung. Kedatangan mereka ini guna menyelenggarakan Raimuna Daerah V (Raida) atau kegiatan pesta pramuka mulai dari tanggal 17 hingga 24 Desember 2016 mendatang.

Wakil Ketua I Bidang Binaan Anggota Muda Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung Catur Agus Dewanto, mengatakan, dari pagi (Senin 19/12) hingga malam hari ini, seluruh kontingen dari kabupaten/kota masih melakukan beberapa persiapan, seperti membenahi masing-masing stand pameran hingga tempat perkemahan.

"Insya Allah malam ini seluruh peserta sudah lengkap. Yang terakhir datang hari ini adalah rombongan kontingen terkecil dari Kabupaten Pesisir Barat dan yang pertama datang adalah Kabupaten Lampung Barat pada 16 Desember lalu," kata Agus, saat ditemui di lokasi Bumi Perkemahan Pramuka.

Dirinya melanjutkan, untuk puncak acara malam ini, akan diramaikan dengan penampilan artis asal Lampung, yakni LO Band, Kiki the Poters, Andika eks Kangen Band. "Malam ini adalah welcome party untuk seluruh kontingen yang hadir. Tidak jauh-jauh, artis ibukota asal daerah sendiri yang menghibur panegak dan pandega ," tukas Agus.

Sementara itu, Ketua Dewan Kerja Daerah Kwarda Lampung Bambang Setiawan, menjelaskan, acara welcome party malam ini akan dihadiri langsung oleh seluruh unsur pimpinan Kwarda, Kwancab, dan peserta Raida V.

Untuk persiapan pembukaan secara resmi pada Selasa (20/12), yang dibuka langsung oleh Ka Mabida M Ridho Ficardo, sambung Bambang, sudah dilakukan persiapan secara matang, mulai dari gladi hingga kedatangan protokol Gubernur Lampung guna mengecek segala persiapan esok.  "Kami berharap acara pembukaan Raida V bisa berjalan sesuai dengan rencana," tukas Bambang.

Selain melakukan persiapan welcome party, terlihat suasana para panegak dan pandega malam ini meneriakan yel-yel  baik dalam bentuk tepukan hingga nyanyian. Menurut Bambang, yel itu guna memberikan semangat. Karena, nanti seluruh kontingen akan menampilkan pameran dari masing-masing daerah.

"Untuk esok malam (20/12), akan diadakan juga pentas seni dengan tema kkontemporer, yaitu menceritakan asal mula setiap daerah," iimbuhnya

Dirinya melanjutkan, suasana malam ini sangat luar biasa. Paaalnya, seluruh kontingen peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan Raida V. "Selain 4500 peserta yang terdaftar mengikuti Raida V. Dari pantauan tim kami, acara ini juga melibatkan 1000 peserta di luar yang resmi. Jadi total ada 5.500 peserta malam ini," urainya.

Masih katanya, besok pemateri dari Unicef Indonesia, MOV Indonesia, sutradara Film Surat Kecil untuk Tuhan, selain itu ada juga dari ketua Gerakan Anti Narkoba Asia Fasifik dari Australia akan memberikan materinya.(

Perbaikan Jalan Ir Sutami Dilakukan Bertahap

07.19


Bandar Lampung : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, terus berupaya untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan, meskipun beberapa diantaranya status jalan tersebut milik pemerintah pusat atau jalan Nasional, seperti Jalan Ir Sutami yang menghubungkan Kabupaten Lampung Selatan-Kota Bandarlampung, dan Kabupaten Lampung Timur.

Kepala Bidang Perencanaan Dinas Bina Marga Lampung Abdilah, mengatakan, perbaikan jalan Nasional Ir Sutami, dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P).

"APBN-P sudah masuk sejak tahun 2015 akhir, ketika Pemerintah Pusat menyetujui Jalan Ir Sutami menjadi jalan Nasional. Di tahun 2016 juga dilakukan perbaikan, hanya saja cakupannya meluas. Untuk tahun 2017 nanti, anggaran masuk di  APBN-P, untuk jalan Ir Sutami. Semuanya dilakukan secara bertahap," jelas Abdilah, di Bandarlampung, Minggu (18/12).

Masih katanya, pengalihan kewenangan status jalan menjadi Nasional bukan karena Pemprov Lampung tidak mampu. Namun, dengan dipegang oleh Pemerintah Pusat, maka Pemprov dapat menghemat anggaran untuk dimanfaatkan ke daerah lain yang betul-betul membutuhkan.

“Alokasi untuk perbaikan jalan Ir Sutami saja ada sekitar Rp60 miliar, kemudian yang arah Dipasena itu ada sekitar Rp15 miliar, totalnya kalau sama yang perubahan ya lebih dari Rp100 milliar, bahkan nanti 2017 bisa meningkat, dan itu bisa kami manfaatkan untuk perbaikan di tempat lain," tegas Abdilah.(r)

Sejak 2015/ Jalan Ir Sutami Resmi Berstatus Jalan Nasional

06.13

Bandar Lampung : Jalan Ir Sutami adalah ruas jalan paling panjang di Provinsi Lampung. Jalan alternatif jalur Lintas Timur Pulau Sumatera ini pun menghubungkan Kabupaten Lampung Selatan - Kota Bandarlampung, dan Kabupaten Lampung Timur.

Selain itu, jalan ini menjadi alternatif utama bagi truk pengangkut barang (milik para pengusaha) yang ingin melakukan ekspor lewat Pelabuhan Panjang atau yang akan mengirim bahan baku maupun barang produksi ke Pulau Jawa.

Meskipun fungsi jalan ini begitu penting, namun kondisinya selalu buruk dan permukaannya selalu bonyok, apalagi pada musim hujan. Tiap tahun, Jalan Ir Sutami tak kunjung diperbaiki.

Penyebabnya, Pemda Provinsi Lampung masih menunggu jawaban dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu Pera), atas surat usulan peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan Nasional.

