NASIONAL

Featured Video

Games

daerah

Fashion

pendidikan

Pemprov Targetkan Hasil Evaluasi Akuntalitias Kinerja Jajaran

23.54
BANDARLAMPUNG : Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja jajarannya memperoleh Predikat B di Tahun 2016 ini. 

Demikian disampaikan dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Reformasi, dan Zona Integritas Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Lampung oleh Kemenpan RB di ruang rapat asisten, Jumat (15/07/2016).

Diinformasikan oleh Kabag Humas Pemprov. Lampung Heriyansyah, sesuai arahan Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis ketika memimpin rapat menjelaskan bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 memperoleh Predikat CC dan menempatkan Lampung berada diperingkat ke-27 dari 34 Provinsi se-Indonesia.

Hamartoni mengatakan bahwa meningkatkan predikat ini merupakan komitmen Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo beserta jajarannya sehingga perlu digelar rapat untuk menyatukan persepsi dalam rangka menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan Tim Evaluator dari Kemenpan RB serta menunjuk penanggung jawab bagi SKPD dalam pendampingan penilaian.

"Setiap SKPD yang telah ditunjuk memiliki tugas masing-masing yang harus dipersiapkan dalam menghadapi evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung, untuk itu seluruh jajarannya harus memiliki komitmen dan kerjasama agar hasil evaluasi ini dapat mencapai hasil maksimal", ujarnya.

Lebih lanjut Hamartoni menegaskan bahwa rencananya evaluasi ini akan berlangsung pada Juli - November 2016 mendatang dimana jajaran Tim Evaluator dari Kemenpan RB akan turun langsung ke SKPD yang berkaitan dengan Pelayanan Publik seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

"Selain SKPD di Provinsi Lampung perlu juga koordinasi dan sinergitas dengan SKPD di Kabupaten/Kota yang akan dilakukan penilaian, hal ini terkait kesuksesan hasil evaluasi juga bergantung pada hasil penilaian di Kabupaten/Kota tersebut", tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bappeda Taufik Hidayat menjelaskan bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 dapat dijadikan acuan untuk menyiapkan bahan-bahan pada rencana evaluasi di Tahun 2016 ini.

Taufik mengaku telah menyiapkan jajarannya untuk membantu seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh SKPD terkait untuk menghadapi evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung di Tahun 2016 ini.

"Kami akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan SKPD terkait dalam menyiapkan bahan-bahan untuk penilaian sehingga apa yang ditargetkan dapat tercapai", jelasnya.


Ditambahkan oleh Kabag Humas Heriyansyah dalam rapat ini turut hadir SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung diantaranya Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pendapatan serta Dinas Ketahanan Pangan. (Rilis)

Yustin Ficardo Wakili Indonesia pada Konfrensi Pecera di Thailand

08.01

BANDARLAMPUNG : Bunda PAUD Provinsi Lampung, Yustin Ridho Ficardo terus berupaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan anak usia dini di Provinsi Lampung.  Salah satu upaya dengan secara aktif menghadiri Konferensi PECERA. Tahun ini Konferensi yang dihadiri pemerhati anak dari berbagai negara digelar di Chulalongkorn University Bangkok-Thailand, pada pertengahan Juli ini.

Yustin Ridho Ficardo tercatat sebagai satu-satunya Bunda PAUD yang mewakili Indonesia. Keikusertaannya tercatat yang ketiga kali,  setelah sebelumnya PECERA digelar di Bali dan Sidney Australia.

Dijelaskan Karo Humas dan Protokol Bayana, dalam kunjungan tersebut Bunda PAUD didampingi Asisten Bidang Kesra Ellya Muchtar, Sekretaris Bunda PAUD  Mungliana Susanto serta Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Heri Suliyanto. 

Kehadiran Yustin Ridho Ficardo selama 3 kali berturut tersebut mendapat apresiasi dari President PECERA Dr. Betty Chan Po-king.

Dijelaskan, PECERA (Pasific Early Childhood Education Research Association) merupakan sebuah konferensi tahunan tentang pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh lembaga atau asosiasi di negara yang berbeda .Tema konferensi ke-17 ini yaitu “Grow and Learn from Investing in Early Learning: Timing, Economics, and Efficiency.”

Bunda PAUD menyampaikan, banyak manfaat yang diperoleh dari konferensi terkait pendidikan dan tumbuh kembang anak usia dini. Selain mendapatkan informasi dan pengetahuan, juga mendiskusikan permasalahan tumbuh kembang anak baik dari aspek pendidikan, kesehatan, sosial dan sebagainya. Forum ini juga mendiskusikan solusi dari permasalahan yang ada .

"Dengan adanya pertukaran pemikiran dengan para pemerhati anak diberbagai negara, kita akan mendapatkan ide-ide kreatif guna meningkatkan kualitas anak usia dini dan pendidik di Provinsi Lampung," ujar Istri Gubernur Lampung ini.

Dalam kegiatan yang berlangsung selama 3 hari itu para peserta Konferensi juga berkesempatan untuk mengunjungi sejumlah sekolah/kindergarten (taman kanak-kanak) unggulan seperti Kornkaew Montessori School, La-orutis Demonstration School, Roong-aroon School, SatitPattana School dan  Tungmahamek School.

Asisten Bidang Kesra Ellya Muchtar menambahkan, PECERA didedikasikan untuk menyebarluaskan dan mendukung penelitian di bidang pendidikan anak usia dini di wilayah Pasifik.

Adapun tujuannya antara lain sebagai forum akademik di kawasan Pasifik untuk pengembangan dan penyebaran penelitian berkualitas tinggi dalam pendidikan anak usia dini. Selain itu memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi antara para peneliti di wilayah Pasifik yang bekerja di bidang pendidikan anak usia dini.

"PECERA juga memberikan kesempatan pengembangan profesional bagi mahasiswa dan sarjana muda, dengan demikian memberdayakan generasi berikutnya peneliti anak usia dini di kawasan Pasifik," terang Asisten.

Diharapkan hasil dari konferensi ini dapat diadopsi guna peningkatan kualitas pendidikan PAUD di Provinsi Lampung.


Terkait tujuan tersebut, sambung Asisten PECERA secara rutin menggelar konferensi tahunan dan pertemuan lainnya. Selain itu mensponsori jurnal penelitian, membangun jaringan Pacific peneliti dan akademisi serta terlibat dalam kegiatan lain dalam pendidikan anak usia dini. (Rilis)

Mulut Pejabat Dinas PU Lampura Terkunci Rapat

06.49
LAMPURA  :  Pejabat di Dinas PU Lampung Utara memilih diam tanpa kata alias bungkam terkait akan dilaporkannya dugaan proyek fiktif tahun anggaran 2015 ke Satgas Kejagung RI.
Telepon selular Kepala Dinas PU Lampung Utara, Syahbudin yang biasanya aktif dan mudah dihubungi saat ini sudah mulai di matikan. Ketika dicoba di hubungi via ponselnya pun dalam keadaan tidak aktif. Diujung telepon terdengar suara operator perempuan, yang menyebut nomor yang anda tuju salah, mohon periksa kembali nomor tujuan anda.
Fenomena 'menghilangnya' Syahbudin sudah menjadi rahasia umum bagi para pencari berita, kontraktor dan masyarakat umum lainnya. Tidak pernah terlihat berkantor dna memilih menyelesaikan pekerjannya di luaran.
Bahkan Sekretaris Dinas PU Lampung Utara, Susilo Dwiko ikut tertular ulah atasaanya saat dihubungi Susilo hanya diam tanpa menjawab short message service (sms) yang dikirimkan ke ponselnya 0813793xxxxx yang dalam keadaan aktif, pukul 11.44 Wib, Selasa (12/7/2016).
Belum diketahui pasti penyebab bungkamnya petinggi-petinggi Dinas PU, ketika ditanyai soal laporan ke Kejaksaan Agung yang menyebutkan adanya dugaan proyek fiktif di Dinas tersebut di tahun 2015?
Terungkap sebelumnya, Ketua Komite Pemantau Pelelangan Proyek Pemerintah (KP4) Lampung Utara, Rahmat Horizon segera melaporkan kepala dinas PU Lampung Utara, Syahbudin kepada Satuan Tugas (Satgas) Kejaksaan Agung di Jakarta.