Terkait hal itu, Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan. Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Toni Ferdinand, kepada Fajar Sumatera menegaskan, bahwa Jalan Ir Sutami yang membentang dari Lampung Selatan, Bandarlampung dan Lampung Timur, statusnya adalah jalan Nasional, sejak tahun 2015 lalu.

Kendati berstatus jalan Nasional, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bukan berarti tutup mata atas persoalan infrastruktur jalan yang masih belum diperbaiki. Pasalnya, ini sebagai bentuk strategi untuk percepatan, perbaikan, dan pembangunan infrastruktur jalan yang memang selama ini menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah Provinsi Lampung.

"Surat keputusan peningkatan jalan Provinsi menjadi jalan Nasional telah dikeluarkan. Dengan dikeluarkanya surat tersebut, maka perbaikan dan pemeliharaan dibebankan kepada Pemerintah pusat. Kalau berapa suratnya saya lupa, tapi yang jelas sudah ada sejak tahun 2015 lalu," Jelas Toni , Minggu (18/12).

Masih katanya, dari 20 ruas jalan yang diusulkan pada tahun 2015 lalu, Pemerintah Pusat baru menyepakati delapan ruas jalan yang ditingkatkan statusnya. Kedelapan ruas jalan yang meningkat statusnya tersebut di antaranya, Jalan Ir Sutami-Way Galih, Way Galih-Bergen, Bergen-Pugung simpang Sribhawono. Kemudian simpang Gedungaji Baru-Rawajitu, dan Tanjungkarang-Kurungan Nyawa.

“Peningkatan status jalanya sudah disahkan kira-kira ada sekitar 130 km, kalau total usulan kami ada sekitar 20 ruas jalan, tapi karena memang sangat sulit mau meningkatkan satu ruas saja. Tapi ini kebetulan respons dari pusat cukup baik walaupun belum semua usulan kami dikabulkan,” Bebernya. (R)

Indonesia Darurat, Panglima TNI : Indonesia Dikepung Amerika, China dan Negara Tetangga

05.50
Jakarta : Kabar mengejutkan keluar dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Beliau menyebutkan, posisi Indonesia saat ini dalam kondisi perspektif ancaman. Dalam perspektif itu, Indonesia dalam kepungan negara barat seperti Amerika Serikat, China  dan negara-negara tetangga.

Saat ini, posisi yang perlu diwaspadai, kata dia, adalah keberadaan Masela di Maluku Tenggara. Posisi Masela diketahui tidak jauh dari Timor Leste dan mengarah ke Darwin, Australia.

“Dekat Darwin ada 1.500 marinir Amerika di sana. Akan ditingkatkan menjadi 2.500, tentunya kita bertanya, kenapa ke situ, emangnya pesiar,” kata Gatot di acara Indonesianisme Summit di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu 10 Desember 2016.

Sementara itu, Australia sedang membangun pangkalan pendaratan di sekitar wilayah yang sama. Gatot mengaku setelah mendapat informasi itu, dirinya langsung mengecek ke lapangan.

Gatot bertolak ke Darwin dan mencoba melihat ke dekat lokasi menggunakan boat sewaan.

“Ke sana saya pura-pura kunjungan ke Darwin, satu setengah jam saya menyewa boat pariwisata. Saya melihat dua pangkalan militer sudah jadi. Padahal Australia adalah negara kontinental, untuk apa marinir,” ujarnya.

Ia mengingatkan lagi mengenai lepasnya Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste.

“Kita tidak tahu bahwa sebenarnya yang diperebutkan di Timor Leste adalah Greater Sunrise, di Laut Timor yang kaya akan energi itulah yang diperebutkan,” kata Gatot.

Panglima TNI mengingatkan agar jangan sampai Masela ini lepas seperti kasus Timor Leste. “Blok Masela pun kalau tidak waspada seperti ini,” tuturnya.

Ancaman lain adalah konflik Laut China Selatan (LCS). Ia mencontohkan, tiga kapal nelayan China yang ditangkap Armabar TNI AL, semuanya dikawal kapal coast guard negara itu.

“Berarti China mengakui itu adalah pantainya, maka nelayan dikawal oleh penjaga pantai,” katanya.

Belum lagi, Gatot menyayangkan ngototnya China dan Presiden Xin Jinping untuk menolak keputusan arbitrase yang memenangkan gugatan Filipina atas bagian di LCS tersebut.

Sementara itu, dari negara-negara tetangga, Gatot menyoroti adanya latihan militer bersama negara-negera persemakmuran Inggris beberapa waktu lalu, yakni Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura.

Kita pernah punya masalah sama mereka semuanya. Kemarin mereka sudah menjadi pakta pertahanan dengan mengadakan latihan bersama, melibatkan tiga ribu personel, 71 pesawat, 11 kapal,” ujar Gatot.

Gatot merasa tidak sreg dengan langkah tersebut dan memprotes aksi tersebut.

“Jadi, wilayah Indonesia sudah dikepung oleh orang atau negara-negara yang punya kepentingan. Tidak ada sahabat dalam kompetisi global. Diplomasi ya diplomasi, tapi ujungnya kepentingan mereka yang diutamakan,” katanya. (Postmetro)

Jalan Maut Provinsi Lampung Tak Kunjung Diperbaiki, Diduga Sudah Banyak Korban Mati Sia-Sia

03.08
Bandar Lampung : Jalan-jalan provinsi di Provinsi Lampung banyak yang rusak dan membahayakan hidup rakyat.

Bertahun-tahun kondisi jalan itu dibiarkan parah, karena Pemda Provinsi Lampung sedang menunggu usulan peningkatan ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional masih diproses.

Selama menunggu diproses, rakyat dibiarkan menderita dan mati satu per satu di jalan raya.

Mungkin benar, tetapi memang benar. Jalan Ir. Sutami adalah ruas jalan paling panjang di Provinsi Lampung. Jalan alternatif jalur Lintas Timur Pulau Sumatra ini, menghubungkan Kabupaten Lampung Selatan-Kota Bandar Lampung-Kabupaten Lampung Timur.