Laporan itu terkait adanya dugaan proyek fiktif tahun anggaran 2015 sebanyak dua paket yang nilainya tidak kurang dari Rp1,5 miliar.
" Tujuan laporan ke Satgas Kejagung bukan berarti melemahkan pihak Kejati Lampung maupun Kejari Kotabumi," kata Rahmat Horizon dalam rilisnya, Senin (11/07/2016).
Mengingat, kata Rahmat, laporan Gapeknas Lampura tahun 2015 pada Kejati Lampung yang dilimpahkan Kejari Lampura hingga kini suram tanpa ada kejelasan.
" Progres dari laporan itu tidak ada sesuatu yang sifatnya signifikan. Maka, kita melaporkan ke Satgas Kejagung. Biar cepat tuntas, jika memang terjadi adanya dugaan korupsi dalam laporan kami (KP4)," tegas Rahmat.
" KP4 tidak main-main dalam hal proyek apalagi diduga fiktif yang merugikan negara," pungkasnya.(N)



Zainudin Sorot Tiga Ka Satker

06.45
LAMSEL :  Sebanyak 3 satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjadi sorotan yang bakal mengalami pergantian pejabat (rolling, red) mulai dari eselon II, III, dan IV.
Ketiga instansi tersebut yakni, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT).
Hal tersebut diungkapkan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan saat diwawancarai awak media, usai memimpin rapat koordinasi (rakor) bulanan pemkab setempat di Aula Rajabasa, Selasa (12/07/2016).
Dikatakannya, pihaknya fokus akan merombak sejumlah pejabat di Tiga instansi tersebut, guna pemaksimalan dalam segi pelayan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta meningkatkan pembangunan dunia pendidikan.
"Kemudian, untuk menunjang kinerja pemerintahan," jelasnya.
Lanjut dia mengatakan, ada beberapa kelemahan penempatan pejabat di tiga SKPD tersebut, dimana di tiga SKPD itu pejabatnya tidak menguasai keahlian sesuai dengan tupoksinya.
"Seperti di instansi perizinan banyak izin yang bodong bahkan ada yang tidak memiliki izin. Ini bisa terjadi karena pejabatnya kurang menguasai. Makanya saya mau kenal sama pejabat yang dibawah. Mana yang bisa dipertahankan dan mana yang tidak bisa dipertahankan. Supaya program kita kedepan bisa sukses," pungkasnya.(fitri)


Zainudin Bakal Roling Pejabat

06.42
LAMSEL : Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemerintah kabupaten Lampung Selatan, bakal mengalami pergeseran atau pergantian (rolling, red) jabatan.
Hal itu diketahui, disela kegiatan Rapat koordinasi (rakor) bulanan Pemkab Lampung Selatan, dimana dipimpin langsung Bupati Zainudin Hasan, di Aula Rajabasa perkantoran pemkab setempat, Selasa (12/07/2016).
Diketahui, rakor tersebut dihadiri pejabat mulai dari Eselon II, III, dan IV diseluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkab Lampung Selatan.
Dikatakan Bupati Zainudin Hasan, rolling yang dilakukan sekitar bulan Agustus 2016 mendatang, pihaknya mengumpulkan eselon II, III dan IV untuk melihat biodata dari masing-masing pegawai. Hal ini untuk menjadi dasar penempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya.
"Kalau kita mau roling pejabat nggak tahu orangnya bagaimana saya mau merolingnya? Makanya saya minta biodata seluruh eselon II, III dan IV untuk melihat rekam jejaknya," beber Zainudin Hasan.
Dia mencontohkan penempatan jabatan yang benar sesuai dengan keahlian seperti Kepala Camat harus dari IPDN atau sertifikasi kepamongprajaan. Kemudian, melihat dari pengalaman lainnya seperti prestasi yang baik sebagai pimpinan di kecamatan.
"Meskipun ada surat edaran dari kementerian dalam negeri, masih akan saya pertimbangkan. Kalau camat itu berpengalaman dan berprestasi tapi tidak lulusan dari IPDN atau sertifikasi kepamongprajaan, saya rasa tidak masalah menempatkannya lagi menjadi camat," ujar dia.
Lebih jauh dirinya mengungkapkan, sempat beredar isu jika ingin menjadi pejabat di linkup Pemkab setempat harus memberikan sebuah upeti. Namun hal tersebut, dibantah keras oleh Bupati Zainudin Hasan. Bahkan, dirinya juga sempat mendengar isu tersebut di wilayah Kecamatan Merbau Mataram.
"Saya juga banyak dengar masalah itu, saya dapat informasi itu di Merbau Mataram, dari ketua yayasan sekolah tinggi Islam Kalianda, katanya banyak isu diluar seperti itu. Makanya saya panggil semua pejabat ke sini (pemkab lamsel) supaya mereka paham kalau menjadi pejabat tidak perlu memberikan upeti," pungkasnya.(fitri)


BP4K Akan Koordinasi Provinsi

06.39
PESAWARAN : Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pesawaran, Herdina menyebut, akan segera berkoordinasi dengan kantor BP4K Provinsi Lampung.
Pihaknya akan mencari solusi terkait runtuhnya atap rangka baja bangunan kantor Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Gedongtataan yang roboh terhempas beberapa waktu lalu.
Menurutnya bangunan tersebut amatlah penting diperbaiki, sebab dinilai satu satunya tempat untuk melakukan penyuluhan di Kecamatan Gedongtataan.
" kalau kita (BP4K) tidak punya anggaran, tapi ini akan kita bawa kedalam rakor, untuk mencarikan solusi akan hal tersebut," kata Herdina, Selasa (12/07/2016).
Herdina mengungkapkan, dalam teknis dana pemugaran bangunan gedung BP3K Kecamatan Gedongtataan yang dilakukan beberapa tahun lalu itu, BP4K tidak banyak andil didalamnya.
Dikatakan BP4K hanya menerima dalam bentuk bangunan yang sumber dananya dari DAK 2014 dari APBN saja. Ia menepis bahwa rusaknya bangunan lantaran sepenuhnya kelalaian pihaknya.
" tugas kita kan hanya memberikan penyuluhan yang berkaitan dengan kegiatan dinas-dinas tersebut, khususnya, dalam hal penyuluhan," .
" Setahu saya pak Sam Herman sebagai sekretaris BP4K beliau yang mengetahui bangunan tersebut," beber dia.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Sam Herman yang diketahui telah menjabat sebagai kepala Dinas Pasar Kabupaten Pesawaran belum dapat memberikan keterangan.(n)


Ini Dia Data Pemudik Arus Balik H+4

06.31
LAMSEL  : PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Cabang Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung, merilis sebanyak 239,252 orang, 24,415 unit roda dua, dan 28,822 roda empat (pemudik, red) belum kembali ke pulau Jawa dari pulau Sumatera pasca libur panjang lebaran idul fitri 1437 H.
Pada H+ 4, Senin kemarin (11/07/2016), pada data arus mudik milik PT. ASDP Cabang Bakauheni, sebanyak 24,470 pemudik pejalan kaki dan 90,764 pemudik dalam kendaraan yang kembali ke Pulau Jawa. Kemudian sebanyak 11,275 unit roda dua, 11,405 unit roda empat, dan 475 unit bus kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni - Merak, Banten.
Sementara itu, hitungan global jumlah pemudik yang telah kembali ke Pulau Jawa sejak H+ arus balik mudik lebaran dimulai, sebesar 68 persen yang telah kembali atau sebanyak 101.648 orang dari total 136.409 orang pemudik pejalan kaki maupun dalam kendaraan pada arus mudik sebelum lebaran Dua pekan lalu.
Kemudian sebesar 67 persen pemudik roda dua atau sebesar 50,141 unit yang telah kembali ke Pulau Jawa dari total 74,556 unit roda dua pada arus mudik kemarin.
Selanjutnya sebesar 66 persen atau sebesar 55,077 unit roda empat yang terdiri kendaraan pribadi maupun bus dan truk yang telah kembali dari total 83,899 unit kendaraan roda empat pada arus mudik dua pekan lalu.(fitri)