Jalan ini menjadi alternatif utama bagi truk pengangkut barang (milik para pengusaha) yang ingin melakukan ekspor lewat Pelabuhan Panjang atau yang akan mengirim bahan baku maupun barang produksi ke Pulau Jawa.

Termasuk truk-truk pembawa kontainer berisi gula pasir yang akan diekspor lewat Pelabuhan Panjang.

Meskipun fungsi jalan ini begitu penting, kondisinya selalu buruk. Permukaannya selalu bonyok, apalagi pada musin hujan. Tiap tahun, Jalan Ir Sutami tak kunjung diperbaiki.

Penyebabnya, Pemda Provinsi Lampung masih menunggu jawaban dari pemerintah pusat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Kemenpu dan Pera) atas surat usulan peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional.

Ada 20 ruas jalan provinsi yang diusulkan Gubernur Lampung menjadi jalan nasional. Dari sekian banyak jalan itu, baru delapan dari ruas jalan yang disetujui menjadi jalan nasional.

Sepintas usulan ini terdengar realistis karena Pemda Provinsi Lampung tak mampu lagi membiayai perbaikan infrastruktur jalan provinsi tersebut, sehingga harus dikembalikan ke pemerintah pusat agar pemerintah pusat yang melakukan pemeliharaan.

Tapi, di sisi pemerintahan, usulan ini lebih tampak sebagai ketidaksanggupan Gubernur Lampung menanggungjawabi pembangunan infrastruktur jalan raya di wilayah pemerintahannya.

Jalan Ir. Sutami salah satu ruas jalan yang ada dalam usulan agar ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional.

Lantaran menunggu persetujuan atas usulan itu, nasib Jalan Ir Sutami tak kunjung diperbaiki. Kalaupun ada upaya perbaikan, itu pun hanya sepotong-sepotong seperti ruas Way Galih-Bergen dan Pugung- Simpang Sribhawono. Malangnya, Jalan Ir Sutami pada ruas Way Galih-Bergen dan Pugung- Simpang Sribhawono merupakan ruas jalan yang statusnya sudah dinaikkan dan kini menjad jalan nasional.

Ruas lain dari Jalan Ir. Sutami masih menunggu berakah dari Tuhan. Semoga doa Gubernur Lampung cepat dikabulkan, sehingga Jalan Ir Sutami menjadi mulus. Kalau tidak, warga di Desa Siderejo, Sekampung Udik, Lampung Timur, seperti dalam potret, akan tetap menanam pohon pisang di jalan lintas Sumatra itu.(facebook budi hutasuhut)

Proyek Irigasi di Natar,Rekanan Tidak Cantumkan Tengat Waktu Pekerjaan

16.43
Lampung Selatan : Proyek rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi Kabupaten Lampung Selatan di Desa Way Sidosari Kecamatan Natar Lampung Selatan mengundang tanya.

Pasalnya, proyek dengan jenis pekerjaan rehabilitasi dan normalisasi saluran air ini tidak mencantumkan kapan berakhirnya pekerjaan dalam proyek itu.

Pantauan media ini, Sabtu (17/16) sore, aktifitas pekerjaan pun bisa di bilang hanya dipekerjakan 3 orang pekerja.

Direktur Mahasiswa Transparansi Lampung (MATALA) mendesak rekanan bersikap transparan sehingga tidak menimbukan asumsi negatif dalam proyek yang didanai APBD Lamsel senilai Rp.2.988.266.000,00 tersebut. Pun begitu juga Dinas Pekerjaan Umum Lamsel bisa menyikapi temuan tersebut.

"Bisa ada persepsi miring jika rekanan dan dinas PU tidak menindaklanjutinya," kata Direktur Matala, Charles, Sabtu (17/16). Diketahui, proyek ini dikerjakan oleh CV. Bangun Kencana Jaya.(r)

Badiklatda DPD PDIP Lampung Gelar Diklat Madya

10.09
BANDARLAMPUNG-Sebanyak 107 Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tingkat madya yang digelar Badiklatda DPD PDI-P Provinsi Lampung, di Batu Putu, Bandar Lampung, Kamis 15 Desember 2016.


Diklat yang bertema Membentuk Kader dan Pemimpin Berideologi Pancasila Dengan Semangat I Juni 1945 Sebagai Alat Perjuangan Partai bertujuan agar kader memiliki kesadaran tentang ideologi dan garis perjuangan partai. Untuk itu, PDIP pun terus menggembleng kader-kadernya di seluruh tingkatan.


"Kami berharap dengan adanya Diklat madya ini dapat menghasilkan kader berkualitas dalam hal memperjuangkan kepentingan rakyat," tegas Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI-P, Idham Samawi dalam sambutannya.


Pelaksanaan Diklat madya ini,imbuhnya merupakan amanah kongres PDI-P pada April 2015 lalu dan dari 34 Provinsi, DPD Lampung menjadidaerah ketiga setelah Jogja dan Jawa Barat yang menggelar pendidikan kader.


" DPP sangat mengapresiasi adanya Diklat madya ini, karena Lampung menjadi daerah ketiga yang melaksanakan amanah kongres partai  2015 lalu. Dan kemenangan partai pada pemilu 1999 dan 2014 harus kita pertahankan, insya Allah dengan Diklat ini, kader benar-benar mampu mengimplementasikan hasil dari pelatihan ini dan mampu berbuat lebih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat," katanya.

DPRD dan Pemkab Lampura Bahas Pemekaran SBM

01.32

Lampung Utara : DPRD Lampung Utara menggelar rapat pembahasan perancangan pemekaran calon Kabupaten Sungkai Bunga Mayang ( SBM), Jum’at(09/12/2016) di ruang rapat DPRD setempat.

Rapat paripurna ini dihadiri 42 Anggota Dewan hadir dari 45 Anggota Dewan Lampung Utara. Rapat kali ini melakukan pembahasan pendapat akhir Bupati Lampung Utara akan persetujuan bersama rancangan pemekaran calon Kabupaten SBM.

Pemerintah daerah sebagai selaku pengambil kebijakan dan pengayom masyarakat harus merespon aspirasi masyarakat tersebut dengan tetap memperhatikan prosedur hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Melalui dokumen usulan pemekaran Kabupaten SBM  yang diserahkan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara oleh panitia pemekaran, Hidayat Lembasi.

Wacana pemakaran kabupaten ini telah merangkul aspirasi masyarakat dari  8 kecamatan yaitu Kecamatan, Sungkai selatan, Sungkai Utara, Sungkai Barat, Sungkai Tengah, Sungkai Jaya, Muara Sungkai, Hulu Sungkai, dan Kecamatan Bungamayang secara kolektif sepakat mengusulkan pembentukan kabupaten baru dengan nama  Sungkai Bunga Mayang wilayah kabupaten/kota/persetujuan bersama DPRD Kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota daerah induk dan persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakup daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk. 

Namun demikian DPRD Lampung Utara perlu memahami, bahwa mekanisme pembentukan daerah otonomi baru, berbeda dangan periode yang lalu ketika masih bersandar pada Undang-undang Nomor 32 Tahuin 2004 Tentang pemerintah daerah saat  ini, daerah yang akan dimekarkan tidak harus disahkan melalui UU menjadi daerah otonomi baru. (r)

Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara Peduli HAM

01.26

Lampung Utara : Bupati Lampung Utara H.Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP., M.H, terima penghargaan Peduli Hak Azazi Manusia dari KemenKumHam pada peringatan hari HAM se-dunia tahun 2016 yang di serahkan langsung oleh menteri Hukum dan Ham, Dr. Yasonna Hamonangan Laoly,S.H.,M.Sc.,Ph.D. di gedung Grahadi Gubernuran Surabaya Jawa Timur Kamis (08/12/2016).

Penghargaan tersebut di berikan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai bentuk Penghargaan dan apresiasi kepada Kabupaten Lampung Utara di bawah koordinator Pelayan Masyarakat H. Agung Ilmu Mangkunegara,S.STP.,M.H, yang sangat peduli HAM, yang memenuhi unsur- unsur pemenuhan Hak azazi Manusia berupa hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, hak perempuan di Kabupaten Lampung Utara.

Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Lampung sangat memperhatikan kesehatan ibu dan bayi.

Dalam rangka menekan angka kematian dengan memberikan beberapa pelayanan kesehatan gratis antara lain adanya program Call Centre 24 jam untuk masyarakat baik yang mampu ataupun yang tidak mampu dan pemberian asupan gizi bagi ibu-ibu hamil sedangkan untuk bidang lainnya memberikan pendidikan gratis bagi siswa-siswi mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga SMU sederajat dengan tidak mengenyampingkan anak-anak yang harus perhatian Khusus pada Bidang Pendidikan.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menyediakan sarana Air bersih baik perdesaan maupun perkotaan, Menambah jaringan listrik di perdesaan, meningkatkan Infrastruktur untuk lancarnya Akses transportasi baik menuju perkotaan maupun pedesaan dalam rangka mengembangkan perekonomian rakyat.

Kemudian, menurunkan angka pengangguran dan anak jalanan dengan membuka lapangan pekerjaan, Bedah rumah untuk layak huni, memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dan memberikan kesempatan kepada perempuan dalam jabatan di pemerintahan daerah serta mengurangi bahkan menghilangkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) , semua ini telah di rasakan dan di manfaatkan oleh masyarakat Lampung Utara .

”Saya atas nama Koordinator Pelayan Masyarakat mengucapkan Terima Kasih dan Penghargaan yang tinggi kepada segenap Elemen masyarakat yang telah mendukung dan mensukseskan program Peduli Hak Azazi manusia di Kabupaten Lampung Utara, ini selaras dengan tema peringatan Hari HAM Tahun 2016 yaitu “ Harmoni dalam Hak Azazi Manusia, Kesetaraan dalam pemajuan Hak Azazi Manusia ,” ucap Agung dengan rasa senang.(r)

Juru Bicara KPK : Proyek CV Wahana Rimba Bisa Saja Ditangani KPK

18.56
Bandar Lampung : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka ruang penyelidikan terhadap proyek perbaikan jalan senilai Rp1,3 miliar yang digarap CV. Wahana Rimba di Pekon Suko Arum di RT 3 dan 4 Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK bisa saja menangani dugaan penyimpangan dalam proyek yang dikerjakan CV Wahana Rimba itu.

"Menurut Undang-undang, KPK berwenang menangani kasus korupsi jika itu lamban ditangani oleh penegak hukum, penyelenggara negara atau pihak lain yg terkait dan dengan kerugian negara minimal 1miliar," kata Febri dalam pesan Whats Up nya kepada journallampung.com, Jumat (9/12/16).

Dirinya pun menghimbau kepada setiap warga  negara jika menemukan dugaan pelanggaran terhadap proyek pemerintah yang diduga merugikan keuangan negara agar melaporkannya ke KPK.

'Jika ada indikasi korupsi, masyarakat dapat melaporkannya kepada KPK tentu saja," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, baru satu bulan, proyek perbaikan jalan senilai Rp1,3 miliar yang digarap CV. Wahana Rimba di Pekon Suko Arum di RT 3 dan 4 Kecamatan Adiluwih, rusak lagi.

"Ini kerja memperbaiki jalan apa sekedar menaruh aspal saja sehingga  terlihat seperti karpet yang digelar dilantai, Lucu…kan. Selain itu pengerjaannya juga dilakukan abis magrib selesai sekitar pukul 1 sampai 2 pagi Wib," kata salah warga Pringsewu yang enggan disebutkan namanya, Senin, (5/12).