Arus Balikdi Bakauheni-Merak Mulai Lengang

08.13
LAMSEL  : Arus balik mudik pada H+3 Minggu (10/07/2016) di Pelabuhan penyebrangan Bakauheni-Merak mengalami penurunan jumlah pemudik dibanding H+2 Sabtu (09/07/2016) kemarin.
Dari data PT. ASDP Cabang Bakauheni yang diterima lampungtoday.com, tercatat jumlah pemudik pada H+3 pasca lebaran Idul Fitri 1437 kemarin, sebanyak 20,693 pemudik pejalan kaki, kemudian penumpang dalam kendaraan sebanyak 60.863 orang.
Sementara itu, jika dibandingkan pada arus balik mudik H+2 kemarin dimana puncak arus balik mudik, tercatat jumlah pemudik pejalan kaki sebanyak 23.683 orang, sedangkan penumpang dalam kendaraan mencapai 97.395 orang.
Hal yang samapun terjadi pada penurunan jumlah pemudik memakai kendaraan pada H+3, tercatat pada DATA PERBANDINGAN DATA ARUS MUDIK DAN BALIK milik PT. ASDP Cabang Bakauheni, sebanyak 6.222 pemudik menggunakan kendaraan roda empat, penumpang bus sebanyak 122. Jika dibandingkan pada H+2 kemarin, jumlah pemudik roda 4 mencapai 12.886 unit,dan pengguna Bus sebanyak 451 unit.
Sementara itu, penurunan jumlah pemudik pesepedah motor pada H+3 kemarin justru mengalami peningkatan. Tercatat, pada arus balik mudik H+3 sebanyak 13.593 unit roda dua telah kembali kepulau Jawa, sedangkan pada H+2 kemarin pemudik memakai sepedah motor sebanyak 11,214 unit.
Dilain sisi, hitungan global pihak PT. ASDP Cabang Bakauheni penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut dari pulau Sumatera hendak menyebrang kepulau Jawa, tercatat sebesar 45 persen pemudik pejalan kaki telah kembali dan sebanyak 411,017 pemudik belum kembali.
Selanjutnya pemudik pemakai roda Dua sebesar 46 persen telah kembali dan sebanyak 40,064 unit yang belum kembali, kemudian sebesar 42 persen pemudik roda Empat belum kembali dan sebanyak 58.331 unit belum kembali.(fitri)


Absen di Hari Pertama Kerja, 16 ASN di Lamsel Bakal Disanksi

08.10
LAMSEL  :  Hari pertama masuk kerja pasca libur panjang lebaran Idul Fitri 1437 H, sebanyak 16 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan mangkir kerja.
Hal itu diketahui setelah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh Bupati Zainudin Hasan dan Wakil Bupati Nanang Ermanto di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Lampung Selatan.
Alhasil dari sidak terebut, sebanyak 16 orang ASN tersebut dipastikan akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan pertama (SP1), meskipun yang mangkir kerja telah memberikan keterangan seperti izin sakit, izin lainnya.
"Semuanya ada sekitar 16 pegawai yang hari ini nggak masuk. Alasannya bermacam-macam, ada yang sakit, izin ataupun yang lainnya. Yang pasti apapun alasannya, siapa yang tidak masuk kerja hari ini akan diberi sanksi berupa SP1," tegas Bupati Zainudin Hasan, usai menyidak di kantor BPMPPT (Badan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu), Senin (11/07/2016).
Menurutnya, pihaknya sangat menyayangkan pegawai yang tidak masuk kerja tersebut merupakan warga Kalianda Lamsel. "Saya sedih, hampir rata-rata yang tidak masuk kerja itu warga Kalianda Lamsel, ini sangat memalukan. Makanya saya ambil tindakan tegas,"katanya tanpa menyebutkan nama-namanya.
Dia melanjutkan, untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, pihaknya meminta kepada Satpol PP untuk mengabsen seluruh pegawai yang masuk kerja selama dua kali dalam sehari yakni pada pukul 08.00WIB dan pukul 14.00WIB.
"Dua kali absen ini karena para pegawai pas masuk kerja di pagi hari, siang harinya abis sholat zuhur pada pergi pulang semua, ini akan saya terapkan dua kali absen. Kalau perlu saya pasang semua CCTV di tiap SKPD supaya saya bisa pantau lewat kantor,"ujarnya.
Para pegawai yang tidak masuk, sambung Zainudin, kepala dinasnya selalu melindungi dengan memberikan alasan sakit. "Ini kepala dinasnya melindungi semua, secara logika, tahu dari mana kalau yang nggak masuk itu sakit, ini ada kerjasama. Saya himbau juga para dokter yang ada di Lamsel jangan ada kerjasama dengan pegawai dengan memberikan surat sakit, kalau ketahuan dokter yang PNS bekerjasama memberikan surat sakit, saya juga akan memberikan sanksi,"pungkasnya.(fitri)


Pasar Inpres Kalinda Kerap Macet, Warga Protes

05.57
LAMSEL : Kemacetan akses jalan Pasar Inpres Kalianda Lampung Selatan, menjadi pemandangan setiap harinya. Sehingga kemacetan yang terus terjadi banyak menuai protes dari warga, terutama pengguna jalan inpres tersebut.
Usut demi usut, dugaan penyebab kemacetan dijalan pasar milik warga Kalianda itu karena pengaturan lalu lintasnya carut marut, serta tidak adanya petugas yang berwenang mengatur lalu lintas.
Kemudian, dugaan penyebab lainnya yakni kendaraan yang parkir asal-asalan, menambah rentetan kemacetan dilokasi itu. Padahal, di depan jalan masuk menuju pasar persisnya di depan Kantor Telkom Kalianda, terpasang plang strip atau plang dilarang melintas jalan tersebut.
Sumarni (46) warga Pesisir mengaku merasa bingung dengan kondisi yang ada. Sebab, kondisi yang demikian sudah terjadi sejak dahulu.
Ia pun menyebutkan bahwa, pengaturan lalin tersebut akan dilakukan mana kala ada pemeriksaan atau penilaian dari petugas Adipura dan saat bupati melakukan inspeksi medadak ke pasar setempat.
“Dari dulunya juga begini kondisinya, kalau mau ada acara saja baru “eksen”-nya diatur,” ujarnya, Senin (11/07/2016).
Hal senada diuangkapkan oleh Maryanto (29) warga Kalianda. Menurutnya, bila kondisi jalan di Pasar Inpres Kalianda mau tertata dengan semestinya, sebaiknya, dilakukan pengawasan dan pengaturan oleh petugas dari Dinas Perhubungan setempat.
“Yang anehnya lagi, kok bisa ada yang parkir disini. Tahu sendirikan, jalannya ini saja sudah sempit, malahan parkir mobil disini. Coba dibayangkan sendiri,” cetus Maryanto.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan Lampung Selatan Badruzzaman saat dimintai tanggapan mengenai hal tersebut mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengaturan secara rutin di lokasi tersebut. Namun, hal tersebut tetap saja tidak dapat merubah maindset masyarakat untuk mematuhi perturan lalu lintas di tempat itu.
“Setiap hari ada petugas kita disana untuk mengatur jalan, dan kita arahkan untuk jalan memutar agar tidak melintasi jalan masuk dari arah telkom. Tapi, memang ada yang kadang membandel dan tetap melintasi jalan ini, padahal plangnya sendirikan sudah jelas. Sehingga kemacetan disana sulit untuk dihindari,” kata Badruzzaman saat dihubungi via telepon.
Tak hanya itu, Ia pun menyebutkan bahwa pihak dishub setempat memasang rambu-rambu lalin berupa plang tanda larangan parkir dan plang larangan melintasi jalan. Namun, tak lama setelah plang rambu-rambu itu dipasang langsung hilang ditelan bumi.
“Udah sering kita pasang, tapi dicopot orang. Makanya perlu ada pegawasan yang eksta, agar (minimal) mengurangi kemacetan disini,” tukasnya.(fitri)


KP4 Segera Laporkan Dinas PU Lampura

05.53
BANDAR LAMPUNG : Ketua Komite Pemantau Pelelangan Proyek Pemerintah (KP4) Lampung Utara, Rahmat Horizon segera melaporkan kepala dinas PI Lampung Utara, Sahbudin kepada Satuan Tugas (Satgas) Kejagung di Jakarta.
Laporan itu terkait adanya dugaan proyek diduga fiktif tahun anggaran 2015 sebanyak dua paket yang nilainya tidak kurang dari Rp1,5 miliar.
" Tujuan laporan ke Satgas Kejagung bukan berarti melemahkan pihak Kejati Lampung maupun Kejari Kotabumi," kata Rahmat Horizon dalam rilisnya, Senin (11/07/2016).
Hal ini mengingat adanya laporan Gapkenas Lampura tahun 2015 pada Kejati Lampung yang dilimpahkan Kejari Lampura hingga kini suram tanpa ada kejelasan.
"Termasuk pihak kejari hanya memeriksa para panitia lelang tanpa memikirkan atau memeriksa keterangan pelapor," kata dia.
Persoalan ini kata Rahmat awalnya dilaporkan Gapeknas Lampura namun progres dari laporan itu tidak ada sesuatu yang sifatnya signifikan.
Maka kata Rahmat pihaknya akan melaporkan ke Satgas Kejagung."Agar cepat tuntas jika memang terjadi adanya dugaan korupsi dalam laporan kami," tegas Rahmat.
Dia menambahkan tidak menutup kemungkinan masih banyak proyek fiktif pada tahun 2015 di Lampura. Terutama proyek-proyek du Dinas PU setempat.
Dikatakan Rahmat, ada dua pkaet yang akan mereka laporkan. Dan pihaknya sudah memuiliki bukti yang cukup kuat guna memjebloskan Kadis Pu Sahbudin ke hotel prodeo.
" KP4 tidak main-main dalam hal proyek apalagi diduga fiktif yang merugikan negara," ucapnya.
Sementara saat coba dihubungi journallampungcom via telepon selularnya, Kadis Pu Sahbudin dalam keadaan tidak aktif.(rilis)