Proyek pengerjaan perbaikan jalan dengan panjang sekitar 1 km serta lebar 3 meter dengan hotmik yang dikerjakan oleh CV. Wahana Rimba dengan menelan APBD sekitar Rp. 1,3 miliar itu disinyalir adanya tindak korupsi sehingga hasil pengerjaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Gimana kami tidak mengeluarkan asumsi buruk kepada rekanan ataupun pemda. Karena kabar yang saya dengar, pengerjaan yang masih berumur jagung itu sudah PHO,"tandasnya.

Terpisah, pengawas pengerjaan proyek perbaikan jalan Pekon Sukoharum, RT tiga dan empat Kecamatan Adiluwih, Asep mengatakan bahwa rusaknya perbaikan jalan itu disinyalir karena cuaca yang tengah memasuki musim penghujan.

Selain itu, banyaknya kendaraan bermuatan lebih diindikasi menjadi penyebab selanjutnya terkait rusaknya jalan tersebut.

"Disana kan dekat dengan pabrik dan tempat keluar masuknya kendaraan berjenis truk. Jadi kedepan kemungkinan nanti akan kami portal agar kendaraan bermuatan lebih itu tidak masuk kembali,"pungkasnya.

Sementara (R)

Proyek Amburadul, Matala Minta CV Wahana Rimba Diblacklist

05.28
Pringsewu : Direktur Eksekutif (Masyarakat Transparansi Lampung), Charles Alizie meminta Dinas PU Kabupaten Pringsewu agar memblacklist CV.Wahana Rimba, pasalnya perusahaan tersebut diduga telah melakukan penyimpangan pada pengerjaan jalan Hotmix sebesar Rp.1,3 miliar.
"Untuk kegiatan tahun depan sebaiknya perusahaan itu tidak lagi diberi kesempatan dalam pekerjaan proyek di Dinas PU Pringsewu, karena jika melihat hasil perbaikan di pkein Suko Rum itu, sangat memprihatinkan,"tegasnya, Kamis 8 Desember 2016.
Dia mengatakan, Dinas PU harus mengambil sikap tegas terhadap rekanan nakal, karena jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk dan diharapkan mampu menjadi shock therapy bagi rekanan lainnya.
"Tegas saja lah Kadis PU nya, kalau memang rekanan hanya mampu merusak citra, mengapa di pertahankan,"tandasnya.

Diberitakan sebelumnya Proyek pengerjaan jalan Hotmik  sekitar 1 kilometer di Pekon Suko Rum, Adiluwih ,Pringsewu diduga terjadi penyimpangan.

Pihak rekanan yakni CV.Wahana Rimba dalam mengerjakan kegiatan yang menelan dana sebesar Rp1,3 miliar itu terindikasi menyalahi perencanaan yang telah di atur dalam kontrak, karena baru satu bulan hotmik telah mengelupas.

" Ini namanya bukan perbaikan jalan tapi hanya menaruh aspal saja Mas, coba saja lihat asplanya bisa ditarik seperti karpet yang sedang dijemur,”ungkap salah satu warga Pekon Arum yang meminta namanya tidak disebutkan,Selasa (6/11).

Ia sangat menyesalkan dengan pembiaran yang dilakukan Dinas Pekerjaan umum (PU) setempat dengan tidak memberikan teguran kepada rekanan, sedangkan pekerjaan perbaikan itu  baru berkisar satu bulan.
" Ini sangat aneh jika dinas PU tidak memberikan teguran, lihat saja itu baru satu sudah mengelupas bagaiamana mau dikatakan berkualitas dan anehnya pengerjaan yang masih berumur jagung itu sudah PHO,"tandasnya.

Disisi lain,  Pengawas pengerjaan proyek perbaikan jalan Pekon Sukoharum, RT tiga dan empat Kecamatan Adiluwih, Asep berdalih jika rusaknya aspal itu disebabkan intensitas curah hujan yang sedang meningkat di daerah tersebut.

Serta kondisi jalan yang baru diperbaiki itu tidak kuat menahan beban dari kendaraan yang muatan besar yang sering melintasi jalan tersebut.

" Daerah itu kan dekat dengan pabrik juga sebagai jalur keluar masuk kendaraan truck, untuk antipasinya kedepan kami akan buat portal agar kendaraan besar tidak lagi melalui jalur itu,” katanya.(r)

Pemprov Bentuk Tim Kerja Maksimalkan Ekonomi Daerah

06.31

Bandar Lampung : Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi dalam upaya membentuk Tim Kerja guna memaksimalkan Ekonomi Daerah Provinsi Lampung dengan mengoptimalkan aset-aset daerah. Rapat di gelar di Ruang Rapat Asisten, Rabu (07/12/2016).

Melalui Kabag Humas Biro Humas dan Protokol Pemprov. Lampung Heriyansyah, dalam arahan ketika memimpin rapat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono menjelaskan bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 22/2009 BAB IV pasal 5, tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo telah membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah. Dimana tim ini nantinya memungkinkan Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain, Lembaga Non Departemen, Swasta, BUMN, BUMD, yayasan, lembaga diluar negeri dan lainnya.

Sutono menambahkan TKKSD sebagaimana dimaksud mempunyai tugas, melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan, menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan, memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga, menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah, membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan.

Kemudian menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama, memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama, dan melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama daerah kabupaten/kota.

"Diharapkan juga seluruh jajaran SKPD Terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat meningkatkan kinerja, untuk dapat mempercepat proses-proses pembangunan di Provinsi Lampung dengan harapan dapat mewujudkan keberhasilan dan percepatan pembangunan Menuju Lampung Maju dan Sejahtera", ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Fahrizal Darminto mengatakan bahwa Tim Koordinasi terdiri dari 2 anggota yaitu anggota tetap yakni terdiri dari Kepala SKPD yang yang membidangi Pemerintahan, dan Kepala SKPD yang membidangi Keuangan dan pengelolaan asset dan anggota tidak tetap yang terdiri dari Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama, Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama dan Tenaga ahli/pakar.