Plt Sekdaprov Sutono Pimpin Apel Mingguan

05.50
BANDAR LAMPUNG : Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono, Senin (11/07/2016) pagi, menjadi pembina upacara mingguan pada hari pertama kerja pasca libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1437 H di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur Lampung.
Dalam sambutannya Plt. Sekda Provinsi mengatakan, sebagai pegawai harus mengerti, memahami dan bekerja secara baik dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas yang telah diembankan.
" Karena tidak ada kata lain selain kerja dengan baik dan berdedikasi tinggi untuk mencapai hasil kerja yang baik pula," kata Sutono.
Diinformasikan Karo Humas dan Protokol Bayana dalam sambutannya Sutono juga mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung, terus melakukan upaya untuk mencegah dan memberantas berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, dengan melibatkan berbagai seluruh elemen masyarakat dan stakeholder terkait.
Ditambahkan oleh mantan Sekda Kabupaten Lampung Selatan ini bahwa, berbagai upaya yang dilakukan guna penanganan kekerasan lebih ditekankan kepada korban dampak kekerasan tersebut melalui Rumah Perlindungan Trauma Center dan UPTD yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu UPTD Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial.
Diujung sambutannya Plt.Sekda Provinsi ini berpesan, "kekerasan itu tidak akan pernah terjadi apabila kita bersama-sama membimbing dan mengawasi anak kita agar tidak terpengaruh baik melalui pergaulan maupun ketika mengakses Internet dengan melihat situs-situs yang dapat merusak moral dan akhlak.
Selain itu, peran kita sebagai orang tua amat diperlukan. Salah satu perlunya pendampingan, sebagai upaya guna mencegah terjadinya kemerosotan moral akibat tayangan yang berbau pornografi atau kekerasan," tutup Plt.Sekda Provinsi mengakhiri sambutannya.
Hadir dalam Upacara Mingguan ini para Kepala SKPD, pejabat eselon III dan IV, serta seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Setelah upacara selesai dilaksanakan juga sidak absen terhadap para pejabat eselon III dan eselon IV. Dalam sidak absen yang dipimpin oleh Inspektur Daerah Provinsi Lampung Sudarno Edi ini diungkapkan, berdasarkan sidak absen yang dilaksanakan ditemukan tingkat kehadiran mencapai 95 %. Dengan keterangan sisa 5 % tersebut karena ijin sakit, dinas luar, sudah pensiun namun masih masuk dalam absen, serta ada tiga dinas yang apel di kantor masing-masing yakni Dinas Peternakan, Dinas Bina Marga dan Dinas Pengairan.(Rilis)