“Begitu membentuk tim kita harus langsung melakukan inventarisasi semua regulasi-regulasi, agar kita telah siap ketika bertemu dengan partner kerjasama kita nanti, kita sudah menguasai regulasi dan tahapan apa yang akan kita pakai nantinya dalam kerjasama dengan pihak terkait” ujarnya.

Ditambahkan oleh Kabag Humas rapat koordinasi ini dihadiri oleh Staf Ahli serta jajaran Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (rls)

Bachtiar : Pemuda Harus Jadi Garda Terdepan Bentengi Negara

06.30

Pesawaran : Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengajak pemuda menjadi garda terdepan dalam membentengi negara dari bahaya perpecahan. "Idiologi Negara kita hanya satu yaitu Pancasila. Mari buktikan pemuda mampu berbuat yang terbaik untuk Provinsi Lampung," ujar  Wakil Gubernur usai mengukuhkan Dendi Ramadhona,ST sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Masa Khidmad 2016-2021, Rabu, 7/12/2016, di GSG  Pemkab Pesawaran.

Dijelaskan Karo Humas dan Protokol Bayana, acara dihadiri pula Kapolda Lampung, Ketua Umum Pengurus Pusat Karang Taruna, Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Pesawaran, Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung Teguh Wibowo,SP, Pemuda Pancasila, ORMAS dan OKP Kabupaten Pesawaran.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menyerahkan Penghargaan Satya Lencana Adhitya Karya Mahatva Yodha Kepada Wakil Bupati Pesawaran Eriawan,SH. , Sekda Pesawaran Drs.Hendarma, MM. , Asisten I Pesawaran Drs. Heksus, MM., Ketua Karang Taruna Pesawaran Irwan Rosa, SH., Kemudian Para Camat : SUOH-LAMBAR (Drs.Selamet Purwoko), Metro Timur-Kota Metro (Dra.Rosita), Way Khilau-Pesawaran (Drs. Ahmad Rosani, M.Pd), Sekampung-Lampung Timur (Sugiyanto,S.IP).

Kemudian,  Anak Tuha-Lampung Tengah (Fathol Arifin, S.IP.MM), Pagelaran Utara-Pringsewu (Bahrudin,S.IP), Kotabumi Selatan-LU (Ibrodi Wilson,SE. MM), Gedung Meneng-Tulang Bawang (Tarzono,SE. MM), Ngambur-Pesisir Barat (Drs.Robinson,MM), Kalianda-Lampung Selatan (Setiawansyah,AP, M.Si), Simpang Pematang-Mesuji (Darwis,A.Md), Way Kenanga-TBB (Sutarman,S.Pd), Baradatu-Way Kanan (Ari Antoni Tamrin,S.STP), Kemiling-Bandar Lampung (Thomas Amirico,S.STP). Kemudian penghargaan juga diberikan kepada Peratin/Kepala Desa/Kepala Tiyuh/Lurah serta Tokoh Pemuda.

Kabag Humas Heriyansyah menambahkan, Dendi Ramadhona,ST saat sambutan menyampaikan Karang Taruna bertekad bulat untuk memerangi kesenjangan sosial di masyarakat, Karang Taruna siap berkerja nyata dalam membangun, mendukung program kerja pemerintah untuk memajukan Provinsi Lampung.

"Karang Taruna tidak akan tinggal diam, hanya menunggu dan menonton. Namun Karang Taruna akan berkreasi untuk berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat," ujar Bupati Pesawaran ini.

Sementara itu Ketua Umum Pengurus Pusat Karang Taruna Didik Mukrianto, SH. MH, juga usai pelantikan mengajak Karang Taruna  turut menyelesaikan persoalan bangsa yang telah semakin komplek. Dikatakannya, Karang Taruna hadir diseluruh pelosok negeri untuk mengurai problematika sosial, agar negara lebih maju dan sejahtera.

"Karang Taruna didirikan bukan untuk kepentingan politik, karang taruna tidak memiliki misi kekuasaan namun karang taruna didirikan untuk membantu kemandirian generasi muda agar berprestasi berbuat nyata terhadap masyarakat Indonesia," tegasnya.(rls)

Ridho Minta Apeksindo Berpartisipasi Dalam Pembangunan Lampung

06.28

Bandar Lampung : Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo berharap kepada keluarga besar Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Provinsi Lampung untuk senantiasa berpartisipasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menyukseskan agenda pembangunan Provinsi Lampung.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono dalam acara Musyawarah Provinsi IV Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO) Provinsi Lampung dengan tema Peran Generasi Muda dalam Pengembangan Jasa Konstruksi Yang Berdaya Saing di Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Hotel Sheraton, Rabu (07/12/2016).

Diinformasikan oleh Karo Humas dan Protokol Bayana, Dalam sambutan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono menjelaskan bahwa pihaknya mengapresiasi berlangsungnya kegiatan ini. Menurutnya musyawarah ini dapat menjadi awal yang baik bagi Aspekindo untuk memanfaatkannya agar terbentuk susunan yang lebih baik dari sebelumnya, terutama meningkatkan peran Generasi Muda dalam Pengembangan Jasa Konstruksi yang Berdaya Saing di Provinsi Lampung.

Selain itu Gubernur Lampung melalui Sekda Provinsi Lampung Sutono juga mengajak seluruh elemen masyarakat Lampung tak terkecuali Aspekindo turut berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Lampung.

"Kami sangat menyambut baik kegiatan ini dan dapat dijadikan momen bagi Aspekindo untuk membentuk susunan yang lebih baik terutama dengan meningkatkan peran generasi muda dan diharapkan seluruh pihak dapat mendukung serta berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Lampung", ujarnya.

Sementara dalam sambutannya Ketua Umum DPN Aspekindo Tumpal SP. Sianipar, S.E berharapa musyawarah ini jangan hanya dijadikan sebagai tempat berkumpul, melainkan harus ada semangat demokrasi untuk bekerjasama. Untuk kedepannya, pihaknya berharap jajaran Aspekindo lebih serius untuk mengelola organisasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

"Asosiasi yang sehat, dapat dilihat dengan adanya tata kelola yang baik dan tuntutan organisasi sebagai profesi yang berbasis kompetensi. Sehingga kita dapat melayani pemerintah dengan lebih baik karena adanya basis kompetensi yang kuat untuk melakukan daya saing", ujarnya.

Sedangkan Ketua Umum Dewan Pengurus LPJK Provinsi Lampung Ir. Tubagus Ahmad Rif'at menambahkan, dengan adanya musyawarah ini diharapkan Aspekindo akan menjadi lebih maju, berkembang serta berdaya saing sehingga mampu membantu Provinsi Lampung untuk kedepannya.

Ditambahkan oleh Kabag Humas Heriyansyah dalam acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Bina Marga, Perwakilan Kapolda Lampung, Perwakilan Kajati, Perwakilan Dandem 043 Gatam, Pendiri Aspekindo Lampung dan Sekjen Aspekindo Pusat. (rls)


Bupati Lamsel Resmikan Kapal Patkamla Pulau Sebesi II-3-63

02.01

Lampung Selatan : Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan meresmiKan pengukuhan Kapal Patroli Keamanan Laut Lanal Lampung yang diberi nama "Patkamla Pulau Sebesi II-3-63".

Peresmian acara tersebut dilaksanakan di Grand Elty Krakatao Nirwana Resort Kalianda, Rabu (07/12/2016). Ditunjuk sebagai Komandan Patroli Keamanan Laut Pulau Sebesi yakni Serka Bah Syahroni yang diresmikan oleh Danlanal Lampung Letkol Laut (P) Kelik Haryadi, SH, M.Si.

Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan dalam sambutannya, mengatakan merasa bangga dengan diberikan nama Pulau Sebesi pada Kapal Patroli Keamanan Laut Lanal Lampung. Sebab, nama Pulau Sebesi merupakan kepulauan yang masuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Sudah tentu, ujar Zainudin Hasan, hal terebut secara tidak langsung akan melambungkan nama daerah Lampung Selatan sendiri.

"Kami merasa bangga dengan di berikan nama Pulau Sebesi kepada Kapal Patroli Keamanan Laut Lanal Lampung yang merupakan salah satu kepulauan di Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian, dengan adanya kapal patroli ini akan menambah tingkat keamanan khususnya diperairan Lampung Selatan akan meningkat," kata Zainudin Hasan.

Sementara itu, Danlanal Lampung Letkol Laut (P) Kelik Haryadi, SH, M.Si, menjelaskan, pemberiaan nama "Pulau Sebesi" pada kapal patroli tersebut disengaja dengan tujuan mengangkat kearifan lokal daerah Lampung khususnya Lampung Selatan.

"Disamping itu, salah satu tujuan pengukuhan Kapal Patroli Keamanan Laut Lanal Lampung ialah meningkatkan keamanan laut dari gangguan pencurian ikan, gangguan kriminal lainnya di laut. Selain itu untuk menjaga dan melindungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara perlu ditingkatkan patroli rutin dari Patkamla TNI Angkatan Laut yang baru saja dikukuhkan ini," pungkasnya.(fitri)

SK Guru dan Tenaga Pendidik Lampung Diserahkan

01.34

Bandar Lampung : Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis menyerahkan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V BKN kepada PNS guru/ tenaga pendidik,  di Aula Kantor BKD Provinsi Lampung, Selasa (06/12/2016).
Dengan demikian berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2016 Perka BKN no 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan secara resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung.

Disampaikan Kabag Humas Biro Humas dan Protokol Heriyansyah,  sebagaimana dilaporkan Kepala BKD Provinsi Lampung  Zaini  Nurman,  jumlah PNS guru/ tenaga pendidik sebanyak 8.615 orang  telah mendapatkan Surat Keputusan Pengalihan ke Provinsi Lampung dari Kepala Kantor Regional V BKN. Terdiri dari 13 Kabupaten yaitu Lampung Selatan 867, Lampung Tengah 1.098, Lampung Utara 737, Lampung Barat 399, Tulang Bawang 279, Tanggamus 408, Way Kanan 434, Lampung Timur 759, Pesawaran 398, Tulang Bawang Barat 272, Pringsewu 555, Mesuji 178 dan Pesisir Barat 163. Adapun untuk  Kota  yaitu Metro 747 dan Bandar Lampung 1.501.

Dalam sambutannya Asisten mengatakan, sebagai bentuk implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada tanggal 21 September 2016 telah dilaksanakan serah terima personil, sarana dan prasaran dan dokumentasi (P2D) antara Bupati/Walikota se Provinsi Lampung Kepada Gubernur. Salah satunya pengelolaan Guru dan Tenaga Kependidikan menengah. Selanjutnya Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V BKN tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota se Provinsi Lampung.

Untuk itu Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Hamartoni berharap dengan penyerahan Surat  Keputusan tersebut  tidak ada lagi polemik tentang pengalihan Guru dan Tenaga kependidikan menengah dari kabupaten/kota ke Provinsi. 

" Pemprov berharap tidak ada guru dan tenaga kependidikan menengah yang terlewatkan untuk dilimpahkan ke Provinsi Lampung. Karena mulai tanggal 1 Januari 2017 semua anggaran dan hal lain yang terkait dengan implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan berada di Provinsi," ujarnya.(rilis)

Ini Peran Penting DWP Dalam Sejahterakan Masyarakat

01.32

Bandar Lampung : Pembinaan dan pencerahan bagi keluarga sangat penting untuk membangun keluarga yang sehat dan memperbaiki kemajuan bangsa yang dimulai dari diri sendiri. Sehingga tidak terjadi pelaku tindak sosial dari kalangan generasi muda.
Hal ini disampaikan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono pada Hari Ulang Tahun ke 17 Dharma Wanita Persatuan di Panti Asuhan Daarul Alya Bandar Lampung, Selasa (6/12/2016).