Bachtiar Respon Positif Kegiatan Himapala

05.48
BANDAR LAMPUNG : Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ir. Choiria Pandarita, MM menerima audiensi dari Himpunan Pelajar Mahasiwa Lampung Yogyakarta.
Dijelaskan Karo Humas dan Protokol Bayana, Wakil Gubernur merespon positif dari berbagai kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh HIPMALA.
HIPMALA dinilai sebagai salah satu wadah untuk mempertemukan serta menjalin komunikasi dengan mahasiswa asal Lampung. "Kepada adik-adik mahasiswa dan pelajar agar tidak tergiur untuk memakai narkoba. Karena kalau sudah memakai narkoba, maka harapan serta cita-cita dari orang tua akan kandas," pesan Wagub.
Ditambahkan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ir. Choiria Pandarita, MM, Pemerintah Provinsi Lampung tentu akan mendukung kegiatan-kegiatan sepanjang usulan tersebut disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kegiatan HIPMALA bisa kita sinkronkan dengan program kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata, atau di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebagaimana kita ketahui Gubernur Lampung sangat serius dalam memajukan pariwisata Lampung. Selain memperhatikan infrastruktur, kegiatan Promosi juga sangat menentukan untuk mendatangkan wisatawan Luar maupun dalam daerah," Kadis Perekraf.
Oleh karenanya, lanjut Choiria, diharapkan kepada pelajar dan mahasiswa Lampung turut serta mempromosikan destinasi wisata Lampung.
"Jika kita cinta dengan Lampung, maka jangan malu untuk mengenalkan Lampung kepada teman-teman kita dari daerah lain. Semoga HIPMALA Yogyakarta terus istiqomah mengajak seluruh pelajar dan mahasiswa Lampung yang ada di Yogyakarta untuk bergabung bersama-sama dalam mengembangkan diri dan beraktualisasi di berbagai lini pada konteks kedaerahan dan keindonesiaan,"tambah Kadis Perekraf.
Kabag. Humas Heriyansyah menambahkan Himpunan Pelajar Mahasiswa Lampung (HIPMALA) Yogyakarta adalah organisasi kedaerahan yang mengedepankan rasa persaudaraan dan kekeluargaan dalam menumbuhkembangkan rasa solidaritas yang tinggi antar anggota.
Dijelaskannya, hadir dari HIMPALA yaitu Ketua Rombongan Aditya, Ketua Asrama Norcholis, Tetra, Nida, Dina, Adi, dan Wahyu. Dijelaskan oleh Ketua Rombongan bahwa HIPMALA akan melaksanakan pelantikan pengurus serta beberapa rangkaian kegiatan Seni Budaya, dalam rangka memperkenalkan seni budaya Lampung di Yogyakarta.
“Pagelaran seni dan budaya khas Lampung yang digelar di Kota Yogyakarta sebagai ajang untuk promosi daerah Lampung. Sebab, Lampung memiliki potensi seni dan budaya yang sangat beragam dan tidak kalah dengan kesenian dari daerah lain.

Kehadiran Perwakilan Mahasiswa Pelajar Lampung yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta untuk beraudiensi dengan Wakil Gubernur adalah dengan tujuan untuk meminta dukungan/support terhadap kegiatan-kegiatan pelajar dan mahasiswa Lampung di Yogyakarta," terangnya.(Rilis)

Abdimasgana Kwarda Lampung Buka Posko Karya Bakti

20.58
BANDARLAMPUNG : Sesuai arahan Kamabida Kwarda Gerakan Pramuka Lampung M. Ridho Ficardo, Bidang Pengabdian Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Abdimasgana) Kwarda Lampung membuka posko Karya Bakti Lebaran dimulai hari ini, Sabtu (02/07/2016).

"Posko-posko lebaran baik yg didirikan oleh pramuka, RAPI, ORARI, institusi-institusi pemerintah maupun organisasi serta perusahaan, bukan untuk pajangan. Namun sebesar-besarnya dipersembahkan untuk melayani pemudik dan masyarakat umum, jadi gunakanlah. Mereka akan siap menyambut dan melayani dengan fasilitas yang tersedia." Ujar Ridho Ficardo yang juga Gubernur Lampung.

Posko Karya Bakti Lebaran ini dipimpin oleh KaKwarda Lampung Idrus Effendi. Didirikan di kabupaten/kota seluruh Provinsi Lampung oleh masing-masing Kwarcab yang secara resmi dimulai hari ini sampai hari Minggu tanggal 10 Juli 2016. Namun di beberapa kwarcab posko lebaran sudah dimulai sejak Jumat (01/07) kemarin.

Kegiatan selama musim mudik lebaran ini adalah bagian dari bakti Pramuka kepada masyarakat. Ridho Ficardo berharap pemudik dan masyarakat umum memanfaatkannya untuk kelancaran mudik tahun 2016. (rilis)


 
Copyright © Bunk PeNa. Designed by OddThemes & VineThemes