Kabag Humas Biro Humas dan Protokol Heriyansyah menjelaskan, dalam sambutannya Sutono menyampaikan, Dharma Wanita Persatuan mempunyai peran untuk membina para keluarga  dan mensejahterakan masyarakatnya.

"Saya menghimbau kepada seluruh Dharma Wanita Persatuan di Kabupaten maupun Provinsi agar  mendorong anak-anak kita di seluruh daerah untuk belajar tentang ilmu pengetahuan. Salah satunya dengan membaca buku," ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung Dwi Endang Sutono dalam sambutannya mengatakan, Dharma Wanita Persatuan berperan aktif dalam konstelasi pembangunan nasional. Potensi Dharma Wanita Persatuan mulai dari tingkat Pusat, Provinsi , Kabupaten/Kota sampai Kecamatan dan Kelurahan menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan untuk memberikan kontribusi penuh dalam mensukseskan program nasional.

"Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Dharma Wanita yang ke 17 ini agar mendukung program kerja Pemerintah. Seperti Sosialisasi Indonesia pintar dan cermat dalam mensejahterakan anggota, keluarga dan masyarakatnya," ujarnya.

Turut hadir dalam acara itu Penasihat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung Yustin Ridho Ficardo,  Istri Kapolda Lampung Susi Sudjarno dan para istri ASN yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung.

Pada pembukanaan  Hari Ulang Tahun ke-17 Dharma Wanita Persatuan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Dharma Wanita Persatuan.

Ditambahkan Kabag Humas Heriyansyah, HUT Dharma Wanita juga diisi dengan penampilan Dai Cilik dari salah satu anak Panti Asuhan Daarul Alya, dan dilanjutkan penutupan dengan acara potong tumpeng oleh Penasihat Dharma Wanita Provinsi Lampung Yustin Ridho Ficardo yang diserahkan kepada perwakilan anak yatim Daarul Alya. Dalam kesempatan tersebut Yustin Ridho Ficardo juga menyerahkan bingkisan kepada 30 anak yatim Daarul Alya. (rilis)

Gubernur Ridho Himbau Jajaran dan Masyarakat Taat Bayar Pajak

01.30

Bandar Lampung : Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengajak seluruh jajaran dan masyarakat Lampung untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono dihadapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Acara Focus Group Discussion (FGD) Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan tema : "Pelaksanaan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan Potensinya bagi Penerimaan Daerah", di Ruang Rapat Asisten, Selasa (06/12/2016).

Diinformasikan oleh Karo Humas dan Protokol Pemprov. Lampung Bayana, dalam sambutan Gubernur Lampung yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono mengatakan Pertumbuhan perekonomian Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung terus berkembang pesat.
Hal ini diimbangi dengan kondisi politik yang stabil dan menciptakan perekonomian yang baik, sehingga pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya di bidang ekonomi terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah sentra-sentra ekonomi seperti kawasan bisnis, pemukiman, dan semakin banyaknya pelaku usaha mandiri yang tumbuh dan berkembang.

"Salah satu pilar kehidupan bernegara adalah partisipasi warga negara dalam pembiayaan bernegara itu sendiri, yakni dengan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar" ungkapnya.

Untuk itu pihaknya mengajak seluruh jajaran dan masyarakat Lampung untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, karena pajak yang kita bayar akan digunakan untuk membantu membiayai kehidupan bernegara dan pembangunan nasional.

Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung juga menjelaskan bahwa Peranan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dari tahun ketahun semakin meningkat. Pendapatan negara akan digunakan untuk membiayai belanja negara, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan stabilitas politik.

"Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang bertujuan untuk mendukung Penerimaan Negara dan penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber perdanaan berdasarkan kewenangan pemerintah" terusnya.

Selain itu, pihaknya juga mengungkapkan bahwa jajaran Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan melibatkan berbagai instansi/lembaga sehingga Penerimaan Negara Buka Pajak (PNBP) dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Sementara Ketua rombongan Komite IV DPD RI Dr. H. Andi Surya mengatakan dalam sambutannya,  bahwa DPD selalu melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan APBN. Komite IV akan menggunakan dan melihat secara langsung sejauhmana pelaksanaan Undang-undang nomor 20 tahun 1997, khususnya di Lampung.

Menurutnya, Penindakan ini cukup penting terutama sebagai masukan DPD RI kepada pemerintah atas berbagai upaya perbaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sebagai masukan bagi upaya perbaikan kemajuan atas penyelenggaraan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Mengingat Undang-Undang No 20 Tahun 1997 yang telah memasuki usia ke-19 tahun, sementara dinamika yang terjadi di lapangan cukup realis, maka ada kemungkinan terjadinya perbaikan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997" ungkapnya.

Selain itu, Anggota DPD RI Dedy menambahkan menurutnya agak sedikit terlambat bagi kita untuk menyadari keadaan ini, seharusnya sudah dilakukan perbaikan sebagaimana perbaikan pada UU yang lainnya. Hal ini dapat dijadikan prioritas utama di tahun 2018, karena merupakan masalah bagi kita bersama.

Sedangkan Anggota DPD RI Siska menambahkan,  diperlukan dorongan yang kuat untuk terjadinya perubahan ini. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan yakni reformulasinya dan transparansinya. Sehingga, kekurangan yang ada pada UU Nomor 20 Tahun 1997 ini, tidak terjadi pada pembaharuan kedepannya.

Ditambahkan oleh Karo Humas dan Protokol Bayana, dalam acara ini turut dihadiri oleh Kapolda Lampung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Anggota DPD RI dan DPD Lampung. (Rilis)
 
Copyright © Bunk PeNa. Designed by OddThemes & VineThemes